Para Patriarch Jawa dan Para Pembuat Mitos

Video dari youtube berikut ini memperlihatkan dengan baik pandangan daripada dua orang Jawa yaitu Emha Ainun Najib dan Sukardi Rinakit mengenai para patriarch Jawa baik mengenai raja-raja Jawa secara umum, maupun Sukarno dan Suharto.

Emha Ainun Najib mengatakan mengenai Suharto:

Seorang raja Jawa “tidak boleh dipegang kepalanya melainkan harus didukung dari bawah”.

Sukardi Rinakit, yang merupakan salah seorang pendukung Dorodjatun atau yang dikenal oleh masyarakat Yogyakarta sebagai “Sri Sultan Hamengkubuwono“, merupakan salah satu dari “The Maginificent Seven“, yaitu salah seorang dari tujuh tokoh penting yang berada dibalik pencalonan Dorodjatun sebagai presiden RI pada pilpres 2009 yang lalu.

Sukardi, sebagaimana layaknya para pembuat mitos mengenai para pariarch lainnya yang diantaranya disebut raja ataupun diktator, memperlihatkan dengan jelas kebohongan dan mitos yang ingin terus dipertahankan mengenai Sukarno dan Suharto. Kebohongan yang memang dirancang untuk menyembunyikan kenyataan mengenai kebiadaban dari para patriarch di seluruh dunia, termasuk raja-raja Jawa atau para patriarch Jawa.

Para pembuat mitos telah berhasil membuat gambaran daripada para patriarch menjadi seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Adanya istilah “raja yang arif dan bijaksana” memperlihatkan keberhasilan daripada kelompok pembuat mitos ini dan betapa  pembuat mitos menjadi sangat penting dalam mempertahankan nama baik dari para patriarch dan pada gilirannya kekuasaan mereka.

Istilah yang sepadan bagi para pembuat mitos dari para patriarch ini yang kini umum  dipakai di Indonesia,  adalah para pembuat citra. Para pembuat citra ini membuat cerita-cerita mengenai para patriarch yang sedang berkuasa maupun yang pernah berkuasa yang berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Salah satu contoh yang masih bisa kita saksikan saat ini adalah pembuatan citra SBY sebagai seorang “pemimpin pemberantasan korupsi“, walaupu SBY secara de facto adalah bagian daripada sistem korupsi Indonesia dan salah seorang pelaku korupsi.

Di dalam video diatas Sukardi menyatakan hal berikut ini:

“Karakter pak Harto itu hampir sama. Dia tidak mau pertumpahan darah sebenarnya dalam arti masa“.

“Jadi karakter bung Karno dan pak Harto itu hampir sama. Tidak mau terjadi pertumpahan darah pada level rakyat“.

Para patriarch yang disebut raja, pada hakekatnya adalah pemimpin daripada kasta ksatriya, atau patriarch yang menempati posisi tertinggi daripada kasta ksatriya. Kasta ksatriya  atau kasta/kelas/kelompok tukang perang merupakan kasta/kelas tertinggi kedua dalam pandangan hidup Indo-Arya atau Indo-Iran yang diantaranya dikenal dengan nama Brahmanisme, agama Hindu, agama Budha, Lamaisme (agama Budha versi Tibet) dan Konfusianisme.

Kasta ksatriya dalam pandangan hidup Hindu (India, Jawa, Bali) dan yang diberi berbagai nama yang berbeda dalam berbagai “budaya”  Indo-Eropa dan lainya, sebenarnya tergolong ke dalam satu budaya besar yang disebut sebagai budaya patriarkal. Kasta ksatriya adalah kasta yang pada awalnya terdiri dari laki-laki yang dilatih untuk berperang, merampok, membunuh, membantai, membuat kerusuhan, memperkosa, menyiksa dan lain-lain perbuatan  biadab yang diperlukan dalam rangka perampokan dan penguasaan suatu masyarakat. Pembunuhan dan pembantaian, oleh karenanya pertumpahan darah, merupakan  syarat mutlak dan merupakan hal yang “disucikan” oleh kasta ksyatriya.

Sampai kinipun konsep raja ini tetap bertahan, walaupun kata yang dipakai adalah presiden. Presiden tetap merupakan pemimpin atau orang nomor satu dari kasta ksatriya. Kasta ksatriya, didalam “negara modern” yang disebut Indonesia ini, dikenal dengan nama militer, ABRI, TNI dan Polisi. Sukarno adalah seorang pemimpin dari kasta kastriya yang berjiwa militer walaupun berasal dari “sipil”.  Sedangkan Suharto adalah pemimpin dari kasta ksatriya yang berasal dari anggota militer.

Sukarno, adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam membangun kelompok tukang perang di Indonesia. Kelompok tukang perang tidak dibangun untuk menyusun kata-kata untuk menerangkan sesuatu melainkan untuk berperang, membunuh dan membantai, dan oleh karenanya untuk mengalirkan darah, demi suatu tujuan yang disebut kekuasaan bagi sang patriarch tertinggi (monarch) atau bagi sekelompok patriarch tertinggi (oligarch). Oleh karenanya, ketika orang-orang mengkritik  kebiadaban Suharto, Sarwo Edhi Wibowo, SBY, Wiranto dan Prabowo, seharusnya mereka juga mengikutsertakan Sukarno sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam membangun kasta ksatriya dalam Republik Indonesia,  yang telah menghasilkan para patriarch yang merupakan murid-muridnya dan penerus-penerusnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak orang yang mengkritik orang-orang yang menjadi jendral setelah masa Sukarno berkuasa, merupakan para pemuja fanatik dari sang raja Jawa, sang patriarch Jawa yang  telah membangun kelompok tukang perang Indonesia yang bernama Sukarno.

Sukardi Rinakit dalam video diatas menyatakan hal yang bertentangan dengan diri Sukarno maupun diri Suharto. Pertumpahan darah adalah hal yang mutlak dari pemimpin kelompok fasis yang dikenal sebagai kelompok militer atau kelompok tukang perang. Militer hanya merupakan nama baru dari konsep lama yang dikenal dengan nama kasta ksyatriya. Mengenai kebiadaban Sukarno, bisa ditanyakan kesaksian daripada masyarakat Minangkabau yang darahnya telah ditumpahkan oleh Sukarno untuk mempertahankan kekuasaannya. Mengenai Suharto dan Sarwo Edhi Wibowo yang merupakan mertua SBY, bisa ditanyakan kepada para korban kudeta Suharto atau kudeta militer yang dipimpin Suharto dan Sarwo Edhi Wibowo yang dibantu oleh kasta kastriya dari Amerika Serikat. Ini hanya merupakan satu contoh saja daripada petumpahan darah yang disebabkan oleh para patriarch Jawa di Indonesia.

Sebagaimana layaknya Sukardi Rinakit, Pramudya Ananta Toer, yang dikenal dengan karyanya yang sepertinya peduli dengan orang-orang yang tertindas,  merupakan salah seorang dari kelompok pembuat mitos mengenai Sukarno sebagai orang yang “tidak suka dengan pertumpahan darah“.

***

Tulisan kali ini merupakan tulisan ke-16 di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim. KKM 2010 telah berganti nama menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (SKM GM) yang baru saja selesai dilaksanakan beberapa hari yang lalu.

Tulisan di atas berkenaan dengan perbuatan-perbuatan biadab kaum Padri sekitar 200 tahun yang lalu, terhadap orang Minangkabau dan budaya Minangkabau, serta usaha-usaha penghancuran dan patriarkalisasi budaya Minangkabau yang berlangsung secara terus menerus, yang sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum masa kaum Padri dan yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Kini usaha-usaha itu menjadi semakin intensif dan memiliki beragam motif; mulai dari penjinakan masyarakat Minangkabau oleh bapak-bapak penguasa Republik Indonesia sampai kepada isu-isu seperti penerapan Syariat Islam, kekhalifahan Islamiyah , arabisasi, arab-saudisasi maupun peng-Islam-an orang Minangkabau lebih lanjut yang dianggap belum menjalankan “Islam yang benar”, “orang Minangkabau dan budaya Minangkabau yang Jahiliyah” dan lain-lain ungkapan penistaan terhadap budaya Minangkabau dan orang Minangkabau.

***

Berikut beberapa link untuk tulisan-tulisan lainnya mengenai sang patriarch Jawa yang bernama Dorodjatun atau yang lebih dikenal dengan nama “Sri Sultan Hamengkubuwono“.

• Sang Patriarch Jawa dan Upacara Ngabekten – Bagian 1
• Sang Patriarch Jawa dan Upacara Ngabekten – Bagian 2
• Sang Patriarch Jawa dan Upacara Ngabekten – Bagian 3
• Antara SBY, Raja Jawa dan Fasisme Jawa
• Upacara Ngabekten dan Struktur Kekuasaan Masyarakat Jawa

Dedi Navis rang Piliang: Nagari Sang Datuak

Datanglah seorang Islam ke suatu Nagari. “O Datuak. Masuak Islam lah, Datuak. Jan animisme juo lai.” “Baa kok mantun?” “Islam ko bantuak ko… (diuraikan panjang leba).” “Lai indak kamanggaduah nagari den?” “Indak. Tambah ancak malah.” “Jadih manah. Harus mengucapkan duo kalimah syahadat yo? Kan ndak sarik gai tu doh.” Maka Islamlah nagari itu.

Sudah tu datang Adityawarman.”O Datuak. Ambo utusan kerajaan Majapahit. Lai buliah ambo tingga disiko.” “Lai. Baa ka indak pulo. Manga kamari?” “Manggaleh.” “Ancak tu. Sabalah sinan se lah tingga yo. Biko ambo agiah paga jo ruyuang” “jadih Datuak. Tapi ambo kan utusan rajo. Kalau ambo buek istano disiko ciek baanyo. Untuak tampek lalok permaisuri2 jo pengawal2 ambo. Tantu bakantua bagai dengan sagalo urusan kerajaan.” “Lai indak manggaduah nagari den?” “Indak.” Maka tagaklah kerajaan nan banamo Pagaruyuang.

Kemudian datang urang portugis, inggris jo bulando. “O Datuak. Ambo nio masuak ka nagari Datuak.” “Kamanga disiko?” “Untuak manjalankan misi dagang.” “Paralu kantua, ndak?” “Ndak. Alah ado di Padang jo Bukittinggi. Kalau ambo manjalankan misi kompeni lai buliah?” “Lai indak kamanggaduah nagari den?” “Indak. Tapi tolong mamarangi urang di nagari sinan dih?” “Kalau itu, yo indak doh. Bakirok lah angku dari siko!”

Sudah tu datang Orde Lama. “O Datuak. Pemerintah bulando ndak ado lai. Kini ambo nan mamarentah.” “Ka dek a lo nyo. Lai indak manggaduah nagari den?” “Indak. Tapi datuak harus manuruikan iko..iko..iko..iko. Lai mangarati datuak tu.” “Ko caia nagari den dek angku ko mah. Indak bisa!” “Indak amuah datuak doh yo. Pengawal! Tangkok pemberontak ko.” Tajadilah parang. Tapi kalah. Tapaso manuruikan sagalo parentah. Tertatih2 sang datuak mangamehan nagarinyo.

Kemudian datang Orde Baru. “Giliran ambo kini lai, Datuak.” “Kok ka masuak, masuaklah. Ambo nio managaan nagari ambo baliak.” “Buliah. Tapi nagari datuak ko laweh bana. APBN ndak cukuik untuk mambantu nagari datuak ko doh.” “Tu baa lai?” “Nagari buliah sajo ado, tapi sifatnyo bantuak kelurahan yo. Nagari ko wak pacah manjadi desa2 agar anggaran bisa banyak dapek. Labiah capek datuak mangamehan nagari ko dek nyo mah” “Iyo lah…. Tapi, anak kamanakan ambo lai tajago?” “Tantu lai. Tu kan amanah UUD 45 jo Pancasila mah. Tapi bendera datuak tuka jo nan kuniang yo.” “Jadih….”

Sudah tu datang Gebu Minang. “Tuak. Nagari datuak tambah basalemak se tampak dek ambo dari jauah mah. Ma nyo ABS, SBK nan babangga2 kan tu. Lai ado catatan ilmiahnyo? Karang2 datuak se tu mah. Tu makonyo hiduak tu jan kaba bakaba juo lai. Harus ilmiah. Harus ado bukti tertulis. Kini zaman lah barubah. ABS SBK ko harus jaleh duduak tagaknyo. Awak harus sasuaikan jo sagalo UU, PP dan Perda2 nan ado. Mangamehan nagari nan sagadang ko se indak bisa.” “A kecek angku? Cukuik lah sakali ko se den mandanga yo.”

***

Dedi Navis rang Piliang, penulis daripada kisah Nagari Sang Datuak di atas, adalah orang Minang yang berasal dari kota Padang . Ia anak dari Ibu yang bersuku Piliang serta penulis Sumbar terkenal A.A. Navis. Tulisan Dedi yang orang Piliang ini berisi catatan yang singkat dan padat mengenai perjalanan suatu daerah di pulau Sumatra yang didiami oleh orang Minangkabau. Tulisan ini saya persembahkan kepada orang Minang di mana saja berada dan sengaja tidak saya terjemahkan ke dalam dialek Bahasa Indonesia.

 

***

Psotingan kali ini merupakan yang ke-15 di blog ini mengenai rencana pelaksanaan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang dikenal sebagai KKM 2010 oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.

Tulisan dari Dedi Piliang di atas berkenaan dengan perbuatan-perbuatan biadab kaum Padri sekitar 200 tahun yang lalu,  terhadap orang Minangkabau dan budaya Minangkabau, serta usaha-usaha penghancuran dan patriarkalisasi budaya Minangkabau yang berlangsung secara terus menerus, yang sudah dimulai jauh-jauh hari sebelum masa kaum Padri dan yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Kini usaha-usaha itu menjadi semakin intensif dan memiliki beragam motif; mulai dari penjinakan masyarakat Minangkabau oleh bapak-bapak penguasa Republik Indonesia sampai kepada isu-isu seperti penerapan Syariat Islam, kekhalifahan Islamiyah , arabisasi, arab-saudisasi maupun peng-Islam-an orang Minangkabau lebih lanjut yang dianggap belum menjalankan “Islam yang benar”, “orang Minangkabau dan budaya Minangkabau yang Jahiliyah” dan lain-lain ungkapan penistaan terhadap budaya Minangkabau dan orang Minangkabau.

Khairul Jasmi rang Koto: Pak SBY, Tolonglah Kami…

Tsunami Mengintai, Isu Meruyak

Dari: Harian Singgalang

Pak SBY, kami warga di pesisir Sumbar, mati saja yang belum. Kalaulah Bapak berkantor di Padang, takkan terpicingkan mata oleh bapak, meski malam telah larut. Pak Gubernur kami, sekarang sudah kurus. Kemarin bersama Waka Polda, Wagub, Walikota Padang, mengimbau rakyat untuk tidak resah. Pejabat kami kurang tidur sekarang, Pak. Bagaimana bisa tidur, di mana-mana rakyat ketakutan akan isu gempa besar. Sudahkah Bapak tahu akan hal itu?
Pak SBY yang terhormat…
Maksud hati hendak membangun jalan evakuasi, membangun shelter, mendinding laut, tapi kami tak punya uang. Pemerintah pusat tak peduli. Kami tahu tak peduli, karena kata Bappenas, tak ada dana pusat untuk membuat shelter di Sumbar. Akan Bapak biarkan saja kami mati disapu tsunami, jika monster itu datang?
Sekarang Pak, tiap sebentar isu meruyak, lewat SMS, dari mulut ke mulut, resume rapat interen pejabat pemerintah disebar PNS tak bertanggungjawab. Kalau SMS terorisme, secepat kilat Densus 88 bergerak. Dijemput malamnya orang. Tapi tiba di SMS teror gempa, kenapa tak bisa, Pak?
Kami seperti terhukum mati menunggu eksekusi. Ulama kami sudah bertunas mulutnya memberi nasihat, tapi kami takut juga. Jiwa yang resah adalah penyakit, sedang hati yang riang adalah obat.
Yang terjadi hati kami diperparah oleh pakar. Tim Sembilan yang Bapak bentuk datang ke Padang, hanya untuk bilang: “Itu gempa di Mentawai baru buntutnya, yang akan kita tunggu bapaknya, ini bukan mempertakut, tapi harus disampaikan,” katanya.
Tim ini, melibas urusan BMKG. Padahal negara memercayakan kepada BMKG, namun Tim Sembilan lebih jago dan merasa berkompeten. Maka takutlah seisi kota, takutlah seisi kampung, dari ujung ke ujung. Setelah itu tim hebat tersebut pergi ke Jakarta, ke pangkuan istri dan anak-anaknya. Ketika gempa datang, yang sibuk justru BMKG.
Pak SBY yang tercinta…
Waktu pemilu 80 persen suara rakyat Sumbar untuk Bapak, maka sewajarlah kini, ketika kami memerlukan bantuan, Bapak bantu kami. Suratkabar Singgalang menawarkan, agar laut Sumbar didinding. Biayanya takkan sampai Rp20 triliun. Sekali angguk saja oleh Bapak, beres semua. Ini lebih penting dibanding Jembatan Selat Sunda.
Dinding laut itu ada di Jepang, di Korea dan di sejumlah negara lainnya. Bentuknya seperti Tembok Cina. Bisa untuk jalan di atasnya. Kira-kira tingginya 10 sampai 15 meter. Panjangnya, orang PU yang bisa mengukurnya Pak. Sekalian bisa untuk lokasi rekreasi, bahkan jalan tol bisa dibuat di atasnya Pak. Bukankah Bapak akan membuat jalur lintas barat Sumatra? Dinding laut itu saja jadikan jalan. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau.
Bisa Bapak bayangkan musibah tsunami Aceh, untuk rehab rekon (RR)nya saja habis uang minimal Rp 75 triliun. Kerugian yang terjadi, empat kali lipatnya, barangkali. Akibat amuk alam ini, tidak kurang dari 132 ribu orang Aceh meninggal dan 37 ribu orang dinyatakan hilang.
Apalah artinya yang Rp 20 triliun untuk mendinding laut Pak. Atau habis dulu orang Minang oleh tsunami, baru kemudian dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Sumbar.
Okelah, tak ada uang untuk dinding laut, untuk shelter juga boleh. Padang memerlukan setidaknya 100 shelter. Sebanyak itu pula di wilayah lain di Sumbar. Tiap shelter Rp30 miliar. Kata Bappenas, tak ada dana untuk itu. Disuruhnya pemerintah daerah “kreatif”. Itu sama dengan membunuh namanya. Bagaimana perencanaan pembangunan, bisa melupakan mitigasi? Lupa akan nasib rakyat, kecewa berat kami dengan Bappenas.
Hentikanlah agak sejenak membangun jalan tol di Pulau Jawa itu, alihkan uangnya untuk Sumbar. Apakah untuk membangun shelter, escape building, dan jalan evakuasi atau dinding laut.
Pak SBY, jalan evakuasi saja di Padang sudah tujuh tahun tak selesai. Uang untuk membebaskan tanah tak kunjung cukup. Kasihlah kami uang untuk pembebasan jalan itu saja dulu, sudah besar hati kami, Pak. Ini kan tidak, selalu saja jawabannya klise, “pusat tak ada uang untuk pembebasan tanah”.
Kalau untuk proyek biasa, bisa diterima, tapi untuk proyek kemanusiaan, apa tidak bisa pusat turun tangan?
Kadang kami di Sumbar merasa jauh dan sepi sendiri. Kenapa pemerintah pusat tak peduli lagi pada kami. Sedih hati kami di sini.
Mohon temani kami dalam masa-masa sulit ini Pak. Kami sedang gamang. Hanya kepada Tuhan kami bisa mengadu, berdoa, berserah diri.
Kalau Bapak mau membantu, kami tawarkan tujuh hal untuk meminimalkan dampak tsunami di Sumbar. Ketujuhnya dinding laut, relokasi penuh warga pesisir Sumbar, relokasi zone merah saja, buat shelter, buat ecape building, jalur evakuasi, tanam trembesi dan bakau di pantai atau reklamasi. Sampai hari ini, hanya satu yang sudah ada yaitu satu unit shelter yaitu SMA 1 Padang. Itupun bantuan Yayasan Budhi Suci, bukan uang pemerintah.
Pemerintah daerah takkan bisa berbuat apa-apa, kalau pusat tak membantu. Penyakitnya Pak, kementerian dan Bappenas, kalau tak dilobi, tak dihiraukannya nasib rakyat. Apa perlu lagi lobi-lobi semacam itu, sementara kami sedang gundah gulana?
Jika Bapak memerlukan sepucuk surat yang ditandatangani seluruh rakyat, kami siap membuatnya.
Kami tak takut mati Pak, sebab ajal sudah tersurat di Arasy. Mati hari ini, pasti mati. Tapi, bukankah kita perlu berikhtiar? Apalagi rakyat Sumbar adalah bagian integral dari Indonesia.
Pak SBY yang terhormat…
Jujur saja, bangsa yang besar ini, berhutang sejarah pada kami orang Minang. Kami tak minta dibayar, tapi berbuat baiklah pada saat yang tepat. Saatnya sekarang.
Kalau pada 2011 hanya rapat ke rapat saja, janji ke janji saja, maka kami akan menjadi rakyat yang patah arang.
Pak SBY…
Maafkan saya yang sudah lancang menulis seperti ini. Apa boleh buat ditangkap intel pun sudah risiko saya. Tak ada pilihan lain, Bapak harus turun tangan.
Ah, jika saja Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Yamin, Agus Salim, masih hidup, mungkin nasib kami takkan semalang sekarang. Hari ini pasti dipanggilnya Bapak ke rumahnya.
“Tolong kampuang kami ya, Pak Presiden,” kata Hatta, suara beliau antara terdengar dan tidak.
“Tolong itu Sumbar, lumbungnya demokrasi,” kata Sjahrir.
“Demi rakyat jelata yang menderita setiap hari, bantu Ranah Minang,” kata Datuk Tan Malaka.
“Minangkabau adalah libero dalam pembentukan Negara Kesatuan RI, bantu sekarang, rakyatnya sedang nestapa,” kata Pak Yamin.
“Belum bersekolah orang di tempat lain, orang Minang sudah studi ke Belanda, buat sekolah jadikan shelter,” kata Agus Salim.
Tapi tidak. Beliau telah tiada. Kami sepi sendiri Pak Presiden SBY.

***

Tulisan dari harian Singgalang di atas, sengaja ditampilkan di blog ini sebagai catatan penting mengenai musibah gempa, tsunami, banjir dan letusan gunung berapi yang akhir-akhir ini terjadi di pulau Sumatra, Jawa dan Papua, maupun mengenai kinerja daripada anggota DPR, pemerintah dan tokoh-tokoh politik lainnya yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih anggota DPR, maupun partai politik serta presiden pada pemilu 2014 yang akan datang.

***

Khairul Jasmi rang Koto adalah pemimpin redaksi harian Singgalang.Tulisan ini berisi catatan dan kritikan Beliau mengenai penanganan musibah  gempa dan tsunami di daerah Sumatra Barat yaitu di Padang, Pariaman dan Mentawai. Lewat tulisan ini, kita bisa lebih memahami bagaimana pemerintah RI dan para patriarch Republik Indonesia, sejak zaman Sukarno sampai SBY dan Boediono, memperlakukan orang Minangkabau khususnya dan propinsi Sumatra Barat umumnya. Hal ini pada gilirannya berakibat pada penghancuran budaya Minangkabau dan wilayah kebudayaan Minangkabau secara perlahan-lahan. Kasus-kasus kemiskinan yang ekstrim di ranah Minangkabau seperti kasus busung lapar di Solok, adalah salah satu pertanda rusaknya tatanan daripada masyarakat matriarkat Minangkabau yang dulunya adalah masyarakat yang paling maju dan paling makmur di wilayah yang kini bernama Indonesia ini.

Berita-berita mengenai musibah ini akan diselingi dengan tulisan-tulisan dan postingan lainnya mengenai KKM (Kongres Kebudayaan Minangkabau) 2010 yang akan diadakan oleh para patriarch Minangkabau seperti Saafroeddin Bahar dan Mochtar Naim.