Detik News – Wakil Presiden Boediono berkomentar soal bencana alam yang datang silih berganti. Menurutnya, hal tersebut warisan nenek moyang yang harus diterima dengan tegar.
“Ada yang mempertanyakan soal bencana alam yang bertubi-tubi. Bencana alam ini adalah warisan nenek moyang yang harus kita terima dengan tegar,” ujar Boediono.
Pernyataan itu disampaikan Boediono saat meninjau lokasi pengungsian korban letusan Gunung Merapidi Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (28/10/2010).
Menurut Boediono, kondisi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia harus saling menunjang dan percaya. Sebab hanya dengan cara itu bangsa Indonesia akan maju.
“Kita harus saling menunjang dan percaya jika ingin maju. Bukan justru merongrong dengan tidak percaya pada pemerintah,” ungkap Boediono.
Dalam kunjungan tersebut, Boediono didampingi istri dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Menteri-menteri itu adalah Menteri Pendidikan NasionalM Nuh, Menteri AgamaSuryadharma Ali, Menpora Andi Malarangeng dan Menteri Pemberdayaan Wanita Linda Gumelar.
Rombongan Wapres juga memberikan bantuan Rp 1,5 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rp 500 juta dari Kementerian Sosial dan sejumlah obat-obatan dari Kementerian Kesehatan.
Kunjungan Boediono itu hanya berlangsung sekitar 35 menit. Mantan Gubernur BI itu selanjutnya menuju Solo untuk menghadiri acara Peringatan Sumpah Pemuda.
***
Komentar dari Boediono, bukanlah komentar yang aneh dari seorang memiliki pandangan hidup Hindu Jawa, yaitu seorang bermental jongos (jongos konsep Jawa), yaitu jongos atau pelayan bagi kekuasaan para patriarch yang utamanya adalah para patriarch asing, yaitu bapak-bapak penguasa ekonomi dan keuangan dunia. Berikut ini bisa dibaca tulisan-tulisan atau pendapat dari orang-orang Minang seperti Vara Jambak, Iwan Piliang, Revrisond Baswir, Rizal Ramli, Kusfiardi rang Jambak serta tulisan dari sumber-seumber lain mengenai Boediono. Dari tulisan-tulisan ini bisa disimak kiprah Boediono dalam melayani para patriarch ekonomi dan keuangan dunia, kiprahnya dalam penghancuran ekonomi Indonesia serta hubungannya dengan SBY.
Bahwa bencana alam adalah “warisan nenek moyang” mencerminkan ketidaklayakan Boediono memegang gelar “profesor“.
***
Tulisan dari Detik News di atas, sengaja ditampilkan di blog ini sebagai catatan penting mengenai musibah gempa, tsunami, letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang.
Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang telah dilaksanakan dengan nama lain yaitu SKM GM (Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang) oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.
PADANG-Bank Dunia (World Bank) siap membantu pemulihan Sumatera Barat (Sumbar) pasca gempa 30 September 2009. Hal itu ditegaskan Alternate Executive Director Southeast Asia Group World BankIrfa Ampri dalam Sumbar Initiative Meeting, Kamis (26/11) di Lapau Gadang de Javasche Bank Café. Irfa dengan presentasinya berjudul ‘Mengoptimalkan Peran Multilateral Development Bank dalam Pemulihan Ekonomi Sumatera Barat‘ menyebutkan, Bank Dunia siap mendukung pemerintah Indonesia dalam membantu pemulihan ekonomi Sumbar, melalui penyediaan pembiayaan (pinjaman dan hibah), investasi, dan advisory service kepada pemerintah dan sektor usaha.
Dalam kasus gempa Sumbar, Asian development Bank(ADB), menurut Irfa, sudah memberikan bantuan sebesar tiga juta dolar AS, tanpa perlu dikembalikan pada saat tanggap darurat. Jika masih dibutuhkan, ada pemerintah maupun swasta yang bisa mengajukan pinjaman pada World Bank. Nantinya, setelah diseleksi, barulah bisa diputuskan apakah permintaan itu akan dipenuhi atau tidak.
Mengenai berapa jumlah pinjaman yang bisa diberikan ke setiap negara, Irfa mengatakan, World Bank memang memiliki plafon khusus tiap tahunnya bagi negara-negara peminjam. “Plafonnya sekitar 350 juta sampai 400 juta dollar AS. Dan tentang suku bunganya, ada ketentuan khusus untuk itu,” ungkapnya.
***
Berita di atas memaparkan rencana keterlibatan Bank Dunia dalam gempa Sumatra Barat (atau keterlibatan?). Judul daripada berita ini memakai kata “bantu” dan bukannya “beri utang“. Bantu, membantu dan memberi bantuan memang sudah menjadi kata-kata halus yang dipakai untuk kata-kata seperti utang, memberi utang, mengutangkan, ataupun memaksakan utang. Kata-kata ini, seperti juga kata-kata yang merupakan istilah-istilah yang dipakai dalam berbagai bidang seperti perdamaian, terorisme, Islam, komunisme, anarkisme, sosialisme, kapitalisme, Yahudi dan lainnya, sering disalahartikan, dijungkirbalikkan artinya dan disalahgunakan oleh banyak pihak termasuk media untuk menutupi kenyataan sesungguhnya yang diwakili oleh kata-kata tersebut. Dan hal ini tampaknya sudah menjadi bagian dari kecenderungan media masa kini.
Mengingat rencana ini dinyatakan setelah gempa Sumatra Barat 2009, bagaimana perkembangan lebih lanjut dari rencana ini? Siapakah orang atau kelompok yang bertanggung jawab dibelakang gagasan utang ini? Siapa pula yang menentukan segala sesuatunya mengenai “bantuan” (baca: utang) ini? Siapa pula yang akan membayar “bantuan” (baca: utang) dari Bank Dunia ini kelak dan siapa pula yang akan benar-benar mendapat manfaatnya, seandainyapun memang ada manfaatnya? Apakah ada pula rencana berutang kembali selepas gempa Sumatra Barat 2010? Bagaimana pula pelaksanaannya dan bagaimana pula hubungannya dengan utang untuk gempa Sumatra Barat tahun 2010 ini?
Dalam tulisan di atas disebutkan juga bahwa Bank Dunia telah memberikan bantuan sebesar $ 3 juta tanpa perlu dikembalikan. Jumlah sebesar $ 350 sampai $400 juta akan diberikan dimasa datang sebagai pinjaman. Kalau memang ada uang sebesar $3 juta untuk gempa Sumatra Barat, siapakah yang mengelola uang tersebut? Dan apakah uang tersebut benar-benar sepenuhnya dimanfaatkan untuk para korban gempa dan untuk pemulihan sarana masyarakat yang hancur?
***
Tulisan mengenaigempa Sumatra Barat dan World Bank merupakan tulisan ke empat dari rangkaian tulisan di blog ini mengenai Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 dan hubungannya dengan para patriarch (bapak-bapak penguasa) baik di ranah Minang sendiri yang mengatasnamakan “ranah Minang” (yang diwakili oleh Brigjen yang sudah pensiun yaitu Saafroedin Bahar dan Mochtar Naim) maupun para patriarch di Indonesia dan dunia.
— Ibarat main catur, kalau Presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan kena.
MANTAN Menko PerekonomianRizal Ramli membandingkan skandal Bank Century dengan kasus Bulog yang menjatuhkan Presiden Gus Dur dan kasus Bank Bali yang meruntuhkan pemerintahan Habibie. Menurutnya, kasus Century lebih dahsyat dan menyeramkan dibanding dua kasus itu. “Ini perampokan yang difasilitasi BI dan Menteri Keuangan,” ujar Rizal Ramli kepada Sri Widodo dari Indonesia Monitor, Selasa (24/11). Berikut ini petikan wawancara dengan Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) itu.
— Bagaimana Anda melihat hasil audit investigasiBPK?
Agak mengecewakan karena tidak ada aliran dana. Padahal, harusnya ada laporan audit sampai lima lapis seperti halnya kasus Bank Bali. Dari situ bisa ketahuan siapa saja yang menarik manfaat dari skandal yang sangat besar ini.
— Jadi, menurut Anda betul ada rekayasa?
Kalau kita baca hasil laporan BPK, sulit untuk membantah bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah melakukan tindak kriminal pidana yang memperkaya orang lain dan melanggar berbagai aturan dan UU yang berlaku. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani selalu berkelit.
— Siapa yang paling bertanggung jawab?
Tidak bisa dihindarkan, Boediono sebagai gubernur bank sentral dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Saya yakin Boediono tidak terima uang, tapi dalam berbagai skandal keuangan biasanya ada motif lain, terutama kekuasaaan. Dulu waktu kasus Bank Bali, gubernur yang kena pidana waktu itu tidak terima uang sepeser pun, tapi ia dibujuk oleh tim sukses, diiming-imingi bahwa kalau Habibie terpilih, ia akan ditunjuk kembali sebagai Gubernur BI selama lima tahun.
— Jadi, motifnya apa?
Motifnya kekuasaan, bukan uang. Sama juga dengan Burhanuddin dan Aulia Pohan, mereka tidak terima uang satu rupiah pun, tapi mereka ingin mengamankan kekuasaan BI dalam pengawasan bank. Apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani adalah mengamankan beberapa orang yang terkait dengan kekuasaan.
— Sri Mulyani berkali-kali mengatakan bahwa proses bail out sudah sesuai prosedur?
Ini jawaban tipikal birokrat, berkilah telah sesuai prosedur. Pertanyaan saya prosedur yang mana, wong jelas-jelas DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun, tidak ada UU atau kesepakatan dengan DPR untuk mengajukan lebih lanjut, dan mereka lakukan ini secara sembunyi-sembunyi, baru ketahuan oleh publik setelah beberapa bulan kemudian. Padahal, kalau betul sesuai prosedur, ngapain disembunyikan.
— Apakah kasus ini hanya akan mentok kepada Boediono dan Sri Mulyani?
Saya kira ada beberapa pejabat level di bawahnya yang juga bisa menghadapi sanksi pidana, karena dalam UU Antikorupsi tidak perlu memperkaya diri sendiri, tapi membantu memperkaya orang lain dan merugikan negara, bisa kena.
— Apakah Presiden tidak tahu dengan keputusan yang diambil Boediono dan Sri Mulyani?
Saya tidak bisa membuktikan, karena harus ada verifikasi. Tapi dalam hal seperti ini, Menteri Keuangan apalagi sekaligus sebagai Ketua KSSK, sepenuhnya sering mengambil keputusan sendiri.
— Mungkinkah kasus Century terungkap tuntas?
Kalau kita baca laporan BPK, memang bahasanya teknis. Tapi kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana kepada rakyat biasa, ini jauh lebih dahsyat dari kasus Anggodo. Anggodo kan Cuma sekitar Rp 5 miliar, kalau Century kan Rp 6,7 triliun. Kalau dijelaskan bagaimana perampokan dilakukan bank tersebut, baik oleh manajemen, pemilik, dan difasilitasi oleh BI dan Menteri Keuangan, saya rasa rakyat akan lebih kaget lagi. Saya menyarankan agar kasus ini ditangani oleh KPK.
— Bagaimana kasus ini jika dibandingkan dengan skandal yang menjatuhkan Gus Dur dan Habibie?
Gus Dur dituduh dalam kasus Bulog. Ternyata yang nimpe itu tukang pijatnya, senilai Rp 35 miliar. Saya waktu itu Ketua Bulog. Waktu saya tangkap ternyata tukang pijatnya punya mobil Ford dan Mercedes beberapa buah. Meski tuduhan tidak benar, tapi Gus Dur jatuh. Bank Bali cuma Rp 900 miliar pemerintahan Habibie jatuh. Jadi, kasus ini kalau dibandingkan dengan dua kasus yang menyangkut kekuasaan, kasus ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat, dan jauh lebih menyeramkan.
— Jadi, apa yang harus dilakukan Presiden?
Presiden bisa meminta PPATK melakukan audit finansial sebanyak lima lapis. Kalau Presiden sungguh-sungguh, tolong juga diaudit Fox Indonesia, tim kampanye, dan yayasan-yayasan, dari situ semua akan ketahuan apakah ada aliran dana yang masuk.
— Jika kasus ini terbongkar, apakah bisa berdampak kepada impeachment terhadap Presiden?
Ini ibarat main catur, kalau presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan terkena.
***
Rizal Ramli adalah orang Minangkabau kelahiran Padang yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Mentri Keuangan. Pada pilpres lalu Rizal Ramli mencalonkan diri menjadi presiden lewat jalut independen dan kini memimpin Komite Indonesia Bangkit.
Jakarta (ANTARA News) – Pengamat politik dari Universitas IndonesiaArbi Sanit meragukan kinerja Panitia Angket Kasus Bank Century bisa efektif dan memberikan hasil optimal.
“Saya ragu pada kinerja Panitia Angket Bank Century bisa berjalan efektif karena ketuanya berasal dari partai yang menandatangani kontrak politik sebagai partai pendukung pemerintah,” kata Arbi Sanit ketika dihubungi, Minggu.
Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century adalah Muhammad Idrus Marham dari Partai Golkar yang terpilih pada rapat pemilihan pimpinan panitia angket di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/12) malam.
Dikatakan Arbi, Partai Golkar dan beberapa partai lainnya telah menandatangani kesepakatan kontrak politik sebagai pendukung pemerintah.
“Sebagai pengurus partai yang telah terikat kontrak, meskipun ada perbedaan pendapat tapi tidak akan berbeda sikap dengan pemerintah,” katanya.
Arbi juga memperkirakan pada hasil akhir dari panitia angket kasus Bank Century bila dilakukan melalui mekanisme voting, maka suara partai pendukung pemerintah akan condong membela pemerintah.
“Jika penetapan hasil akhirnya seperti ini, kata dia, maka harapan masyarakat pada panitia angket untuk mengungkap persoalan Bank Century yang sesungguhnya akan sulit terwujud,” kata Arbi.(*)
Catatan:
Arbi Sanit adalah orang Minang asal Painan yang bekerja sebagai pengamat politik dan dosen Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Indonesia. Lebih lanjut mengenai Arbi Sanit bisa dibaca di tokohindonesia.com
Berikut essay dari pendukung fanatik SBY dan Boediono sejak pilpres lalu, Goenawan Mohamad. Goenawan Mohamad adalah orang Jawa pendukung fanatik pasangan pilkada Jawa Timur yang dikenal sebagai SBY-Boediono. Goenawan Mohamad mulai dikenal sebagai “intelektual” pada akhir zaman Sukarno dan di zaman Suharto karena posisinya sebagai tokoh kanan, dan tokoh anti-komunisme yang kebetulan segaris dengan kebijakan Suharto yang “anti komunisme”. Tulisan kedua dari inilah.com ini memuat skenario penyelamatan Boediono oleh tokoh pemuja Barat Goenawan Mohamad lewat tangan IMF.
Ketika banyak kelompok menyebut orang-orang beragama sebagai “kanan”, maka Goenawan Mohamad yang disebut oleh Pramudya Ananta Tour sebagai “kanan”, adalah tokoh “kanan” dalam arti lainnya yaitu pemuja Barat, terutama AS.
Pidato Goenawan ini, tidak jelas ujung pangkalnya walaupun penuh kata-kata “keren” dan berbunga seperti Marxisme dan imperialisme ataupun kata-kata Inggris seperti vote-getter ataupun last but not least (yang bagi seorang pemuja Barat kurang afdol kalau tidak diselipkan satu atau dua). Pidato ini juga hampir hanya berisi puja-puji dan pembelaan tanpa dasar, bahkan bernada fanatik, terhadap Boediono dan SBY.
Para hadirin sekalian, kita ingat, di gedung ini, antara 22 Agustus sampai dengan 22 Desember di tahun 1930, Bung Karno diadili. Kita tahu, di bangunan yang dulu tempat peradilan negeri kota Bandung ini, Bung Karno membacakan pleidoinya yang kemudian jadi dokumen sejarah perjuangan kemerdekaan nasional: sebuah teks yang berjudul Indonesia Menggugat.
Teks itu adalah uraian yang tajam dan menggugah hati tentang apa itu “imperialisme”, khususnya “imperialisme” yang membelenggu rakyat Indonesia. Dalam kesempatan sore ini, saya tak bermaksud mengulang tesis-tesis termashur itu. Saya hanya ingin memakai kejadian 79 tahun yang silam itu untuk jadi pangkal percakapan tentang apa yang melibatkan perhatian kita di Indonesia hari ini.
Hari-hari ini adalah hari-hari pemilihan umum: kita hampir rampung menyelesaikan pemilihan anggota dewan legislatif, dan kita sedang akan memasuki tahap awal pemilihan presiden Republik dan wakilnya.
Tapi yang penting bukan itu semata-mata. Kita bertemu di sini karena kita merasa sesuatu yang ganjil tengah terjadi. Sesuatu yang ganjil dan mengandung harap.
Yang ganjil adalah bahwa hari ini kita menemukan seorang yang akan dicalonkan jadi wakil presiden – dan orang itu tidak datang dari kancah partai politik.
Boediono – tamu kehormatan kita sore ini — adalah seorang ekonom; ia ekonom yang bekerja dalam pengelolaan perekonomian Indonesia; ia seorang teknokrat. Ia bukan pemimpin partai. Ia bukan anggota dinasti pemimpin partai. Ia bukan tokoh terkenal dalam pasaran media seperti para bintang sinetron, komedian dan penyanyi. Ia bukan seorang vote-getter.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilihnya sebagai calon wakilnya karena Boediono memenuhi sejumlah syarat. Bagi saya, yang lebih penting ketimbang syarat-syarat itu adalah kenyataan bahwa Boediono dikenal sebagai seorang yang telah membuktikan dedikasinya untuk perbaikan kehidupan perekonomian bangsa; dan tak kurang dari itu, ia dikenal sebagai seorang pejabat dan pribadi yang bersih.
Di atas saya sebut, itulah sebuah “keganjilan” – dan di atas saya sebut juga, “keganjilan” itu membawa harap. Diakui atau tidak, ada yang merisaukan dalam kegaliban kehidupan politik kita. Kini SBY, dengan memilih Boediono, menunjukkan langkah kepemipinan yang berani – dan itu indikasi bahwa kita, sebagai bangsa, sanggup memperbaiki keadaan yang merisaukan itu.
Telah luas diketahui, hari-hari ini orang berpolitik dengan semacam sinisme yang gelap: di sebuah zaman ketika semua dapat diperjual-belikan, orang cenderung percaya bahwa bahkan partai harus juga dianggap sebagai komoditi.
Para calon anggota legislatif yang berkampanye ke daerah bisa bercerita, bagaimana ratusan juta rupiah dihabiskan untuk memperoleh suara. Sebaliknya ada juga cerita bagaimana para pemilih mengorgansiir diri jadi kelompok dan menawarkan dukungan agar dibeli.
Walhasil, ikatan yang terjadi bukanlah ikatan agenda dan cita-cita, melainkan ikatan antara penjaja dan pembeli.
Di tingkat elite politik, sinisme yang lebih gelap berlaku. Koalisi antarpartai dibentuk atau ditiadakan bukan berdasarkan program ataupun ideologi, bukan karena apa yang akan diperbuat bagi pemilih dan dengan prinsip yang jelas. Koalisi antar partai hampir sepenuhnya berkisar di sekitar kedudukan apa untuk siapa. Atau, lebih buruk lagi, rembugan koalisi berkisar di sekitar siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.
Di tengah sinisme itu, di antara berisiknya tawar menawar yang seperti pasar ternak itu, pertanyaan pun tumbul: memang tidak adakah perilaku yang bukan jual-beli dalam politik? Adakah dalam politik prinsip tentang kebaikan dan kebenaran Benarkah semuanya untuk kepentingan subyektif, dan tak ada sesuatu nilai universal yang menggugah hati dan membentuk kesepakatan?
Saudara Boediono dan hadirin yang saya hormati.
79 tahun yang lalu, di ruangan ini, Bung Karno memulai pleidoinya dengan sebuah statement yang menarik. Sebuah statement yang menunjukkan betapa bisa palsunya klaim pemerintah kolonial, bahwa kebenaran dan keadilan yang hendak ditegakkannya – dalam tubuh hukum – adalah kebenaran dan keadilan yang universal.
Bung Karno menyebut apa yang salah dalam hukum yang dipergunakan hari itu. “Tuan-tuan Hakim”, katanya, “kami di sini didakwa bersalah menjalankan hal-hal, yang sangat sekali memberi kesempatan lebar pada pendapat subyektif….”
Adapun jaksa menyatakan Bung Karno bersalah berdasarkan pasal tentang “pemberontakan”. Tapi Bung Karno menunjukkan, pasal itu, seperti pasal yang menyebut diri “pencegah penyebaran rasa benci” (haatzai-artikelen), mengandung kata-kata yang bisa ditafsirkan seenaknya oleh yang membacanya, terutama para jaksa dan hakim kolonial. Bung Karno mengulang apa yang sering dikatakan tentang pasal-pasal seperti itu – yakni “aturan karet yang keliwatan kekaretannya.” Artinya aturan yang dapat direntang dan dikerutkan sesuai dengan kepentingan sepihak, atau apa yang disebut Bung Karno sebagai “subyektif”.
Apa yang tersirat dari pernyataan Bung Karno ialah bahwa keadilan dan kebenaran, yang seharusnya bersifat universal, telah direduksi jadi pasal-pasal. Dengan kata lain, yang universal, yang tak terhingga, telah dikuasai oleh bahasa yang berkuasa, oleh sistem simbolik yang terbatas kepentingannya.
Maka Bung Karno pada akhirnya dinyatakan bersalah. Ia dihukum empat tahun penjara dan dikurung di Sukamiskin. Tapi tak mudah menerima keputusan itu sebagai ekspresi keadilan. Pada saat palu diketuk, terasa benarlah apa yang selalu ditandaskan oleh Marxisme – bahwa keadilan dan kebenaran selamanya adalah keadilan dan kebenaran dari kelas yang bekrkuasa. Dengan kata lain, dalam rumusan tentang nilai-nilai selalu ada dimensi politik, pertarungan kekuasaan, dan perebutan hegemoni.
Memang, Marxisme adalah suara jaman modern, bagian dari apa yang disebut hermeneutics of suspiscion, yang meragukan bahwa ada kebenaran yang tak memihak, yang tak subyektif. Tetapi harus pula diingat, bahwa bahkan dalam Marxisme, kita senantiasa dirundung pertanyaan: benarkah politik hanyalah pergulatan kepentingan “subyektif” atau sepihak? Jika demikian, apa makna perjuangan kaum buruh untuk membebaskan manusia dari ikatan kepentingan kelas-kelas? Bila perjuangan politik tak bisa berangkat dari kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi siapa saja, bagaimana ia bisa menggugah banyak orang, mengajak banyak orang, untuk bergerak?
Saya termasuk orang yang percaya, bahwa perjuangan politik justru perjuangan yang terdorong untuk melawan kepentingan-kepentingan yang sempit. Politik jelas berbeda dari pasar ternak. Ada yang universal dalam nilai-nilai yang membuat kita memenuhi panggilan politik.
Tapi yang universal bukanlah sesuatu yang sudah dirumuskan sepenuhnya. Menurut hemat saya, yang universal adalah apa yang justru dirasakan sebagai kekurangan. Keadilan jadi sesuatu yang seakan-akan hadir, memanggil-manggil, ketika ketidak-adilan merajalela. Kebenaran jadi mendesak semua orang ketika dusta menguasai percakapan. Dalam Indonesia Menggugat, Bung Karno mengutarakan ini dengan retorika yang memukau:
….Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, — tiap-tiap machluk, tiap-tiap ummat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti achirnja berbangkit, pasti achirnja bangun, pasti achirnja menggerakkan tenaganja, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan tjelakanja diri teraniaja oleh suatu daja angkara murka!!”
Kebangkitan mereka yang teraniaya untuk mencapai keadilan dan kebebasan, itulah yang membuat sejarah. Tapi penting untuk kita ingat, bahwa sejarah tak pernah selesai.
Saudara Boediono dan hadirin yang terhormat,
Kita berada di awal abad ke-21, di sebuah zaman yang mengharuskan kita tabah dan juga berendah hati. Abad yang lalu telah menyaksikan ide-ide besar yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya gagal membangun sebuah masyarakat yang dicita-citakan. Abad yang penuh harapan, tapi juga penuh korban. Abad sosialisme yang datang dengan agenda yang luhur, tapi kemudian melangkah surut. Abad kapitalisme yang membuat beberapa negara tumbuh cepat, tapi memperburuk ketimpangan sosial dan ketakadilan internasional. Abad Perang Dingin yang tak ada lagi, tapi tapi tak lepas dari konflik dengan darah dan besi. Abad ketika arus informasi terbuka luas, tapi tak selalu membentuk sikap toleran terhadap yang beda.
Dengan demikian memang sejarah tak berhenti, bahkan berjalan semakin cepat. Teknologi, pengetahuan tentang manusia dan lingkungannya, kecenderungan budaya dan politik, berubah begitu tangkas, hingga persoalan baru timbul sebelum jawaban buat persoalan lama ditemukan.
Kini makin jelaslah, tak ada doktrin yang mudah dan mutlak untuk memecahkan problem manusia. Tak ada formula yang tunggal dan kekal bagi kini dan nanti.
Yang ada, yang dibutuhkan, justru sebuah sikap yang menampik doktrin yang tunggal dan kekal. Kita harus selalu terbuka untuk langkah alternatif. Kita harus selalu bersedia mencoba cara yang berbeda, dengan sumber-sumber kreatif yang beraneka.
Saudara Boediono tentu sangat akrab dengan kesadaran itu. Seorang ekonom adalah seorang yang sangat dekat dengan kekurangan dan kelangkaan, dan seorang teknokrat adalah seorang yang harus bersua tiap kali dengan kerumitan. Itu sebabnya Boediono tahu, doktrin seperti “neo-liberalisme” tak akan pernah akan berhasil, sebagaimana “ekonomi yang etatis” tak akan pernah sampai di tujuan.
Tetapi sikap pragmatik itu, sebagai sebuah keniscayaan, tak berarti sikap yang hanya mengutamakan hasil, dan tak mempedulikan nilai-nilai, tak mengacuhkan apa yang baik dan yang benar. Seorang ekonom, terutama di Indoensia, tak mungkin mengabaikan persoalan korupsi, ketidak-adilan dalam aturan main, kemandirian lembaga yudikatif – dan last but not least — modal sosial yang dibangun dari sikap percaya mempercayai di masyarakat.
Modal sosial itu hanya bisa dibangun dengan kesetiaan yang tak habis-habis kepada cita-cita negeri ini – kesetiaan untuk tak mementingkan diri sendiri. Kita berbahagia, dan kita bangga, bahwa di antara kita ada Boediono, yang dalam hidup sehari-harinya tak pernah mementingkan diri sendiri dalam kerja – dengan keras tapi juga dengan rendah hati.
Maafkanlah jika tuntutan kami berlebihan. Tapi Indonesia — yang kadang-kadang membanggakan dan kadang-kadang merisaukan — bukan hanya tempat kita lahir dan menutup mata. Indonesia adalah sebuah amanat. Kami percaya, Mas Boed, bersama kami, anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu.
Maka di ruang ini, di hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas.
INILAH.COM – Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna mencegah jangan sampai Wapres Boediono mengalami pembatalan akibat skandal Bank Century.
Aktivis senior Bondan Gunawan mengungkapkan, pihaknya mendengar berbagai pertemuan dilakukan oleh kelompok intelektual tertentu untuk menjaga agar Boediono-Sri Mulyani tidak dibatalkan dari jabatannya akibat isu Century. “Saya mendengar Goenawan Mohamad, Marsilam Simanjuntak dan lainnya kumpul-kumpul untuk itu,” kata mantan sekretaris negara era Presiden Gus Dur itu.
Bahkan ada rumor bahwa seorang jurnalis senior Majalah Mingguan terkemuka melalui Boediono mencoba melobi ke Presiden SBY agar bisa jadi dubes di Washington DC. “Jika benar rumor itu, sangat disesalkan, mungkin juga sia-sia. Saya mendengar rumor bahwa jurnalis senior mingguan ibukota itu melobi istana untuk menjadi dubes di Amerika Serikat, guna melobi AS dan IMF/World Bank guna membantu Boediono dan Sri Mulyani agar didukung IMF dan AS untuk bertahan. Rumor itu perlu klarifikasi dari beliau sendiri, benar atau tidak. Namun rumor itu merebak di kalangan wartawan dan aktivis prodemokrasi. Kami kecewa, semoga rumor itu tak benar,” kata Frans Aba MA, kandidat PhD National Universify of Malaysia dan aktivis GMNI.
Boediono dan Sri Mulyani merupakan dua pejabat tinggi yang disebut-sebut media, terseret kasus Century. Kesalahan kebijakan terkait pengucuran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century bisa saja dimasukkan dalam kategori tindak pidana tetapi keduanya pantas dicopot.
Menurut pengamat ekonomi Chistianto Wibisono dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (7/12), kondisi Century sebelum diselamatkan sudah penuh dengan masalah, termasuk kasus penipuan yang dilakukan Robert Tantular selaku pemilik. Dan dia menilai, Bank Indonesia (BI) minim dalam mengawasi pengelolaan bank tersebut. “Ini ketidaksengajaan dalam pengawasan. BI ketipu sama Robert. Mekanisme pengawasan BI ke depan harus ditingkatkan dan kontinyu,” ujarnya. [ahl/cms]
Kritik terhadap Boediono dan konsep ekonomi neoliberalnya sebenarnya telah dinyatakan oleh beberapa pihak jauh-jauh hari sebelum pencalonan Boediono menjadi cawapres dari kubu SBY. Salah satunya adalah tulisan mengenai “Memandirikan Ekonomi Bangsa” yang pernah saya tampilkan di blog ini yang merupakan rangkuman daripada acara bincang-bincang yang diadakan di QTV oleh saudara Iwan Piliang dengan beberapa tokoh pada tanggal 4 Februari 2008. Berikut adalah tulisan lain di Media Indonesia tertanggal 28 Februari 2007 yang masih bisa dibaca di website dari Prakarsa Rakyat yang berisi kritik terhadap Boediono dari Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta selepas pencalonan Boediono sebagai profesor ekonomi di UGM.
Pemberian gelar Profesor di universitas-universitas di Indonesia, sepertinya layak dipertanyakan kriterianya. Apa dasar dari dikukuhkannya Boediono sebagai profesor ekonomi UGM? Apakah karena dipercaya oleh “pemodal-pemodal besar” asing di lembaga-lembaga keuangan supranasional? Tidakkah gelar profesor ekonomi di negara Indonesia hanya layak bagi orang-orang yang mengerti tentang permasalahan ekonomi orang banyak di Indonesia dan telah menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi nyata bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi masyarakat Indonesia? Mengingat pemberian gelar profesor ekonomi ini berlangsung pada tahun 2007 yaitu kira-kira satu tahun sebelum perencanaan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY, tidakkan ini bermakna politis? Apakah ini dimaksudkan agar gelar “begawan” ekonomi layak disandangkan kepada Boediono, agar masyarakat percaya bahwa Boediono adalah “jalan keluar” bagi keadaan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk dan mengesahkan kebijakan-kebijakan ekonomi Boediono sebagai seorang “begawan ekonomi” atau dengan kata lain seseorang yang benar-benar layak disebut sebagai “pakar ekonomi“? Orang-orang yang mengerti mengenai budaya Hindu beserta implikasinya, akan segera mawas diri, begitu mendengar kata-kata “begawan” dilabelkan kepada seseorang. Kata “begawan” dalam budaya Hindu dan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa daripada agama/budaya Hindu hanya diperuntukan kepada Dewa dan kasta “brahmana”, yang dianggap setara dengan Dewa/Tuhan. Berikut Revrisond Baswir, orang Minangkabauekonom ekonomi kerakyatan FE UGM.
***
PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.
Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.
Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.
Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?
Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.
Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah.
Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto.
Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia, Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi dinamika sejarah.
Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini.
Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme.
Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan kolonialisme.
Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung Soekarno.
Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.
***
Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.
Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.
Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.
Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono? Boediono memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi.
Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.
Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta, ‘Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.’
Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.
Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.
Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.
Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.
Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata, ‘ya’. Saya, sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata, ‘tidak’.
Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.
Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.
Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.
Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.
Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***
Digempur isu utang luar negeri, calon wakil presiden Boediono tampak tenang. Pendamping SBY ini malah mengimbau masyarakat tidak alergi terhadap utang asing, sepanjang hal tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia serta dalam batas aman dalam melunasinya. Luar biasa.
“Jangan alergi terhadap utang. Itu akan mencekik diri kita sendiri,” ujar Boediono pada diskusi mengenai hak asasi dan ekonomi di Aula Ali Sadikin Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (3/6).
Boediono memang pandai bertutur dan tekun bekerja untuk kepentingan para kapitalis dan pemodal global. Tahun 1996-1998 Boediono menjabat sebagai Direktur 1 Bank Indonesia (BI) Urusan Analisa Kredit. Pada 1997-1998, dikucurkan BLBI sebesar Rp 400 triliun (untuk bank swasta Rp 144,8 triliun & bank pemerintah Rp 267 triliun). Dan ini melibatkan Boediono secara mendalam.
Di era BJ Habibie, Boediono (Kepala Bappenas) menyetujui Dana Rekap PerbankanRp 600 triliyun. Akibatnya rakyat Indonesia harus menanggung Rp 80 triliun setiap tahun di APBN hingga tahun 2032. Di Tahun 2001-2004, Boediono (Menkeu), mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Akibatnya 13 BUMN, yang merupakan aset strategis, dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari aspek hukum).
Hingga saat ini Boediono masih menjabat sebagai IMF Board of Governors. Atas pesanan Bank Dunia, di era Menteri Keuangan Boediono, dikeluarkan UU Keuangan Negara No 17/2003. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luar biasa kepada Menteri Keuangan dan mengurangi peranan “perencanaan”, sesuai model ekonomi Neoliberal. Untung kemudian Kwik Kian Gie sedikit mengoreksinya lewat UU No 25/2004.
Di era Boediono menjabat Menko Ekuin,yang kemudian digantikan Sri Mulyani, utang pemerintah sudah mencapai level tertinggi, yakni 149,67 miliar dolar AS per Desember 2008. Meski begitu, tipe kebijakan pengelolaan utang dari SBY-Boediono tidak menunjukkan keberpihakan untuk lepas dari cengkeraman utang. SBY telah memilih Boediono dan kini dalam dilema: maju kena, mundur kena.
Boediono jelas seorang Neolib sejati yang berusaha selalu santun dan elegan. Itulah sekelumit rekam jejak Boediono yang berhasil memikat SBY.
Detiknews.com, Jakarta – Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan perolehan suara yang bakal diraup pasangan SBY-Boediono dalam pilpres mendatang ternyata membuat heboh. Karena itu pilpres diprediksi cukup berjalan satu putaran. LSI mencatat pasangan SBY-Boediono memeroleh 71%, Mega-Prabowo 18 %, dan JK-Win hanya 7%.
Banyak pihak yang menanggapi miring hasil survei LSI. Sebab ditengarai lembaga penyurvei tidak independen. Salah satu faktornya, pendanaan survei ditanggung Fox Indonesia yang notabene konsultan kampanye SBY-Boediono. LSI lalu dituding mengerjakan survei berdasarkan keinginan pemesan.
Tetapi, Revrisond Baswir, pakar ekonomi kerakyatan FE UGM, Yogyakarta menilai survei LSI dengan perspektif berbeda. Menurutnya, ketika dihubungi Rabu sore (10/6), “Itu sengaja dilempar untuk menepis isu neolib.”
Lanjutnya, boleh saja kita kritisi hasil survei itu. Baguslah publik ternyata kritis. Hanya saja, pintanya mengingatkan, kita perlu pula mewaspadai jangan sampai publik terprovokasi.
Bagi ekonom yang biasa dipanggil Soni, pasangan SBY-Boediono sangat terpukul ketika isu neolib menerpa mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Sekalipun tim sukses SBY-Boediono mencoba menepis, cap neolib yang mengganggu mereka terus bergulir. “Jelas, jelas sekali SBY-Boediono terpukul dengan isu neolib,” pungkasnya.
INILAH.COM, Jakarta- Tudingan jubir tim sukses BY-Boediono, Rizal Mallarangeng, soal konsep ekonomi yang diusung Mega-Prabowo adalah ekonomi komando dibantah oleh Fadli Zon. Sekretaris Umum Timkamnas Mega-Prabowo ini meminta Rizal belajar pengantar ekonomi dahulu.
“Mestinya dia belajar dulu buku pengantar ekonomi. Ekonomi kerakyatan itu jelas berdasarkan konstitusi negara, koperasi, BUMN dan swasta. Kalau ekonomi komando itu 100 persen di tangan negara,” kata Fadli di Mega-Prabowo Media Center, Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Fadli, Rizal saat ini sedang mengalami kegalauan membantah isu ekonomi kerakyatan yang memang saat ini ternyata dibutuhkan rakyat. Fadli juga sempat menyindir soal konsep ekonomi jalan tengah yang diusung SBY-Boediono.
“Ekonomi jalan tengah itu merupakan perpanjangan dari neoliberal. Konsep itu hanya akan memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap asing,” ungkap Fadli.
Fadli mengingatkan, konsep ekonomi jalan tengah yang diusung SBY Boediono telah terbukti tidak berhasil diterapkan di Inggris untuk mengatasi krisis ekonomi. Atas dasar itulah antara ekonomi jalan tengah dengan ekonomi neoliberal adalah adik kakak.
Berita mengenai Boediono tampak sekali dibuat simpang siur oleh banyaknya istilah-istilah berbau asing yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ekonomi. Boediono diantaranya disebut-sebut sebagai seorang neolib, Mafia Berkeley, penganut faham neoliberalisme, antek IMF, dan lain sebagainya.
Banyak sudah tulisan mengenai Boediono dan keterlibatannya dalam lembaga yang merupakan salah satu lambang daripada neoliberalisme ini yaitu IMF. Tidak kurang banyaknya pakar ekonomi yang dikenal berpihak kepada rakyat Indonesia mengutarakan hal yang sama sejak lama. Sebut saja nama-nama seperti Dr. Rizal Ramli (orang Minang yang menjadi salah seorang capres dari kalangan independen untuk pemilu 2009), Revrisond Baswir (orang Minang ekonom FE UGM), Dr. Sri Edi Swasono (suami daripada Prof. Meutia Hatta yang sekarang mendukung SBY) serta Dr. Kwik Kian Gie. Hal itu tampaknya tidak menggamangkan kubu SBY untuk tetap bertahan dengan pencalonan Boediono. Kubu SBY juga tetap saja berkelit mengenai isu Boediono dan IMF-nya. Berbagai macam alasan dikemukan oleh tim pencitraan SBY. Salah satunya adalah “alasan” yang tampaknya diberikan khusus untuk “pengagum PKS” yang dikait-kaitkan dengan kata “syariat“. Kata “syariat” ini ditengarai sangat ampuh untuk “menenangkan” para pendukung PKS yang mulai resah pasca pencalonan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY.
Orang banyak dibingungkan dengan simpang-siurnya informasi yang ada di surat-surat kabar maupun media, karena informasi yang ada di media yang umumnya bersifat mengambang (hanya memberitakan kulit-kulitnya). Kecenderungan menampilkan informasi yang setengah-setengah, tidak lengkap ataupun mengambang adalah ciri khas pemberitaan media zaman sekarang. Para pembaca berita yang merupakan konsumen daripada media modern, hendaknya bersikap bijaksana dalam menyikapi berita-berita media ini. Berita-berita di media sangat berguna sebagai “pengetahuan awal” mengenai sesuatu hal. Terlepas dari pro kontra sesuatu hal di media, yang penting akhirnya adalah dilakukannya proses check dan recheck sesudah informasi awal ini didapat (dari media).
Di masa keterhubungan informasi dunia lewat jaringan internet ini, proses check dan recheck berita ini bisa diperoleh dari proses pencarian entah lewat search engine yang terkenal seperti google ataupun ensiklopedia web yang dikenal sebagai wikipedia. Bagi mereka yang memiliki akses internet entah di rumah atau lewat warnet bisa melakukan pencarian dan proses check dan rechek ini dengan mudah. Yang perlu diingat adalah agar supaya mencari informasi “langsung ke akarnya”.
Kata kunci yang penting daripada Boediono dan paham neolibnya diantaranya adalah IMF, neoliberalisme, keuangan, ekonomi, dan bank. Informasi yang paling penting tentunya akan didapat lewat riwayat hidup Boediono. Di Indonesia, riwayat hidup daripada tokoh-tokoh Indonesia bisa dibaca misalnya lewat situs web www.tokohindonesia.com.
Pencarian ke kata kunci berikutnya hendaknya diteruskan. Akar daripada pro kontra masalah Boediono ini terletak pada IMF. Maka tampaknya perlu kita check di situs web daripada IMF. Hampir seluruh organisasi dunia memiliki situs web. Kepemilikan situs web sudah menjadi bagian kebijakan penting bagi organisasi maupun bisnis. Kebutuhan ini menjadi mutlak bagi organisasi-organisasi dunia seperti IMF, World Bank, PBB dan lainnya. Ternyata pencarian mengenai Boediono di situs web ini menemukan hasilnya. Boediono, berdasarkan data yang ada di situs web IMF ini, ternyata bukan hanya antek IMF (alat daripada IMF di Indonesia) seperti yang diberitakan selama ini. Boediono adalah IMF itu sendiri.
Di situs web IMF ini tertulis posisi Boediono di lembaga keuangan dunia ini adalah sebagai salah satu “governor” (gubernur) pada Board of Governors (Dewan Gubernur) IMF. Sedangkan governor alternate untuk Indonesia adalah Rahmat Waluyanto. Dewan Gubernur IMF berfungsi untuk menentukan kebijakan IMF. Lebih lanjut lagi, governor dan governor alternate dari tiap-tiap negara inilah yang menjalankan kebijakan-kebijakan IMF di tiap-tiap negara yang menjadi “sasaran kebijakan” IMF. Berikut adalah pengertian daripada governor dan governor alternate dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di situs web IMF itu sendiri yang terakhir di-update pada tanggal 21 Mei 2009 atau sekitar 6 hari setelah deklarasi SBY-Boediono di Bandung.
The Board of Governors, the highest decision-making body of the IMF, consists of one governor and one alternate governor for each member country. The governor is appointed by the member country and is usually the minister of finance or the governor of the central bank. All powers of the IMF are vested in the Board of Governors. The Board of Governors may delegate to the Executive Board all except certain reserved powers. The Board of Governors normally meets once a year.
Berikut terjemahan bebas dari saya:
Dewan gubernur, lembaga pengambil keputusan tertinggi IMF, terdiri dari satu orang gubernur dan satu orang gubernur alternate untuk tiap-tiap negara anggota. Gubernur ditunjuk oleh negara anggota IMF itu sendiri dan biasanya adalah mentri keuangan atau gubernur sentral bank. Seluruh kekuasaan daripada IMF terletak pada Dewan Gubernur ini. Dewan Gubernur dapat mendelegasikan seluruh kekuasaan ini kepada Dewan Eksekutif kecuali beberapa kekuasaan yang telah ditentukan. Dewan Gubernur pada umumnya melakukan meeting satu kali dalam setahun.
Di situs web bisa dibaca bahwa gubernur IMF untuk Indonesia adalah Boediono (namanya bahkan ditulis dengan huruf besar semua), dan Rahmat Waluyanto sebagai gubernur alternate. Dengan demikian selesailah tanda tanya besar mengenai keterlibatan Boediono dalam IMF. Indonesia dengan ini resmi kembali menjadi negara anggota IMF. Pencarian mengenai siapa Rahmat Waluyanto berakhir di situs web daripada PLN (Perusahaan Listrik Negara).
Sekarang apa hubungan SBY dan IMF? Lewat pencarian mengenai Konferensi Tingkat Tinggi (the London Summit) di London pada bulan maret tahun ini, ditemukan nama-nama negara dan organisasi daripada peserta konferensi. Negara-negara itu adalah negara-negara besar yang ditengarai bisa mengontrol dan akan mengontrol seluruh dunia -bisa dibaca pada situs web daripada the London Summit. Indonesia termasuk diantaranya. Wakil dari Indonesia pada konferensi ini, seperti telah dimuat oleh media Indonesia, adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 5 organisasi besar internasional yang hadir. Satu diantaranya adalah IMF (baca: organisasi Boediono). Lainnya adalah lembaga-lembaga seperti PBB, Bank Dunia, WTO (World Trade Organization), Financial Stability Forum (Forum Stabilitas Keuangan).
The London Summitini, tampak sekali sebagai upaya lebih lanjut daripada globalisasi dan oleh karenanya sebagai upaya untuk mengontrol seluruh dunia. Keputusan mengenai Boediono sebagai wakil presiden tampaknya matang setelah kepulangan SBY dari konferensi tingkat tinggi di London ini, dan yang dideklarasikan pada 15 Mei 2009 lalu. Pendukung-pendukung PKS tampaknya harus memikirkan kembali dukungannya kepada SBY. Dilihat dari komposisi peserta daripada the London Summit ini, cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam itu tampaknya harus mulai dilupakan Tempat orang Islam dan tentara Islam selama ini memang sudah ditentukan, yaitu sebagai alat kontrol dan alat kekuasaan daripada “negara-negara yang berdasar Islam” dan juga globalisasi. Tidak terkecuali di Indonesia.
Dengan kenyataan ini, selama 5 tahun terakhir ini Indonesia utamanya dipimpin oleh satu orang pro IMF dan dua orang IMF: yaitu SBY, Boediono dan Rahmat Waluyanto. Dan kecenderungan ini akan diteruskan dan disempurnakan apabila pasangan capres-cawapresSBY-Boediono ini dipilih kembali oleh rakyat Indonesia.
IMF adalah lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam kategori lembaga “supranasional” dalam artian “berada di atas negara”. Kalau kita telaah lebih lanjut lagi, jika dilihat secara internasional, maka posisi Boediono sebenarnya berada di atas SBY. Dan Boedionolah, sebagai pemegang kekuasaan di IMF, yang akan mengatur segala kebijakan mengenai masalah yang paling penting dalam hidup setiap orang dalam setiap negara yaitu ekonomi. SBY, sebagai seorang militer dan pemimpin militer dalam fungsinya sebagai presiden Indonesia, akan berperan sebagai pendukung daripada kebijakan-kebijakan apapun yang akan ditetapkan nantinya oleh Boediono dan juga sebagai alat untuk menindas para oposisi yang mungkin akan menolak menjalankan kebijakan “presiden sebenarnya“, yaitu Boediono. Karena itulah presiden bisa berganti, sejak zaman Soeharto sampai SBY, akan tetapi Boediono tetap akan selalu ada.
Baca juga tulisan lain mengenai Boediono berikut ini:
Boediono di tokohindonesia.com:http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/boediono/index.shtml
Boediono sebagai gubernur IMF:http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
Rahmat Waluyanto komisaris PLN yang juga menjabat sebagai gubernur alternate (cadangan/pengganti) IMF:http://www.pln.co.id/InfoKorporat/Management/Komisaris/RahmatWaluyanto/tabid/253/language/id-ID/Default.aspx
The London Summit:http://www.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/faqs/general-questions/who-will-attend
Tempat orang Islam dan tentara Islam selama ini memang sudah ditentukan, yaitu sebagai alat kontrol dan alat kekuasaan daripada “negara-negara yang berdasar Islam” dan juga globalisasi. Tidak terkecuali di Indonesia.
Komentar Terakhir