Posts Tagged ‘Susilo Bambang Yudhoyono

19
Nov
10

Patrialis Akbar: Penganiaya TKI di Arab Biadab

Patrialis mengingatkan pentingnya seleksi terhadap para majikan di Arab Saudi.

VIVAnews – Kasus kekerasan Tenaga Kerja Wanita yang berujung pembunuhan sudah sangat di luar batas kemanusiaan. Pemerintah mengusulkan dilakukan seleksi majikan.

“Perbuatan penganiayaan dan pembunuhan itu biadab semua,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebelum rapat membahas TKI dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 19 November 2010.

Pernyataan Patrialis ini terkait tewasnya Kikim Komalasari binti Uko Marta, TKW asal Cianjur, Jawa Barat, yang diduga tewas dibunuh majikannya di kota Abha, Arab Saudi. Jenazah korban ditemukan tiga hari sebelum Idul Adha di sebuah tong sampah umum.

Menurut Patrialis, pemerintah Arab Saudi juga mengutuk perbuatan biadab itu. Patrialis mengingatkan pentingnya seleksi terhadap para majikan di Arab Saudi.

Sakit saraf apa tidak. Kalau mereka ingin TKI dari Indonesia semestinya harus memperoleh rekomendasi dari pemerintahnya bahwa ini cocok punya pembantu. Jangan mereka anggap pembantu sebagai budak,” kritik Patrialis.

Patrialis belum mengetahui status terakhir majikan korban. Yang jelas, kata dia, perlindungan maksimal dari negara harus diberikan. Tidak hanya kepada TKI, tapi juga seluruh warga negara RI dimanapun berada.

***

Tulisan ini merupakan postingan ke-12 di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Tulisan ini berkenaan dengan perbuatan-perbuatan biadab kaum Padri sekitar 200 tahun yang lalu terhadap orang Minangkabau dan budaya Minangkabau, serta usaha-usaha patriarkalisasi budaya Minangkabau yang berlangsung secara terus menerus, yang sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum masa kaum Padri dan yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Kini usaha-usaha itu menjadi semakin intensif dan memiliki beragam motif; mulai dari penjinakan masyarakat Minangkabau oleh bapak-bapak penguasa Republik Indonesia sampai kepada isu-isu seperti penerapan Syariat Islam, kekhalifahan Islamiyah , arabisasi, arab-saudisasi maupun peng-Islam-an orang Minangkabau lebih lanjut yang dianggap belum menjalankan “Islam yang benar”, “orang Minangkabau dan budaya Minangkabau yang Jahiliyah” dan lain-lain ungkapan penistaan terhadap budaya Minangkabau dan orang Minangkabau.

Patrialis Akbar adalah orang Minangkabau asal kota Padang yang kini menjabat sebagai Mentri Hukum dan HAM. Ia juga adalah seorang politisi dari PAN.

24
Sep
10

Ikrar Nusa Bhakti: Raja Jawa Jadi Capres

RAJA JAWA JADI CAPRES

Judul di atas bukanlah lakon Ketoprak Mataram, kesenian rakyat Yogyakarta yang kini hampir punah atau kurang penontonnya.

Ini adalah suatu kenyataan politik, saat Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada 28 Oktober 2008 mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2009. 28 Oktober 2008, yang jatuh pada hari Senin, juga merupakan hari keramat, karena pada tanggal itu, 80 tahun lalu, para wakil putra dan putri Indonesia di Batavia (Jakarta sekarang) berikrar: bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia; Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia; Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Ini menunjukkan sekali lagi, bahwa Sultan Yogyakarta, seperti juga ayahnya (Sultan Hamengku Buwono IX), adalah seorang republikan. Tak mengherankan pula jika partai politik pertama yang mendukung pencalonan Sultan sebagai capres adalah Partai Republika Nusantara (Republikan) pimpinan Muslim Abdurrahman, seorang tokoh NU yang lintas suku dan agama.

Konon, Muslim Abdurrahman adalah salah seorang dari “The Magnificent Seven” (Tujuh Pendekar yang Cemerlang), atau mereka menyebut dirinya sebagai “Tujuh Samurai“, yaitu pekerja politik yang bergerak di arus bawah massa untuk menggolkan Sultan HB X menjadi calon presiden.

Enam lainnya adalah Dr Sukardi Rinakit (kolumnis dan pengamat politik), Garin Nugroho (sutradara kondang dan budayawan), Franky Sahilatua (pelantun lagu-lagu balada yang kondang), sedangkan tiga lainnya adalah tokoh agamawan, media, dan tokoh masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya. Gerakan “Sultan for The President” bukanlah muncul seketika.

“The Magnificent Seven” cukup lama mengelus-elus Sultan. Awalnya Sultan juga agak ragu, elokkah dia sebagai raja Jawa ikut pemilihan umum presiden/wakil presiden. Mungkin, setelah bersemedi untuk meminta petunjuk dari para pendahulunya, khususnya pendiri Kerajaan Mataram, lebih khusus lagi Sultan Hamengku Buwono I, melakukan salat malam untuk meminta petunjuk Ilahi, melihat betapa seriusnya para koordinator lapangan dan kuatnya dukungan massa yang membludak di Alun-alun Yogya pada 28 Oktober 2008 itu, barulah dia yakin dan berani mendeklarasikan diri jadi capres.

Suara dukungan kepada Sultan sebenarnya juga sudah terdengar di dalam Partai Golkar, dengan tokoh pendukung utamanya adalah pendiri SOKSI, Suhardiman. Di jajaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga terdengar dukungan, walau sehari kemudian diralat bahwa PPP akan berkoalisi dengan Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, merelakan Sultan HB X sebagai kader Golkar didukung oleh partai lain.

Namun, jika dukungan semakin mengkristal, bukan mustahil dalam rapat pimpinan khusus mendatang, partai ini akan mendukung pasangan Sultan HB X dan Jusuf Kalla sebagai capres/ cawapres pada Pemilu 2009. Jika ini terjadi, klop sudah, capres dari etnik Jawa dan cawapres dari luar Jawa!

Masih Cair

Saat ini masih belum pasti ada berapa pasangan yang akan maju pada pemilihan presiden mendatang. Dukungan pun masih cair. Dalam berbagai survei, yang muncul memang nama-nama seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, Sultan Hamengku Buwono X, Jusuf Kalla, Wiranto, Amien Rais, Sutrisno Bachir, dsb. Tapi belum tahu siapa yang akan mendampingi mereka.

Saat ini santer terdengar bahwa PDIP akan berkoalisi dengan PKS atau PDIP dengan Partai Golkar. Dalam sejarah politik Indonesia era Demokrasi Konstitusional/Demokrasi Parlementer/Demokrasi Liberal 1950- 1957, adalah hal yang lumrah Partai Nasional Indonesia (PNI) berkoalisi dengan Masyumi yang Islam modernis. Namun, di era reformasi ini tampaknya sulit bagi PDIP berkoalisi dengan PKS yang hingga kini tidak secara tegas mendukung atau menolak capres perempuan.

Dalam berbagai wawancara dengan media televisi, Presiden PKS Tifatul Sembiring selalu mengatakan terserah dukungan rakyat, tapi tidak tegas setuju atau tidak setuju dengan capres perempuan. Meski pragmatisme politik lebih mengemuka dalam pembentukan koalisi era reformasi, tampaknya tetap sulit bagi PDIP berkoalisi dengan PKS.

Politik memang seni berbagai kemungkinan, tapi “sangat tidak mungkin” Megawati Soekarnoputri disandingkan dengan Hidayat Nur Wahid. Daerah pemilihan Hidayat Nur Wahid saja sama dengan putri Megawati, Puan Maharani, yaitu Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang dikenal sebagai “daerah neraka” karena banyak tokoh terkenal memperebutkan kursi di sana. PDIP juga sulit berkoalisi dengan Partai Golkar untuk menyandingkan Megawati dan Jusuf Kalla.

Kalaupun dipaksakan, kejadian Pilpres 2004 terulang lagi, pemilih Golkar tidak mendukung koalisi yang dibentuk para elite partai. Koalisi ini juga akan mendapat tentangan yang hebat dari para tokoh Golkar yang mendukung Sultan. Kalaupun ada tokoh Golkar lain dari luar Jawa yang disandingkan dengan Megawati, tampaknya sulit mendapat dukungan dari arus atas dan bawah Golkar.

Jika Jusuf Kalla tetap ingin mendampingi SBY pada Pemilihan Presiden 2009, memang sangat pas bagi keduanya. SBY perlu mengikat JK agar mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.Tanpa dukungan Golkar, SBY sulit menjadi capres lagi, karena membutuhkan dukungan dari parpol dengan 20 persen kursi di DPR atau perolehan suara 25 persen hasil pemilu legislatif.

Posisi JK juga sama dengan SBY yang tidak menguntungkan karena tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat seperti pada Pilpres 2004. Jadi, antara SBY dan JK sebenarnya terjadi simbiosis mutualisme alias saling membutuhkan dan menguntungkan. Walaupun JK tampaknya sudah capai dengan gaya kepemimpinan SBY yang dipandang banyak pengamat lamban atau tidak tegas dalam mengambil keputusan, kecuali jika Dia yakin akan mendapatkan keuntungan politik dari keputusan itu.

Di antara para “bintang”-maksud penulis adalah mereka yang berpangkat jenderal-juga sulit melakukan koalisi sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. SBY tidak mungkin berpasangan dengan Sutiyoso, Wiranto, ataupun Prabowo Subianto, karena secara politis tidak akan menguntungkan. Selain persoalan “senior-junior”, ada juga konotasi yang buruk soal hegemoni militer dalam politik Indonesia.

Tapi partaipartai mereka, Partai Demokrat, Hanura, Gerindra, atau apa pun yang sejalan, dapat saja berkoalisi satu sama lain. Jika popularitas Sultan makin menanjak, bukan mustahil pasangan yang diusung Partai Golkar adalah Sultan HB X dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakilnya.

Kinerja Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI, dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya, sudah diketahui dan dirasakan masyarakat. Namun, kita belum tahu karakter kepemimpinan Sultan HB X, bukan sebagai raja Yogyakarta atau gubernur DI Yogyakarta, melainkan sebagai presiden. Seperti pepatah yang diucapkan mantan Presiden AS era perang sipil di AS dahulu, Abraham Lincoln, “…if you want to test a man”s character, give him power (Jika kamu ingin mengetes karakter seseorang, beri dia kekuasaan)!”

Situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (ISSN 2086-5309)
Raja Jawa Jadi Capres
Kamis, 6 November 2008
Penulis : Ikrar Nusa Bhakti (P2 Politik LIPI)
Sumber : okezone.com (4 November 2008)

***

Tulisan ini merupakan postingan ke-9 di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Tulisan ini juga merupakan tulisan ke-5 dalam rangkaian tulisan mengenai upacara Ngabekten dan sang patriarch Jawa yang menyebut dirinya sendiri sebagai “Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10“. Dalam tulisan ini dapat terlihat para tokoh yang menginginkan seorang raja Jawa untuk menjadi presiden Republik Indonesia, yang memungkinkan Hamengku Buwono tidak saja menjadi raja Jawa, melainkan juga raja dari seluruh orang Indonesia. Beberapa orang dari pendukung raja Jawa ini dikenal sebagai orang-orang “pro demokrasi“. Hal yang sesungguhnya amat sangat aneh. Bagaimanakah bisa mereka menyebut dirinya “pro demokrasi”, sedangkan pada saat yang sama mereka mendukung seorang raja yang merupakan perwujudan daripada kekuatan anti demokrasi ataupun perwujudan dari segala sesuatu yang bersifat anti demokrasi. Seperti telah kita lihat melalui jalannya upacara Ngabekten dan banyak aspek lainnya dari budaya masyarakat Jawa bahwa demokrasi tidak dikenal dalam pandangan hidup Jawa, yang ada adalah ketertundukan 100% kepada sang patriarch Jawa, sang Bapak penguasa masyarakat Jawa.

Walaupun tulisan ini dipublikasikan pada tahun 2009 lalu, isinya tetap sesuai dengan kekinian.

06
Sep
10

Antara SBY, Raja Jawa dan Fasisme Jawa

Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti pernah menyatakan bahwa “SBY berlaku layaknya raja padahal bukan raja“. Pernyataan Ikrar ini menjadi menarik karena memperlihatkan pemahaman kedua orang yang sama-sama berasal dari Jawa Timur mengenai konsep “raja“. Pernyataaan Ikrar menyiratkan adanya keinginan atau usaha daripada SBY untuk menjadi “raja”. Lebih lanjut lagi, usaha daripada SBY untuk menjadi “raja” ini diikuti dengan “penyesuaian” tindak-tanduk ataupun perilakunya agar menjadi “seperti raja”.

Ikrar Nusa Bakti yang juga berasal dari daerah yang sama seperti SBY, yaitu Jawa Timur, lewat pernyataannya ini telah memperlihatkan pemahaman pribadi nya mengenai siapa yang layak disebut “raja” dan siapa yang tidak. Dari pernyataannya tersebut, terlihat jelas bahwa SBY tidak termasuk ke dalam golongan “raja”. “Raja”, menurut Ikrar Nusa Bakti, yang berasal dari budaya Jawa yang terbiasa hidup dengan “konsep raja“, adalah suatu “golongan” yang sudah “ditentukan”. Untuk peneliti LIPI ini, “raja” hanya berlaku untuk orang-orang yang termasuk ke dalam “golongan benar-benar raja” saja. Sultan Hamengku Buwono, tampaknya adalah orang-orang yang termasuk ke dalam “golongan” yang “benar-benar raja” dalam pengertian Ikrar Nusa Bakti dan banyak lagi masyarakat Jawa di Indonesia.

Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa orang-orang didaerah Sumatra Tengah yang menyebut dirinya sebagai orang awak, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh banyak orang awak yang dikenal sebagai orang Minangkabau atau orang Padang, tidak mempunyai kata yang sepadan untuk “raja”. Hal ini dikarenakan, orang-orang awak ini tidak mengenal “konsep raja”. Masyarakat yang tidak mengenal konsep “raja” atau “penguasa” ini, disebut juga sebagai masyarakat yang egaliter, atau masyarakat yang tidak mengenal tingkatan-tingkatan, kelas-kelas atau kasta-kasta. Oleh karena itulah, ketika pengaruh budaya Hindu dan Budha yang mengenal konsep “raja” ini, kata “raja” yang berasal dari bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa dari kebudayaan Hindu dan Budha yang berasal dari daerah yang dikenal sebagai India sekarang ini, masuk ke dalam kosa kata bahasa orang awak. Kata ini kemudian juga menjadi bagian daripada Bahasa Indonesia yang merupakan turunan daripada bahasa daripada orang-orang yang menyebut dirinya orang awak di Sumatra.

Menurut orang Jawa, “raja” adalah suatu keniscayaan, bukan suatu konsep. Sejarah mereka memang adalah sejarah raja-raja, sejarah penaklukan, intrik-intrik kekuasaan, pembantaian, penggulingan, perebutan kekuasaan, perang. Sampai kinipun, mereka tetap tidak terlepas dari konsep “raja” ini dengan tidak tergoyangkannya kekuasaan daripada Sultan Hamengku Buwono, yang walaupun dalam Republik Indonesia hanya mempunyai status sebagai gubernur “Daerah Istimewa Yogyakarta” seumur hidup, akan tetapi bagi orang Jawa, ia adalah tetap “raja Jawa“. Karena itulah, tidaklah mengherankan ketika seorang Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan “perilaku bak raja” dari seorang SBY. Akan tetapi sebaliknya, ia menganggap bahwa raja-raja Jawa dalam sejarah Jawa maupun Sultan Yogyakarta sebagai “keniscayaan”. Tidak juga mengherankan, walaupun Sultan Hamengku Buwono boleh dikata telah merenggut hak setiap penduduk Yogyakarta, baik laki-laki dan perempuan, untuk bisa bermimpi menjadi gubernur Yogyakarta, hampir tidak ada usaha-usaha dari seorang pengamat politik seperti Ikrar Nusa Bakti ataupun anggota masyarakat Jawa lainnya untuk menggugat “ke-raja-an” seorang “Sultan Hamengku Buwono”. Sama halnya dengan tidak adanya usaha menggugat hak dari anggota masyarakat Yogyakarta itu sendiri untuk bisa menjadi gubernur di daerahnya sendiri ataupun hak masyarakat Indonesia lainnya untuk bisa menjadi gubernur dari salah satu propinsi Indonesia ini. Dibalik tameng “Daerah Istimewa“, kekuasaan Sultan Hamengku Buwono atas daerah yang bernama Yogyakarta yang tidak terbatas, hampir tidak mungkin digugat.

Hal ini hanya dimungkinkan oleh pandangan hidup yang menganggap bahwa golongan-golongan dalam masyarakat yang dikenal sebagai “raja” atau “penguasa” sebagai suatu yang “suci“, sesuatu yang “berasal dari Tuhan“,suatu “yang niscaya” atau sesuatu “yang diturunkan” ataupun “yang diwahyukan“. Padahal, kalau kita menyimak sejarah “golongan raja-raja” di dunia, maka akan kita lihat bahwa “raja” tidak lain adalah kekuasaan tanpa batas. Setiap “raja” yang pernah hidup di dunia ini, mencapai puncak daripada kekuasaan yang diwakili oleh kata “raja” ini melalui jalur kehidupan yanhg memang ditujukan untuk mencapai kekuasaan puncak itu sendiri. Proses kehidupan ini, bisa lewat penggulingan dan pembunuhan ayah, ibu, istri, kekasih,suami, anak, saudara, raja yang sedang berkuasa ataupun orang-orang lainnya. Proses ini juga bisa lewat pembantaian suku bangsa atatu yang lebih dikenal sebagai genosida, perang, pemerkosaam, dengan “menjilat pantat raja ataupun penguasa” yang sedang berkuasa, membungkuk-bungkuk, di hadapan orang yang dianggap lebih berkuasa, berhianat terhadap bangsa sendiri atau keluarga sendiri, bekerja sama dengan bangsa asing untuk menindas bangsa sendiri hanya agar mendapatkan bantuan asing dan lain-lain perbuatan serupa. Ini semua adalah proses-proses yang umumnya dilalui oleh setiap orang atau kelompok yang dikenal sebagai “golongan raja-raja” atau “penguasa” untuk memperoleh kekuasaan yang diwakili oleh kata “raja” atau kata-kata lainnya yang serupa seperti kaisar, emperor, ataupun sultan. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai kekuasaan yang menjadi tujuan hidup daripada orang-orang yang hidup dalam masyarakat patriarkat yang mengutamakan kekuasaan. Segala hal menjadi boleh atau halal, demi kekuasaan itu sendiri.

SBY dan Ikrar Nusa Bakti, dalam hal ini, adalah produk budaya Jawa, yang masih mengagungkan “raja”. Hanya cara mereka dalam memandang konsep ini yang berbeda. Bagi SBY, setiap orang Jawa bisa menjadi “raja”, dan berusaha untuk menjadi dan betingkah laku layaknya “raja”. Sedangkan Ikrar mengangap bahwa “raja” adalah suatu “yang niscaya” dan bukan suatu “proses menjadi“. SBY, seperi juga pendahulunya seperti raja-raja Jawa, sultan-sultan Jawa, Sukarno dan Suharto, bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan pandangan hidup yang mendasari budaya Jawa ini; yaitu untuk memperoleh tempat di puncak daripada hirarki kekuasaan dengan segala cara yang mungkin. Oleh karena itulah, sepak terjang daripada SBY bisa dilihat dalam bingkai proses “menjadi raja“, layaknya “raja Jawa” dengan segala atribut kebesarannya dan pelengkap kekuasaan yang gemerlap dan wah, seperti mobil seharga milyaran rupiah, deklarasi pencalonan presiden yang mewah, perayaan yang diselenggarakan di Istana Negara, dan lain sebagainya.

Kekuasaan, apapun itu, adalah bagian daripada kekuasaan yang lebih besar lagi. Apabila hal ini dipahami, maka posisi SBY yang memuja-muja Amerika Serikat sebagai negara keduanya bisa dilihat dalam konteks “bertingkah laku yang sepantasnya“, di hadapan “kekuasaan yang lebih besar lagi“, dalam hal ini kekuasaan yang lebih besar lagi ruang lingkupnya dalam hirarki kekuasaan dunia. Oleh karena itulah, di dalam sejarah para raja, hampir selalu ada kekuasaan asing yang mendukung seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi “raja” atau menjadi “penguasa”.

Sejarah raja-raja Jawa ataupun sultan-sultan Jawa, sebagaimana sejarah raja-raja dan penguasa lainnya di dunia adalah sejarah yang berdarah-darah, penuh air mata, kesengsaraan dan penderitaan banyak orang, yang menjadi korban daripada seseorang atau sekelompok orang ini dalam menjalani proses untuk menjadi “raja” atau “penguasa”. Kisah Sukarno, Suharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai produk budaya Jawa juga tidak ada bedanya. Hanya suatu pengulangan kisah yang sama sejak beribu-ribu tahun yang lalu yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Kekuasaan, apapun bentuknya, menjadi dasar daripada fasisme. Di Indonesia sebagaimana layaknya di Jerman, fasisme ini mempunyai pijakan yang hampir sama yaitu budaya “raja-raja” yang berasal dari pandangan hidup Hindu. Di Indonesia, fasisme ini dikenal sebagai Jawaisme, Jawanisme atau fasisme Jawa. Di negara Jerman fasisme ini dikenal sebagai Nazisme atau fasisme Jerman.

***

Tulisan ini merupakan postingan ke-tujuh di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin
Bahar dan Mochtar Naim.

Tulisan ini juga pernah ditampilkan di blog ini pada tanggal 23 November 2009 lalu. Tulisan ini layak dibaca untuk lebih memahami peran para patriarch Jawa, termasuk sang Patriarch Jawa yang dikenal sebagai “Sultan Hamengkubuwono ke-10“.

03
Mar
10

SBY, Dadaaaahhhh….

Sengsara Banget Yak!

Si BuaYa

$by

Sontoloyo Banget Yah

SUPAYA BISA YAHUD

sILEbAy

Suka bimbang ya..

Susilowati Bembi Youdonadoni

Susislow Bimbang Youdontknow

Semok Bohai Yahud

Siapa bau ya..

Suka Bakpaw Yank

SUSAH BAYAR YA

Sial Beckham orang Yahudi

Sayang Bugil Yuk!!! ^^

Susu BuaYa..

Sapi Bertatto Yahud

Saya Bingung Yah

Siapa Berani nYenggol????

Suaminya Bu Yudhoyono

Selesai Beol Yankk…

SUKA BENCANA YAAAA???

Sun Bentar Yank

Si BuaYa

Suka Bercanda Ya

Si Butet Yogya

Sate Bu Yati

Sate Bang Yayat

eSBeYe

Sang Buaya Ya?

Saya Bau Yaaaa …..

Soslow Beembang Youdontknow

Susah Bersama Yudhoyono

Si Bodoh Yang malang

Semua Betul Yoi………!!!!!!!

Suka Birokrasi Yooooww..

Selalu Belain Yahudi

Saya Belom Yakin

Susilo Bambang nYudo nyowo

Selalu Bencana Yah..

Slow Banget You..

“S”iluman “B”abi “Y”ou know????

Seneng Buah ( duren ) Yuliana (ong)

Santai Bareng Yuuuk..

Saya Baik Yah…LANUTKAN!

Saya Banci….Yuuuuuukkk

Saya Bingung Ya

Saya Bimbang Ya

Saya B Ya

SANTAP BARENG YUKZZ marrreeee!

Salah Besan Saya…

SUKA BOHONGIN YAKYAT

Sial Bener Ya

Silit Bauk Yaaaaaa

Suka yang Besar Ya non

Sarang Bua Ya

Soeharto Baru Ya….

SI BUDAK YAHUDI………….

Suka Bo’ong Yaa

Si Bambang lebaY

Slow,, Bloon,, Ya..!!!

Susah Banget Ya…..

Saya Benci You….

Sayadi Ba Yar.

Susilo Buat Yeti (sejenis primata)

Siapa Bilang Yeeee…. siapa bilang saya baik, gituuu..

Selalu Bicara Yg normatif

Sem Ba Yangan…. (maklum orang cadel)

Singgah Bali Yukss…….

Sok Bener Ya..

Sentury Bener2 Yahoet…

Sponsor Bagi Yang tdk tegas

Suka Bikin Ysu

Si Banci Yudhoyono

eh Sontoloyo Baru Yaaaaaaaaaaaa….

Sombong Banget Ya?!

Suka Bullshit Yo

Susah Bangat Yeaaaah!!!

Saya Bukan Yang… (memilih SBY)

Srigala… Berbulu… Ya…domba, Ya…ayam.

Simpanse, Bekantan, atau Yeti? (ha ha ha…semuanya primata!)

Semakin Bobrok Yndonesia

Suka Boong Yah

Saya Berusaha Yakin

Semoga benar Ya… walau kamu boong. ha… ha… ha…!

ya Saya Bantu You…. eh tapi… Saya Bukan You…. h… jadi... Saya Biarkan Yu… ha..ha..ha…

“Semua Bilang Yel… yel…” ada ada yg berkata ” Saya Berkar Ya” tapi membuat “Semua Bingung Yaowh”

Susahlo Bambang nYudonyowo..

Sahur Bareng Yuk…..hi.ihihih..hi.ih…ih..hi…ki.ki..ki

Hey…! mana… Stok Bahasan You???

Si leBaY

S..elalu

B..encana

Y..a

Sableng…Bocor…Ya…

Suka BuaYa

Suka Bohong Yaa

Susah

Banget

Ya………………….hidup ini

What do you expect from Jendral Manohara Si BuaYa, president of Republik Endomie?

s = sangat

b = bahaya

y = yaa. .

.Susno Buaya daYat…

Sering Bolot Ye

Sambil Buka Yukkk atau ga Sahur Bareng Yukkk

SUSNO BUAYA YA ????

Slow Bangat You

Sibeye

09
Des
09

Jilat-jilat Pantat SBY-Boediono dan Akhir Karir Tidak Terhormat Goenawan Mohamad

Berikut essay dari pendukung fanatik SBY dan Boediono sejak pilpres lalu, Goenawan Mohamad. Goenawan Mohamad adalah orang Jawa pendukung fanatik pasangan pilkada Jawa Timur yang dikenal sebagai SBY-Boediono. Goenawan Mohamad mulai dikenal sebagai “intelektual” pada akhir zaman Sukarno dan di zaman Suharto karena posisinya sebagai tokoh kanan, dan tokoh anti-komunisme yang kebetulan segaris dengan kebijakan Suharto yang “anti komunisme”. Tulisan kedua dari inilah.com ini memuat skenario penyelamatan Boediono oleh tokoh pemuja Barat Goenawan Mohamad lewat tangan IMF.

Ketika banyak kelompok menyebut orang-orang beragama sebagai “kanan”, maka Goenawan Mohamad yang disebut oleh Pramudya Ananta Tour sebagai “kanan”, adalah tokoh “kanan” dalam arti lainnya yaitu pemuja Barat, terutama AS.

Pidato Goenawan ini, tidak jelas ujung pangkalnya walaupun penuh kata-kata “keren” dan berbunga seperti Marxisme dan imperialisme ataupun kata-kata Inggris seperti vote-getter ataupun last but not least (yang bagi seorang pemuja Barat kurang afdol kalau tidak diselipkan satu atau dua). Pidato ini juga hampir hanya berisi  puja-puji dan pembelaan tanpa dasar, bahkan bernada fanatik, terhadap Boediono dan  SBY.

***

Goenawan Mohamad, pembela Boediono (dan IMF/World Bank?)

***

Politik 2009, Keganjilan dan Harapan

Assalamuaikum wr.wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka!

Para hadirin sekalian, kita ingat, di gedung ini, antara 22 Agustus sampai dengan 22 Desember di tahun 1930, Bung Karno diadili.  Kita tahu, di bangunan yang dulu tempat peradilan negeri kota Bandung ini, Bung Karno membacakan pleidoinya yang kemudian jadi dokumen sejarah perjuangan kemerdekaan nasional:  sebuah teks yang berjudul Indonesia Menggugat.

Teks itu adalah uraian yang tajam dan menggugah hati tentang apa itu “imperialisme”,  khususnya “imperialisme” yang membelenggu rakyat Indonesia.  Dalam kesempatan sore ini,  saya tak bermaksud mengulang tesis-tesis termashur itu. Saya hanya ingin memakai kejadian 79 tahun yang silam itu untuk jadi pangkal percakapan tentang apa yang melibatkan perhatian kita di Indonesia hari ini.

Hari-hari ini adalah hari-hari pemilihan umum: kita hampir rampung menyelesaikan pemilihan anggota dewan legislatif, dan kita sedang akan memasuki tahap awal pemilihan presiden Republik dan wakilnya.

Tapi yang penting bukan itu semata-mata.  Kita bertemu di sini karena kita merasa sesuatu yang ganjil tengah terjadi.  Sesuatu yang ganjil dan mengandung harap.

Yang ganjil adalah bahwa hari ini kita menemukan seorang yang akan dicalonkan jadi wakil presiden – dan orang itu tidak datang dari kancah partai politik.

Boediono – tamu kehormatan kita sore ini — adalah seorang ekonom; ia ekonom yang bekerja dalam pengelolaan perekonomian Indonesia; ia seorang teknokrat.  Ia bukan pemimpin partai. Ia bukan anggota dinasti pemimpin partai.  Ia bukan tokoh terkenal dalam pasaran media seperti para bintang sinetron, komedian dan penyanyi. Ia bukan seorang vote-getter.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilihnya sebagai calon wakilnya karena Boediono  memenuhi sejumlah syarat.  Bagi saya, yang lebih penting ketimbang syarat-syarat itu adalah kenyataan bahwa Boediono dikenal sebagai seorang yang telah membuktikan dedikasinya untuk perbaikan kehidupan perekonomian bangsa;  dan tak kurang dari itu, ia dikenal sebagai seorang pejabat dan pribadi yang bersih.

Di atas saya sebut, itulah sebuah “keganjilan” – dan di atas saya sebut juga, “keganjilan” itu membawa harap. Diakui atau tidak, ada yang merisaukan dalam kegaliban kehidupan politik kita. Kini SBY, dengan memilih Boediono, menunjukkan langkah kepemipinan yang berani – dan itu indikasi bahwa kita, sebagai bangsa, sanggup memperbaiki keadaan yang merisaukan itu.

Telah luas diketahui, hari-hari ini orang berpolitik dengan semacam sinisme yang gelap: di sebuah zaman ketika semua dapat diperjual-belikan,  orang cenderung percaya bahwa  bahkan partai harus juga dianggap sebagai komoditi.

Para calon anggota legislatif yang berkampanye ke daerah bisa bercerita, bagaimana ratusan juta rupiah dihabiskan untuk memperoleh suara. Sebaliknya  ada juga cerita bagaimana para pemilih mengorgansiir  diri jadi kelompok dan menawarkan dukungan agar dibeli.

Walhasil, ikatan yang terjadi bukanlah ikatan agenda dan cita-cita, melainkan ikatan antara penjaja dan pembeli.

Di tingkat elite politik, sinisme yang lebih gelap  berlaku.  Koalisi antarpartai dibentuk atau ditiadakan bukan berdasarkan program ataupun ideologi, bukan karena apa yang akan diperbuat bagi pemilih dan dengan prinsip yang jelas.  Koalisi antar partai hampir sepenuhnya berkisar di sekitar kedudukan apa untuk siapa. Atau, lebih buruk lagi, rembugan koalisi berkisar di sekitar siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.

Di tengah sinisme itu, di antara berisiknya tawar menawar yang seperti pasar ternak itu, pertanyaan pun tumbul:  memang tidak adakah perilaku yang bukan jual-beli dalam politik? Adakah dalam politik prinsip tentang kebaikan dan kebenaran Benarkah semuanya untuk kepentingan subyektif, dan tak ada sesuatu nilai universal yang menggugah hati dan membentuk kesepakatan?

Saudara Boediono dan hadirin yang saya hormati.

79 tahun yang lalu, di ruangan ini, Bung Karno memulai pleidoinya dengan sebuah statement yang menarik.  Sebuah statement yang menunjukkan betapa bisa palsunya klaim pemerintah kolonial, bahwa kebenaran dan keadilan yang hendak ditegakkannya – dalam tubuh hukum – adalah kebenaran dan keadilan yang universal.

Bung Karno menyebut apa yang salah dalam hukum yang dipergunakan hari itu.  “Tuan-tuan Hakim”, katanya, “kami di sini didakwa bersalah menjalankan hal-hal, yang sangat sekali memberi kesempatan lebar pada pendapat subyektif….”

Adapun jaksa menyatakan Bung Karno bersalah berdasarkan pasal tentang “pemberontakan”.  Tapi Bung Karno menunjukkan, pasal itu, seperti pasal yang menyebut diri “pencegah penyebaran rasa benci” (haatzai-artikelen), mengandung kata-kata yang bisa ditafsirkan seenaknya oleh yang membacanya, terutama para jaksa dan hakim kolonial.  Bung Karno mengulang apa yang sering dikatakan tentang pasal-pasal seperti itu – yakni “aturan karet yang keliwatan kekaretannya.”  Artinya aturan yang dapat direntang dan dikerutkan sesuai dengan kepentingan sepihak, atau apa yang disebut Bung Karno sebagai “subyektif”.

Apa yang tersirat dari pernyataan Bung Karno ialah bahwa keadilan dan kebenaran, yang seharusnya bersifat universal, telah direduksi jadi pasal-pasal.  Dengan kata lain,  yang universal, yang tak terhingga, telah dikuasai oleh bahasa yang berkuasa, oleh sistem simbolik yang terbatas kepentingannya.

Maka Bung Karno pada akhirnya dinyatakan bersalah.  Ia dihukum empat tahun penjara dan dikurung di Sukamiskin.  Tapi tak mudah menerima keputusan itu sebagai ekspresi keadilan.  Pada saat palu diketuk, terasa benarlah  apa yang selalu ditandaskan oleh Marxisme – bahwa keadilan dan kebenaran selamanya adalah keadilan dan kebenaran dari kelas yang bekrkuasa. Dengan kata lain, dalam rumusan tentang nilai-nilai selalu ada dimensi politik, pertarungan kekuasaan, dan perebutan hegemoni.

Memang, Marxisme adalah suara jaman modern, bagian dari apa yang disebut hermeneutics of suspiscion, yang meragukan bahwa ada kebenaran yang tak memihak, yang tak subyektif.   Tetapi harus pula diingat, bahwa bahkan dalam Marxisme, kita senantiasa dirundung pertanyaan: benarkah politik hanyalah pergulatan kepentingan “subyektif” atau sepihak? Jika demikian, apa makna perjuangan kaum buruh untuk membebaskan manusia dari ikatan kepentingan kelas-kelas? Bila perjuangan politik tak bisa berangkat dari kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi siapa saja, bagaimana ia bisa menggugah banyak orang, mengajak banyak orang, untuk bergerak?

Saya termasuk orang yang percaya, bahwa perjuangan politik justru perjuangan yang terdorong untuk melawan kepentingan-kepentingan yang sempit.  Politik  jelas berbeda dari  pasar ternak.  Ada yang universal dalam nilai-nilai yang membuat kita memenuhi panggilan politik.

Tapi yang universal bukanlah sesuatu yang sudah dirumuskan sepenuhnya. Menurut hemat saya, yang universal adalah apa yang justru dirasakan sebagai kekurangan.  Keadilan jadi sesuatu yang seakan-akan hadir, memanggil-manggil, ketika ketidak-adilan merajalela.  Kebenaran jadi mendesak semua orang ketika dusta menguasai percakapan.  Dalam Indonesia Menggugat, Bung Karno  mengutarakan ini dengan retorika yang memukau:

….Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, — tiap-tiap machluk, tiap-tiap ummat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti achirnja berbangkit, pasti achirnja bangun, pasti achirnja menggerakkan tenaganja, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan tjelakanja diri teraniaja oleh suatu daja angkara murka!!”

Kebangkitan mereka yang teraniaya untuk mencapai keadilan dan kebebasan, itulah yang membuat sejarah.  Tapi penting untuk kita ingat, bahwa sejarah tak pernah selesai.

Saudara Boediono dan hadirin yang terhormat,

Kita berada di awal abad ke-21, di sebuah zaman yang mengharuskan kita tabah dan juga berendah hati. Abad yang lalu telah menyaksikan ide-ide besar yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya gagal membangun sebuah masyarakat yang dicita-citakan.  Abad yang penuh harapan, tapi juga penuh korban. Abad sosialisme yang datang dengan agenda yang luhur, tapi kemudian melangkah surut.  Abad kapitalisme yang membuat beberapa negara tumbuh cepat, tapi memperburuk ketimpangan sosial dan ketakadilan internasional. Abad Perang Dingin yang tak ada lagi, tapi tapi tak lepas dari  konflik dengan darah dan besi. Abad ketika arus informasi terbuka luas, tapi tak selalu membentuk sikap toleran terhadap yang beda.

Dengan demikian memang sejarah tak berhenti, bahkan berjalan semakin cepat. Teknologi, pengetahuan tentang manusia dan lingkungannya,  kecenderungan budaya dan politik, berubah begitu tangkas,  hingga persoalan baru timbul sebelum jawaban buat persoalan lama ditemukan.

Kini makin jelaslah, tak ada doktrin yang mudah dan mutlak untuk memecahkan problem manusia.  Tak ada formula yang tunggal dan kekal bagi kini dan nanti.

Yang ada, yang dibutuhkan, justru sebuah sikap yang menampik doktrin yang tunggal dan kekal.  Kita harus selalu terbuka untuk langkah alternatif. Kita harus selalu bersedia mencoba cara yang berbeda, dengan sumber-sumber kreatif yang beraneka.

Saudara Boediono tentu sangat akrab dengan kesadaran itu. Seorang ekonom adalah seorang yang sangat dekat dengan kekurangan dan kelangkaan, dan seorang teknokrat adalah seorang yang harus bersua tiap kali dengan kerumitan.  Itu sebabnya Boediono tahu, doktrin seperti “neo-liberalisme”  tak akan pernah akan berhasil, sebagaimana “ekonomi yang etatis”  tak akan pernah sampai di tujuan.

Tetapi sikap pragmatik itu, sebagai sebuah keniscayaan, tak berarti sikap yang hanya mengutamakan hasil, dan tak mempedulikan nilai-nilai, tak mengacuhkan apa yang baik dan yang benar.  Seorang ekonom, terutama di Indoensia, tak mungkin mengabaikan persoalan  korupsi,  ketidak-adilan dalam aturan main, kemandirian lembaga yudikatif – dan last but not least — modal sosial yang dibangun dari sikap percaya mempercayai di masyarakat.

Modal sosial itu hanya bisa dibangun dengan kesetiaan yang tak habis-habis kepada cita-cita negeri ini – kesetiaan untuk tak mementingkan diri sendiri. Kita berbahagia, dan kita bangga, bahwa di antara kita ada Boediono, yang dalam hidup sehari-harinya tak pernah mementingkan diri sendiri dalam kerja – dengan keras tapi juga dengan rendah hati.

Maafkanlah jika tuntutan kami  berlebihan.  Tapi Indonesia  — yang kadang-kadang membanggakan dan kadang-kadang merisaukan  — bukan hanya tempat kita lahir dan menutup mata.  Indonesia adalah sebuah amanat. Kami percaya, Mas Boed, bersama kami, anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu.

Maka di ruang ini, di hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas.

Merdeka,

Wassalamulaikum wr.wb.

Dari Tempo Interaktif

***

Skenario Baru Penyelamatan Boediono-Sri Mulyani!

INILAH.COM – Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna mencegah jangan sampai Wapres Boediono mengalami pembatalan akibat skandal Bank Century.

Aktivis senior Bondan Gunawan mengungkapkan, pihaknya mendengar berbagai pertemuan dilakukan oleh kelompok intelektual tertentu untuk menjaga agar Boediono-Sri Mulyani tidak dibatalkan dari jabatannya akibat isu Century. “Saya mendengar Goenawan Mohamad, Marsilam Simanjuntak dan lainnya kumpul-kumpul untuk itu,” kata mantan sekretaris negara era Presiden Gus Dur itu.

Bahkan ada rumor bahwa seorang jurnalis senior Majalah Mingguan terkemuka melalui Boediono mencoba melobi ke Presiden SBY agar bisa jadi dubes di Washington DC. “Jika benar rumor itu, sangat disesalkan, mungkin juga sia-sia. Saya mendengar rumor bahwa jurnalis senior mingguan ibukota itu melobi istana untuk menjadi dubes di Amerika Serikat, guna melobi AS dan IMF/World Bank guna membantu Boediono dan Sri Mulyani agar didukung IMF dan AS untuk bertahan. Rumor itu perlu klarifikasi dari beliau sendiri, benar atau tidak. Namun rumor itu merebak di kalangan wartawan dan aktivis prodemokrasi. Kami kecewa, semoga rumor itu tak benar,” kata Frans Aba MA, kandidat PhD National Universify of Malaysia dan aktivis GMNI.

Boediono dan Sri Mulyani merupakan dua pejabat tinggi yang disebut-sebut media, terseret kasus Century. Kesalahan kebijakan terkait pengucuran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century bisa saja dimasukkan dalam kategori tindak pidana tetapi keduanya pantas dicopot.

Menurut pengamat ekonomi Chistianto Wibisono dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (7/12), kondisi Century sebelum diselamatkan sudah penuh dengan masalah, termasuk kasus penipuan yang dilakukan Robert Tantular selaku pemilik. Dan dia menilai, Bank Indonesia (BI) minim dalam mengawasi pengelolaan bank tersebut. “Ini ketidaksengajaan dalam pengawasan. BI ketipu sama Robert. Mekanisme pengawasan BI ke depan harus ditingkatkan dan kontinyu,” ujarnya. [ahl/cms]

23
Nov
09

Antara SBY, Raja Jawa dan Fasisme Jawa

Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti pernah menyatakan bahwa “SBY berlaku layaknya raja padahal bukan raja“. Pernyataan Ikrar ini menjadi menarik karena memperlihatkan pemahaman kedua orang yang sama-sama berasal dari Jawa Timur mengenai konsep “raja“. Pernyataaan Ikrar menyiratkan adanya keinginan atau usaha daripada SBY untuk menjadi “raja”. Lebih lanjut lagi, usaha daripada SBY untuk menjadi “raja” ini diikuti dengan “penyesuaian” tindak-tanduk ataupun perilakunya agar menjadi “seperti raja”.

Ikrar Nusa Bakti yang juga berasal dari daerah yang sama seperti SBY, yaitu Jawa Timur, lewat pernyataannya ini telah memperlihatkan pemahaman pribadi nya mengenai siapa yang layak disebut “raja” dan siapa yang tidak. Dari pernyataannya tersebut, terlihat jelas bahwa SBY tidak termasuk ke dalam golongan “raja”. “Raja”, menurut Ikrar Nusa Bakti, yang berasal dari budaya Jawa yang terbiasa hidup dengan “konsep raja“, adalah suatu “golongan” yang sudah “ditentukan”. Untuk peneliti LIPI ini, “raja” hanya berlaku untuk orang-orang yang termasuk ke dalam “golongan benar-benar raja” saja. Sultan Hamengku Buwono, tampaknya adalah orang-orang yang termasuk ke dalam “golongan” yang “benar-benar raja” dalam pengertian Ikrar Nusa Bakti dan banyak lagi masyarakat Jawa di Indonesia.

Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa orang-orang didaerah Sumatra Tengah yang menyebut dirinya sebagai orang awak, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh banyak orang awak yang dikenal sebagai orang Minangkabau atau orang Padang, tidak mempunyai kata yang sepadan untuk “raja”. Hal ini dikarenakan, orang-orang awak ini tidak mengenal “konsep raja”. Masyarakat yang tidak mengenal konsep “raja” atau “penguasa” ini, disebut juga sebagai masyarakat yang egaliter, atau masyarakat yang tidak mengenal tingkatan-tingkatan, kelas-kelas atau kasta-kasta. Oleh karena itulah, ketika pengaruh budaya Hindu dan Budha yang mengenal konsep “raja” ini, kata “raja” yang berasal dari bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa dari kebudayaan Hindu dan Budha yang berasal dari daerah yang dikenal sebagai India sekarang ini, masuk ke dalam kosa kata bahasa orang awak. Kata ini kemudian juga menjadi bagian daripada Bahasa Indonesia yang merupakan turunan daripada bahasa daripada orang-orang yang menyebut dirinya orang awak di Sumatra.

Menurut orang Jawa, “raja” adalah suatu keniscayaan, bukan suatu konsep. Sejarah mereka memang adalah sejarah raja-raja, sejarah penaklukan, intrik-intrik kekuasaan, pembantaian, penggulingan, perebutan kekuasaan, perang. Sampai kinipun, mereka tetap tidak terlepas dari konsep “raja” ini dengan tidak tergoyangkannya kekuasaan daripada Sultan Hamengku Buwono, yang walaupun dalam Republik Indonesia hanya mempunyai status sebagai gubernur “Daerah Istimewa Yogyakarta” seumur hidup, akan tetapi bagi orang Jawa, ia adalah tetap “raja Jawa“. Karena itulah, tidaklah mengeherankan ketika seorang Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan “perilaku bak raja” dari seorang SBY. Akan tetapi sebaliknya, ia menganggap bahwa raja-raja Jawa dalam sejarah Jawa maupun Sultan Yogyakarta sebagai “keniscayaan”. Tidaklah mengherankan, walaupun Sultan Hamengku Buwono boleh dikata telah merenggut hak setiap penduduk Yogyakarta, baik laki-laki dan perempuan, untuk bisa bermimpi menjadi gubernur Yogyakarta, hampir tidak ada usaha-usaha dari seorang pengamat politik seperti Ikrar Nusa Bakti ataupun anggota masyarakat Jawa lainnya untuk menggugat “ke-raja-an” seorang “Sultan Hamengku Buwono”. Sama halnya dengan tidak adanya usaha menggugat hak dari anggota masyarakat Yogyakarta itu sendiri untuk bisa menjadi gubernur di daerahnya sendiri ataupun hak masyarakat Indonesia lainnya untuk bisa menjadi gubernur dari salah satu propinsi Indonesia ini. Dibalik tameng “Daerah Istimewa“, kekuasaan Sultan Hamengku Buwono atas daerah yang bernama Yogyakarta yang tidak terbatas, hampir tidak mungkin digugat.

Hal ini hanya dimungkinkan oleh pandangan hidup yang menganggap bahwa golongan-golongan dalam masyarakat yang dikenal sebagai “raja” atau “penguasa” sebagai suatu yang “suci“, sesuatu yang “berasal dari Tuhan“,suatu “yang niscaya” atau sesuatu “yang diturunkan” ataupun  “yang diwahyukan“. Padahal, kalau kita menyimak sejarah “golongan raja-raja” di dunia, maka akan kita lihat bahwa “raja” tidak lain adalah kekuasaan tanpa batas. Setiap “raja” yang pernah hidup di dunia ini, mencapai puncak daripada kekuasaan yang diwakili oleh kata “raja” ini melalui jalur kehidupan yanhg memang ditujukan untuk mencapai kekuasaan puncak itu sendiri. Proses kehidupan ini, bisa lewat penggulingan dan pembunuhan ayah, ibu, istri, kekasih,suami, anak, saudara, raja yang sedang berkuasa ataupun orang-orang lainnya. Proses ini juga bisa lewat pembantaian suku bangsa atatu yang lebih dikenal sebagai genosida, perang, pemerkosaam, dengan “menjilat pantat raja ataupun penguasa” yang sedang berkuasa, membungkuk-bungkuk, di hadapan orang yang dianggap lebih berkuasa, berhianat terhadap bangsa sendiri atau keluarga sendiri, bekerja sama dengan bangsa asing untuk menindas bangsa sendiri hanya agar mendapatkan bantuan asing dan lain-lain perbuatan serupa. Ini semua adalah proses-proses yang umumnya dilalui oleh setiap orang atau kelompok yang dikenal sebagai “golongan raja-raja” atau “penguasa” untuk memperoleh kekuasaan yang diwakili oleh kata “raja” atau kata-kata lainnya yang serupa seperti kaisar, emperor, ataupun sultan. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai kekuasaan yang menjadi tujuan hidup daripada orang-orang yang hidup dalam masyarakat patriarkat yang mengutamakan kekuasaan. Segala hal menjadi boleh atau halal, demi kekuasaan itu sendiri.

SBY dan Ikrar Nusa Bakti, dalam hal ini, adalah produk budaya Jawa, yang masih mengagungkan “raja”. Hanya cara mereka dalam memandang konsep ini yang berbeda. Bagi SBY, setiap orang Jawa bisa menjadi “raja”, dan berusaha untuk menjadi dan betingkah laku layaknya “raja”. Sedangkan Ikrar mengangap bahwa “raja” adalah suatu “yang niscaya” dan bukan suatu “proses menjadi“. SBY, seperi juga pendahulunya seperti raja-raja Jawa, sultan-sultan Jawa, Sukarno dan Suharto, bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan pandangan hidup yang mendasari budaya Jawa ini; yaitu untuk memperoleh tempat di puncak daripada hirarki kekuasaan dengan segala cara yang mungkin. Oleh karena itulah, sepak terjang daripada SBY bisa dilihat dalam bingkai proses “menjadi raja“, layaknya “raja Jawa” dengan segala atribut kebesarannya dan pelengkap kekuasaan yang gemerlap dan wah, seperti mobil seharga milyaran rupiah, deklarasi pencalonan presiden yang mewah, perayaan yang diselenggarakan di Istana Negara,  dan lain sebagainya.

Kekuasaan, apapun itu, adalah bagian daripada kekuasaan yang lebih besar lagi. Apabila hal ini dipahami, maka posisi SBY yang memuja-muja Amerika Serikat sebagai negara keduanya bisa dilihat dalam konteks “bertingkah laku yang sepantasnya“, di hadapan “kekuasaan yang lebih besar lagi“, dalam hal ini kekuasaan yang lebih besar lagi ruang lingkupnya dalam hirarki kekuasaan dunia. Oleh karena itulah, di dalam sejarah para raja, hampir selalu ada kekuasaan asing yang mendukung seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi “raja” atau menjadi “penguasa”.

Sejarah raja-raja Jawa ataupun sultan-sultan Jawa, sebagaimana sejarah raja-raja dan penguasa lainnya di dunia adalah sejarah yang berdarah-darah, penuh air mata, kesengsaraan dan penderitaan banyak orang, yang menjadi korban daripada seseorang atau sekelompok orang ini dalam menjalani proses  untuk menjadi “raja” atau “penguasa”. Kisah Sukarno, Suharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai produk budaya Jawa juga tidak ada bedanya. Hanya suatu pengulangan kisah yang sama sejak beribu-ribu tahun yang lalu yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Kekuasaan, apapun bentuknya, menjadi dasar daripada fasisme. Di Indonesia sebagaimana layaknya di Jerman, fasisme ini mempunyai pijakan yang hampir sama yaitu budaya “raja-raja” yang berasal dari pandangan hidup Hindu. Di Indonesia, fasisme ini dikenal sebagai Jawaisme, Jawanisme atau fasisme Jawa. Di negara Jerman fasisme ini dikenal sebagai Nazisme atau fasisme Jerman.

25
Mei
09

Boediono = IMF

Berita mengenai Boediono tampak sekali dibuat simpang siur oleh banyaknya istilah-istilah berbau asing yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ekonomi. Boediono diantaranya disebut-sebut sebagai seorang neolib, Mafia Berkeley, penganut faham neoliberalisme, antek IMF, dan lain sebagainya.

Banyak sudah tulisan mengenai Boediono dan keterlibatannya dalam lembaga yang merupakan salah satu lambang daripada neoliberalisme ini yaitu IMF. Tidak kurang banyaknya pakar ekonomi yang dikenal berpihak kepada rakyat Indonesia mengutarakan hal yang sama sejak lama. Sebut saja nama-nama seperti Dr. Rizal Ramli (orang Minang yang menjadi salah seorang capres dari kalangan independen untuk pemilu 2009), Revrisond Baswir (orang Minang ekonom FE UGM), Dr. Sri Edi Swasono (suami daripada Prof. Meutia Hatta yang sekarang mendukung SBY) serta Dr. Kwik Kian Gie. Hal itu tampaknya tidak menggamangkan kubu SBY untuk tetap bertahan dengan pencalonan Boediono. Kubu SBY juga tetap saja berkelit mengenai isu Boediono dan IMF-nya. Berbagai macam alasan dikemukan oleh tim pencitraan SBY. Salah satunya adalah “alasan” yang tampaknya diberikan khusus untuk “pengagum PKS” yang dikait-kaitkan dengan kata “syariat“. Kata “syariat” ini ditengarai sangat ampuh untuk “menenangkan” para pendukung PKS yang mulai resah pasca pencalonan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY.

Orang banyak dibingungkan dengan simpang-siurnya informasi yang ada di surat-surat kabar maupun media, karena informasi yang ada di media yang umumnya bersifat mengambang (hanya memberitakan kulit-kulitnya). Kecenderungan menampilkan informasi yang setengah-setengah, tidak lengkap ataupun mengambang adalah ciri khas pemberitaan media zaman sekarang. Para pembaca berita yang merupakan konsumen daripada media modern, hendaknya bersikap bijaksana dalam menyikapi berita-berita media ini. Berita-berita di media sangat berguna sebagai “pengetahuan awal” mengenai sesuatu hal. Terlepas dari pro kontra sesuatu hal di media, yang penting akhirnya adalah dilakukannya proses check dan recheck sesudah informasi awal ini didapat (dari media).

Di masa keterhubungan informasi dunia lewat jaringan internet ini, proses check dan recheck berita ini bisa diperoleh dari proses pencarian entah lewat search engine yang terkenal seperti google ataupun ensiklopedia web yang dikenal sebagai wikipedia. Bagi mereka yang memiliki akses internet entah di rumah atau lewat warnet bisa melakukan pencarian dan proses check dan rechek ini dengan mudah. Yang perlu diingat adalah agar supaya mencari informasi “langsung ke akarnya”.

Kata kunci yang penting daripada Boediono dan paham neolibnya diantaranya adalah IMF, neoliberalisme, keuangan, ekonomi, dan bank. Informasi yang paling penting tentunya akan didapat lewat riwayat hidup Boediono. Di Indonesia, riwayat hidup daripada tokoh-tokoh Indonesia bisa dibaca misalnya lewat situs web www.tokohindonesia.com.

Pencarian ke kata kunci berikutnya hendaknya diteruskan. Akar daripada pro kontra masalah Boediono ini terletak pada IMF. Maka tampaknya perlu kita check di situs web daripada IMF. Hampir seluruh organisasi dunia memiliki situs web. Kepemilikan situs web sudah menjadi bagian kebijakan penting bagi organisasi maupun bisnis. Kebutuhan ini menjadi mutlak bagi organisasi-organisasi dunia seperti IMF, World Bank, PBB dan lainnya. Ternyata pencarian mengenai Boediono di situs web ini menemukan hasilnya. Boediono, berdasarkan data yang ada di situs web IMF ini, ternyata bukan hanya antek IMF (alat daripada IMF di Indonesia) seperti yang diberitakan selama ini. Boediono adalah IMF itu sendiri.

Di situs web IMF ini tertulis posisi Boediono di lembaga keuangan dunia ini adalah sebagai salah satu “governor” (gubernur) pada Board of Governors (Dewan Gubernur) IMF. Sedangkan governor alternate untuk Indonesia adalah Rahmat Waluyanto. Dewan Gubernur IMF berfungsi untuk menentukan kebijakan IMF. Lebih lanjut lagi, governor dan governor alternate dari tiap-tiap negara inilah yang menjalankan kebijakan-kebijakan IMF di tiap-tiap negara yang menjadi “sasaran kebijakan” IMF. Berikut adalah pengertian daripada governor dan governor alternate dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di situs web IMF itu sendiri yang terakhir di-update pada tanggal 21 Mei 2009 atau sekitar 6 hari setelah deklarasi SBY-Boediono di Bandung.

The Board of Governors, the highest decision-making body of the IMF, consists of one governor and one alternate governor for each member country. The governor is appointed by the member country and is usually the minister of finance or the governor of the central bank. All powers of the IMF are vested in the Board of Governors. The Board of Governors may delegate to the Executive Board all except certain reserved powers. The Board of Governors normally meets once a year.

Berikut terjemahan bebas dari saya:

Dewan gubernur, lembaga pengambil keputusan tertinggi IMF, terdiri dari satu orang gubernur dan satu orang gubernur alternate untuk tiap-tiap negara anggota. Gubernur ditunjuk oleh negara anggota IMF itu sendiri dan biasanya adalah mentri keuangan atau gubernur sentral bank. Seluruh kekuasaan daripada IMF terletak pada Dewan Gubernur ini. Dewan Gubernur dapat mendelegasikan seluruh kekuasaan ini kepada Dewan Eksekutif kecuali beberapa kekuasaan yang telah ditentukan. Dewan Gubernur pada umumnya melakukan meeting satu kali dalam setahun.

Di situs web bisa dibaca bahwa gubernur IMF untuk Indonesia adalah Boediono (namanya bahkan ditulis dengan huruf besar semua), dan Rahmat Waluyanto sebagai gubernur alternate. Dengan demikian selesailah tanda tanya besar mengenai keterlibatan Boediono dalam IMF. Indonesia dengan ini resmi kembali menjadi negara anggota IMF. Pencarian mengenai siapa Rahmat Waluyanto berakhir di situs web daripada PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Sekarang apa hubungan SBY dan IMF? Lewat pencarian mengenai Konferensi Tingkat Tinggi (the London Summit) di London pada bulan maret tahun ini, ditemukan nama-nama negara dan organisasi daripada peserta konferensi. Negara-negara itu adalah negara-negara besar yang ditengarai bisa mengontrol dan akan mengontrol seluruh dunia -bisa dibaca pada situs web daripada the London Summit. Indonesia termasuk diantaranya. Wakil dari Indonesia pada konferensi ini, seperti telah dimuat oleh media Indonesia, adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 5 organisasi besar internasional yang hadir. Satu diantaranya adalah IMF (baca: organisasi Boediono). Lainnya adalah lembaga-lembaga seperti PBB, Bank Dunia, WTO (World Trade Organization), Financial Stability Forum (Forum Stabilitas Keuangan).

The London Summit ini, tampak sekali sebagai upaya lebih lanjut daripada globalisasi dan oleh karenanya sebagai upaya untuk mengontrol seluruh dunia. Keputusan mengenai Boediono sebagai wakil presiden tampaknya matang setelah kepulangan SBY dari konferensi tingkat tinggi di London ini, dan yang dideklarasikan pada 15 Mei 2009 lalu. Pendukung-pendukung PKS tampaknya harus memikirkan kembali dukungannya kepada SBY. Dilihat dari komposisi peserta daripada the London Summit ini, cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam itu tampaknya harus mulai dilupakan ;) Tempat orang Islam dan tentara Islam selama ini memang sudah ditentukan, yaitu sebagai alat kontrol dan alat kekuasaan daripada “negara-negara yang berdasar Islam” dan juga globalisasi. Tidak terkecuali di Indonesia.

Dengan kenyataan ini, selama 5 tahun terakhir ini Indonesia utamanya dipimpin oleh satu orang pro IMF dan dua orang IMF: yaitu SBY, Boediono dan Rahmat Waluyanto. Dan kecenderungan ini akan diteruskan dan disempurnakan apabila pasangan capres-cawapres SBY-Boediono ini dipilih kembali oleh rakyat Indonesia.

IMF adalah lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam kategori lembaga “supranasional” dalam artian “berada di atas negara”. Kalau kita telaah lebih lanjut lagi, jika dilihat secara internasional, maka posisi Boediono sebenarnya berada di atas SBY. Dan Boedionolah, sebagai pemegang kekuasaan di IMF, yang akan mengatur segala kebijakan mengenai masalah yang paling penting dalam hidup setiap orang dalam setiap negara yaitu ekonomi. SBY, sebagai seorang militer dan pemimpin militer dalam fungsinya sebagai presiden Indonesia, akan berperan sebagai pendukung daripada kebijakan-kebijakan apapun yang akan ditetapkan nantinya oleh Boediono dan juga sebagai alat untuk menindas para oposisi yang mungkin akan menolak menjalankan kebijakan “presiden sebenarnya“, yaitu Boediono. Karena itulah presiden bisa berganti, sejak zaman Soeharto sampai SBY, akan tetapi Boediono tetap akan selalu ada. :)

Baca juga tulisan lain mengenai Boediono berikut ini:

22
Mei
09

Boediono, oh Boediono…

Bagi yang ingin mengetahui tentang siapa sebenarnya Boediono yang telah lama memegang jabatan-jabatan strategis dalam bidang ekonomi tapi tidak tersentuh walaupun sudah banyak skandal ekonomi seperti BLBI yang terjadi di Indonesia, dan yang kini telah menjadi cawapres (calon wakil presiden) dari kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, silahkan baca tulisan-tulisan berikut dari kompasiana:

18
Mei
09

DIBALIK KEMENANGAN PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2009

Oleh: Restianrick Bachsjirun Chaniago, Sekjen Partai Kedaulatan

Berliku, berebut dan penuh intrik. Itulah jalan panjang menuju Istana Presiden. Tahta kekuasaan yang diimpikan banyak orang. Dari warga biasa, kaum terpelajar, pengusaha, tokoh parpol hingga presiden atau wakil presiden yang masih berkuasa. Yang belum merasakan ingin menikmati, yang sudah ingin mengulangi. Tapi adakah yang sadar, bahwa tinggal di dalamnya, duduk di atas singgasananya merupakan amanah rakyat. Sesuatu yang selama ini hanya dijadikan klaim atas nama.

Ada hal lain dari pelaksanaan Pemilu 2009. Bukan karena kekacauan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, 9 April lalu dan buruknya kinerja KPU. Bukan pula karena kemenangan Partai Demokrat yang terlihat fantastis dan mengejutkan, dan melorotnya perolehan suara parpol-parpol lain.

Juga bukan karena tingginya angka Golput yang lebih dari 40 persen. Atau karena keluhan banyak warga pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya. Bukan ini, bukan itu.

Satu hal yang membedakan adalah semua rangkaian fakta tersebut terjadi di tengah hingar bingar konflik di tubuh banyak parpol. Sebelum dan sesudah Pemilu Legislatif, hingar bingar konflik antar parpol maupun antar parpol maupun internal parpol juga tak surut.

Sebelum Pemilu, sejumlah parpol terbelah. PKB berhasil menyingkirkan the founding fathernya Abdurrahman Wahid. Ada Partai Matahari Bangsa yang membayangi PAN. Setelah Pileg, kekisruhan parpol merebak dipicu perbedaan kepentingan koalisi. Golkar, PAN dan PPP mengalami kisruh ini.

Menariknya lagi, di tengah kekisruhan parpol tersebut, ada yang merayakan kemenangan membanggakan: Partai Demokrat. Partai yang mengusung capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono ini meraih prestasi luar biasa, dengan perolehan suara lebih 20 persen.

Kendati menang hebat, reaksi yang timbul di lingkungan Demokrat tidak sehebat prestasinya. Ditanggapi biasa-biasa saja.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY menyatakan kemenangan itu bukan sesuatu yang mengherankan. Menurut SBY, rahasia sukses Demokrat karena persiapan matang yang telah lama dilakukan. Sejak 2001 cikal bakal Demokrat sudah menggalang aksi yang disebut “Quite Revolution” atau Revolusi Senyap.

Dijelaskan, istilah ini mengacu pada kerja tim intelijen atau tim yang menggunakan cara-cara intelijen dalam menyukseskan Demokrat. Tim ini pula yang sukses mengantarkan SBY ke kursi RI-1 pada Pilpres 2004.

Tim sukses kali ini melibatkan tak kurang dari sembilan tim. Sebagian besar tim melibatkan purnawirawan jenderal dari TNI dan Polri, seangkatan dengan SBY. Tim ini mengadopsi sistem intelijen militer.

“Diam-diam Partai Demokrat melakukan Quite Revolution”, kata SBY pada satu kesempatan.

Gerakan ini melalui persiapan matang, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kemampuan kader hingga pembekalan. Tidak pernah ada “jalan lunak” untuk mencapai kemuliaan, kata SBY.

Kemenangan fenomenal Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2009 membuat pendukung SBY semakin percaya diri. Kemenangan itu diyakini akan memuluskan langkah SBY duduk di kursi Presiden RI untuk kali kedua.

Strategi terbuka ataupun operasi intelijen bakal mengharubiru perebutan kekuasaan di Indonesia. Perang intelijen pun siap memakan korban. Kemenangan Partai Demokrat tidak lepas dari peran tim siluman non organik. SBY sendiri sempat menyatakan agar tim struktural Partai Demokrat tidak memusuhi tim siluman SBY. Untuk itu tim struktural tidak pernah menyatakan bahwa kesuksesan Partai Demokrat hasil kerja tim struktural.

Kabarnya, tim sukses SBY juga memiliki tim intelijen yang ditugaskan untuk memecah belah partai politik atau pihak lawan. Tim ini disusupkan dalam kepengurusan partai politik lain.

Bahkan SBY sempat mengungkapkan, kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 tidak lepas dari cara kerja tim “Cikeas” yang mengadopsi sistem intelijen militer.

Tim sukses Partai Demokrat dan tim sukses SBY terdiri dari sembilan tim, yang sebagian besar menyertakan purnawiran TNI/Polri. Semua tim khusus ini dikomandani Mantan Wakil Asisten Sosial Politik Kepala Staf Sospol ABRI Mayjen (Purn) Yahya Sacawiria. Setelah terbentuknya poros Cikeas, formasi tim sukses SBY bertambah seperti :

JEJARING MILITAN PENDUKUNG SBY

TIM DELTA

Mayjen (Purn) Abikusno

Mengurusi semua perlengkapan kampanye Partai Demokrat

TIM ECHODjoko SuyantoMenggelar operasi intelijen di daerah untuk mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat dan SBY

Mengadopsi fungsi teritorial militer.

TIM FOXTROT (BRAVO MEDIA CENTER)Choel Mallarangeng (Adik Andi Mallarangeng)Lembaga konsultan politik Partai Demokrat

TIM ROMEO

Mayjen (Purn) Sardan MarbunSosialisasi kebijakan SBY yang dianggap berhasil.

TIM SEKOCI

Soeprapto, Irvan EdisonMendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani dan nelayan.

JARINGAN NUSANTARAAndi Arief, Harry Sebayang, Aam Sapulete

Propaganda dan penggalangan lapangan

Didukung jaringan yang loyal dan militan di seluruh daerah.

BARISAN INDONESIA (BARINDO)

Akbar TandjungMengembangkan jaringan pendukung SBY di masyarakat

YAYASAN DZIKIR SBY NURUSSALAM

Kurdi Mustofa, Sudi Silalahi, Habib Abdul Rahman M Al-Habsyi, Edy Baskoro

Menggelar tablig akbar di sejumlah daerah. Berhasil merangkul komunitas berbasis ideologi keagamaan. Didukung kekuatan lintas partai dan lintas disiplin ilmu.

GERAKAN PRO SBY (GPS) Suratto Siswodihardjo, Jenderal Pol (Purn) Soetanto, Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Siti Fadilah Supari, MS Kaban, Letjen (Purn) Suyono, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Lili Wahid Pembentukan opini publik terkait peningkatan citra SBY

Dalam pelaksanaannya, tim sukses “Cikeas” terbagi menjadi dua kelompok, tim resmi dan tim bayangan. Disebut-sebut, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto memimpin “tim siluman” tersebut.

Konon, untuk memudahkan koordinasi, Djoko Suyanto sengaja pindah rumah di Puri Cikeas Indah, berdekatan dengan rumah pribadi SBY. Djoko memimpin tim siluman atau “Tim Echo” yang mengadopsi gerakan intelijen hingga ke daerah-daerah.

Tim Echo menerapkan strategi komando teritorial di dunia militer untuk mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat. Sebagai layaknya institusi militer, hanya ada satu pemimpin di tingkat kabupaten/kota yang berperan sebagai penggerak lapangan.

Fungsi intelijen juga dijalankan tim sukses lainnya, yakni Tim Sekoci. Tim yang diketuai Komisaris Utama PT Indosat, Soeprapto ini bertugas mengumpulkan data tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani dan nelayan.

Mantan aktivis mahasiswa juga dilibatkan dalam gerakan intelijen “Cikeas”. Para aktivis itu membentuk kelompok Jaringan Nusantara (JN). Pengamat dan analis intelijen tercatat bergabung dalam JN.

JN dipimpin oleh Aam Sapulete, Andi Arief dan Harry Sebayang. Mantan aktivis itu saat ini menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Aam Sapulete menduduki kursi komisaris PTP Lampung, Herry Sebayang komisaris PTP Sumut, dan Andi Arief komisaris PT Pos. Para aktivis asal Yogyakarta itu dekat dengan SBY ketika masih berdinas di Yogyakarta.

Uniknya, meskipun dikoordinir para komisaris BUMN, lembaga taktis pendukung SBY ini menghimpun dana operasi gerakan dari dana saweran anggota jaringan.

Jaringan Nusantara dikenal militan dalam mendukung SBY. Bahkan JN sempat menuduh sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sengaja mengembosi SBY dengan menunjukkan kinerja yang buruk.

Bahkan ketua JN Aam Sapulete meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memeriksa pejabat yang mangkir atau lamban dalam melaksanakan perintah Presiden SBY.

Ironisnya, usulan JN secara tidak langsung direspon Kepala BIN Syamsir Siregar. Terkait penangkapan Sekjen Komite bangkit Indonesia (KBI), Ferry Juliantono, Syamsir menyebut para menteri parpol “sontoloyo”. Sejumlah menteri memang tercatat mendukung hak angket kenaikan BBM, Mei 2008.

Nama Harry Sebayang, sempat disebut-sebut dalam aksi “pembelotan” anggota Forum Silahturahmi Keraton Se-Nusantara yang diundang dalam “Pisowanan Agung”, Oktober 2008, mendukung Sri Sultan HB X menjadi presiden.

Belakangan para raja dan sultan Nusantara itu diundang SBY ke Istana Merdeka dengan tanpa dihadiri Sri Sultan HB X ataupun perwakilan Kraton Yogyakarta. Jelas, peristiwa itu kental dengan nuansa politis persaingan SBY – Sri Sultan HB X.

Tim sukses Sri Sultan HB X, Sukardi Rinarkit mensinyalir adanya operasi intelijen untuk mengganjal Pisowanan Agung. Memang, para raja dan utusan kerajaan Nusantara intens bertemua dengan Harry Sebayang di Yogyakarta.

Selain melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat yang diperkirakan mencapai 300 persen, fenomena lain yang menarik dari hasil pelaksanaan pemungutan suara 9 April lalu, adalah munculnya sejumlah permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sejumlah permasalahan itu, diantaranya: banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu 2009, meskipun mereka terdaftar sebagai pemilih pada pemilu sebelumnya atau pilkada; banyaknya warga yang sebelumnya masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian tidak masuk DPT; serta banyaknya warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima undangan pencotrengan.

Selain itu, banyak pula warga di daerah tertentu yang menjadi basis partai tertentu tidak terdaftar sebagai pemilih; juga banyak kader-kader parpol tertentu yang tidak terdaftar sebagai pemilih; atau warga yang tercatat sebagai pemilih ganda.

Menariknya, permasalahan-permasalahan terkait DPT tersebut, terjadi secara luas dan merata hampir diseluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Bahkan di Jakarta, yang tidak ada kendala informasi dan komunikasi juga mengalami permasalahan yang sama.

Pada awalnya, permasalahan terkait DPT ini diduga karena manajemen KPU yang buruk. Namun dengan melihat luas dan meratanya terjadinya permasalahan, beberapa pihak menduga ada kekuatan politik yang bermain.

Beberapa pernyataan petinggi PDI-P, bahkan jauh-jauh hari mengingatkan KPU tentang ketidakakuratan DPT yang dibuat. Di Jawa Timur, pengurus daerah parpol ini menemukan banyak kejanggalan dalam DPT yang dibuat KPU tersebut, yang berpotensi mengurangi suara PDI-P.

Dua pucuk figur Partai Gerindra dan Partai Hanura, juga secara tegas mempertanyakan permasalahan DPT yang amburadul tersebut. Dua pucuk figur parpol yang selama ini kurang bertegur sapa ini, sepakat membentuk sekretariat bersama dan menggandeng parpol-parpol lain untuk mencari bukti “kealpaan” KPU terkait permasalahan DPT.

Kedua parpol ini menduga, kealpaan KPU terkait DPT, adalah tidak semata-mata akibat buruknya manajemen pendataan KPU. Kemungkinan ada kekuatan politik yang ikut bermain dan memanfaatkan data pemilih.

Memang, dari sisi sistem pendataan pemilih, ada perbedaan antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004 pendataan pemilih dilakukan oleh KPU sendiri yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, KPU juga didukung dengan perangkat lunak (software) yang lebih baik sehingga mampu meminimalkan pemilih yang tidak tercatat dalam DPT.

Pada Pemilu 2009, sesuai dengan ketentuan undang-undang, KPU hanya menerima data penduduk potensial dari Departemen dalam Negeri, yang memang bermasalah. Sayangnya, KPU tidak mampu memutakhirkan data itu karena tidak didukung sumber daya yang memadai, kecanggihan perangkat lunak serta terlambatnya pencairan dana dari Departemen Keuangan.

Kalaupun permasalahan perbedaan sistem pendataan itu menjadi alasan ketidakmampuan KPU dalam membuat data pemilih yang akurat, pertanyaannya, mengapa kekurangan kondisi ini juga berlangsung disemua KPU daerah, khususnya dalam menentukan DPT? Mengapa tidak ada KPU daerah yang bisa, misalnya, mengambil alih tugas verifikasi data pemilih didaerahnya sehingga tidak amburadul?

Meski Demokrat melaju sendirian tanpa saingan, toh suara yang diperoleh kendaraan Politik Capres SBY ini masih berada jauh di bawah perolehan golput. Diperkirakan suara golput meledak hingga berada di atas 40 persen, atau yang tertinggi dalam sejarah Pemilu di Indonesia.

Kemenangan Demokrat ini menyisakan misteri. Pasalnya, terdapat fakta bahwa jumlah DPT jauh lebih besar dari yang diperkirakan. DPT pada Pemilu Legislatif 2009 berjumlah 171.265.442. Sedangkan DPT pada 2004 mencapai 148.000.041, atau memiliki selisih 23.265.401. Jumlah DPT itu diperoleh dari 527.344 TPS ditambah 873 TPS yang tersebar di luar negeri, sehingga total TPS mencapai 528.217.

Jika pada satu TPS secara konservatif terdapat 20 orang yang terdaftar dalam DPT 2004, namun tidak terdaftar pada DPT 2009, maka jumlahnya 528.217 x 20 orang. Hasilnya 10.564.340 orang.

Timbul pertanyaan mengenai penambahan 23.265.401 orang pada DPT 2009. Padahal, masih ada sekitar 10.564.340 orang? Jadi total DPT misteri itu ada 33.829.741 orang.

Bila dilihat dari selisih kemenangan antara Parpol peringkat 1 dengan peringkat 2 dan 3 sekitar 7 persen, dikali 171.265.442, hasilnya hanya mencapai 8.392.006 suara. Hal ini bertambah misterius saat mengetahui jumlah golput sekitar 40 persen. Golput tersebut bisa diartikan tidak datang atau suara tidak sah.

Ironisnya, di luar masalah DPT, banyak kecurangan yang tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Dasar gugatan sengketa pemilu dibatasi hanya untuk selisih hasil penghitungan suara.

Padahal, intimidasi, money politics, kecurangan dalam pencalonan, penyimpangan birokrasi, dan penyimpangan DPT, akan mempengaruhi hasil pemilu. Tak heran kemudian ada anggapan penggelembungan DPT ini melibatkan intelijen, jajaran pemerintah, KPU dan petinggi partai tertentu. Tetapi yakinlah bau bangkai lama-kelamaan akan tercium juga. (Restianrick Bachsjirun dari berbagai sumber)

16
Mei
09

Gamawan Fauzi, alat kekuasaan SBY untuk menjegal faktor “M”

Kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya memahami benar mengenai pentingnya menjegal faktor “M”, atau faktor Minangkabau. Orang Minangkabau dalam sejarah, entah berada dalam kekuasaan, atau di luar kekuasaan, adalah kekuatan oposisi yang paling menentukan dalam perpolitikan Indonesia.

Jusuf Kalla (JK) yang mempunyai status sebagai urang sumando karena beristrikan Mufidah, seorang perempuan Minangkabau ditengarai mempunyai kesempatan lebih besar dalam meraup suara orang Minang. Orang Sumando adalah istilah yang diberikan kepada laki-laki bukan Minangkabau yang menjadi menantu dari masyarakat Minangkabau/beristrikan orang Minangkabau. Jusuf Kalla juga ditengarai sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari memadai mengenai sejarah dan budaya Minangkabau dan juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat-masyarakat di Sumatra seperti Aceh dan Minangkabau.

Peran Gamawan Fauzi sebagai pembaca daripada pidato dukungan politik untuk “SBY berbudi” di gedung ITB, Bandung, dikritik oleh kelompok muda Minangkabau sebagai “mencoreng muko urang awak” (mencoreng muka orang awak/orang Minang). Pernyataan ini dikemukakan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Minang UI, Fitra Haris. Kelompok-kelompok muda Minang lainnya, memberikan pendapat yang senada.

Pernyataan Gamawan Fauzi (GF) sendiri yang kini sedang menjabat sebagai gubernur Sumatra Barat, adalah sangat tidak etis secara politik mengingat kedudukannya yang dipegangnya sekarang berasal dari PDI-P. Tambahan lagi, GF masih menjabat sebagai gubernur, dan oleh karenanya perbuatannya termasuk ke dalam penghianatan politik terhadap PDI-P yang menjadikannya gubernur Sumbar. Berdasarkan etika politik, selayaknyalah GF mendukung PDI-P atau bersikap netral apabila GF hendak memberikan dukungannya kepada SBY. Dukungan inipun layaknya diberikannya setelah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur Sumbar. GF ditengarai sedang mengincar jabatan mentri dalam kabinet yang akan dibentuk jika SBY menang.

Pendukung gerakan politik daripada GF sendiri diantaranya adalah orang-orang Minang dari kalangan tua, orang-orang Minang pendukung partai PKS, orang-orang Minangkabau yang berpandangan akan kekuasaan dan orang-orang pendukung jargon ABSSBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah). ABSSBK ini sendiri merupakan jargon yang dipakai kelompok-kelompok dalam masyarakat Minang baik yang di ranah maupun di rantau yang umunya merupakan kelompok elit dengan tujuan untuk meng-Islam-kan Sumatra Barat lebih jauh lagi, mentransformasi pemahaman Islam orang Minang yang “dianggap tidak benar” atau “tidak menurut pakem tertentu” ke pemahaman yang diklaim sebagai “yang paling Arabi” atau “yang paling benar“.

Gerakan ABSSBK ini dipakai telah dipakai untuk memaksa orang Minang untuk “khatam Al-Quran” dengan ganjaran hukuman oleh pemerintah daerah Sumbar, untuk menjilbabkan kepala setiap perempuan Minangkabau dan memperlakukan perempuan Minangkabau yang tidak memakai jilbab secara semena-mena, untuk mensamarkan buruknya kinerja pemda Sumbar, untuk meletakkan seluruh kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh pemda Sumbar kepada bagian-bagian tubuh perempuan Minangkabau, untuk menghilangkan budaya Minangkabau dari muka bumi, dan untuk mengalihkan kepemilikan bersama kaum ke tangan laki-laki Minang yang lagi-lagi pengaturannya dilakukan oleh Pemda. Gerakan ABSSBK ini adalah sisa-sisa gaung daripada penyerangan dan pembantaian kelompok jihad Islam di ranah Minang yang dikenal sebagai kelompok Padri, yang diperkuat kembali seiring dengan terbentuknya fasisme Islam global yang terbentuk di seluruh dunia. Fasisme Islam global ini pada gilirannnya juga adalah bagian daripada fasisme global itu sendiri yang dikenal sebagai globalisasi.

Orang-orang Minang yang menginginkan kue kekuasaan dalam pemerintahan SBY lupa, bahwa orang Minangkabau tidak pernah benar-benar masuk dalam struktur kekuasaan. Kedudukan mereka sebagai perdana mentri, wakil presiden, mentri dan lainnya, seperti pada zaman setelah kemerdekaan, diperoleh karena fungsi mereka sebagai pemimpin rakyat, orang yang peduli terhadap rakyat, serta sebagai pemikir. Bukan untuk kekuasaan itu sendiri. Tampaknya hal ini yang sudah dilupakan oleh orang Minangkabau yang sebenarnya sudah harus dipertanyakan ke-Minangkabau-annya. Menjadi mentri dalam kabinet SBY tidak akan merubah apapun dalam kehidupan orang Minang. Mengingat kubu SBY sendiri sudah mulai menampakkan elemen-elemen haus kekuasaannya yang otoriter dan militeristik, yang berdasarkan pada fasisme Jawa, fasisme Islam dan neoliberalisme.

Adalah naif sekali menganggap bahwa dengan jadinya GF sebagai mentri, maka orang Minangkabau bisa “membangkik batang tarandam” (membangkit batang (yang) terendam). Istilah “membangkik batang tarandam” ini digunakan oleh orang Minangkabau untuk kembali menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan bisa berbuat untuk orang banyak, seperti orang-orang Minang zaman pergerakan kemerdekaan dulu. Akan tetapi mereka lupa, tokoh-tokoh Minang ini lahir dari roh budaya Minang yang berdasarkan pada kebebasan dan kepedulian terhadap nasib orang banyak, dan bukannya pada jabatan mentri.

Kekuasaan tidak pernah menjadi dasar lahirnya tokoh-tokoh Minangkabau yang terkenal itu, melainkan pemikiran serta jiwa yang bebas dari penindasan dan dari konsep kekuasaan.

Tokoh-tokoh Minang itu menjadi “tokoh” dengan sendirinya, lewat proses pergulatan hidup dan interaksi dengan banyak budaya dan masyarakat, dan bukannya dengan “menjilat pantat SBY” yang ditengarai akan menjadi tokoh paling berkuasa selepas pilpres 2009 ini. Itupun kalau menang. SBY tidak akan dengan mudah menang tanpa perlawanan dari banyak pihak yang menjadi lambang daripada korban kezaliman daripada fasisme Jawa di Indonesia.

Ketika orang Minang mengeluhkan akan ketidakadaannya “tokoh Minangkabau“, seharusnya mereka bercermin kepada diri mereka masing-masing mengapa hal itu terjadi. Tokoh Minangkabau tidak muncul dari proses “jilat-menjilat pantat penguasa”, seperti yang diperankan oleh Gamawan Fauzi ini, melainkan dari pergulatan hidup. Itu yang tampaknya sudah dilupakan oleh masyarakat Minangkabau zaman kini.




April 2014
S S R K J S M
« Agu    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Blog Stats

  • 82,425 hits

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.