Rosihan Anwar: Rangkayo Rasuna Said Ditahan

Membaca sumber-sumber dokumen Belanda dahulu niscaya menambah pengetahuan kita mengenai sejarah. Misalnya surat Jaksa Agung Verheijen kepada Gubernur Jendral De Jonge, dari Medan, tanggal 23 Juli 1933. Dalam surat itu Verheijen mengatakan, ia bersikukuh pada pendirian agar larangan mengadakan rapat (vergader verbod) dilaksanakan di Sumatra Barat. Apa alasannya? Karena di Sumatra Barat telah begitu banyak pemimpin dibina. Mereka dengan mudah mengambil alih tugas pemimpin yang tua-tua, sebab hampir tiap orang Minang pintar berbicara dan mempengaruhi massa. Argumentasi lain yang tidak boleh dianggap sepele ialah apabila dibandingkan dengan daerah lain, kaum perempuan di Sumatra Barat sangat menaruh perhatian terhadap pergerakan serta perkembangan politik. Perempuan mengobar-ngobarkan gerakan politik. Perempuan terkadang lebih hebat daripada kaum laki-laki.

Tokoh-tokoh seperti Rasuna Said dan Rasimah Ismail sama sekali tidak sedikit. Pada banyak rapat kaum perempuan merupakan mayoritas. Kerap kali mereka berpidato dengan lebih tajam dan lebih bersemangat dibandingkan dengan kaum lelaki. Pemerintah Hindia-Belanda melihat kemungkinan kesulitan yang lebih besar di masa datang, sehingga jika perlu melarang seorang perempuan berbicara di sebuah rapat. Di antara pembicara-pembicara perempuan itu tentu ada yang keras kepala dan mengambil sikap membangkang. Lebih-lebih sering dicontohkan tentang India yang melawan pemerintah kolonial secara pasif dan tanpa kekerasan, sebagaimana diajarkan oleh Mahatma Gandhi. Pendapat pejabat Belanda itu jelas menunjukkan bahwa Belanda menaruh hormat terhadap kaum perempuan Minangkabau yang berperan dalam gerakan politik.

Rasuna Said yang dipanggil Kak Una, anggota pimpinan Permi yang diketuai oleh Haji Moechtar Loetfi, tercatat sebagai pendiri sekolah Thawalib di Padang. Rasuna Said, yang lahir pada 1910, pada usia 23 tahun dihukum oleh Belanda, dimasukkan dalam penjara Semarang. Ia baru bebas ketika Perang Dunia II pecah tahun 1939. Di zaman Jepang ia berada di Sumatra Barat dan di zaman Republik pindah ke Jawa menjadi anggota Badan Pekerja KNIP, kemudian anggota Parlemen RI. Dari 1959 hingga 1965, saat ia meninggal dunia, Kak Una menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung RI. Tatkala dipenjarakan tahun 1933 Rasuna Said didatangi oleh Controleur BB di Tanah Batak (Balige) dan di ranah Minang (Payakumbuh), Dr. Daniel van der Meulen, yang membujuknya agar ia meninggalkan pergerakan nasionalis dan keluar dari Permi. Van der Meulen sesungguhnya melakukan brainwashing atau cuci otak terhadap Rasuna. Hasilnya nol. Kak Una, perempuan Minang yang garang itu, tidak bisa ditundukkan.

Dalam memoarnya, Hoort jij die donder niet? (Apakah Anda tak dengar bunyi petir itu?) yang terbit tahun 1977, Dr. Daniel van der Meulen, yang pernah menjadi Asisten Residen di Palembang dan Makasar, menuturkan lebih jauh percakapannya dengan Rasuna Said. Rasuna adalah guru sekolah menengah Islam di Padang Panjang yang dipimpin oleh Rahmah el-Yunussi, dengan jumlah pelajar perempuan lebih dari 1.000 orang. Sebagai pemimpin Permi, Rasuna biasa berpidato berapi-api menentang kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda. Untuk membungkamnya, pemerintah kolonial terpaksa menangkap Rasuna Said.

Controleur Van der Meulen, yang melakukan pemeriksaan atas Rasuna Said, tiap malam bercakap-cakap dengan perempuan ini di dalam selnya. Ia mengorek kehidupan Rasuna, yang menikah dengan rekannya, guru di sekolah yang sama. Mereka mempunyai seorang putri. Tapi perkawinan mereka tidak bahagia.

Rasuna, karena perbuatan Anda sendiri, Anda akan dihukum. Saya akan mengajukan hal-hal yang meringankan. Usia Anda masih muda, Anda berbakat pidato, wajah Anda elok, tetapi semua ini tidak akan mencegah penghukuman. Pakailah waktu untuk berpikir mengenai kegagalan-kegagalan Anda. “Usahakan berbuat sesuatu yang baik, dan janganlah kembali ke jalan politik,” demikian ujar Van der Meulen.

Rasuna tak bisa dibujuk untuk menyerah. Ia dihukum dan masuk penjara perempuan di Semarang.

Kini di Jakarta, di daerah Kuningan, ada jalan Rangkayo Rasuna Said. Sebagai kenang-kenangan kepada seorang perempuan Minangkabau yang bergerak di bidang politik melawan pemerintah kolonial Belanda.

***

Tulisan mengenai Rasuna Said di atas ditampilkan di blog ini dalam rangka mengenang orang Minang, wartawan senior Indonesia yang dikenal dengan nama  Rosihan Anwar, yang baru saja meninggal dunia. Tulisan dari Beliau ini bisa dibaca langsung dalam bukunya Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid I. Buku ini juga memuat sejarah kecil-sejarah kecil lainnya dari banyak daerah di Indonesia termasuk peristiwa-peristiwa seperti perang Aceh, RMS Maluku dan Timor Timur. Buku ini sangat layak menjadi bacaan orang-orang yang ingin  mengetahui Indonesia lebih jauh serta mereka yang berminat dalam bidang sejarah pada umumnya.

***

Tulisan ini saya peruntukkan untuk para Bundo Kanduang Minangkabau yang telah berjasa dalam membangun kebudayaan, dalam mendidik anak-anak menjadi orang yang berjiwa merdeka dan peduli terhadap masyarakat, yang telah berjuang melawan kekuasaan penjajah dan para patriarch dunia dan yang telah membangun hubungan dalam rumah gadang dan kaum.

Disamping itu, tulisan ini juga ditujukan untuk para Bundo Kanduang-Bundo Kanduang lain di Indonesia dan seluruh dunia yang dipanggil dengan sebutan Inong, Inang, Bunda, Ibu, Buk’e, Simbok, Umi, Mama, Omak, Mande, Mandeh, Mother, Amma, Amai, Amak, Mamak, Mami, Mamih, Induak, Induah, Mutter, Mutti, Ande, Madre, Maika, Maman, Mom, Mère, Mommy, Um dan Mata. Ini hanyalah sebagian saja dari nama-nama yang dipakai untuk menyebut perempuan yang telah mengandung dan melahirkan seluruh manusia yang ada di dunia ini.

Rasuna Said, sebagaimana umumnya perempuan Minangkabau lainnya, menunjukkan sifat perempuan Minang yang cerdas, keras hati dan pemberani, tingginya kepedulian mereka kepada masyarakat serta kemampuan dan kemauan perempuan Minangkabau pada umumnya dalam memimpin keluarga dan masyarakat.

***

Cerita mengenai Rasuna Said ini merupakan tulisan ke-19 di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim. KKM 2010 telah berganti nama menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (SKM GM) yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu.

Kisah di atas juga berkenaan dengan perbuatan-perbuatan biadab kaum Padri sekitar 200 tahun yang lalu, terhadap orang Minangkabau dan budaya Minangkabau, serta usaha-usaha penghancuran dan patriarkalisasi budaya Minangkabau yang berlangsung secara terus menerus, yang sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum masa kaum Padri dan yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Kini usaha-usaha itu menjadi semakin intensif dan memiliki beragam motif; mulai dari penghancuran dan penjinakan masyarakat Minangkabau oleh bapak-bapak penguasa Republik Indonesia sampai kepada isu-isu seperti penerapan Syariat Islam, kekhalifahan Islamiyah, arabisasi, arab-saudisasi maupun peng-Islam-an orang Minangkabau lebih lanjut yang dianggap belum menjalankan “Islam yang benar”, “orang Minangkabau dan budaya Minangkabau yang Jahiliyah” dan lain-lain ungkapan penistaan terhadap budaya Minangkabau dan orang Minangkabau.

Kisah dari Rasuna Said, salah seorang perempuan Minangkabau, memberikan gambaran yang baik mengenai bagaimana budaya matriarkal Minangkabau membentuk perempuan. Keberanian serta kemandirian dari kaum perempuan Minangkabau inilah yang hendak dirusak oleh para patriarch Minangkabau selama ini yang menginginkan kaum perempuan Minangkabau menjadi perempuan-perempuan yang tunduk sepenuhnya di bawah kaki laki-laki dan berlaku sebagai budak laki-laki di rumah sebagaimana layaknya perempuan-perempuan dari budaya patriarkal di seluruh dunia seperti perempuan Batak, perempuan Jawa, perempuan Sunda, perempuan Bali, perempuan Lombok, perempuan Bugis, perempuan Papua, perempuan India, perempuan Cina, perempuan Jepang,  perempuan Arab dan perempuan Barat.

Kisah kehidupan dari seorang Bundo Kanduang yang bernama Rasuna Said ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan di blog ini yang khusus menampilkan perempuan-perempuan Minangkabau beserta karya-karya mereka maupun kiprah mereka dalam keluarga dan masyarakat termasuk dalam bidang politik, perjuangan nasional dan perjuangan melawan para patriarch dunia.

***

Baca juga tulisan-tulisan berikut ini mengenai perempuan Minangkabau lainnya:

• Saya Bangga Jadi Perempuan Minangkabau

• Emakku Hj. Nurma Abubakar Piliang-Perempuan Minang Tulen

• Meiy Piliang: Negeri Nurani Mati

• Hanifah Damanhuri Oayobada: Lapau Maya

• Daftar Politikus Berpoligami dan Pendukung Poligami

• Poligami-Bagian 4

• Perempuan Minangkabau sebagai Mamak dan Penghulu

• Puti Reno Oesman — Mantan Diplomat Wanita Siap Pimpin Sumbar

Dedi Navis rang Piliang: Nagari Sang Datuak

Datanglah seorang Islam ke suatu Nagari. “O Datuak. Masuak Islam lah, Datuak. Jan animisme juo lai.” “Baa kok mantun?” “Islam ko bantuak ko… (diuraikan panjang leba).” “Lai indak kamanggaduah nagari den?” “Indak. Tambah ancak malah.” “Jadih manah. Harus mengucapkan duo kalimah syahadat yo? Kan ndak sarik gai tu doh.” Maka Islamlah nagari itu.

Sudah tu datang Adityawarman.”O Datuak. Ambo utusan kerajaan Majapahit. Lai buliah ambo tingga disiko.” “Lai. Baa ka indak pulo. Manga kamari?” “Manggaleh.” “Ancak tu. Sabalah sinan se lah tingga yo. Biko ambo agiah paga jo ruyuang” “jadih Datuak. Tapi ambo kan utusan rajo. Kalau ambo buek istano disiko ciek baanyo. Untuak tampek lalok permaisuri2 jo pengawal2 ambo. Tantu bakantua bagai dengan sagalo urusan kerajaan.” “Lai indak manggaduah nagari den?” “Indak.” Maka tagaklah kerajaan nan banamo Pagaruyuang.

Kemudian datang urang portugis, inggris jo bulando. “O Datuak. Ambo nio masuak ka nagari Datuak.” “Kamanga disiko?” “Untuak manjalankan misi dagang.” “Paralu kantua, ndak?” “Ndak. Alah ado di Padang jo Bukittinggi. Kalau ambo manjalankan misi kompeni lai buliah?” “Lai indak kamanggaduah nagari den?” “Indak. Tapi tolong mamarangi urang di nagari sinan dih?” “Kalau itu, yo indak doh. Bakirok lah angku dari siko!”

Sudah tu datang Orde Lama. “O Datuak. Pemerintah bulando ndak ado lai. Kini ambo nan mamarentah.” “Ka dek a lo nyo. Lai indak manggaduah nagari den?” “Indak. Tapi datuak harus manuruikan iko..iko..iko..iko. Lai mangarati datuak tu.” “Ko caia nagari den dek angku ko mah. Indak bisa!” “Indak amuah datuak doh yo. Pengawal! Tangkok pemberontak ko.” Tajadilah parang. Tapi kalah. Tapaso manuruikan sagalo parentah. Tertatih2 sang datuak mangamehan nagarinyo.

Kemudian datang Orde Baru. “Giliran ambo kini lai, Datuak.” “Kok ka masuak, masuaklah. Ambo nio managaan nagari ambo baliak.” “Buliah. Tapi nagari datuak ko laweh bana. APBN ndak cukuik untuk mambantu nagari datuak ko doh.” “Tu baa lai?” “Nagari buliah sajo ado, tapi sifatnyo bantuak kelurahan yo. Nagari ko wak pacah manjadi desa2 agar anggaran bisa banyak dapek. Labiah capek datuak mangamehan nagari ko dek nyo mah” “Iyo lah…. Tapi, anak kamanakan ambo lai tajago?” “Tantu lai. Tu kan amanah UUD 45 jo Pancasila mah. Tapi bendera datuak tuka jo nan kuniang yo.” “Jadih….”

Sudah tu datang Gebu Minang. “Tuak. Nagari datuak tambah basalemak se tampak dek ambo dari jauah mah. Ma nyo ABS, SBK nan babangga2 kan tu. Lai ado catatan ilmiahnyo? Karang2 datuak se tu mah. Tu makonyo hiduak tu jan kaba bakaba juo lai. Harus ilmiah. Harus ado bukti tertulis. Kini zaman lah barubah. ABS SBK ko harus jaleh duduak tagaknyo. Awak harus sasuaikan jo sagalo UU, PP dan Perda2 nan ado. Mangamehan nagari nan sagadang ko se indak bisa.” “A kecek angku? Cukuik lah sakali ko se den mandanga yo.”

***

Dedi Navis rang Piliang, penulis daripada kisah Nagari Sang Datuak di atas, adalah orang Minang yang berasal dari kota Padang . Ia anak dari Ibu yang bersuku Piliang serta penulis Sumbar terkenal A.A. Navis. Tulisan Dedi yang orang Piliang ini berisi catatan yang singkat dan padat mengenai perjalanan suatu daerah di pulau Sumatra yang didiami oleh orang Minangkabau. Tulisan ini saya persembahkan kepada orang Minang di mana saja berada dan sengaja tidak saya terjemahkan ke dalam dialek Bahasa Indonesia.

 

***

Psotingan kali ini merupakan yang ke-15 di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Tulisan dari Dedi Piliang di atas berkenaan dengan perbuatan-perbuatan biadab kaum Padri sekitar 200 tahun yang lalu,  terhadap orang Minangkabau dan budaya Minangkabau, serta usaha-usaha penghancuran dan patriarkalisasi budaya Minangkabau yang berlangsung secara terus menerus, yang sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum masa kaum Padri dan yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Kini usaha-usaha itu menjadi semakin intensif dan memiliki beragam motif; mulai dari penjinakan masyarakat Minangkabau oleh bapak-bapak penguasa Republik Indonesia sampai kepada isu-isu seperti penerapan Syariat Islam, kekhalifahan Islamiyah , arabisasi, arab-saudisasi maupun peng-Islam-an orang Minangkabau lebih lanjut yang dianggap belum menjalankan “Islam yang benar”, “orang Minangkabau dan budaya Minangkabau yang Jahiliyah” dan lain-lain ungkapan penistaan terhadap budaya Minangkabau dan orang Minangkabau.

Khairul Jasmi rang Koto: Pak SBY, Tolonglah Kami…

Tsunami Mengintai, Isu Meruyak

Dari: Harian Singgalang

Pak SBY, kami warga di pesisir Sumbar, mati saja yang belum. Kalaulah Bapak berkantor di Padang, takkan terpicingkan mata oleh bapak, meski malam telah larut. Pak Gubernur kami, sekarang sudah kurus. Kemarin bersama Waka Polda, Wagub, Walikota Padang, mengimbau rakyat untuk tidak resah. Pejabat kami kurang tidur sekarang, Pak. Bagaimana bisa tidur, di mana-mana rakyat ketakutan akan isu gempa besar. Sudahkah Bapak tahu akan hal itu?
Pak SBY yang terhormat…
Maksud hati hendak membangun jalan evakuasi, membangun shelter, mendinding laut, tapi kami tak punya uang. Pemerintah pusat tak peduli. Kami tahu tak peduli, karena kata Bappenas, tak ada dana pusat untuk membuat shelter di Sumbar. Akan Bapak biarkan saja kami mati disapu tsunami, jika monster itu datang?
Sekarang Pak, tiap sebentar isu meruyak, lewat SMS, dari mulut ke mulut, resume rapat interen pejabat pemerintah disebar PNS tak bertanggungjawab. Kalau SMS terorisme, secepat kilat Densus 88 bergerak. Dijemput malamnya orang. Tapi tiba di SMS teror gempa, kenapa tak bisa, Pak?
Kami seperti terhukum mati menunggu eksekusi. Ulama kami sudah bertunas mulutnya memberi nasihat, tapi kami takut juga. Jiwa yang resah adalah penyakit, sedang hati yang riang adalah obat.
Yang terjadi hati kami diperparah oleh pakar. Tim Sembilan yang Bapak bentuk datang ke Padang, hanya untuk bilang: “Itu gempa di Mentawai baru buntutnya, yang akan kita tunggu bapaknya, ini bukan mempertakut, tapi harus disampaikan,” katanya.
Tim ini, melibas urusan BMKG. Padahal negara memercayakan kepada BMKG, namun Tim Sembilan lebih jago dan merasa berkompeten. Maka takutlah seisi kota, takutlah seisi kampung, dari ujung ke ujung. Setelah itu tim hebat tersebut pergi ke Jakarta, ke pangkuan istri dan anak-anaknya. Ketika gempa datang, yang sibuk justru BMKG.
Pak SBY yang tercinta…
Waktu pemilu 80 persen suara rakyat Sumbar untuk Bapak, maka sewajarlah kini, ketika kami memerlukan bantuan, Bapak bantu kami. Suratkabar Singgalang menawarkan, agar laut Sumbar didinding. Biayanya takkan sampai Rp20 triliun. Sekali angguk saja oleh Bapak, beres semua. Ini lebih penting dibanding Jembatan Selat Sunda.
Dinding laut itu ada di Jepang, di Korea dan di sejumlah negara lainnya. Bentuknya seperti Tembok Cina. Bisa untuk jalan di atasnya. Kira-kira tingginya 10 sampai 15 meter. Panjangnya, orang PU yang bisa mengukurnya Pak. Sekalian bisa untuk lokasi rekreasi, bahkan jalan tol bisa dibuat di atasnya Pak. Bukankah Bapak akan membuat jalur lintas barat Sumatra? Dinding laut itu saja jadikan jalan. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau.
Bisa Bapak bayangkan musibah tsunami Aceh, untuk rehab rekon (RR)nya saja habis uang minimal Rp 75 triliun. Kerugian yang terjadi, empat kali lipatnya, barangkali. Akibat amuk alam ini, tidak kurang dari 132 ribu orang Aceh meninggal dan 37 ribu orang dinyatakan hilang.
Apalah artinya yang Rp 20 triliun untuk mendinding laut Pak. Atau habis dulu orang Minang oleh tsunami, baru kemudian dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Sumbar.
Okelah, tak ada uang untuk dinding laut, untuk shelter juga boleh. Padang memerlukan setidaknya 100 shelter. Sebanyak itu pula di wilayah lain di Sumbar. Tiap shelter Rp30 miliar. Kata Bappenas, tak ada dana untuk itu. Disuruhnya pemerintah daerah “kreatif”. Itu sama dengan membunuh namanya. Bagaimana perencanaan pembangunan, bisa melupakan mitigasi? Lupa akan nasib rakyat, kecewa berat kami dengan Bappenas.
Hentikanlah agak sejenak membangun jalan tol di Pulau Jawa itu, alihkan uangnya untuk Sumbar. Apakah untuk membangun shelter, escape building, dan jalan evakuasi atau dinding laut.
Pak SBY, jalan evakuasi saja di Padang sudah tujuh tahun tak selesai. Uang untuk membebaskan tanah tak kunjung cukup. Kasihlah kami uang untuk pembebasan jalan itu saja dulu, sudah besar hati kami, Pak. Ini kan tidak, selalu saja jawabannya klise, “pusat tak ada uang untuk pembebasan tanah”.
Kalau untuk proyek biasa, bisa diterima, tapi untuk proyek kemanusiaan, apa tidak bisa pusat turun tangan?
Kadang kami di Sumbar merasa jauh dan sepi sendiri. Kenapa pemerintah pusat tak peduli lagi pada kami. Sedih hati kami di sini.
Mohon temani kami dalam masa-masa sulit ini Pak. Kami sedang gamang. Hanya kepada Tuhan kami bisa mengadu, berdoa, berserah diri.
Kalau Bapak mau membantu, kami tawarkan tujuh hal untuk meminimalkan dampak tsunami di Sumbar. Ketujuhnya dinding laut, relokasi penuh warga pesisir Sumbar, relokasi zone merah saja, buat shelter, buat ecape building, jalur evakuasi, tanam trembesi dan bakau di pantai atau reklamasi. Sampai hari ini, hanya satu yang sudah ada yaitu satu unit shelter yaitu SMA 1 Padang. Itupun bantuan Yayasan Budhi Suci, bukan uang pemerintah.
Pemerintah daerah takkan bisa berbuat apa-apa, kalau pusat tak membantu. Penyakitnya Pak, kementerian dan Bappenas, kalau tak dilobi, tak dihiraukannya nasib rakyat. Apa perlu lagi lobi-lobi semacam itu, sementara kami sedang gundah gulana?
Jika Bapak memerlukan sepucuk surat yang ditandatangani seluruh rakyat, kami siap membuatnya.
Kami tak takut mati Pak, sebab ajal sudah tersurat di Arasy. Mati hari ini, pasti mati. Tapi, bukankah kita perlu berikhtiar? Apalagi rakyat Sumbar adalah bagian integral dari Indonesia.
Pak SBY yang terhormat…
Jujur saja, bangsa yang besar ini, berhutang sejarah pada kami orang Minang. Kami tak minta dibayar, tapi berbuat baiklah pada saat yang tepat. Saatnya sekarang.
Kalau pada 2011 hanya rapat ke rapat saja, janji ke janji saja, maka kami akan menjadi rakyat yang patah arang.
Pak SBY…
Maafkan saya yang sudah lancang menulis seperti ini. Apa boleh buat ditangkap intel pun sudah risiko saya. Tak ada pilihan lain, Bapak harus turun tangan.
Ah, jika saja Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Yamin, Agus Salim, masih hidup, mungkin nasib kami takkan semalang sekarang. Hari ini pasti dipanggilnya Bapak ke rumahnya.
“Tolong kampuang kami ya, Pak Presiden,” kata Hatta, suara beliau antara terdengar dan tidak.
“Tolong itu Sumbar, lumbungnya demokrasi,” kata Sjahrir.
“Demi rakyat jelata yang menderita setiap hari, bantu Ranah Minang,” kata Datuk Tan Malaka.
“Minangkabau adalah libero dalam pembentukan Negara Kesatuan RI, bantu sekarang, rakyatnya sedang nestapa,” kata Pak Yamin.
“Belum bersekolah orang di tempat lain, orang Minang sudah studi ke Belanda, buat sekolah jadikan shelter,” kata Agus Salim.
Tapi tidak. Beliau telah tiada. Kami sepi sendiri Pak Presiden SBY.

***

Tulisan dari harian Singgalang di atas, sengaja ditampilkan di blog ini sebagai catatan penting mengenai musibah gempa, tsunami, banjir dan letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di pulau Sumatra, Jawa dan Papua, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang.

***

Khairul Jasmi rang Koto adalah pemimpin redaksi harian Singgalang.Tulisan ini berisi catatan dan kritikan Beliau mengenai penanganan musibah  gempa dan tsunami di daerah Sumatra Barat yaitu di Padang, Pariaman dan Mentawai. Lewat tulisan ini, kita bisa lebih memahami bagaimana pemerintah RI dan para patriarch Republik Indonesia, sejak zaman Sukarno sampai SBY dan Boediono, memperlakukan orang Minangkabau khususnya dan propinsi Sumatra Barat umumnya. Hal ini pada gilirannya berakibat pada penghancuran budaya Minangkabau dan wilayah kebudayaan Minangkabau secara perlahan-lahan. Kasus-kasus kemiskinan yang ekstrim di ranah Minangkabau seperti kasus busung lapar di Solok, adalah salah satu pertanda rusaknya tatanan daripada masyarakat matriarkat Minangkabau yang dulunya adalah masyarakat yang paling maju dan paling makmur di wilayah yang kini bernama Indonesia ini.

Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang akan diadakan oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Patrialis Akbar: Penganiaya TKI di Arab Biadab

Patrialis mengingatkan pentingnya seleksi terhadap para majikan di Arab Saudi.

VIVAnews – Kasus kekerasan Tenaga Kerja Wanita yang berujung pembunuhan sudah sangat di luar batas kemanusiaan. Pemerintah mengusulkan dilakukan seleksi majikan.

“Perbuatan penganiayaan dan pembunuhan itu biadab semua,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebelum rapat membahas TKI dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 19 November 2010.

Pernyataan Patrialis ini terkait tewasnya Kikim Komalasari binti Uko Marta, TKW asal Cianjur, Jawa Barat, yang diduga tewas dibunuh majikannya di kota Abha, Arab Saudi. Jenazah korban ditemukan tiga hari sebelum Idul Adha di sebuah tong sampah umum.

Menurut Patrialis, pemerintah Arab Saudi juga mengutuk perbuatan biadab itu. Patrialis mengingatkan pentingnya seleksi terhadap para majikan di Arab Saudi.

“Sakit saraf apa tidak. Kalau mereka ingin TKI dari Indonesia semestinya harus memperoleh rekomendasi dari pemerintahnya bahwa ini cocok punya pembantu. Jangan mereka anggap pembantu sebagai budak,” kritik Patrialis.

Patrialis belum mengetahui status terakhir majikan korban. Yang jelas, kata dia, perlindungan maksimal dari negara harus diberikan. Tidak hanya kepada TKI, tapi juga seluruh warga negara RI dimanapun berada.

***

Tulisan ini merupakan postingan ke-12 di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Tulisan ini berkenaan dengan perbuatan-perbuatan biadab kaum Padri sekitar 200 tahun yang lalu terhadap orang Minangkabau dan budaya Minangkabau, serta usaha-usaha patriarkalisasi budaya Minangkabau yang berlangsung secara terus menerus, yang sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum masa kaum Padri dan yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Kini usaha-usaha itu menjadi semakin intensif dan memiliki beragam motif; mulai dari penjinakan masyarakat Minangkabau oleh bapak-bapak penguasa Republik Indonesia sampai kepada isu-isu seperti penerapan Syariat Islam, kekhalifahan Islamiyah , arabisasi, arab-saudisasi maupun peng-Islam-an orang Minangkabau lebih lanjut yang dianggap belum menjalankan “Islam yang benar”, “orang Minangkabau dan budaya Minangkabau yang Jahiliyah” dan lain-lain ungkapan penistaan terhadap budaya Minangkabau dan orang Minangkabau.

Patrialis Akbar adalah orang Minangkabau asal kota Padang yang kini menjabat sebagai Mentri Hukum dan HAM. Ia juga adalah seorang politisi dari PAN.

Muhammad Ibrahim Ilyas rang Chaniago: Alam Takambang Jadi Ngilu, 2

Begitu panjang deretan pertemuan dengan berbagai tingkatan: kongres, seminar, lokakarya, dan sarasehan mengenai Minangkabau. Paling tidak sudah tercatat sejak 1910. Ada berapa banyak hasil dan rekomendasinya yang bisa dimplementasikan dan diterima sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan “untuk dan demi kebudayaan Minangkabau?” Ada berapa banyak yang hanya berakhir pada ujung pertemuan itu saja? Hasil-hasil pertemuan itu bahkan tak terdokumentasi dengan baik, tinggal tertumpuk sebagai bagian dari laporan pertanggung-jawaban keuangan (karena sudah memakai uang APBN atau APBD), terletak berdebu di laci organisasi penyelenggaranya dan kemudian dilupakan, jadi bahan skripsi yang kemudian juga tak terbaca setelah wisuda, dan ada sedikit sekali yang berhasil dicetak jadi buku (buku yang dicetak dengan jumlah terbatas pula).

Masih adanya keinginan untuk melaksanakan agenda sejenis bisa menyiratkan beberapa hal. Pertama, kesadaran bahwa memang ada hal-hal yang perlu dituntaskan “untuk dan demi kebudayaan Minangkabau”, artinya belum ada pembicaraan menyeluruh mengenai hal itu pada pertemuan sebelumnya. Dengan alasan ini, mestinya ada pertemuan pendahuluan untuk menyepakati hal-hal yang perlu dituntaskan itu. Kedua, sangat kompleksnya masalah yang dihadapi kebudayaan Minangkabau, terutama menyangkut eksistensi dan masa depannya, yang membuat (sebagian) orang Minang merasa perlu membuat rumusan-rumusan (semacam undang-undang tertulis) standar yang akan dipakai oleh etnik Minangkabau di masa depan. Persoalannya di sini adalah bagaimana sebagian orang Minang tersebut membagi persoalan ini dengan orang Minang yang lain. Ketiga, ini hanya keinginan sedikit orang Minang (asumsi sebagian orang Minang lain) yang memposisikan diri sebagai orang atau lembaga (satu-satunya) yang bertanggung jawab terhadap kebudayaan Minang.

Sesungguhnya, memang banyak hal yang harus kita persamakan. Sebelumnya, tentu harus menyamakan persepsi dulu. Banyak masalah yang menjadi pertanyaan harian yang ada dalam diri setiap orang Minang (atau yang merasa jadi orang Minang atau yang ingin menjadi orang Minang). Ada lagi hal-hal di luar itu. Kita sebut saja misalnya globalisasi, Minangkabau atau Sumatera Barat, Minangkabau atau Pagaruyung, adat salingka nagari, Gebu Minang, ranah jo rantau*, dikambang saleba alam dilipek sagadang kuku, LKAAM, alam takambang jadi guru, bandara Minangkabau, perda nagari, baliak ka nagari, baliak ka surau, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RPJP (Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang), lebih 300.000 ha tanah ulayat yang akan jadi tanah negara (informasi dari beberapa sumber), koperasi suku atau pemekaran nagari.

Bagaimana masa depan kebudayaan Minangkabau?
Inilah pokok masalah yang harus dipikirkan oleh orang Minang. Berhentilah bernostalgia, lepaskan diri dari romantisme masa lalu. Toh kita semua tau bahwa yang bersifat material dalam kebudayaan Minangkabau telah bergeser banyak atau sudah tidak ada sama sekali. Tanah ulayat, tapian mandi, balairung, bungo pasia jo bungo kayu**, surau, sasaran, galanggang, datuk, ninik mamak, adat bakobaki, perkawinan (sudah lazim resepsi di gedung dan menyewa pasambahan), kerapatan panghulu, dan seterusnya; apakah kita masih mempunyainya atau masih berfungsikah menurut kebanggaan kita? Saya membayangkan, suatu kali nanti, ketika saya tanya cucu saya, apakah Minangkabau itu? Dengan santai cucu saya langsung menjawab: nama bandara dekat Padang, ibukota Sumatera Barat. Nah.

Kebanyakan pertemuan kita selama ini hanya bicara tentang bagaimana Minangkabau di masa lalu, bagaimana kebanggaan-kebanggaan semu kita terhadap itu semua, dan nyaris tak bicara bagaimana nilai dan kebanggaan itu bisa tetap kita pakai di masa depan.

Globalisasi
Globalisasi mencemaskan banyak orang, yang tidak kuat akan terlindas dan larut hilang. Globalisasi menjadi gelombang tsunami menakutkan yang siap menyapu semua. Tidakkah globalisasi juga membuka peluang penguatan bagi semua kelompok kebudayaan. Ketika globalisasi tiba, semua orang memerlukan jati diri dan bangga dengan identitasnya. Sebagai kebudayaan yang sangat dinamis dan terbuka, Minangkabau justru akan semakin kuat dengan adanya globalisasi, mengingat makin pentingnya nilai yang mampu memberikan perbedaan spesifik dan berakar. Matrilini adalah pilihan berbeda di tengah budaya patrilini yang mendunia, dan pilihan berbeda tentu saja mengakibatkan tekanan dari semua arah, termasuk dari dalam diri sendiri.

Minangkabau atau Sumatera Barat
Dua hal ini berbeda tapi banyak dicampur aduk-kan. Minangkabau adalah wilayah kebudayaan. Tak ada batas geografisnya seperti ungkapan dikambang saleba alam***. Sumatera Barat hanyalah wilayah adiministratif dalam wilayah republik Indonesia, yang orang Minang terlibat aktif dan memberikan kontribusi dalam pembentukannya. Mengingat hal ini, menjadi sangat tak masuk akal adanya gagasan Provinsi Minangkabau, sebagaimana dilansir beberapa pihak. Dalam banyak masalah, kita sering mencampuradukkan kedua batasan ini. Pekan Budaya Sumatera Barat misalnya, bagaimana menuntutnya sama dengan Pekan Budaya Minangkabau? Dalam provinsi Sumatera Barat ada etnis lain, yang hidup berdampingan dan berkulturasi dengan orang Minang. Bagaimana memahami wayang berbahasa Minang di Darmasyraya atau tari ronggeng di Pasaman Barat?

Minangkabau atau Pagaruyung
Ini juga dua hal yang belum dapat dijelaskan dengan baik. Banyak orang Minang yang mengira bahwa Pagaruyung sama dengan kerajaan Minangkabau atau paling tidak wilayahnya adalah Minangkabau. Apakah kerajaan Pagaruyung itu sama format dan bentuknya dengan kerajaan Mataram atau kerajaan Kutai? Tidak sama, kata seorang teman. Bagaimana perbedaannya. Banyak yang belum bisa menjernihkannya. Istana Paguruyung seolah menjadi keraton kerajaan orang Minangkabau yang sama pengertiannya dengan istana kerajaan lain. Bahwa Minangkabau dan Pagaruyung itu berhubungan timbal balik dan tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya, itu benar. Perlu penjelasan tentang bagaimana hubungan itu tidak berlangsung sama dengan di tempat lain.

Gebu Minang, adat salingka nagari
Banyak orang yang sependapat bahwa Gebu Minang belum mampu menyelesaikan banyak hal yang diinginkan atau dibayangkan orang ketika lembaga ini didirikan. Gerakan Seribu Minang artinya ketika didirikan, sudah disempurnakan menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau. Program awalnya, termasuk kegiatan ekonomi seperti BPR Gebu Minang, tidak banyak diketahui umum keberadaannya sekarang. Makin lama makin terasa kekuatannya melemah termasuk akibat situasi politik yang berubah. Yang jadi masalah utama adalah lembaga ini memakai nama Minangkabau dan kemudian beroperasi terutama di Sumatera Barat. Bagaimana dengan orang Minangkabau di luar Sumatera Barat? Beberapa kantong perantau memang coba dilibatkan, tapi bagaimana dengan wilayah kebudayaan Minangkabau di luar Sumatera Barat? Lagipula, persatuan lebih kuat di tingkat yang lebih kecil. Tagak nagari mamaga nagari****. Ikatan perantau nagari malah jauh lebih kuat dan berdaya nyata.

***

* Ranah dan rantau.

** Bunga pasir dan bunga kayu

*** Dikembang selebar alam

**** Tegak negeri memagar negri

***

LKAAM adalah singkatan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

***

Muhammad Ibrahim Ilyas yang orang Chaniago (Bram Chaniago) berasal dari daerah bernama Lubuak Buayo (Lubuk Buaya) di Padang, Sumatra Barat. Lahir di Padang pada tahun 1963, laki-laki yang dipanggil Bram ini adalah seorang pekerja teater yang juga seorang penulis puisi, esai, cerpen dan  naskah drama. Pernah terlibat dalam berbagai media massa, kini ia bergiat sebagai Sekretaris Dewan Kesenian Sumatra Barat (DKSB).  Sebagaimana layaknya orang-orang pekerja seni lainnya di ranah dan rantau, Bram juga adalah seorang pengamat kebudayaan Minangkabau. Pemaparan dari Bram Chaniago di atas memberikan gambaran mengenai permasalahan-permasalahan kebudayaan -yang juga berhubungan dengan permasalahan ekonomi- yang lebih layak untuk dibahas oleh seluruh masyarakat Minangkabau.

Bram Chaniago adalah salah seorang pendiri daripada grup Debu Miang (yang merupakan plesetan dari Gebu Minang) di facebook dalam rangka penolakan terhadap diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 yang secara sepihak diprakarsai oleh Brigjen (Purn.) Saafroedin Bahar bersama Mochtar Naim lewat lembaga bernama Gebu Minang dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat Minangkabau.

Muhammad Ibrahim Ilyas rang Chaniago: Alam Takambang Jadi Ngilu, 1

Hari-hari belakangan ini bertumpuk masalah dan kejadian di sekeliling kita yang membuat dada sesak, pikiran mampet, hingga ingin berteriak, bacaruik*, atau bahkan muntah. Mari lihat beberapa di antaranya. Peterporn, TDL* naik, 48% pemilih tidak memberikan suara untuk pilkada gubernur sumbar, tabung gas meledak di mana-mana, gubernur baru akan dilantik (?), ada pilkada dua putaran di dua kabupaten, pasar kota semrawut, lembaga-lembaga masyarakat sakit, piala dunia dimenangkan oleh Paul Gurita, harga cabe naik dan seorang mentri menyarankan agar berhenti makan cabe, harga barang kebutuhan pokok dan tidak pokok melonjak, siaran tv dilarang, peluncuran buku dibubarkan polisi dan ini: Kongres Kebudayaan Minangkabau I 2010.

Entah apa maksud pencantuman angka satu rumawi itu. Sepanjang pengetahuan saya, sangat panjang deretan aktivitas yang dapat dikatakan sejenis ini. Membentang sejak tahun 1960-an, jejeran aktivitas yang diberi nama kongres, seminar, lokakarya, rundiangan atau apa pun namanya, nyaris tak terhitung. Peristiwa itu pun diselenggarakan oleh lembaga yang sangat beragam: Pemda, Dinas tertentu, lembaga masyarakat, ikatan perantau, mahasiswa, sanggar, nagari dan seterusnya. Kegiatan itu juga berlangsung di banyak tempat: Padang, Batusangkar, Bukittinggi, Jakarta, Medan, Bandung, Yogya dan entah di mana lagi. Saya tak tau apakah ada yang punya catatan dan dokumentasi lengkap tentang ini. Saking banyaknya, saya pernah mengatakan pada Pak Mahyeldi Ansharullah (sekarang wakil walikota Padang) dan Dr. Nusyirwan Effendi (waktu itu saya dan Nusyirwan terlibat sebagai panitia kongres tahun 2006 bersama Wisran Hadi, Darman Moenir, Yulizal Yunus dan Ivan Adilla): sudah patut dan perlu diselenggarakan sebuah kongres atau seminar untuk membahas kongres dan seminar-seminar Minangkabau yang pernah dilaksanakan. Dengan begitu dapat dievaluasi apa yang sudah kita capai untuk dan demi kebudayaan Minangkabau itu.

Kini tiba-tiba kita membaca kalimat Kongres Kebudayaan Minangkabau I. Paling tidak, ini menyiratkan dua hal. Inilah kongres kebudayaan Minangkabau yang pertama kali diselenggarakan. Sebelum ini tak ada yang setara atau lebih baik dari ini. Hal lain, ini menjadi pertanda akan ada kongres ke II dan seterusnya. Mau ditempatkan di mana catatan panjang yang telah terjadi? Bagaimana dengan pengulangan tema dan topik yang hampir selalu terjadi pada peristiwa semacam itu? Ini romantisme masa lalu, nostalgia, atau…? Apalagi ada beberapa tokoh kita yang menjadi langganan pembicara dan topik yang diusungnya nyaris merupakan perulangan-perulangan.

Saya setuju dan sepakat bahwa kita perlu membicarakan kebudayaan Minangkabau. Namun kita harus lebih dulu menyepakati apa yang perlu dibicarakan. Ada beberapa FGD (focus group discussion)yang saya tau dilaksanakan untuk persiapan kongres ini, sayang sekali saya tak berkesempatan menghadirinya, demikian juga beberapa kawan lain. Saya kuatir, ini akan menjadi sesuatu yang menitik dari atas. Alam takambang jadi ngilu...

***

* TDL: Tarif Dasar Listrik

Muhammad Ibrahim Ilyas yang orang Chaniago (Bram Chaniago) berasal dari daerah bernama Lubuak Buayo (Lubuk Buaya) di Padang, Sumatra Barat. Lahir di Padang pada tahun 1963, laki-laki yang dipanggil Bram oleh rekan-rekannya ini adalah seorang pekerja teater yang juga seorang penulis puisi, esai, cerpen dan naskah drama. Pernah terlibat dalam berbagai media massa, kini ia bergiat sebagai Sekretaris Dewan Kesenian Sumatra Barat (DKSB). Sebagaimana layaknya orang-orang pekerja seni lainnya di ranah dan rantau, Bram juga adalah seorang pengamat kebudayaan Minangkabau.

Bram Chaniago adalah salah seorang pendiri daripada grup Debu Minang (yang merupakan “plesetan” dari Gebu Minang) di facebook dalam rangka penolakan terhadap diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 yang secara sepihak diprakarsai oleh Brigjen (Purn.) Saafroedin Bahar bersama Mochtar Naim lewat lembaga bernama Gebu Minang dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat Minangkabau.

Pemaparan dari Bram Chaniago di atas memberikan gambaran mengenai kongres-kongres dan seminar-seminar mengenai ke-Minangkabau-an dan hubungannya dengan Kongres Kebudayaan Minangkabau I 2010.

Puti Reno Oesman–Mantan Diplomat Wanita Siap Pimpin Sumbar

Setelah menjadi seorang diplomat dan mengembara diberbagai negara karena ditugaskan pemerintah pusat, Puti Reno Oesman pulang untuk membangun Ranah Minang. Puti Reno Oesman yang akrab dipanggil “One” adalah diplomat senior di Depertemen Luar Negeri (Deplu) yang telah memiliki pengalaman selama 31 tahun. Ia merupakan Bundo Kanduang yang dilahirkan di Padang, tahun 1947  lalu. Putri dari H. Soetan Oesman (alm) ini telah membulatkan tekad akan ikut bertarung dalam Pilkada Sumbar pada Juni 2010 ini.

“Saya pulang dan ingin membangun kembali Ranah Minang. Saatnya Minangkabau merasakan sentuhan tangan perempuan dalam memimpin, ungkapnya. Dikatakannya, sudah cukup lama dorongan untuk ia maju sebagai gubernur di Sumbar, namun Minister Counsellor ini masih memilih menyelesaikan tugas di Deplu. Terakhir One adalah Penanggungjawab Bidang Pensosbud KBRI Moscow, Rusia. Sebelumnya ia pernah ditugaskan di Thailand, Jerman, dan Australia.

“Melihat langsung kondisi Sumbar pascagempa, saya bertekad harus membangun kembali berbagai sarana yang rusak, memulihkan mental masyarakat agar mereka tetap semangat menjalani hidup. Kini saya sudah pensiun dari Deplu dan ingin fokus membangun kampung halaman, “ungkapnya.

Dikatakannya, dulu Minangkabau pernah memiliki raja perempuan. Seorang Bundo Kanduang dengan segala potensi yang dimiliki dan perasaan yang halus akan bisa memberikan ketentraman bagi masyarakat. Hingga saat ini Minangkabau menjadi terkenal di seluruh dunia.

“Saya telah berkeliling dunia dalam melaksanakan tugas kenegaraan, orang di luar tahu kalau Minangkabau adalah suku bangsa yang unik dan sangat menghargai perempuan. Kini saatnya Minangkabau mengembalikan itu semua, “ungkapnya.

Dikatakan One, Minangkabau juga terkenal melahirkan banyak tokoh nasional yang berjuang untuk bangsa. Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran besar orang Minangkabau, sebut Bung Hatta sebagai Proklamator. Lahirnya Pancasila dari pemikiran M Yamin. Perempuan Minangkabau juga telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan dan pendidikan, seperti Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang.

“Saya yakin kalau kita komit dalam membangun kembali Minangkabau ini, kita akan jauh lebih baik dari kondisi yang ada sekarang. Apalagi kalau sumberdaya manusia  kita digali dengan bijak,  “katanya.

Foto dan tulisan dari Padang Today

***

Tulisan ini saya peruntukkan untuk para Bundo Kanduang Minangkabau yang telah berjasa dalam membangun kebudayaan, dalam mendidik anak-anak menjadi orang yang berjiwa merdeka dan peduli terhadap masyarakat, serta yang telah membangun hubungan dalam rumah gadang dan kaum.

Tulisan ini juga ditujukan untuk para Bundo Kanduang-Bundo Kanduang lain di Indonesia dan seluruh dunia yang dipanggil dengan sebutan Inang, Bunda, Ibu, Buk’e, Simbok, Umi, Mama, Omak, Mande, Mandeh, Mother, Amma, Amai, Amak, Mamak, Mami, Mamih, Induak, Induah, Mutter, Mutti, Ande, Madre, Maika,Maman, Mom, Mère, Mommy, Um dan Mata. Ini hanyalah sebagian saja dari nama-nama yang dipakai untuk menyebut perempuan yang telah mengandung dan melahirkan seluruh manusia yang ada di dunia ini.

Puti Reno Oesman, sebagaimana layaknya perempuan Minangkabau lainnya, menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat serta kemampuan dan kemauan perempuan pada umumnya dalam memimpin keluarga dan masyarakat.

Tulisan mengenai Bundo Kanduang calon gubernur Sumbar ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan yang khusus menampilkan perempuan-perempuan Minangkabau beserta karya-karya mereka ataupun kiprah mereka di blog ini.

***

Baca juga:

Saya Bangga Jadi Perempuan Minangkabau

Emakku Hj. Nurma Abubakar Piliang-Perempuan Minang Tulen

Mamak-mamak Tidak Tahu Diuntung-Bagian 1

Meiy Piliang: Negeri Nurani Mati

Hanifah Damanhuri Oayobada: Lapau Maya

Daftar Politikus Berpoligami dan Pendukung Poligami

Poligami-Bagian 4

Perempuan Minangkabau sebagai Mamak dan Penghulu

Hanifah Damanhuri Oayobada: Bersatulah Perempuan Minang

RIZAL RAMLI: “Ini Perampokan Bank Difasilitasi BI dan Menkeu”

— Ibarat main catur, kalau Presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan kena.

MANTAN Menko Perekonomian Rizal Ramli membandingkan skandal Bank Century dengan kasus Bulog yang menjatuhkan Presiden Gus Dur dan kasus Bank Bali yang meruntuhkan pemerintahan Habibie. Menurutnya, kasus Century lebih dahsyat dan menyeramkan dibanding dua kasus itu. “Ini perampokan yang difasilitasi BI dan Menteri Keuangan,” ujar Rizal Ramli kepada Sri Widodo dari Indonesia Monitor, Selasa (24/11). Berikut ini petikan wawancara dengan Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) itu.

— Bagaimana Anda melihat hasil audit investigasi BPK?

Agak mengecewakan karena tidak ada aliran dana. Padahal, harusnya ada laporan audit sampai lima lapis seperti halnya kasus Bank Bali. Dari situ bisa ketahuan siapa saja yang menarik manfaat dari skandal yang sangat besar ini.

— Jadi, menurut Anda betul ada rekayasa?

Kalau kita baca hasil laporan BPK, sulit untuk membantah bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah melakukan tindak kriminal pidana yang memperkaya orang lain dan melanggar berbagai aturan dan UU yang berlaku. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani selalu berkelit.

— Siapa yang paling bertanggung jawab?

Tidak bisa dihindarkan, Boediono sebagai gubernur bank sentral dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Saya yakin Boediono tidak terima uang, tapi dalam berbagai skandal keuangan biasanya ada motif lain, terutama kekuasaaan. Dulu waktu kasus Bank Bali, gubernur yang kena pidana waktu itu tidak terima uang sepeser pun, tapi ia dibujuk oleh tim sukses, diiming-imingi bahwa kalau Habibie terpilih, ia akan ditunjuk kembali sebagai Gubernur BI selama lima tahun.

— Jadi, motifnya apa?

Motifnya kekuasaan, bukan uang. Sama juga dengan Burhanuddin dan Aulia Pohan, mereka tidak terima uang satu rupiah pun, tapi mereka ingin mengamankan kekuasaan BI dalam pengawasan bank. Apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani adalah mengamankan beberapa orang yang terkait dengan kekuasaan.

— Sri Mulyani berkali-kali mengatakan bahwa proses bail out sudah sesuai prosedur?

Ini jawaban tipikal birokrat, berkilah telah sesuai prosedur. Pertanyaan saya prosedur yang mana, wong jelas-jelas DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun, tidak ada UU atau kesepakatan dengan DPR untuk mengajukan lebih lanjut, dan mereka lakukan ini secara sembunyi-sembunyi, baru ketahuan oleh publik setelah beberapa bulan kemudian. Padahal, kalau betul sesuai prosedur, ngapain disembunyikan.

— Apakah kasus ini hanya akan mentok kepada Boediono dan Sri Mulyani?

Saya kira ada beberapa pejabat level di bawahnya yang juga bisa menghadapi sanksi pidana, karena dalam UU Antikorupsi tidak perlu memperkaya diri sendiri, tapi membantu memperkaya orang lain dan merugikan negara, bisa kena.

— Apakah Presiden tidak tahu dengan keputusan yang diambil Boediono dan Sri Mulyani?

Saya tidak bisa membuktikan, karena harus ada verifikasi. Tapi dalam hal seperti ini, Menteri Keuangan apalagi sekaligus sebagai Ketua KSSK, sepenuhnya sering mengambil keputusan sendiri.

— Mungkinkah kasus Century terungkap tuntas?

Kalau kita baca laporan BPK, memang bahasanya teknis. Tapi kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana kepada rakyat biasa, ini jauh lebih dahsyat dari kasus Anggodo. Anggodo kan Cuma sekitar Rp 5 miliar, kalau Century kan Rp 6,7 triliun. Kalau dijelaskan bagaimana perampokan dilakukan bank tersebut, baik oleh manajemen, pemilik, dan difasilitasi oleh BI dan Menteri Keuangan, saya rasa rakyat akan lebih kaget lagi. Saya menyarankan agar kasus ini ditangani oleh KPK.

— Bagaimana kasus ini jika dibandingkan dengan skandal yang menjatuhkan Gus Dur dan Habibie?

Gus Dur dituduh dalam kasus Bulog. Ternyata yang nimpe itu tukang pijatnya, senilai Rp 35 miliar. Saya waktu itu Ketua Bulog. Waktu saya tangkap ternyata tukang pijatnya punya mobil Ford dan Mercedes beberapa buah. Meski tuduhan tidak benar, tapi Gus Dur jatuh. Bank Bali cuma Rp 900 miliar pemerintahan Habibie jatuh. Jadi, kasus ini kalau dibandingkan dengan dua kasus yang menyangkut kekuasaan, kasus ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat, dan jauh lebih menyeramkan.

— Jadi, apa yang harus dilakukan Presiden?

Presiden bisa meminta PPATK melakukan audit finansial sebanyak lima lapis. Kalau Presiden sungguh-sungguh, tolong juga diaudit Fox Indonesia, tim kampanye, dan yayasan-yayasan, dari situ semua akan ketahuan apakah ada aliran dana yang masuk.

— Jika kasus ini terbongkar, apakah bisa berdampak kepada impeachment terhadap Presiden?

Ini ibarat main catur, kalau presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan terkena.

***

Rizal Ramli adalah orang Minangkabau kelahiran Padang yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Mentri Keuangan. Pada pilpres lalu Rizal Ramli mencalonkan diri menjadi presiden lewat jalut independen dan kini memimpin Komite Indonesia Bangkit.

Rahmat Wartira: Beri KPK Hak Istimewa dalam Penyadapan

Senin, 14 Desember 2009 | 21:01 WIB

PADANG, KOMPAS.com — Praktisi hukum senior asal Sumbar, Rahmat Wartira, mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi hak istimewa dalam penyadapan.

“Kalau KPK tidak diberi hak istimewa, sementara pekerjaannya istimewa, berarti kita tidak mendukung pembentukan KPK untuk memberantas korupsi,” kata Rahmat di Padang, Senin (14/12/2009).

Pendiri LBH Padang itu mengatakan, apabila KPK dalam melakukan penyadapan disamaratakan dengan lembaga lain, hal itu jelas-jelas bertentangan dengan niat mendirikan KPK.

Artinya, bila KPK termasuk lembaga yang harus minta izin dalam melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Penyadapan, itu berarti niat membangun KPK dihalangi oleh RPP.

Menurut dia, KPK dibolehkan melakukan penyadapan karena kasus korupsi yang dikerjakan KPK sudah dinyatakan sebagai extra ordinary crime.

Oleh karena itu, KPK harus mendapatkan hak-hak yang extra ordinary pula. Ia berpendapat, boleh-boleh saja pemerintah membuat RPP tentang penyadapan, tetapi di dalamnya tidak termasuk mengatur kewenangan KPK dalam menyadap.

“KPK tidak sembarangan dalam melakukan penyadapan. KPK menyadap karena ada dugaan tindakan pidana korupsi,” kata dia.

Rahmat menganalogikan kewenangan menyadap bagi KPK seperti legitimasi hukuman mati oleh negara terhadap pelaku tindak pidana tertentu.

“Tidak ada salah satu komunitas atau agama pun yang membolehkan membunuh orang. Tapi karena kepentingan umum, negara membolehkan membunuh orang melalui putusan hukuman mati di pengadilan dengan syarat-syarat yang jelas,” kata dia.

Prof Dr Elfindri: KPK Tidak Perlu Minta Izin Melakukan Penyadapan

Kamis, 10 Desember 2009 | 22:30 WIB

PADANG, KOMPAS.com — Pakar perundang-undangan Universitas Andalas Padang, Prof Dr Elfindri, berpendapat, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan lebih, KPK tidak perlu izin dalam melakukan penyadapan.

“Kalau KPK minta izin lagi ke lembaga lain, penyadapan diyakini akan gagal dilaksanakan,” kata Elfindri di Padang, Kamis (10/12/2009).

Elfindri mengatakan, kalau masih ada prosedural penyadapan yang dilakukan KPK, sesuai diatur dalam RPP, maka penyadapan bakal tidak berfungsi.

“Bayangkan kalau KPK minta izin menyadap seseorang. Sebelum izin keluar, bisa jadi orang mengubah atau mengganti alat komunikasi,” katanya.

Oleh karena itu, penyadapan mesti menjadi wewenang penuh KPK. Sebab, tugas KPK adalah untuk menyelamatkan bangsa.

Ia menyarankan, bila pemerintah ingin membuat RPP tentang Penyadapan, yang diatur semestinya apa yang boleh dan tidak boleh disadap, bukan harus minta izin.

Pada Rabu, pimpinan KPK menolak RPP tentang Penyadapan. Mereka menyatakan akan menyurati Menkominfo Tifatul Sembiring.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, pengaturan penyadapan penting karena sekarang ditengarai patut dicurigai antara instansi saling melakukan penyadapan.

“Sekarang yang berwenang melakukan penyadapan ada dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri,” katanya.

Sementara kejaksaan punya izin untuk melakukan penyadapan, tetapi tak ada alatnya. Sedangkan Badan Intelijen Negara (BIN) mempunyai alat sadap tetapi tak punya hak melakukan penyadapan.

“Inilah yang harus diatur dalam PP, tapi ini semua bukan berkaitan dengan kasus Bibit-Chandra. Tapi sejak 2008 telah dirintis untuk menyusun RPP teknis penyadapan,” jelasnya.

Menkominfo membandingkan, di negara lain seperti Australia, Korea, dan Jepang, penyadapan itu di bawah kendali Departemen ICT seperti Depkominfo, kalau di Indonesia, untuk menanganinya.

Jadi, hasil sadapan tersebut dilakukan order oleh KPK, BIN, kejaksaan atau kepolisian sesuai dengan izin pengadilan.

“Ini bukan sadap karet, tapi menyadap orang yang berbicara. Kalau ada dua orang yang sedang berbicara dan disadap, tentu pelanggaran terhadap HAM,” katanya.