Nurliswandi Piliang: Rosihan Sakit dan Penyakit Wartawan

Wartawan senior Rosihan Anwar kini dirawat di rumah sakit. Usia telah membuat fsisiknya kini renta. Namun integritas dan kepribadian serta kegigihannya membaca, tauladan bagi semua wartawan, juga bagi masyarakat luas.

Di menjelang pukul 06 pagi pada 11 April 2011. Bubu, cocker spaniel berbulu coklat, anjing peliharaan kami seakan paham bahwa tuannya ingin mampir di rumah nomor 13, Jl Surabaya, Jakarta Pusat. Dia menuntun saya menghampiri rumah kediaman Rosihan Anwar, wartawan senior, kini sedang terbaring sakit di RS Harapan Kita. Tak terasa, sudah lima hari ini kami tinggal bertetangga berjarak tiga rumah saja.

Sebuah palem botol dua kali tinggi orang dewasa, batangnya tak lagi gemuk ke tengah. Tujuh daun di bagian atas mengkerut ciut. Di bawah pelepah kecil, butiran buah, bakal palem baru, bermunculan. Seakan mewartakan bahwa generasi baru harus mengambil peran melanjutkan hidup dan kehidupan.

Saya bertanya kepada seorang pemuda berpakaian batik printing merah putih tampak merawat taman kediaman Rosihan. Apakah Pak Rosihan masih sakit?

“Masih Mas. Ia masih dirawat di rumah sakit Harapan Kita.”

“Sudah berangsur membaik.”

Majalah TEMPO 14-20 Maret menulis Memoar tentang Rosihan. Di wawancara itu terlihat sekali bagaimana Rosihan kini sudah sulit berbicara panjang. Beberapa kali wawancara TEMPO, harus terhenti, karena Rosihan harus menghirup oksigen selalu tersedia di kediamannya.

Di saat membaca TEMPO, ingatan saya melayang kepada wartawan senior TEMPO, almarhum Budiman S. Hartoyo. Sosok Budiman berbadan kecil, seukuran badan Rosihan, lebih muda, sudah duluan berpulang pada 11 Maret 2010 lalu. Rosihan yang acap menulis obituari tidak sempat menuliskan sosok Budiman. Saya menulis Sketsanya.

Saya masih ingat ketika enam tahun lalu berdua Budiman sowan ke Rosihan. Sebagai pendiri Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-Reformasi), Budiman, mengenalkan saya yang menjabat Ketua Umum kala itu.

Kami berbincang tentang penyakit wartawan di era reformasi kini.

Kepada dua orang sosok senior itu, saya menghinakan diri saya suka salah menulis ejaan. Terkadang di menyatakan tempat masih saya tulis dimuka, seharusnya di muka.

Lebih parah lagi, kerendahan hati membaca, sebelum menulis juga kurang. Akibatnya, menulis menjadi datar, pengetahuan menjadi mediocare. Di era digital pula, berita instan menggila. Akibatnya kemampuan reportase, khususnya dalam mendeskripsi, vital mengantarkan seseorang menjadi penulis feature bahkan literair handal, bukan lagi syarat mutlak.

Kenyataan ini menjadi suatu pengingkaran; mengingat medium online mampu menampung beribu kata dalam satu naskah; dapat sebagai ujian menulis penulis, agar pembaca berminat terus mengikuti tulisan hingga habis.

Belum lagi kemampuan berbahasa asing. Sosok seperti Rosihan menguasai lebih dari tiga bahasa asing. Ini terjadi akibat sistem pendidikan di jaman Belanda, mengharuskan siswa menguasai lebih dari satu bahasa asing. Selain Belanda, Inggris, Jerman, bahkan latin.

Kini bahasa Inggris saja saya pah-poh. Apatah pula berbahasa Belanda, Jerman, Perancis. Sehingga berdiri di depan rumah Rosihan pagi ini: saya seakan dicibirkan oleh palem botol yang daunnya dikibas angin.

Wartawan juga sosok gaul. Dengan pergaulan, mengantarkannya memiliki wisdom tentang kehidupan; karena ia berada di masyarakat dari berbagai lapisan. Wartawan harus mencium anyir got butek di Jl. Surabaya, menuliskannya, bertanya ke Pemda DKI, mengapa hingga kini got-got di Jakarta mampet? Bukankah surga di mana air mengalir?

Bertanya adalah satu tugas wartawan.

Kerendahan hati bertanya, mengantarkan kepada pengumpulan fakta, data, cerita apa adanya.

Masih ingat obrolan kami bertiga bagaimana wartawan harus tetap menjaga integritasnya, tidak menerima uang dari sumber berita. Baik amplop apalagi transfer ke rekening.

“Yang lebih memprihatinkan saya, wartawan kini menganut jurnalisme ludah,” ujar Budiman kala itu

“Artinya tidak melakukan verifikasi, verifikasi dan verifikasi, asal kutip.”

Di ranah wawasan bermasalah. Kerja instan. Menerima angpao menjadi target: itulah setidaknya kongklusi penyakit wartawan yang sempat kami bahas.

Hari ini, penyakit itu tidak kian berkurang.

Di banyak daerah wartawan sudah menjadi bagian kekuasaan. Sebaliknya jika mereka berbuat dengan idealisme pers, fisik wartawan, berhadapan dengan ancaman kematian. Tuntutan hidup; keadaan lapangan; membuat wartawan sejati seperti sosok Rosihan, bagaikan barang langka.

Entah karena kelangkaan itulah, agaknya, Rosihan bersikukuh membela para pedagang barang antik di sepanjang ruas Jl Surabaya agar tidak diugusur Pemda. Walaupun kekerapatan warga, umumnya pendatang baru, pernah berencana mengusulkan menggusur pedagang barang antik kawasan itu, agar property mereka bernilai lebih tinggi harganya.

Saya pernah menulis Sketsa mendukung sikap Rosihan terhadap pedagang barang antik itu. Di ranah kehidupan kini segalanya ditakar dengan materi, kemuliaan hidup, kabajikan, wisdom seakan tak bernilai.

Hingga pada kata wisdom itulah jika kawan-kawan bertanya soal mengapa kalimat pejabat publik termulia di negara, seperti kalimat Ketua DPR Marzukie Ali, acap melukai hati warga yang mendengar?

Saya dengan sederhana menjawab: Bapak ketua DPR itu sosok yang pintar bersekolah, hingga master bahkan kini doktor (atau paling tidak mempersiapkan gelar doktor). Ia anak orang berada. Bisnis pribadinya pun sempat maju. Lalu ia masuk partai politik. Tiada yang kurang.

Lantas di mana minornya? Di bahasa saya, Ketua DPR itu kurang gaul. Ia tidak acap berdiskusi dan merasakan variasi dan manca-ragam ranah kehidupan. Ia belum pernah merasakan bagaimana sulitnya mencari seliter beras untuk dimakan hari ini.

Jika ranah kehidupannya, cuma kampus, rumah, lalu mutar begitu rutin, akibatnya hidup kurang berwarna. Sehingga giliran beropini, kehilangan rasa, apakah kata dan kalimat yang diucapkan pantas dan patut. Di sinilah inti persolan.

Sehingga bagi Rosihan, sosok wartawan adalah makhluk yang hidup dan berkehidupan sangat berwarna. “Bila tidak bagaimana pula dia mewarnai kehidupan publik menuju meningkatnya mutu peradaban?” tegas Rosihan.

Maka ketika membaca TEMPO yang memuat memoarnya, saya menyimak penuturannya ketika 7 Juli 1949 menjemput Panglima Besar Soedirman bersama Letkol Soeharto. Ia deskripsikan bagaimana perjalanan bersama Land Rover yang disetir Soeharto yang diam sepanjang perjalanan. Seingat Rosihan, Soeharto hanya mengucapkan kata, “Ayuk minum degan.” Soeharto menawarkannya minum kelapa muda.

Yang tidak dituliskan TEMPO ihwal itu adalah, bagaimana penuturan Rosihan di bukunya, bahwa, sesampai di Jogja, ia melihat sosok pejabat seperti Soeharto sudah berbaju putih baru, sementara Soedirman turun dari gerilya dengan baju yang sama. Sama degan ketika dia berangkat bergerilya.

Maka sesuai dengan penuturan cucu pertama Soedirman, Ganang Soedirman kepada saya, Rosihan pernah menulis bahwa, “Panglima Soedirman sosok yang jujur pada sejarah. Ia pulang dan pergi dengan baju yang sama.”

Maksud kalimat Rosihan itu adalah, Panglima Besar itu tetap sosok manusia biasa, Jenderal rakyat yang merakyat.

Hingga kalimat inilah saya menilai, sikap kerakyatan itu yang kini seakan hilang di lintas ranah birokrasi dan trias politika kita. Sampai pada kongklusi ini, Bubu anjing tua kami, barulah beranjak dari pagar besi abu-abu kediaman Rosihan, sosok langka sosialis, peduli pada human dignity. Dalam skala kepedulian sosial itu, secara fisik kini rasanya saya kian dekat saja dengan Rosihan.

***

Tulisan dari Nurliswandi Piliang atau yang lebih dikenal dengan nama Iwan Piliang ini ditampilkan di blog ini dalam rangka mengenang orang Minang, yang dikenal sebagai wartawan senior Indonesia, Rosihan Anwar, yang baru saja meninggal dunia. Tulisan dari Iwan Piliang ini bisa dibaca langsung di Kompasiana. Kunjungi juga blog dari saudara Iwan Piliang di sini, di sini dan di sini.

Nurliswandi (Iwan) Piliang, blogger literair, maju untuk Pilgub DKI 2012, di jalur independen.

Boediono: Bencana Alam Warisan Nenek Moyang, Harus Diterima dengan Tegar

Detik News – Wakil Presiden Boediono berkomentar soal bencana alam yang datang silih berganti. Menurutnya, hal tersebut warisan nenek moyang yang harus diterima dengan tegar.

“Ada yang mempertanyakan soal bencana alam yang bertubi-tubi. Bencana alam ini adalah warisan nenek moyang yang harus kita terima dengan tegar,” ujar Boediono.

Pernyataan itu disampaikan Boediono saat meninjau lokasi pengungsian korban letusan Gunung Merapi di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (28/10/2010).

Menurut Boediono, kondisi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia harus saling menunjang dan percaya. Sebab hanya dengan cara itu bangsa Indonesia akan maju.

“Kita harus saling menunjang dan percaya jika ingin maju. Bukan justru merongrong dengan tidak percaya pada pemerintah,” ungkap Boediono.

Dalam kunjungan tersebut, Boediono didampingi istri dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Menteri-menteri itu adalah Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menpora Andi Malarangeng dan Menteri Pemberdayaan Wanita Linda Gumelar.

Rombongan Wapres juga memberikan bantuan Rp 1,5 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rp 500 juta dari Kementerian Sosial dan sejumlah obat-obatan dari Kementerian Kesehatan.

Kunjungan Boediono itu hanya berlangsung sekitar 35 menit. Mantan Gubernur BI itu selanjutnya menuju Solo untuk menghadiri acara Peringatan Sumpah Pemuda.

***

Komentar dari Boediono, bukanlah komentar yang aneh dari seorang memiliki pandangan hidup Hindu Jawa, yaitu seorang bermental jongos (jongos konsep Jawa), yaitu jongos atau pelayan bagi kekuasaan para patriarch yang utamanya adalah para patriarch asing, yaitu bapak-bapak penguasa ekonomi dan keuangan dunia. Berikut ini bisa dibaca tulisan-tulisan atau pendapat dari orang-orang Minang seperti Vara Jambak, Iwan Piliang, Revrisond Baswir, Rizal Ramli, Kusfiardi rang Jambak serta tulisan dari sumber-seumber lain mengenai Boediono. Dari tulisan-tulisan ini bisa disimak kiprah Boediono dalam melayani para patriarch ekonomi dan keuangan dunia, kiprahnya dalam penghancuran ekonomi Indonesia serta hubungannya dengan SBY.

Bahwa bencana alam adalah “warisan nenek moyang” mencerminkan ketidaklayakan Boediono memegang gelar “profesor“.

• Boediono=IMF
• Boediono, oh Boediono….
• Antara SBY, Budiono dan Kepentingan Neoliberalisme AS di Indonesia
• Rekam Jejak Boediono, cawapres SBY
• Jilat-jilat Pantat SBY-Boediono dan Akhir Karir Tidak Terhormat Goenawan Mohamad
• Revrisond Baswir: Jalan Neoliberal Pak Bud
• RIZAL RAMLI: “Ini Perampokan Bank Difasilitasi BI dan Menkeu”
• Kusfiardi rang Jambak: Pemerintahan SBY dan Krisis Utang
• Membaca Kembali Hubungan Boediono dan Skandal Bank Century
• Buah Pahit Serangan Neolib SBY-Boediono di Bidang Politik
• Cornelis Lay Beberkan Kekuatan Pembendung Neolib
• Dosa Boediono Bukan Hanya Pada Krakatau Steel
• SATU TAHUN CAFTA, Revrisond Baswir: Indonesia Mengalami Deindutrialisasi

***
Tulisan dari Detik News di atas, sengaja ditampilkan di blog ini sebagai catatan penting mengenai musibah gempa, tsunami, letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang.

Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang telah dilaksanakan dengan nama lain yaitu SKM GM (Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang) oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Khairul Jasmi rang Koto: Pak SBY, Tolonglah Kami…

Tsunami Mengintai, Isu Meruyak

Dari: Harian Singgalang

Pak SBY, kami warga di pesisir Sumbar, mati saja yang belum. Kalaulah Bapak berkantor di Padang, takkan terpicingkan mata oleh bapak, meski malam telah larut. Pak Gubernur kami, sekarang sudah kurus. Kemarin bersama Waka Polda, Wagub, Walikota Padang, mengimbau rakyat untuk tidak resah. Pejabat kami kurang tidur sekarang, Pak. Bagaimana bisa tidur, di mana-mana rakyat ketakutan akan isu gempa besar. Sudahkah Bapak tahu akan hal itu?
Pak SBY yang terhormat…
Maksud hati hendak membangun jalan evakuasi, membangun shelter, mendinding laut, tapi kami tak punya uang. Pemerintah pusat tak peduli. Kami tahu tak peduli, karena kata Bappenas, tak ada dana pusat untuk membuat shelter di Sumbar. Akan Bapak biarkan saja kami mati disapu tsunami, jika monster itu datang?
Sekarang Pak, tiap sebentar isu meruyak, lewat SMS, dari mulut ke mulut, resume rapat interen pejabat pemerintah disebar PNS tak bertanggungjawab. Kalau SMS terorisme, secepat kilat Densus 88 bergerak. Dijemput malamnya orang. Tapi tiba di SMS teror gempa, kenapa tak bisa, Pak?
Kami seperti terhukum mati menunggu eksekusi. Ulama kami sudah bertunas mulutnya memberi nasihat, tapi kami takut juga. Jiwa yang resah adalah penyakit, sedang hati yang riang adalah obat.
Yang terjadi hati kami diperparah oleh pakar. Tim Sembilan yang Bapak bentuk datang ke Padang, hanya untuk bilang: “Itu gempa di Mentawai baru buntutnya, yang akan kita tunggu bapaknya, ini bukan mempertakut, tapi harus disampaikan,” katanya.
Tim ini, melibas urusan BMKG. Padahal negara memercayakan kepada BMKG, namun Tim Sembilan lebih jago dan merasa berkompeten. Maka takutlah seisi kota, takutlah seisi kampung, dari ujung ke ujung. Setelah itu tim hebat tersebut pergi ke Jakarta, ke pangkuan istri dan anak-anaknya. Ketika gempa datang, yang sibuk justru BMKG.
Pak SBY yang tercinta…
Waktu pemilu 80 persen suara rakyat Sumbar untuk Bapak, maka sewajarlah kini, ketika kami memerlukan bantuan, Bapak bantu kami. Suratkabar Singgalang menawarkan, agar laut Sumbar didinding. Biayanya takkan sampai Rp20 triliun. Sekali angguk saja oleh Bapak, beres semua. Ini lebih penting dibanding Jembatan Selat Sunda.
Dinding laut itu ada di Jepang, di Korea dan di sejumlah negara lainnya. Bentuknya seperti Tembok Cina. Bisa untuk jalan di atasnya. Kira-kira tingginya 10 sampai 15 meter. Panjangnya, orang PU yang bisa mengukurnya Pak. Sekalian bisa untuk lokasi rekreasi, bahkan jalan tol bisa dibuat di atasnya Pak. Bukankah Bapak akan membuat jalur lintas barat Sumatra? Dinding laut itu saja jadikan jalan. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau.
Bisa Bapak bayangkan musibah tsunami Aceh, untuk rehab rekon (RR)nya saja habis uang minimal Rp 75 triliun. Kerugian yang terjadi, empat kali lipatnya, barangkali. Akibat amuk alam ini, tidak kurang dari 132 ribu orang Aceh meninggal dan 37 ribu orang dinyatakan hilang.
Apalah artinya yang Rp 20 triliun untuk mendinding laut Pak. Atau habis dulu orang Minang oleh tsunami, baru kemudian dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Sumbar.
Okelah, tak ada uang untuk dinding laut, untuk shelter juga boleh. Padang memerlukan setidaknya 100 shelter. Sebanyak itu pula di wilayah lain di Sumbar. Tiap shelter Rp30 miliar. Kata Bappenas, tak ada dana untuk itu. Disuruhnya pemerintah daerah “kreatif”. Itu sama dengan membunuh namanya. Bagaimana perencanaan pembangunan, bisa melupakan mitigasi? Lupa akan nasib rakyat, kecewa berat kami dengan Bappenas.
Hentikanlah agak sejenak membangun jalan tol di Pulau Jawa itu, alihkan uangnya untuk Sumbar. Apakah untuk membangun shelter, escape building, dan jalan evakuasi atau dinding laut.
Pak SBY, jalan evakuasi saja di Padang sudah tujuh tahun tak selesai. Uang untuk membebaskan tanah tak kunjung cukup. Kasihlah kami uang untuk pembebasan jalan itu saja dulu, sudah besar hati kami, Pak. Ini kan tidak, selalu saja jawabannya klise, “pusat tak ada uang untuk pembebasan tanah”.
Kalau untuk proyek biasa, bisa diterima, tapi untuk proyek kemanusiaan, apa tidak bisa pusat turun tangan?
Kadang kami di Sumbar merasa jauh dan sepi sendiri. Kenapa pemerintah pusat tak peduli lagi pada kami. Sedih hati kami di sini.
Mohon temani kami dalam masa-masa sulit ini Pak. Kami sedang gamang. Hanya kepada Tuhan kami bisa mengadu, berdoa, berserah diri.
Kalau Bapak mau membantu, kami tawarkan tujuh hal untuk meminimalkan dampak tsunami di Sumbar. Ketujuhnya dinding laut, relokasi penuh warga pesisir Sumbar, relokasi zone merah saja, buat shelter, buat ecape building, jalur evakuasi, tanam trembesi dan bakau di pantai atau reklamasi. Sampai hari ini, hanya satu yang sudah ada yaitu satu unit shelter yaitu SMA 1 Padang. Itupun bantuan Yayasan Budhi Suci, bukan uang pemerintah.
Pemerintah daerah takkan bisa berbuat apa-apa, kalau pusat tak membantu. Penyakitnya Pak, kementerian dan Bappenas, kalau tak dilobi, tak dihiraukannya nasib rakyat. Apa perlu lagi lobi-lobi semacam itu, sementara kami sedang gundah gulana?
Jika Bapak memerlukan sepucuk surat yang ditandatangani seluruh rakyat, kami siap membuatnya.
Kami tak takut mati Pak, sebab ajal sudah tersurat di Arasy. Mati hari ini, pasti mati. Tapi, bukankah kita perlu berikhtiar? Apalagi rakyat Sumbar adalah bagian integral dari Indonesia.
Pak SBY yang terhormat…
Jujur saja, bangsa yang besar ini, berhutang sejarah pada kami orang Minang. Kami tak minta dibayar, tapi berbuat baiklah pada saat yang tepat. Saatnya sekarang.
Kalau pada 2011 hanya rapat ke rapat saja, janji ke janji saja, maka kami akan menjadi rakyat yang patah arang.
Pak SBY…
Maafkan saya yang sudah lancang menulis seperti ini. Apa boleh buat ditangkap intel pun sudah risiko saya. Tak ada pilihan lain, Bapak harus turun tangan.
Ah, jika saja Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Yamin, Agus Salim, masih hidup, mungkin nasib kami takkan semalang sekarang. Hari ini pasti dipanggilnya Bapak ke rumahnya.
“Tolong kampuang kami ya, Pak Presiden,” kata Hatta, suara beliau antara terdengar dan tidak.
“Tolong itu Sumbar, lumbungnya demokrasi,” kata Sjahrir.
“Demi rakyat jelata yang menderita setiap hari, bantu Ranah Minang,” kata Datuk Tan Malaka.
“Minangkabau adalah libero dalam pembentukan Negara Kesatuan RI, bantu sekarang, rakyatnya sedang nestapa,” kata Pak Yamin.
“Belum bersekolah orang di tempat lain, orang Minang sudah studi ke Belanda, buat sekolah jadikan shelter,” kata Agus Salim.
Tapi tidak. Beliau telah tiada. Kami sepi sendiri Pak Presiden SBY.

***

Tulisan dari harian Singgalang di atas, sengaja ditampilkan di blog ini sebagai catatan penting mengenai musibah gempa, tsunami, banjir dan letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di pulau Sumatra, Jawa dan Papua, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang.

***

Khairul Jasmi rang Koto adalah pemimpin redaksi harian Singgalang.Tulisan ini berisi catatan dan kritikan Beliau mengenai penanganan musibah  gempa dan tsunami di daerah Sumatra Barat yaitu di Padang, Pariaman dan Mentawai. Lewat tulisan ini, kita bisa lebih memahami bagaimana pemerintah RI dan para patriarch Republik Indonesia, sejak zaman Sukarno sampai SBY dan Boediono, memperlakukan orang Minangkabau khususnya dan propinsi Sumatra Barat umumnya. Hal ini pada gilirannya berakibat pada penghancuran budaya Minangkabau dan wilayah kebudayaan Minangkabau secara perlahan-lahan. Kasus-kasus kemiskinan yang ekstrim di ranah Minangkabau seperti kasus busung lapar di Solok, adalah salah satu pertanda rusaknya tatanan daripada masyarakat matriarkat Minangkabau yang dulunya adalah masyarakat yang paling maju dan paling makmur di wilayah yang kini bernama Indonesia ini.

Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang akan diadakan oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

10 Kontroversi Marzuki Alie di DPR

VIVAnews – Sejak bulan pertama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie sudah membuat kontroversi. Terakhir, Marzuki Alie mengundang kecaman luas karena komentarnya soal tsunami di Mentawai.

VIVAnews mencatat, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu setidaknya telah sepuluh kali melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

Berikut rinciannya:

1. 26 Oktober 2009, atau baru tiga minggu menjadi Ketua DPR. Hari itu, Marzuki menyatakan dukungan untuk menaikkan gaji menteri. “Masak tidak boleh naik. Bagaimana sih,” kata Marzuki. “Kalau sudah lima tahun harga naik berlipat-lipat. Gaji tidak naik terus bagaimana,” kata Marzuki pada 26 Oktober 2009 itu.

2. 27 Oktober 2009, Marzuki Alie membatalkan sepihak rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan dan rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama. “Sekretariat (DPR) kemarin meminta rapat dibatalkan atas instruksi Ketua DPR, sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujar Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning, memberi keterangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 28 Oktober 2009.

Pembatalan macam ini baru pertama kali terjadi selama Ribka menjabat sebagai Ketua Komisi sejak tahun 2004. Marzuki Alie menanggapi, ia sama sekali tidak berniat untuk melarang komisi memanggil menteri. Namun ia meminta agar pemanggilan menteri disertai dengan perencanaan yang baik, inventarisasi masalah yang jelas, sehingga tidak dadakan dan simptomatis.

3. 17 November 2009, Marzuki Alie tidak hadir di rapat paripurna DPR yang seharusnya mengagendakan pembacaan usul hak angket Kasus Bank Century. Akibatnya, usul itu tak dibahas di rapat, meski akhirnya rapat konsultasi empat pimpinan DPR lain menyepakati dibahas pekan berikutnya.

“Kami curiga adanya penghambatan oleh Ketua DPR, seperti pada kasus pemanggilan Menkes oleh Komisi IX terdahulu yang dibatalkan secara sepihak oleh Ketua DPR,” ujar Maruarar Sirait, inisiator usul hak angket kasus Bank Century.

4. 21 Januari 2010, Marzuki Alie secara sepihak menghadiri pertemuan tertutup Presiden SBY dengan sejumlah petinggi lembaga negara di Istana Bogor. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, “Kami tidak merasa terwakili dalam pertemuan itu.”

5. 2 Maret 2010, Marzuki Alie secara sepihak menghentikan rapat paripurna DPR yang membahas rekomendasi Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century.

“Saya sudah mendengarkan beberapa orang yang melakukan interupsi konteksnya di luar agenda. Mereka minta langsung memutuskan,” kata Marzuki.

Marzuki tak mengajak bicara pimpinan lain karena menganggap agenda sudah selesai. Dia menolak dikatakan otoriter. “Kita bicara dengan dasar, saya bicara atas dasar tata tertib DPR, apa yang salah?” kata dia.

6. 3 Maret 2010, saat memimpin rapat lobi membahas rekomendasi Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Marzuki Alie beberapa kali menerima telepon.

“Saat memimpin rapat pun dia ditelepon dan mengangkat telepon itu,” kata salah satu pimpinan fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Syarifuddin Sudding.

Siapa yang menelepon Marzuki Alie? “Saya rasa itu orang yang sangat penting sebab dia lagi memimpin rapat, ditelepon, dia mengangkat telepon itu. Dia tidak menyerahkan pimpinan rapat pada pimpinan lain,” kata Syarifuddin.

7. 23 Agustus 2010, Marzuki Alie, menilai bahwa remisi yang diberikan pemerintah kepada mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yang juga besan Presiden SBY, Aulia Tantowi Pohan, telah memenuhi aturan. Marzuki bahkan memandang Aulia yang notabene merupakan besan Presiden itu, tak layak disebut koruptor.

“Aulia bukan koruptor. Tapi ia ikut kena pasal. Koruptor itu kan makan uang negara, sementara dia cuma ikut membuat kebijakan,” ujar Marzuki.

Besoknya, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan, “Bagi KPK, Aulia Pohan sudah melalui proses hukum dan KPK menuntut dia dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

8. 15 September 2010, Marzuki menyatakan, jangan melihat studi banding ke luar negeri anggota DPR sebagai suatu bentuk pemborosan.

“Karena ini mereka melakukan pengabdian, tugas,” kata Marzuki. “Kenapa tugas? Mereka harus mendapatkan banyak referensi dalam menyelesaikan rancangan undang-undang.”

Apalagi, angka anggaran itu merupakan aturan standar perjalanan dinas yang dibuat Kementerian Keuangan. “Ada surat Menteri Keuangan yang mengatur perjalanan dinas itu,” kata Marzuki. Dan Anggota DPR dalam perjalanan dinas itu mendapatkan uang harian, uang penginapan, dan transportasi. “Terus terang saja, kalau ke Eropa, uang harian itu nggak cukup,” kata Marzuki.

9. 6 Oktober 2010, Marzuki Alie bersama empat pimpinan DPR lain mengundang calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Timur Pradopo ke DPR padahal Komisi III DPR belum melakukan uji kelayakan atas Timur. Sejumlah anggota Komisi III lalu meneken mosi tak percaya pada Marzuki.

“Komisi III ini lebay ya, mengurusi kerjaan orang,” kata Marzuki mengomentari balik mosi tak percaya itu. Marzuki pun menilai pemanggilan Timur tidak salah dan sesuai tata tertib.

10. 27 Oktober 2010, Marzuki mengomentari bencana tsunami di Mentawai sebagai berikut: ”Mentawai itu, kan pulau. Jauh itu. Pulau kesapu dengan tsunami, ombak besar, konsekuensi kita tinggal di pulaulah.” Dan menurut Marzuki, sebaiknya mereka direlokasi ke daratan.

Dan untuk yang terakhir ini, rekan separtai Marzuki, Ruhut Sitompul, turut kecewa. “Saya dari dulu melihat sudah tidak cocok dan saya kira Partai Demokrat akan memikirkan apakah Marzuki perlu dibiarkan atau diganti dari Ketua DPR,” kata Ruhut di Gedung DPR, Senin 1 November 2010.

***

Tulisan dari VIVANews di atas, sengaja ditampilkan di blog ini sebagai catatan penting mengenai musibah gempa, tsunami, letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di pulau Sumatra dan Jawa, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang. Adalah tugas seluruh orang Indonesia untuk memilih orang-orang yang betul-betul mewakili masyarakat Indonesia untuk jabatan-jabatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sepak terjang Marzuki Alie selama ini, yang telah diuraikan dengan rinci di atas, telah menunjukkan bahwa Marzuki Alie bukanlah wakil rakyat. Sepak terjangnya yang tidak mengindahkan sidang DPR dan hanya peduli pada sang penelepon yang menelponnya selama sidang, yang sudah bisa dipastikan adalah tuannya, yaitu SBY, menunjukkan Marzuki Alie tidak layak untuk menjabat salah satu jabatan paling penting die Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang akan diadakan oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Indra J Piliang: Mentawai dan Marzuki Alie

KOMPAS.com — Mentawai adalah kabupaten kepulauan paling barat di Republik Indonesia. Kabupaten ini langsung berhadapan dengan laut luas: Samudra Hindia. Selama Indonesia berdiri, Mentawai hanya bagian dari masyarakat yang dianggap memiliki peradaban rendah.

Belakangan, Mentawai dikenal sebagai tujuan wisatawan mancanegara, terutama Australia. Lalu, muncullah gempa bumi sejak beberapa tahun terakhir. Mentawai hadir dalam pembicaraan publik nasional. Namun, tidak komprehensif. Cenderung parsial. Bahkan setelah banyak tim nasional dan internasional datang, Mentawai tetap diingat sebagai daerah rawan gempa. Tidak yang lain.

Yang paling memprihatinkan muncul belakangan. Entah dosa apa masyarakat Mentawai sehingga Ketua DPR bernama Marzuki Alie menyalahkan korban tsunami.

”Mentawai itu, kan pulau. Jauh itu. Pulau kesapu dengan tsunami, ombak besar, konsekuensi kita tinggal di pulaulah,” kata Marzuki (Kompas.com, 27/10/2010). ”Kalau tinggal di pulau itu sudah tahu berisiko, pindah sajalah. Namanya kita negara di jalur gempa dan tsunami luar biasa. Kalau tinggal di pulau seperti itu, peringatan satu hari juga tidak bisa apa-apa.”

Tidak setiap hari

Marzuki Alie sepertinya tak paham dengan apa yang dikatakannya. Mentawai bukan seperti Pulau Onrust di Kepulauan Seribu yang mungkin akan tenggelam akibat abrasi air laut. Mentawai berbukit-bukit tinggi. Di daerah yang terkena bencana tsunami, sebagian penduduk masih sempat naik ke bukit atau tersadar setelah sapuan pertama dan lari ke bukit.

Tsunami tidak terjadi saban hari sekalipun gempa bumi bisa muncul setiap pekan belakangan ini. Jadi, terlalu berlebihan solusi atas masalah Mentawai: meminta pindah penduduknya ke daratan atau Pulau Sumatera.

Sampai detik ini pun tak ada kebijakan itu. Kalaupun ada sosialisasi antisipasi gempa bumi, pemerintah daerah lebih banyak bicara menyangkut evakuasi, bukan pindah sejak dini.

Penduduk Mentawai semakin hidup ke tepi, apalagi yang menghadap langsung ke lautan lepas Samudra Hindia, ketika terdesak kehadiran masyarakat pendatang. Kayu-kayu balak mulai dieksplorasi pada awal tahun 1970-an.

Kedua orangtua penulis termasuk gelombang pertama kedatangan para perantau asal Minangkabau. Bukan hanya kayu, kebun-kebun cengkeh menjadi penyangga perekonomian. Penulis masih ingat bagaimana para pemetik cengkeh mencuci tangan dengan air limun atau soda.

Sebelumnya, Mentawai merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Kini, sebagai kabupaten kepulauan, tentu Mentawai berusaha otonom. Sumber pendapatan baru dikejar. Peran penduduk asli meningkat dalam kehidupan sosial dan politik.

Masyarakat laut

Marzuki juga lupa bahwa masyarakat Mentawai adalah masyarakat laut atau pulau. Mereka menghuni pulau itu sejak sebelum Masehi. Bagaimana bisa dalam sekejap bisa mengubah diri menjadi masyarakat daratan?

Mentawai bukanlah Roma yang bisa dibakar dalam semalam oleh Kaisar Nero. Memindahkan seekor gorila saja dari Afrika ke Kebun Binatang Ragunan butuh biaya tak sedikit. Apalagi memindahkan manusia dengan beragam budayanya.

Marzuki mestinya paham itu dengan baik. Kalau tidak paham, Marzuki bisa bertanya kepada pihak yang paham, termasuk anggota DPR asal Sumatera Barat yang berjumlah 14 orang. Sayangnya, satu anggota DPR asal Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat justru sedang berada di Yunani ketika Marzuki menyampaikan pendapatnya.

Tak hanya akrab dengan laut, masyarakat Mentawai menjadikan sagu sebagai salah satu sumber makanan pokok, termasuk ulat-ulatnya. Di Sumatera, pohon sagu semakin sulit ditemukan. Mentawai dan penduduk aslinya dalam banyak benak penyelenggara negara tetap saja dianggap sebagai masyarakat terbelakang. Akibatnya, dengan mudah dilakukan program yang sebetulnya mencabut penduduk asli dari habitat aslinya.

Masyarakat Mentawai, baik laki-laki maupun perempuan, tak takut terkena ombak. Perempuan Mentawai malah terbiasa mencari ikan di laut. Bukan laki-laki!

Bahwa Kepulauan Mentawai akan tenggelam dihantam gempa, seperti daratan di sekitar Gunung Krakatau yang meletus dulu, tentu perlu uji sahih dulu. Yang pasti, penduduk asli Mentawai sulit pindah. Kalaupun pindah, ke mana?

Belum pernah terdengar ada transmigrasi suku asli antarpulau, bahkan sejak zaman Belanda. Yang ada hanya program pemukiman berupa kehidupan berkelompok di rumah permanen ketimbang berpindah-pindah.

Bagaimana kalau pernyataan Marzuki dibalik saja: ”Kalau takut gedung DPR miring dan roboh, jangan coba-coba jadi politisi di Senayan”.

*Indra J Piliang, Dewan Penasihat The Indonesian Institute dan Wakil Sekjen DPN HKTI

***

Tulisan dari Kompas di atas, sengaja ditampilkan di blog ini sebagai catatan penting mengenai musibah gempa, tsunami, letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di pulau Sumatra dan Jawa, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang.

Indra J Piliang adalah salah seorang cerdik pandai  Minangkabau yang berasal dari dua daerah yang terkena musibah di Sumatra Barat yaitu Pariaman dan Mentawai. Lewat tulisan ini, kita bisa
lebih memahami Mentawai dan masyarakat Mantawai.

Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang akan diadakan oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Cendekiawan Sumbar Sesalkan Pernyataan Marzuki Alie

Bogor (ANTARA News) – Cendekiawan Sumatera Barat Dr Ir Ricky Avenzora, M.Sc, yang juga pengajar di Institut Pertanian Bogor menilai pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie tentang bencana gempa dan tsunami di Mentawai naif dan melukai perasaan rakyat Sumbar.

“Pernyataan Marzuki Ali tentang tsunami di Mentawai itu tidak hanya menunjukkan kenaifan seorang pemimpin lembaga legislatif di negeri ini, tetapi juga sangat-sangat melukai perasaan anak negeri Sumatra Barat,” katanya di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Akademisi bergelar Sutan Linduang Kayo Nan Kayo Panungkek Datuak Tunaro Bagindo dari Desa Sumaniak, Batusangkar, ini menyikapi hal itu sehubungan dengan pernyataan Marzuki Ali di gedung DPR pada Rabu (27/10) bahwa musibah tersebut adalah risiko penduduk yang hidup di wilayah pantai.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyatakan Kabupaten Mentawai jauh dan bencana tsunami tersebut konsekuensi bagi warga yang tinggal di pulau.

Marzuki mengatakan, seharusnya warga yang takut ombak jangan tinggal di daerah pantai. Alasannya, jika ada bencana seperti tsunami, proses evakuasinya menjadi sulit.

Bahkan ia juga menyarankan agar warga Mentawai dipindahkan saja, guna menghindari bencana serupa.

Menurut Ricky, jika sebagai pemimpin DPR-RI Marzuki Alie tidak bisa menunjukkan rasa empatinya kepada anak negeri Sumbar yang sedang berduka karena kehilangan sanak saudara yang menjadi korban tsunami di Mentawai, dia seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang tidak masuk akal dan tak berperasaan.

“Marzuki Ali harus tahu bahwa tidak seorang pun di antara kami, anak negeri Sumatra Barat yang takut dengan ombak di pantai ataupun di lautan. Nenek moyang kami telah dikenal sebagai perantau-perantau ulung yang menyeberangi lautan dunia,” kata doktor lulusan Universitas George August Gottingen Jerman.

Ia juga meminta Marzuki Alie agar menyadari bahwa masyarakat tidak bisa dicabut dari akar kehidupan mereka untuk dipindahkan ke tempat lain seperti ide yang dilontarkannya.

“Berapa banyak kesanggupan Marzuki Alie untuk memindahkan semua masyarakat pesisir di negeri ini? Lalu akan dijual kemana oleh Marzuki Alie semua lahan pesisir di negeri ini?“, katanya.

***
Tulisan dari Antara News di atas, sengaja ditampilkan di blog ini  sebagai catatan penting  mengenai musibah gempa, tsunami, letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di pulau Sumatra dan Jawa, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang.

Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang akan diadakan oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Ikrar Nusa Bhakti: Raja Jawa Jadi Capres

RAJA JAWA JADI CAPRES

Judul di atas bukanlah lakon Ketoprak Mataram, kesenian rakyat Yogyakarta yang kini hampir punah atau kurang penontonnya.

Ini adalah suatu kenyataan politik, saat Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada 28 Oktober 2008 mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2009. 28 Oktober 2008, yang jatuh pada hari Senin, juga merupakan hari keramat, karena pada tanggal itu, 80 tahun lalu, para wakil putra dan putri Indonesia di Batavia (Jakarta sekarang) berikrar: bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia; Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia; Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Ini menunjukkan sekali lagi, bahwa Sultan Yogyakarta, seperti juga ayahnya (Sultan Hamengku Buwono IX), adalah seorang republikan. Tak mengherankan pula jika partai politik pertama yang mendukung pencalonan Sultan sebagai capres adalah Partai Republika Nusantara (Republikan) pimpinan Muslim Abdurrahman, seorang tokoh NU yang lintas suku dan agama.

Konon, Muslim Abdurrahman adalah salah seorang dari “The Magnificent Seven” (Tujuh Pendekar yang Cemerlang), atau mereka menyebut dirinya sebagai “Tujuh Samurai“, yaitu pekerja politik yang bergerak di arus bawah massa untuk menggolkan Sultan HB X menjadi calon presiden.

Enam lainnya adalah Dr Sukardi Rinakit (kolumnis dan pengamat politik), Garin Nugroho (sutradara kondang dan budayawan), Franky Sahilatua (pelantun lagu-lagu balada yang kondang), sedangkan tiga lainnya adalah tokoh agamawan, media, dan tokoh masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya. Gerakan “Sultan for The President” bukanlah muncul seketika.

“The Magnificent Seven” cukup lama mengelus-elus Sultan. Awalnya Sultan juga agak ragu, elokkah dia sebagai raja Jawa ikut pemilihan umum presiden/wakil presiden. Mungkin, setelah bersemedi untuk meminta petunjuk dari para pendahulunya, khususnya pendiri Kerajaan Mataram, lebih khusus lagi Sultan Hamengku Buwono I, melakukan salat malam untuk meminta petunjuk Ilahi, melihat betapa seriusnya para koordinator lapangan dan kuatnya dukungan massa yang membludak di Alun-alun Yogya pada 28 Oktober 2008 itu, barulah dia yakin dan berani mendeklarasikan diri jadi capres.

Suara dukungan kepada Sultan sebenarnya juga sudah terdengar di dalam Partai Golkar, dengan tokoh pendukung utamanya adalah pendiri SOKSI, Suhardiman. Di jajaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga terdengar dukungan, walau sehari kemudian diralat bahwa PPP akan berkoalisi dengan Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, merelakan Sultan HB X sebagai kader Golkar didukung oleh partai lain.

Namun, jika dukungan semakin mengkristal, bukan mustahil dalam rapat pimpinan khusus mendatang, partai ini akan mendukung pasangan Sultan HB X dan Jusuf Kalla sebagai capres/ cawapres pada Pemilu 2009. Jika ini terjadi, klop sudah, capres dari etnik Jawa dan cawapres dari luar Jawa!

Masih Cair

Saat ini masih belum pasti ada berapa pasangan yang akan maju pada pemilihan presiden mendatang. Dukungan pun masih cair. Dalam berbagai survei, yang muncul memang nama-nama seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, Sultan Hamengku Buwono X, Jusuf Kalla, Wiranto, Amien Rais, Sutrisno Bachir, dsb. Tapi belum tahu siapa yang akan mendampingi mereka.

Saat ini santer terdengar bahwa PDIP akan berkoalisi dengan PKS atau PDIP dengan Partai Golkar. Dalam sejarah politik Indonesia era Demokrasi Konstitusional/Demokrasi Parlementer/Demokrasi Liberal 1950- 1957, adalah hal yang lumrah Partai Nasional Indonesia (PNI) berkoalisi dengan Masyumi yang Islam modernis. Namun, di era reformasi ini tampaknya sulit bagi PDIP berkoalisi dengan PKS yang hingga kini tidak secara tegas mendukung atau menolak capres perempuan.

Dalam berbagai wawancara dengan media televisi, Presiden PKS Tifatul Sembiring selalu mengatakan terserah dukungan rakyat, tapi tidak tegas setuju atau tidak setuju dengan capres perempuan. Meski pragmatisme politik lebih mengemuka dalam pembentukan koalisi era reformasi, tampaknya tetap sulit bagi PDIP berkoalisi dengan PKS.

Politik memang seni berbagai kemungkinan, tapi “sangat tidak mungkin” Megawati Soekarnoputri disandingkan dengan Hidayat Nur Wahid. Daerah pemilihan Hidayat Nur Wahid saja sama dengan putri Megawati, Puan Maharani, yaitu Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang dikenal sebagai “daerah neraka” karena banyak tokoh terkenal memperebutkan kursi di sana. PDIP juga sulit berkoalisi dengan Partai Golkar untuk menyandingkan Megawati dan Jusuf Kalla.

Kalaupun dipaksakan, kejadian Pilpres 2004 terulang lagi, pemilih Golkar tidak mendukung koalisi yang dibentuk para elite partai. Koalisi ini juga akan mendapat tentangan yang hebat dari para tokoh Golkar yang mendukung Sultan. Kalaupun ada tokoh Golkar lain dari luar Jawa yang disandingkan dengan Megawati, tampaknya sulit mendapat dukungan dari arus atas dan bawah Golkar.

Jika Jusuf Kalla tetap ingin mendampingi SBY pada Pemilihan Presiden 2009, memang sangat pas bagi keduanya. SBY perlu mengikat JK agar mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.Tanpa dukungan Golkar, SBY sulit menjadi capres lagi, karena membutuhkan dukungan dari parpol dengan 20 persen kursi di DPR atau perolehan suara 25 persen hasil pemilu legislatif.

Posisi JK juga sama dengan SBY yang tidak menguntungkan karena tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat seperti pada Pilpres 2004. Jadi, antara SBY dan JK sebenarnya terjadi simbiosis mutualisme alias saling membutuhkan dan menguntungkan. Walaupun JK tampaknya sudah capai dengan gaya kepemimpinan SBY yang dipandang banyak pengamat lamban atau tidak tegas dalam mengambil keputusan, kecuali jika Dia yakin akan mendapatkan keuntungan politik dari keputusan itu.

Di antara para “bintang”-maksud penulis adalah mereka yang berpangkat jenderal-juga sulit melakukan koalisi sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. SBY tidak mungkin berpasangan dengan Sutiyoso, Wiranto, ataupun Prabowo Subianto, karena secara politis tidak akan menguntungkan. Selain persoalan “senior-junior”, ada juga konotasi yang buruk soal hegemoni militer dalam politik Indonesia.

Tapi partaipartai mereka, Partai Demokrat, Hanura, Gerindra, atau apa pun yang sejalan, dapat saja berkoalisi satu sama lain. Jika popularitas Sultan makin menanjak, bukan mustahil pasangan yang diusung Partai Golkar adalah Sultan HB X dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakilnya.

Kinerja Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI, dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya, sudah diketahui dan dirasakan masyarakat. Namun, kita belum tahu karakter kepemimpinan Sultan HB X, bukan sebagai raja Yogyakarta atau gubernur DI Yogyakarta, melainkan sebagai presiden. Seperti pepatah yang diucapkan mantan Presiden AS era perang sipil di AS dahulu, Abraham Lincoln, “…if you want to test a man”s character, give him power (Jika kamu ingin mengetes karakter seseorang, beri dia kekuasaan)!”

Situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (ISSN 2086-5309)
Raja Jawa Jadi Capres
Kamis, 6 November 2008
Penulis : Ikrar Nusa Bhakti (P2 Politik LIPI)
Sumber : okezone.com (4 November 2008)

***

Tulisan ini merupakan postingan ke-9 di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Tulisan ini juga merupakan tulisan ke-5 dalam rangkaian tulisan mengenai upacara Ngabekten dan sang patriarch Jawa yang menyebut dirinya sendiri sebagai “Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10“. Dalam tulisan ini dapat terlihat para tokoh yang menginginkan seorang raja Jawa untuk menjadi presiden Republik Indonesia, yang memungkinkan Hamengku Buwono tidak saja menjadi raja Jawa, melainkan juga raja dari seluruh orang Indonesia. Beberapa orang dari pendukung raja Jawa ini dikenal sebagai orang-orang “pro demokrasi“. Hal yang sesungguhnya amat sangat aneh. Bagaimanakah bisa mereka menyebut dirinya “pro demokrasi”, sedangkan pada saat yang sama mereka mendukung seorang raja yang merupakan perwujudan daripada kekuatan anti demokrasi ataupun perwujudan dari segala sesuatu yang bersifat anti demokrasi. Seperti telah kita lihat melalui jalannya upacara Ngabekten dan banyak aspek lainnya dari budaya masyarakat Jawa bahwa demokrasi tidak dikenal dalam pandangan hidup Jawa, yang ada adalah ketertundukan 100% kepada sang patriarch Jawa, sang Bapak penguasa masyarakat Jawa.

Walaupun tulisan ini dipublikasikan pada tahun 2009 lalu, isinya tetap sesuai dengan kekinian.

Mengapa Buya Syafii Maarif Tolak Bertemu SBY?

INILAH.COM, Jakarta – Bangsa ini masih punya tokoh panutan berintegritas tinggi. Cendekiawan muslim dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif, sang tokoh itu, menolak memenuhi undangan bertemu Presiden SBY soal Bank Century. Mengapa?

Buya Syafii menolak memenuhi undangan Presiden SBY yang ingin meminta nasihat terkait penyelesaian kasus Bank Century. Kisah ini mengingatkan kita kepada Presiden Soeharto yang meminta bertemu Prof Nurcholish Madjid, cendekiawna Muslim, menjelang lengser keprabon dari istana.

Staf khusus SBY, Andi Arief, mendekati Buya Syafii dengan mengajaknya bertemu di sebuah hotel. “Dia bilang Presiden SBY mau ketemu, saya bilang nggaklah. Sebagai warga negara saya mau bertemu, tapi kalau terkait Pansus Century saya nggak mau,” tegas Buya Syafii.

Buya menambahkan, dengan bertanya apa tujuan Istana mengundangnya terkait Pansus Century, Andi pun mengatakan, ‘SBY ingin meminta nasihat dari Buya’.

“Apa yang dinasihati? Dia (SBY) itu kan lebih tahu dari saya. Pansus itu harus dituntaskan. Century harus kita bongkar penuh. Kalau DPR masih punya hati nurani, hasil paripurna nanti akan sesuai harapan rakyat,” kata Syafii.

Syafii mengatakan sikapnya sudah kukuh terkait dengan kasus Bank Century. Kasus ini harus diungkap habis. Bila bersedia bertemu SBY, sikap Syafii bisa ditafsirkan sebagai inkonsistensi.

Andi Arief, Selasa malam, membenarkan melakukan pertemuan dengan Syafii. Andi mengaku mengungkapkan data soal L/C fiktif Bank Century yang salah satunya menyeret nama inisiator Pansus M Misbakhun. Syafii, kata Andi, kaget dengan data-data terkait Misbakhun yang disodorkannya.

Namun Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kecewa dan kesal terhadap Staf Khusus Presiden Andi Arief. Pasalnya, Andi Arief menyatakan bahwa Buya Syafii terkejut setelah mengetahui kasus letter of credit politisi PKS Muhammad Misbakhun di Bank Century yang mengalami gagal bayar.

“Ini tidak sehat, anak ini (Andi Arief-red) menyalahgunakan. Saya nggak ngerti soal itu,” kata Syafii kepada pers.

Tidak hanya itu, Buya Syafii, panggilan akrabnya, juga mengatakan Andi Arief tidak bermoral. “Ini tidak sehat, anak ini tidak bermoral,” kesalnya.

Sepertinya, Buya Syafii merasa dijadikan tumbal oleh Andi Arief untuk menekan PKS. Sehingga Buya menilai sosok Andi Arief ini tidak bermoral.

Andi Arief merupakan staf khusus SBY yang melobi ke sejumlah elite parpol, termasuk PDIP. “Namun cara dan kelakuan Andi tidak simpatik sehingga menimbulkan sinisme publik,” kata seorang pengamat politik.

***

Prof. Dr. Syafii Maarif adalah seorang cendekiawan Muslim Minangkabau yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP). Syafii Ma’rif, penerima penghargaan Magsaysay pada tahun 2008,  mendirikan the Maarif Institute pada tahun 2002 sebagai bagian daripada jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI). Lebih lanjut mengenai Prof. Syafii Maarif bisa dibaca di situs web dari the Maarif Institute.

PKS — Partai Kasihan Sekali

Perilaku politik dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang berlawanan dengan klaim-klaimnya tentang memperjuangkan “kesejahteraan dan keadilan“, “bersih dan santun“, “anti-korupsi” dan lain sebagainya, telah menyulut banyak gugatan dari masyarakat Indonesia.  Ini terlihat dari banyaknya istilah yang bisa ditemukan di dunia maya yang diberikan untuk PKS dalam bentuk kepanjangan daripada singkatan nama partai tersebut. Berikut beberapa  alasan yang menjadi pemicunya:

• Poligami kadek-kader dan petinggi partainya dan sikap PKS sendiri mengenai poligami
• Syahwat kekuasaannya yang ditunjukkan dengan dukungan membabi-buta terhadap kepemimpinan SBY-Boediono
• Pemberian penghargaan kepada Tutut, anak perempuan Suharto
• Penyebutan Suharto sebagai pahlawan
• Komentar dari anggota DPR dari PKS Fahri Hamzah di masa perseteruan “Cicak” melawan “Buaya” yang telah menyulut kegeraman banyak orang dan bahkan menghasilkan satu grup di jejaring sosial facebook seperti “Desak DPP PKS/F-PKS PAW-kan Fahri Hamzah, politikus oportunis pembela koruptor!!!” dan grup-grup senada lainnya

• Sikap anggota DPS dari fraksi PKS mengenai pemberian blok Cepu kepada Exxon
• Sikap dari petinggi PKS seperti Hilman Rosyad Syihab dan Tifatul Sembiring yang malahan mendukung kasus paedofilia dari Syech Puji
• Gerakan mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring yang mengusahakan PP mengenai penyadapan untuk melemahkan kinerja KPK
• Gerakan men-”jenggotkan” kaum laki-laki muslim Indonesia dan men-”jilbabkan” kepala perempuan muslim Indonesia
• Diterimanya mobil baru untuk mentri PKS seperti Tifatul Sembiring yang menyiratkan suap terselubung dari pemerintah kepada para mentri dan para pejabat negara lainnya dan ketidakpekaan terhadap keadaan masyarakat banyak

***

PARTAI KEMUNAFIKAN SEJAHTERA

Partai Kelamin Sekali

Pejuang Kesejahteraan Syahwat

Partai Kebanyakan Spanduk

Partai Kotor Sekali

Punya Kesan Sombong

Partai Klaim Sekali

Partai Kasian Sekali

Partai Makan Kenyang Sekali [sehari? seminggu? sebulan?]

Partai Kebingungan Sekali

PARTAI KAMBINGERS & JILBABERS SEJAHTERA

Partai Kontroversial Sekali

PARTAI KAFIR SEKALI (banyak kader PKS yang hafal Al qur’an tapi punya pimpinan kaya SETAN)

Partai Kebanyakan Singkatan

Poligami yuk Ketimbang Selingkuh

PARTAI KETERLALUAN SEKALI (Elitenya suka jilat ludah sendiri)

PARTAI KEENAKAN SLALU (selalu nunut menang)

Partai Komunis Sekali

Partai Kejar jabatan dan Sejahtera

Partai Kasep Sekali

Partai Komunis Sosialis

Partai Kesatuan Setan (Benarkah PKS pro rakyat Indonesia?)

Partai Koleng Sementara (Koleng=Linglung; kenapa Sementara? Karena Kader PKS masih berharap banyak utk partai ini)

Partai Keluarga Soeharto

Partai Kesen sekali

Partai Kampungan sekali

Partai Konyol Sekali

***

Dari istilah-istilah di atas bisa terlihat pandangan masyarakat luas mengenai PKS. Tampaknya PKS perlu merubah strategi politiknya jika masih ingin hidup dalam percaturan politik di Indonesia. Selayaknyalah PKS menghentikan perilaku-perilaku yang meresahkan masyarakat  seperti poligami dan perilaku-perilaku pro kekuasaan seperti mendesakkan PP mengenai penyadapan dan hal-hal lain yang tersiratz dalam kepanjangan istilah PKS di atas. Hal ini selayaknya juga diikuti dengan mulai melakukan apa yang selama ini menjadi jargon-jargon yang dikumandangkan oleh PKS sendiri yaitu “Kesejahteraan” dan “Keadilan“. Mulai menerima semua golongan dalam masyarakat Indonesia bisa menjadi pilihan lainnya.

Gerak-gerik PKS mengenai poligami, paedofilia, kebencian yang teramat sangat kepada tubuh perempuan dan kekuatan perempuan untuk menghasilkan  dan memperanakkan manusia baru  (baik laki-laki ataupun perempuan), akan tetapi bersikap mendua terhadap bahkan mendukung ataupun mengedepankan perilaku homoseksualitas di kalangan laki-laki, kekuasaan, keberpihakan kepada kaum penguasa dan lainnya,  mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat patriarkat yang tetap bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Nilai-nilai patriarkat dalam Islam inilah yang selama ini dikenal sebagai “Islam Fundamentalis“. 

Islam, sebagaimana istilah-istilah lainnya yang melambangkan pandangan hidup masyarakat, tidaklah terlepas dari penterjemahan para penganutnya yang disebut sebagai orang Islam.

RIZAL RAMLI: “Ini Perampokan Bank Difasilitasi BI dan Menkeu”

— Ibarat main catur, kalau Presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan kena.

MANTAN Menko Perekonomian Rizal Ramli membandingkan skandal Bank Century dengan kasus Bulog yang menjatuhkan Presiden Gus Dur dan kasus Bank Bali yang meruntuhkan pemerintahan Habibie. Menurutnya, kasus Century lebih dahsyat dan menyeramkan dibanding dua kasus itu. “Ini perampokan yang difasilitasi BI dan Menteri Keuangan,” ujar Rizal Ramli kepada Sri Widodo dari Indonesia Monitor, Selasa (24/11). Berikut ini petikan wawancara dengan Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) itu.

— Bagaimana Anda melihat hasil audit investigasi BPK?

Agak mengecewakan karena tidak ada aliran dana. Padahal, harusnya ada laporan audit sampai lima lapis seperti halnya kasus Bank Bali. Dari situ bisa ketahuan siapa saja yang menarik manfaat dari skandal yang sangat besar ini.

— Jadi, menurut Anda betul ada rekayasa?

Kalau kita baca hasil laporan BPK, sulit untuk membantah bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah melakukan tindak kriminal pidana yang memperkaya orang lain dan melanggar berbagai aturan dan UU yang berlaku. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani selalu berkelit.

— Siapa yang paling bertanggung jawab?

Tidak bisa dihindarkan, Boediono sebagai gubernur bank sentral dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Saya yakin Boediono tidak terima uang, tapi dalam berbagai skandal keuangan biasanya ada motif lain, terutama kekuasaaan. Dulu waktu kasus Bank Bali, gubernur yang kena pidana waktu itu tidak terima uang sepeser pun, tapi ia dibujuk oleh tim sukses, diiming-imingi bahwa kalau Habibie terpilih, ia akan ditunjuk kembali sebagai Gubernur BI selama lima tahun.

— Jadi, motifnya apa?

Motifnya kekuasaan, bukan uang. Sama juga dengan Burhanuddin dan Aulia Pohan, mereka tidak terima uang satu rupiah pun, tapi mereka ingin mengamankan kekuasaan BI dalam pengawasan bank. Apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani adalah mengamankan beberapa orang yang terkait dengan kekuasaan.

— Sri Mulyani berkali-kali mengatakan bahwa proses bail out sudah sesuai prosedur?

Ini jawaban tipikal birokrat, berkilah telah sesuai prosedur. Pertanyaan saya prosedur yang mana, wong jelas-jelas DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun, tidak ada UU atau kesepakatan dengan DPR untuk mengajukan lebih lanjut, dan mereka lakukan ini secara sembunyi-sembunyi, baru ketahuan oleh publik setelah beberapa bulan kemudian. Padahal, kalau betul sesuai prosedur, ngapain disembunyikan.

— Apakah kasus ini hanya akan mentok kepada Boediono dan Sri Mulyani?

Saya kira ada beberapa pejabat level di bawahnya yang juga bisa menghadapi sanksi pidana, karena dalam UU Antikorupsi tidak perlu memperkaya diri sendiri, tapi membantu memperkaya orang lain dan merugikan negara, bisa kena.

— Apakah Presiden tidak tahu dengan keputusan yang diambil Boediono dan Sri Mulyani?

Saya tidak bisa membuktikan, karena harus ada verifikasi. Tapi dalam hal seperti ini, Menteri Keuangan apalagi sekaligus sebagai Ketua KSSK, sepenuhnya sering mengambil keputusan sendiri.

— Mungkinkah kasus Century terungkap tuntas?

Kalau kita baca laporan BPK, memang bahasanya teknis. Tapi kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana kepada rakyat biasa, ini jauh lebih dahsyat dari kasus Anggodo. Anggodo kan Cuma sekitar Rp 5 miliar, kalau Century kan Rp 6,7 triliun. Kalau dijelaskan bagaimana perampokan dilakukan bank tersebut, baik oleh manajemen, pemilik, dan difasilitasi oleh BI dan Menteri Keuangan, saya rasa rakyat akan lebih kaget lagi. Saya menyarankan agar kasus ini ditangani oleh KPK.

— Bagaimana kasus ini jika dibandingkan dengan skandal yang menjatuhkan Gus Dur dan Habibie?

Gus Dur dituduh dalam kasus Bulog. Ternyata yang nimpe itu tukang pijatnya, senilai Rp 35 miliar. Saya waktu itu Ketua Bulog. Waktu saya tangkap ternyata tukang pijatnya punya mobil Ford dan Mercedes beberapa buah. Meski tuduhan tidak benar, tapi Gus Dur jatuh. Bank Bali cuma Rp 900 miliar pemerintahan Habibie jatuh. Jadi, kasus ini kalau dibandingkan dengan dua kasus yang menyangkut kekuasaan, kasus ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat, dan jauh lebih menyeramkan.

— Jadi, apa yang harus dilakukan Presiden?

Presiden bisa meminta PPATK melakukan audit finansial sebanyak lima lapis. Kalau Presiden sungguh-sungguh, tolong juga diaudit Fox Indonesia, tim kampanye, dan yayasan-yayasan, dari situ semua akan ketahuan apakah ada aliran dana yang masuk.

— Jika kasus ini terbongkar, apakah bisa berdampak kepada impeachment terhadap Presiden?

Ini ibarat main catur, kalau presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan terkena.

***

Rizal Ramli adalah orang Minangkabau kelahiran Padang yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Mentri Keuangan. Pada pilpres lalu Rizal Ramli mencalonkan diri menjadi presiden lewat jalut independen dan kini memimpin Komite Indonesia Bangkit.