10 Kontroversi Marzuki Alie di DPR

VIVAnews – Sejak bulan pertama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie sudah membuat kontroversi. Terakhir, Marzuki Alie mengundang kecaman luas karena komentarnya soal tsunami di Mentawai.

VIVAnews mencatat, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu setidaknya telah sepuluh kali melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

Berikut rinciannya:

1. 26 Oktober 2009, atau baru tiga minggu menjadi Ketua DPR. Hari itu, Marzuki menyatakan dukungan untuk menaikkan gaji menteri. “Masak tidak boleh naik. Bagaimana sih,” kata Marzuki. “Kalau sudah lima tahun harga naik berlipat-lipat. Gaji tidak naik terus bagaimana,” kata Marzuki pada 26 Oktober 2009 itu.

2. 27 Oktober 2009, Marzuki Alie membatalkan sepihak rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan dan rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama. “Sekretariat (DPR) kemarin meminta rapat dibatalkan atas instruksi Ketua DPR, sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujar Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning, memberi keterangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 28 Oktober 2009.

Pembatalan macam ini baru pertama kali terjadi selama Ribka menjabat sebagai Ketua Komisi sejak tahun 2004. Marzuki Alie menanggapi, ia sama sekali tidak berniat untuk melarang komisi memanggil menteri. Namun ia meminta agar pemanggilan menteri disertai dengan perencanaan yang baik, inventarisasi masalah yang jelas, sehingga tidak dadakan dan simptomatis.

3. 17 November 2009, Marzuki Alie tidak hadir di rapat paripurna DPR yang seharusnya mengagendakan pembacaan usul hak angket Kasus Bank Century. Akibatnya, usul itu tak dibahas di rapat, meski akhirnya rapat konsultasi empat pimpinan DPR lain menyepakati dibahas pekan berikutnya.

“Kami curiga adanya penghambatan oleh Ketua DPR, seperti pada kasus pemanggilan Menkes oleh Komisi IX terdahulu yang dibatalkan secara sepihak oleh Ketua DPR,” ujar Maruarar Sirait, inisiator usul hak angket kasus Bank Century.

4. 21 Januari 2010, Marzuki Alie secara sepihak menghadiri pertemuan tertutup Presiden SBY dengan sejumlah petinggi lembaga negara di Istana Bogor. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, “Kami tidak merasa terwakili dalam pertemuan itu.”

5. 2 Maret 2010, Marzuki Alie secara sepihak menghentikan rapat paripurna DPR yang membahas rekomendasi Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century.

“Saya sudah mendengarkan beberapa orang yang melakukan interupsi konteksnya di luar agenda. Mereka minta langsung memutuskan,” kata Marzuki.

Marzuki tak mengajak bicara pimpinan lain karena menganggap agenda sudah selesai. Dia menolak dikatakan otoriter. “Kita bicara dengan dasar, saya bicara atas dasar tata tertib DPR, apa yang salah?” kata dia.

6. 3 Maret 2010, saat memimpin rapat lobi membahas rekomendasi Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Marzuki Alie beberapa kali menerima telepon.

“Saat memimpin rapat pun dia ditelepon dan mengangkat telepon itu,” kata salah satu pimpinan fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Syarifuddin Sudding.

Siapa yang menelepon Marzuki Alie? “Saya rasa itu orang yang sangat penting sebab dia lagi memimpin rapat, ditelepon, dia mengangkat telepon itu. Dia tidak menyerahkan pimpinan rapat pada pimpinan lain,” kata Syarifuddin.

7. 23 Agustus 2010, Marzuki Alie, menilai bahwa remisi yang diberikan pemerintah kepada mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yang juga besan Presiden SBY, Aulia Tantowi Pohan, telah memenuhi aturan. Marzuki bahkan memandang Aulia yang notabene merupakan besan Presiden itu, tak layak disebut koruptor.

“Aulia bukan koruptor. Tapi ia ikut kena pasal. Koruptor itu kan makan uang negara, sementara dia cuma ikut membuat kebijakan,” ujar Marzuki.

Besoknya, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan, “Bagi KPK, Aulia Pohan sudah melalui proses hukum dan KPK menuntut dia dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

8. 15 September 2010, Marzuki menyatakan, jangan melihat studi banding ke luar negeri anggota DPR sebagai suatu bentuk pemborosan.

“Karena ini mereka melakukan pengabdian, tugas,” kata Marzuki. “Kenapa tugas? Mereka harus mendapatkan banyak referensi dalam menyelesaikan rancangan undang-undang.”

Apalagi, angka anggaran itu merupakan aturan standar perjalanan dinas yang dibuat Kementerian Keuangan. “Ada surat Menteri Keuangan yang mengatur perjalanan dinas itu,” kata Marzuki. Dan Anggota DPR dalam perjalanan dinas itu mendapatkan uang harian, uang penginapan, dan transportasi. “Terus terang saja, kalau ke Eropa, uang harian itu nggak cukup,” kata Marzuki.

9. 6 Oktober 2010, Marzuki Alie bersama empat pimpinan DPR lain mengundang calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Timur Pradopo ke DPR padahal Komisi III DPR belum melakukan uji kelayakan atas Timur. Sejumlah anggota Komisi III lalu meneken mosi tak percaya pada Marzuki.

“Komisi III ini lebay ya, mengurusi kerjaan orang,” kata Marzuki mengomentari balik mosi tak percaya itu. Marzuki pun menilai pemanggilan Timur tidak salah dan sesuai tata tertib.

10. 27 Oktober 2010, Marzuki mengomentari bencana tsunami di Mentawai sebagai berikut: ”Mentawai itu, kan pulau. Jauh itu. Pulau kesapu dengan tsunami, ombak besar, konsekuensi kita tinggal di pulaulah.” Dan menurut Marzuki, sebaiknya mereka direlokasi ke daratan.

Dan untuk yang terakhir ini, rekan separtai Marzuki, Ruhut Sitompul, turut kecewa. “Saya dari dulu melihat sudah tidak cocok dan saya kira Partai Demokrat akan memikirkan apakah Marzuki perlu dibiarkan atau diganti dari Ketua DPR,” kata Ruhut di Gedung DPR, Senin 1 November 2010.

***

Tulisan dari VIVANews di atas, sengaja ditampilkan di blog ini sebagai catatan penting mengenai musibah gempa, tsunami, letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di pulau Sumatra dan Jawa, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang. Adalah tugas seluruh orang Indonesia untuk memilih orang-orang yang betul-betul mewakili masyarakat Indonesia untuk jabatan-jabatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sepak terjang Marzuki Alie selama ini, yang telah diuraikan dengan rinci di atas, telah menunjukkan bahwa Marzuki Alie bukanlah wakil rakyat. Sepak terjangnya yang tidak mengindahkan sidang DPR dan hanya peduli pada sang penelepon yang menelponnya selama sidang, yang sudah bisa dipastikan adalah tuannya, yaitu SBY, menunjukkan Marzuki Alie tidak layak untuk menjabat salah satu jabatan paling penting die Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang akan diadakan oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

“Main Mata” LSI-SBY Berboedi

‘Main Mata’ LSI-SBY Berboedi, Menyoal Independensi Hasil Survei
Oleh: Julian Edward & Windi Widia Ningsih

INILAH.COM, Jakarta – Sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru melansir kemenangan buat pasangan SBY-Boediono. Angkanya pun fantastis untuk memenangi pilpres satu putaran yakni 70 persen. Ndilalahnya, LSI pun mengaku biaya survei ini ditanggung penuh konsultan kampanye SBY-Boediono, Fox Indonesia.

Survei LSI kali ini memang bertujuan mengungkap positioning citra capres/cawapres. Ada 8 kategori yang disusun yakni integritas (40%), empati (22%), kompetensi (20%), kecepatan (7%), variasi agama (3%), kombinasi latar belakang sipil-militer (3%), variasi kedaerahan (2%) dan aspek kepartaian (2%).

Hasilnya, pasangan SBY-Boediono dinilai responden sebanyak 71% mendekati kriteria tersebut. Tempat kedua dan ketiga ditempati Megawati-Prabowo 16% serta JK-Wiranto 8%. Hanya 5 persen responden mengaku belum tahu. “Dari hasil survei terlihat kalau pemilu diadakan hari ini SBY-Boediono 70%, Mega-Prabowo 18%, JK-Wiranto 7%,” jelas Direktur Riset LSI, Kuskrido Ambardi.

Penelitian ini dilakukan pada 25-30 Mei dengan mengambil tema ‘Isu-isu paling mendesak dan positioning citra capres-cawapres’. Sampel survei sebanyak 3.000 responden dengan teknik multistage random sampling. Sampel yang berhasil dan bisa dianalisis 2999. Dengan jumlah sampel ini, asumsi simple random sampling, margin of error sebesar +/-1,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Fakta baru juga ikut dipaparkan pria yang akrab dipanggil Dodi itu. Menurutnya, seluruh biaya ditanggung Fox Indonesia. “Untuk survei ini, setahu saya dibiayai oleh Fox. Tapi lebih jauhnya bukan urusan saya. Saya mengurusi risetnya,” beber Dodi.

Namun dirinya menampik bila ada unsur campur tangan Fox dalam hasil penelitian lembaganya. Baginya, proses perencanaan dan penentuan instrumen survei tidak dipengaruhi oleh si pembiaya. “Jadi kita tidak mau diintervensi masalah data. Jadi kita hanya cari kekuatan dan kelemahan masing-masing pasangan calon. Karena sekarang elit yang paling membahas itu,” tuturnya.

Cukupkah dalih itu? Tidak. Tim sukses pasangan Mega Prabowo menilai survei tersebut jelas pesanan dari kubu jago Demokrat, SBY. “Kita harus tahu bahwa survei LSI ini dibiayai oleh Fox (Indonesia) dan Fox itu tim konsultan SBY. Saya melihat ada kecenderungan penggiringan opini oleh lembaga-lembaga survei yang mayoritas ada di tim SBY,” ucap anggota tim sukses Megawati-Prabowo, Maruarar Sirait.

“Survei ini dibiayai oleh Fox Indonesia, sedangkan fox itu kan mendukung SBY. Jadi ini semacam pengiringan opini. Sementara kita tahu kalau konsistensi dan independensi dari lembaga survei itu penting,” ungkap anggota DPR itu.

Dirinya mengakui survei ini akan menjadi masukan tim Mega Pro. Tetapi, skenario penggiringan opini pilpres satu putaran jelas terlihat dalam survei ini.

“Pilpres masih ada 30 hari lagi, tetapi opini untuk menggiring satu putaran itu kuat sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada sinergisitas dari pihak-pihak tertentu yang kemudian berusaha mensosialisasikan ini ke masyarakat,” ketus Maruarar.

Hal serupa juga dilontarkan Tim Pemenangan JK-Wiranto. Jubir JK Win, Indra J Piliang berpendapat hasil survei LSI tidak lebih dari akal-akalan memenangkan SBY. “Hasil survei ini ada kamuflase. Karena ini dipesan Fox, kami curiga mereka ingin mengkondisikan, mengubah strategi kampanye yang kita pakai,” papar Indra.

Mantan peneliti CSIS ini menilai sigi LSI tidak lebih sebagai serangan yang akan meningkatkan elektabilitas. Meski dirinya menyayangkan ada lembaga survei yang mengaku kredibel malah mau melansir hasil penelitian pesanan. “Kita harus cerdas melihatnya, dan kami menyayangkan lembaga-lembaga survei di salah satu pihak tim sukses,” tegas Indra.

Di mata pengamat politik dari LIPI M Nurhasim, faktor pendanaan memang tidak bisa dikesampingkan dalam survei. “Ada kecenderungan untuk menyenangkan pihak yang memberi dana. Selain itu ada faktor lain, terkait strategi agar bisa menang pada pilpres dan hasil survei seperti ini bisa juga untuk melemahkan lawan-lawannya,” urai Hasim.

Ia menjelaskan sebelum SBY-Boediono deklarasi, LSI memang melakukan survei dan hasilnya ‘menyenangkan’. Kala itu, lanjut Hasim, hasilnya kontroversial dan terjadi perdebatan. “LSI ternyata memiliki survei tentang pasangan ini (SBY-Boediono) sebelum deklarasi dan elektabilitasnya 25 persen. Ini dapat membuat hasil surveinya tidak bisa dipercaya,” tandas dia.

Pastinya, survei ini akan lebih meringankan kerja Fox dalam mengampanyekan SBY-Boediono. Sebab, kesimpulan riset LSI ini setidaknya memberi penjelasan kenapa orang tidak mau memilih. “Dengan hasil survei ini, Fox dapat memasang strategi untuk memenangkan pasangan yang didukung,” tukas Hasim.