Boediono = IMF

Berita mengenai Boediono tampak sekali dibuat simpang siur oleh banyaknya istilah-istilah berbau asing yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ekonomi. Boediono diantaranya disebut-sebut sebagai seorang neolib, Mafia Berkeley, penganut faham neoliberalisme, antek IMF, dan lain sebagainya.

Banyak sudah tulisan mengenai Boediono dan keterlibatannya dalam lembaga yang merupakan salah satu lambang daripada neoliberalisme ini yaitu IMF. Tidak kurang banyaknya pakar ekonomi yang dikenal berpihak kepada rakyat Indonesia mengutarakan hal yang sama sejak lama. Sebut saja nama-nama seperti Dr. Rizal Ramli (orang Minang yang menjadi salah seorang capres dari kalangan independen untuk pemilu 2009), Revrisond Baswir (orang Minang ekonom FE UGM), Dr. Sri Edi Swasono (suami daripada Prof. Meutia Hatta yang sekarang mendukung SBY) serta Dr. Kwik Kian Gie. Hal itu tampaknya tidak menggamangkan kubu SBY untuk tetap bertahan dengan pencalonan Boediono. Kubu SBY juga tetap saja berkelit mengenai isu Boediono dan IMF-nya. Berbagai macam alasan dikemukan oleh tim pencitraan SBY. Salah satunya adalah “alasan” yang tampaknya diberikan khusus untuk “pengagum PKS” yang dikait-kaitkan dengan kata “syariat“. Kata “syariat” ini ditengarai sangat ampuh untuk “menenangkan” para pendukung PKS yang mulai resah pasca pencalonan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY.

Orang banyak dibingungkan dengan simpang-siurnya informasi yang ada di surat-surat kabar maupun media, karena informasi yang ada di media yang umumnya bersifat mengambang (hanya memberitakan kulit-kulitnya). Kecenderungan menampilkan informasi yang setengah-setengah, tidak lengkap ataupun mengambang adalah ciri khas pemberitaan media zaman sekarang. Para pembaca berita yang merupakan konsumen daripada media modern, hendaknya bersikap bijaksana dalam menyikapi berita-berita media ini. Berita-berita di media sangat berguna sebagai “pengetahuan awal” mengenai sesuatu hal. Terlepas dari pro kontra sesuatu hal di media, yang penting akhirnya adalah dilakukannya proses check dan recheck sesudah informasi awal ini didapat (dari media).

Di masa keterhubungan informasi dunia lewat jaringan internet ini, proses check dan recheck berita ini bisa diperoleh dari proses pencarian entah lewat search engine yang terkenal seperti google ataupun ensiklopedia web yang dikenal sebagai wikipedia. Bagi mereka yang memiliki akses internet entah di rumah atau lewat warnet bisa melakukan pencarian dan proses check dan rechek ini dengan mudah. Yang perlu diingat adalah agar supaya mencari informasi “langsung ke akarnya”.

Kata kunci yang penting daripada Boediono dan paham neolibnya diantaranya adalah IMF, neoliberalisme, keuangan, ekonomi, dan bank. Informasi yang paling penting tentunya akan didapat lewat riwayat hidup Boediono. Di Indonesia, riwayat hidup daripada tokoh-tokoh Indonesia bisa dibaca misalnya lewat situs web www.tokohindonesia.com.

Pencarian ke kata kunci berikutnya hendaknya diteruskan. Akar daripada pro kontra masalah Boediono ini terletak pada IMF. Maka tampaknya perlu kita check di situs web daripada IMF. Hampir seluruh organisasi dunia memiliki situs web. Kepemilikan situs web sudah menjadi bagian kebijakan penting bagi organisasi maupun bisnis. Kebutuhan ini menjadi mutlak bagi organisasi-organisasi dunia seperti IMF, World Bank, PBB dan lainnya. Ternyata pencarian mengenai Boediono di situs web ini menemukan hasilnya. Boediono, berdasarkan data yang ada di situs web IMF ini, ternyata bukan hanya antek IMF (alat daripada IMF di Indonesia) seperti yang diberitakan selama ini. Boediono adalah IMF itu sendiri.

Di situs web IMF ini tertulis posisi Boediono di lembaga keuangan dunia ini adalah sebagai salah satu “governor” (gubernur) pada Board of Governors (Dewan Gubernur) IMF. Sedangkan governor alternate untuk Indonesia adalah Rahmat Waluyanto. Dewan Gubernur IMF berfungsi untuk menentukan kebijakan IMF. Lebih lanjut lagi, governor dan governor alternate dari tiap-tiap negara inilah yang menjalankan kebijakan-kebijakan IMF di tiap-tiap negara yang menjadi “sasaran kebijakan” IMF. Berikut adalah pengertian daripada governor dan governor alternate dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di situs web IMF itu sendiri yang terakhir di-update pada tanggal 21 Mei 2009 atau sekitar 6 hari setelah deklarasi SBY-Boediono di Bandung.

The Board of Governors, the highest decision-making body of the IMF, consists of one governor and one alternate governor for each member country. The governor is appointed by the member country and is usually the minister of finance or the governor of the central bank. All powers of the IMF are vested in the Board of Governors. The Board of Governors may delegate to the Executive Board all except certain reserved powers. The Board of Governors normally meets once a year.

Berikut terjemahan bebas dari saya:

Dewan gubernur, lembaga pengambil keputusan tertinggi IMF, terdiri dari satu orang gubernur dan satu orang gubernur alternate untuk tiap-tiap negara anggota. Gubernur ditunjuk oleh negara anggota IMF itu sendiri dan biasanya adalah mentri keuangan atau gubernur sentral bank. Seluruh kekuasaan daripada IMF terletak pada Dewan Gubernur ini. Dewan Gubernur dapat mendelegasikan seluruh kekuasaan ini kepada Dewan Eksekutif kecuali beberapa kekuasaan yang telah ditentukan. Dewan Gubernur pada umumnya melakukan meeting satu kali dalam setahun.

Di situs web bisa dibaca bahwa gubernur IMF untuk Indonesia adalah Boediono (namanya bahkan ditulis dengan huruf besar semua), dan Rahmat Waluyanto sebagai gubernur alternate. Dengan demikian selesailah tanda tanya besar mengenai keterlibatan Boediono dalam IMF. Indonesia dengan ini resmi kembali menjadi negara anggota IMF. Pencarian mengenai siapa Rahmat Waluyanto berakhir di situs web daripada PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Sekarang apa hubungan SBY dan IMF? Lewat pencarian mengenai Konferensi Tingkat Tinggi (the London Summit) di London pada bulan maret tahun ini, ditemukan nama-nama negara dan organisasi daripada peserta konferensi. Negara-negara itu adalah negara-negara besar yang ditengarai bisa mengontrol dan akan mengontrol seluruh dunia -bisa dibaca pada situs web daripada the London Summit. Indonesia termasuk diantaranya. Wakil dari Indonesia pada konferensi ini, seperti telah dimuat oleh media Indonesia, adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 5 organisasi besar internasional yang hadir. Satu diantaranya adalah IMF (baca: organisasi Boediono). Lainnya adalah lembaga-lembaga seperti PBB, Bank Dunia, WTO (World Trade Organization), Financial Stability Forum (Forum Stabilitas Keuangan).

The London Summit ini, tampak sekali sebagai upaya lebih lanjut daripada globalisasi dan oleh karenanya sebagai upaya untuk mengontrol seluruh dunia. Keputusan mengenai Boediono sebagai wakil presiden tampaknya matang setelah kepulangan SBY dari konferensi tingkat tinggi di London ini, dan yang dideklarasikan pada 15 Mei 2009 lalu. Pendukung-pendukung PKS tampaknya harus memikirkan kembali dukungannya kepada SBY. Dilihat dari komposisi peserta daripada the London Summit ini, cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam itu tampaknya harus mulai dilupakan Tempat orang Islam dan tentara Islam selama ini memang sudah ditentukan, yaitu sebagai alat kontrol dan alat kekuasaan daripada “negara-negara yang berdasar Islam” dan juga globalisasi. Tidak terkecuali di Indonesia.

Dengan kenyataan ini, selama 5 tahun terakhir ini Indonesia utamanya dipimpin oleh satu orang pro IMF dan dua orang IMF: yaitu SBY, Boediono dan Rahmat Waluyanto. Dan kecenderungan ini akan diteruskan dan disempurnakan apabila pasangan capres-cawapres SBY-Boediono ini dipilih kembali oleh rakyat Indonesia.

IMF adalah lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam kategori lembaga “supranasional” dalam artian “berada di atas negara”. Kalau kita telaah lebih lanjut lagi, jika dilihat secara internasional, maka posisi Boediono sebenarnya berada di atas SBY. Dan Boedionolah, sebagai pemegang kekuasaan di IMF, yang akan mengatur segala kebijakan mengenai masalah yang paling penting dalam hidup setiap orang dalam setiap negara yaitu ekonomi. SBY, sebagai seorang militer dan pemimpin militer dalam fungsinya sebagai presiden Indonesia, akan berperan sebagai pendukung daripada kebijakan-kebijakan apapun yang akan ditetapkan nantinya oleh Boediono dan juga sebagai alat untuk menindas para oposisi yang mungkin akan menolak menjalankan kebijakan “presiden sebenarnya“, yaitu Boediono. Karena itulah presiden bisa berganti, sejak zaman Soeharto sampai SBY, akan tetapi Boediono tetap akan selalu ada.

Baca juga tulisan lain mengenai Boediono berikut ini:

• Antara SBY, Budiono dan kepentingan neoliberalisme AS di Indonesia
• Boediono, oh Boediono…
• Situs web daripada IMF: http://www.imf.org
• Boediono di tokohindonesia.com: http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/boediono/index.shtml
• Boediono sebagai gubernur IMF: http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
• Rahmat Waluyanto komisaris PLN yang juga menjabat sebagai gubernur alternate (cadangan/pengganti) IMF: http://www.pln.co.id/InfoKorporat/Management/Komisaris/RahmatWaluyanto/tabid/253/language/id-ID/Default.aspx
• The London Summit: http://www.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/faqs/general-questions/who-will-attend

Kisah Di Balik Layar “Damai ACEH”

Oleh: Jusuf Kalla

Sebenarnya keterlibatan saya dalam menyelesaikan Konflik Aceh itu hanya kebetulan belaka. Meski sebenarnya sebelum mendamaikan Aceh, saya sudah memiliki pengalaman dalam mendamaikan Ambon dan Poso. Bagi anda yang belum begitu mengetahui bagaimana cerita di balik layar tentang proses perdamaian Aceh, maka saya akan menceritakan kepada anda semua.

Pada zaman Ibu Mega menjabat sebagai presiden saat itu saya dipercayakan sebagai MENKOKESRA. Nah salah satu tugas daripada MENKOKESRA adalah mengurusi pengungsi, dan salah satu pengungsi terbesar itu ada di ACEH. Sebenarnya urusan untuk mendamaikan atau pun meredam konflik Aceh itu sebenarnya tugas dari MENKOPOLKAM yang saat itu sedang dijabat oleh pak SBY. Saya pertama kali mengunjungi pengungsi Aceh di ajak oleh beliau (Pak SBY). Saat itu sudah ada 2,5 juta orang. Maka saya mengambil kesimpulan, urusan pengungsi ini, tidak bisa diselesaikan tanpa adanya perdamaian. Mengingat sebelumnya saya sudah punya pengalaman dalam hal mendamaikan Aceh, Poso maka saya berinisitif dan meminta izin kepada Presiden untuk membantu mendamaikan Aceh tanpa bermaksud untuk memotong tugas dan wewenang dari seorang MENKOPOLKAM. Presiden memberi izin, dan saya mulai mengumpulkan tim yang terdiri atas saudara Hamid Awaluddin dan dr. Farid serta beberapa teman lainnya. Sementara untuk bendahara Tim saya mengangkat istri saya, karena memang ada biaya perdamaian ini yang diambil dari kocek pribadi saya, (saya tidak akan mengatakan berapa jumlahnya).

Langkah pertama yang saya lakukan ialah mencari tahu apa persoalannya. datangi persoalannya, ketahui persoalannya, tanpa mengetahui persoalannya dan mendatangi persoalannya. Karena itu yang pertama ialah mempelajari apa masalah sebenarnya. Sering orang salah mengira masalah yang terjadi di Aceh. Banyak yang menyangka bahwa itu murni masalah syariah. Padahal bukan! inti masalahnya adalah ketidakadilan.

Pada waktu diadakan perundingan, tepatnya selama 17 hari, saya sampai bosan, karena semua buku di meja saya, semua buku tentang Maluku, buku di kamar, di mobil semua tentang Maluku, sehingga saya merasa orang Maluku.

Ketika perjanjian damai ditanda tangani, banyak pihak yang sangsi, kalau damai di Aceh akan benar-benar terwujud. Banyak yang menganggap bahwa itu hanya bagian dari strategi GAM untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang sempat porak poranda akibat tsunami pada 2004 akhir. Termasuk panglima TNI waktu itu, dia bilang ke saya “wah pak bagaimana, seandainya GAM maupun TNI tetap mengangkat senjata, meski perjanjian damai sudah ditanda tangani ? Saya bilang, “Pak Panglima, saya yakin ini selesai!”, siapa sih yang enak tinggal di hutan, digigitin nyamuk, makan seadanya ubi kayu, apa enak?”, mending pulang ke kota ketemu keluarga, anak istri,. Hal yang sama juga dengan tentara kita emang enak itu TNI tinggal di Aceh, uang makannya hanya 17 ribu, makan supermi, selalu dihantui oleh perasaan ditembak, dan tidak tahu perang melawan siapa, bahan bias dikata perang melawan saudara sendiri, apa enak itu?”.

Jadi yakinlah bahwa begitu damai maka langsunglah teman-teman (TNI) bisa pulang. Itulah jaminan saya, dan jaminan itu juga saya minta kepada Presiden untuk memberi jaminan yang sama. Apabila GAM meletakkan senjata, maka TNI pulang. Ini disebut sebagai sistem cash and carry, yang merupakan sistem pertama yang diterapkan di dunia, dalam upaya melakukan perdamian antara dua pihak yang bertikai. Teknisnya setiap 300 pucuk senjata GAM yang diserahkan maka 10 Batalyon pasukan TNI yang ditarik pulang.

Kemudian masalah muncul lagi, GAM tidak mau menyerahkan senjata ke TNI, karena yang ditanda tangani di Helsinky itu adalah surat perjanjian damai, bukan menyerah. Artinya apabila GAM menyerahkan senjata ke TNI itu berarti dia mengaku kalah. Jadi harus kita cari jalan tengah lagi, akhirnya mucul ide, agar GAM tidak merasa harga dirinya diinjak injak maka diambil keputusan bahwa GAM tidak perlu menyerahkan senjata. Tapi memotong sendiri senjatanya, di tengah lapangan, dan disaksikan oleh seluruh pihak,

Tahap awal 300 pucuk senjata dipotong di tengah tanah lapang. Setiap senjata dibelah dan dipotong 3, dan setiap pihak menyimpan salah satu bagian sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau di media ada yang memberitakan GAM menyerahkan senjata kepada TNI, itu salah !!. GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya, tapi ia sendiri yang memotongnya menjadi 3 bagian. Jadi itu strategi yang saya ambil waktu itu sebagai jalan untuk Win-Win Solution. 300 senjata dipotong, 10 batalyon TNI naik kapal di pelabuhan untuk pulang ke daerah masing-masing. Jadi ini yang saya namakan sistem ”Cash and Carry” yang adil, karena 10 Batalyon itu sama dengan 300 Pasukan sesuai dengan jumlah senjata GAM yang dipotong pada tahap awal damai.

Kemudian tahap selanjutnya, barulah proses resmi di samping doa bersama-sama. Dan yang paling sulit adalah soal partai politik lokal sesuai dengan syarat yang diminta oleh GAM. Waktu itu ada yang menganggap Partai lokal itu, melanggar Undang-undang, tapi saya bilang tidak, ada juga contoh partai politik lokal, contoh pada tahun 1955, ada partai lokal dan contoh Undang-undang Kedudukan Partai, di situ ada peluang mendirikan partai lokal,. Tetapi tetap saja rumit sekali mencarikan jalan keluarnya. Padahal Ini perundingan terakhir, perundingan satu malam, ada rumusan yang tidak sesuai, perundingan damai terancam dead lock.

Saya kebetulan malam itu hanya berdua dengan istri. Kemudian salah seorang Kyai yang juga sahabat saya menelepon ”saya tahu pak jusuf lagi kesulitan, ada baiknya baca Yassin 10 kali, insya allah selesai persoalan. Akhirnya saran itu saya jalankan, berhubung membaca Yassin 10 kali itu memakan waktu yang lamabisa 2 jam untuk saya. Jadi saya minta istri saya untuk bantu, dia baca 5 kali dan saya juga baca 5 kali, jadi 10 kan ? Habis membaca Yassin langsung ada telepon, dari Helsinki, yang menyatakan bahwa perundingan bisa dilanjutkan.

Pak Presiden tidak jadi masalah, akhirnya draft atas izin presiden saya tanda tangani lagi jam 1 malam. Saudara Malik paraf juga biar. Sepuluh menit kemudian datang paraf, beliau paraf, baru saya tidur, alhamdulillah, karena itulah perundingan terakhir sebelum penandatanganan. Jadi yakin 10 kali, dan ini penting. Saya pada waktu itu bertanya kepada Saudara Saman, kata Pak Saman di hutan di Aceh, dia berhubungan terus dengan Pak Malik. Saya tanya waktu itu, Pak, pada malam terakhir itu, you bikin apa? Kami bingung juga kapan selesainya ini, bagaimana. Jadi kami berdua shalat tahajud di masjid, dan alhamdulillah selesai, rupanya antara kedua belah piahk sama sama ingin damai. Salah satunya Pak Malik juga ingin damai, dan dengan doa semuanya, apapun upaya itu, tanpa upaya dan doa itu tidak akan selesai.

saya kira perundingan Aceh yang paling murah yang kita lakukan. Karena tidak ada anggarannya, dari Negara. Istri saya yang menjadi bendahara . dr. Farid merangkap segala macam, karena dia yang paling muda. dan saudara Hamid yang akan tercatat dalam sejarah, karena fotonya ada di situ waktu penandatangan perjanjian damai.

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di kompasiana.

Boediono, oh Boediono…

Bagi yang ingin mengetahui tentang siapa sebenarnya Boediono yang telah lama memegang jabatan-jabatan strategis dalam bidang ekonomi tapi tidak tersentuh walaupun sudah banyak skandal ekonomi seperti BLBI yang terjadi di Indonesia, dan yang kini telah menjadi cawapres (calon wakil presiden) dari kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, silahkan baca tulisan-tulisan berikut dari kompasiana:

• Scenario Besar Penyelamatan Obligor BLBI
• Ekonomi Neoliberalisme Sebuah ‘Kesalahkaprahan’ Pemahaman? Bagian II
• SBY Tidak Berbudi Lagi; Kesederhanaan Boediono Dipertanyakan
• Neo Liberal Musuh Rakyat Indonesia
• Pak Boed yang Tidak Saya Kenal (1)
• Pak Boed yang Tidak Saya Kenal (2)
• Woaalahh……Malah Milih Boediono…?
• Secara Fakta Kwik Kian Gie Sudah Menang Debat Boediono

Fasisme Jawa – Bagian 2

Menurut kamus Inggris Merriam-Webster, fasisme berarti dua hal berikut ini:

1. Pandangan hidup, gerakan ataupun rejim (seperti rejim Fascisti di Italia) yang mengedepankan “bangsa” dan “ras” di atas pribadi dan yang menggambarkan pemerintahan terpusat yang autokratik dan dipimpin oleh seorang diktator dengan pengorganisasian serta kontrol yang ekstrim dalam masalah-masalah sosial dan ekonomi, termasuk penindasan terhadap kalangan oposisi yang brutal.
2. Kecenderungan ke arah kediktaturan dan autokrasi ataupun pelaksanaan daripada kontrol yang bersifat  diktatorial atau autokratik. Autokrasi adalah pemerintahan oleh satu orang atau oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tak terbatas. Juga ermasuk didalamnya satuan-satuan daripada fasisme militer/ketentaraan serta brutalitas/kebiadaban.

Istilah fasisme sendiri lahir di masa kerusuhan sosial dan politik menyusul perang dunia pertama. Kata fasisme berasal dari bahasa Italia fascismo, karena Italialah yang dianggap sebagai negara tempat lahirnya paham ini yaitu pada masa kediktaturan daripada jendral Benito Mussolini. Benito Mussolini membangun gerakan fasisme Italia setelah kembali dari perang dunia pertama dan kemudian menerbitkan sebuah manifesto fasis yang berisikan prinsip-prinsip gerakan fasisme Italia ini. Sejak itu, gerakan-gerakan, rezim-rezim ataupun pandangan hidup yang serupa fasisme Italia ini disebut sebagai fasisme.

Elemen daripada fasisme diantaranya adalah militerisme, sentralisasi, pemerintahan oleh satu orang (yang biasanya diikuti dengan pemujaan/pengkultusan “sang pemimpin” ini) atau oleh sekelompok kecil orang serta penindasan terhadap pihak oposisi.

Contoh-contoh pemerintahan fasis dunia selain fasisme Italia di bawah Mussolini adalah fasisme Jerman di bawah Hitler yang sering juga disebut sebagai Nazisme, fasisme di Brazilia yang disebut sebagai integralisme, fasisme di Spanyol yang disebut sebagai sebagai falanggisme, kediktaturan Spanyol di bawah jendral Franco serta fasisme Jepang yang telah menghasilkan ratusan ribu romusha dari orang Indonesia dan telah memperkosai ribuan atau bahkan puluhan ribu perempuan di Asia.

Berdasarkan pengertian daripada fasisme itu sendiri, kediktaturan dunia yang berdasarkan kepada “komunisme” seperti Stalinisme atau Tsarisme (karena Stalin berkuasa layaknya seorang Tsar Rusia) di Uni Soviet dan kediktaturan “komunis” di RRC termasuk ke dalam kategori fasisme.

Walaupun sering dengan sengaja dilupakan dalam diskusi mengenai fasisme, pembantaian dan lain-lain perbuatan biadab terhadap masyarakat Indian di Amerika oleh penjajah Inggris dikenal juga sebagai fasisme Inggris. Fasisme Inggris di Amerika ini ditengarai sebagai yang terbrutal di dunia. Amerika Serikat dengan proyek imperium globalnya yang dijalankan secara tidak terang-terangan juga termasuk ke dalam bentuk fasisme yang merupakan lanjutan daripada fasisme Inggris di Amerika.

Pemerintahan Sukarno, berdasarkan pengertian di atas adalah pemerintahan fasis. Fasisme Sukarno ini diperkuat dan mencapai puncaknya pada zaman Suharto. Ciri-ciri daripada fasisme di Indonesia yang merupakan fasisme Jawa adalah penggunaan budaya Jawa sebagai lambang identitas kenasionalan, militerisme, sentralisasi yang melibatkan jawanisasi dalam segala hal termasuk militer.

Sejumlah peneliti dan Indonesianis telah menulis mengenai proses sentralisasi dan jawanisasi ini maupun mengenai penguatan militer, serta pemujaan/pengkultusan individu Sukarno pada zaman Sukarno berkuasa yang terlihat jelas terutama pada orang-orang anggota PKI yang berkiblat kepada Stalinisme. PRRI adalah salah satu dari banyak gerakan Sukarno untuk mencapai kediktaturan dengan dirinya sebagai pusat pengkultusan dan kekuasaan. Gerakan Sukarno dipatahkan oleh Suharto yang pada gilirannya hanyalah meneruskan dan menyempurnakan proses-proses politik yang telah dilakukan oleh Sukarno dalam bingkai fasisme Jawa ini. Sama halnya dengan Stalin yang juga hanya meneruskan dan menyempurnakan gerakan-gerakan politik daripada Lenin untuk menuju kediktaturan gaya para Tsar Rusia yang disebut dengan Tsarisme.

Catatan:

Baca juga tulisan terkait:

• Fasisme Jawa-Bagian 1
• Orang Batak, orang Minang, orang Jawa
• Hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Minangkabau

DIBALIK KEMENANGAN PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2009

Oleh: Restianrick Bachsjirun Chaniago, Sekjen Partai Kedaulatan

Berliku, berebut dan penuh intrik. Itulah jalan panjang menuju Istana Presiden. Tahta kekuasaan yang diimpikan banyak orang. Dari warga biasa, kaum terpelajar, pengusaha, tokoh parpol hingga presiden atau wakil presiden yang masih berkuasa. Yang belum merasakan ingin menikmati, yang sudah ingin mengulangi. Tapi adakah yang sadar, bahwa tinggal di dalamnya, duduk di atas singgasananya merupakan amanah rakyat. Sesuatu yang selama ini hanya dijadikan klaim atas nama.

Ada hal lain dari pelaksanaan Pemilu 2009. Bukan karena kekacauan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, 9 April lalu dan buruknya kinerja KPU. Bukan pula karena kemenangan Partai Demokrat yang terlihat fantastis dan mengejutkan, dan melorotnya perolehan suara parpol-parpol lain.

Juga bukan karena tingginya angka Golput yang lebih dari 40 persen. Atau karena keluhan banyak warga pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya. Bukan ini, bukan itu.

Satu hal yang membedakan adalah semua rangkaian fakta tersebut terjadi di tengah hingar bingar konflik di tubuh banyak parpol. Sebelum dan sesudah Pemilu Legislatif, hingar bingar konflik antar parpol maupun antar parpol maupun internal parpol juga tak surut.

Sebelum Pemilu, sejumlah parpol terbelah. PKB berhasil menyingkirkan the founding fathernya Abdurrahman Wahid. Ada Partai Matahari Bangsa yang membayangi PAN. Setelah Pileg, kekisruhan parpol merebak dipicu perbedaan kepentingan koalisi. Golkar, PAN dan PPP mengalami kisruh ini.

Menariknya lagi, di tengah kekisruhan parpol tersebut, ada yang merayakan kemenangan membanggakan: Partai Demokrat. Partai yang mengusung capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono ini meraih prestasi luar biasa, dengan perolehan suara lebih 20 persen.

Kendati menang hebat, reaksi yang timbul di lingkungan Demokrat tidak sehebat prestasinya. Ditanggapi biasa-biasa saja.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY menyatakan kemenangan itu bukan sesuatu yang mengherankan. Menurut SBY, rahasia sukses Demokrat karena persiapan matang yang telah lama dilakukan. Sejak 2001 cikal bakal Demokrat sudah menggalang aksi yang disebut “Quite Revolution” atau Revolusi Senyap.

Dijelaskan, istilah ini mengacu pada kerja tim intelijen atau tim yang menggunakan cara-cara intelijen dalam menyukseskan Demokrat. Tim ini pula yang sukses mengantarkan SBY ke kursi RI-1 pada Pilpres 2004.

Tim sukses kali ini melibatkan tak kurang dari sembilan tim. Sebagian besar tim melibatkan purnawirawan jenderal dari TNI dan Polri, seangkatan dengan SBY. Tim ini mengadopsi sistem intelijen militer.

“Diam-diam Partai Demokrat melakukan Quite Revolution”, kata SBY pada satu kesempatan.

Gerakan ini melalui persiapan matang, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kemampuan kader hingga pembekalan. Tidak pernah ada “jalan lunak” untuk mencapai kemuliaan, kata SBY.

Kemenangan fenomenal Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2009 membuat pendukung SBY semakin percaya diri. Kemenangan itu diyakini akan memuluskan langkah SBY duduk di kursi Presiden RI untuk kali kedua.

Strategi terbuka ataupun operasi intelijen bakal mengharubiru perebutan kekuasaan di Indonesia. Perang intelijen pun siap memakan korban. Kemenangan Partai Demokrat tidak lepas dari peran tim siluman non organik. SBY sendiri sempat menyatakan agar tim struktural Partai Demokrat tidak memusuhi tim siluman SBY. Untuk itu tim struktural tidak pernah menyatakan bahwa kesuksesan Partai Demokrat hasil kerja tim struktural.

Kabarnya, tim sukses SBY juga memiliki tim intelijen yang ditugaskan untuk memecah belah partai politik atau pihak lawan. Tim ini disusupkan dalam kepengurusan partai politik lain.

Bahkan SBY sempat mengungkapkan, kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 tidak lepas dari cara kerja tim “Cikeas” yang mengadopsi sistem intelijen militer.

Tim sukses Partai Demokrat dan tim sukses SBY terdiri dari sembilan tim, yang sebagian besar menyertakan purnawiran TNI/Polri. Semua tim khusus ini dikomandani Mantan Wakil Asisten Sosial Politik Kepala Staf Sospol ABRI Mayjen (Purn) Yahya Sacawiria. Setelah terbentuknya poros Cikeas, formasi tim sukses SBY bertambah seperti :

JEJARING MILITAN PENDUKUNG SBY

TIM DELTA

Mayjen (Purn) Abikusno

Mengurusi semua perlengkapan kampanye Partai Demokrat

TIM ECHODjoko SuyantoMenggelar operasi intelijen di daerah untuk mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat dan SBY

Mengadopsi fungsi teritorial militer.

TIM FOXTROT (BRAVO MEDIA CENTER)Choel Mallarangeng (Adik Andi Mallarangeng)Lembaga konsultan politik Partai Demokrat

TIM ROMEO

Mayjen (Purn) Sardan MarbunSosialisasi kebijakan SBY yang dianggap berhasil.

TIM SEKOCI

Soeprapto, Irvan EdisonMendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani dan nelayan.

JARINGAN NUSANTARAAndi Arief, Harry Sebayang, Aam Sapulete

Propaganda dan penggalangan lapangan

Didukung jaringan yang loyal dan militan di seluruh daerah.

BARISAN INDONESIA (BARINDO)

Akbar TandjungMengembangkan jaringan pendukung SBY di masyarakat

YAYASAN DZIKIR SBY NURUSSALAM

Kurdi Mustofa, Sudi Silalahi, Habib Abdul Rahman M Al-Habsyi, Edy Baskoro

Menggelar tablig akbar di sejumlah daerah. Berhasil merangkul komunitas berbasis ideologi keagamaan. Didukung kekuatan lintas partai dan lintas disiplin ilmu.

GERAKAN PRO SBY (GPS) Suratto Siswodihardjo, Jenderal Pol (Purn) Soetanto, Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Siti Fadilah Supari, MS Kaban, Letjen (Purn) Suyono, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Lili Wahid Pembentukan opini publik terkait peningkatan citra SBY

Dalam pelaksanaannya, tim sukses “Cikeas” terbagi menjadi dua kelompok, tim resmi dan tim bayangan. Disebut-sebut, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto memimpin “tim siluman” tersebut.

Konon, untuk memudahkan koordinasi, Djoko Suyanto sengaja pindah rumah di Puri Cikeas Indah, berdekatan dengan rumah pribadi SBY. Djoko memimpin tim siluman atau “Tim Echo” yang mengadopsi gerakan intelijen hingga ke daerah-daerah.

Tim Echo menerapkan strategi komando teritorial di dunia militer untuk mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat. Sebagai layaknya institusi militer, hanya ada satu pemimpin di tingkat kabupaten/kota yang berperan sebagai penggerak lapangan.

Fungsi intelijen juga dijalankan tim sukses lainnya, yakni Tim Sekoci. Tim yang diketuai Komisaris Utama PT Indosat, Soeprapto ini bertugas mengumpulkan data tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani dan nelayan.

Mantan aktivis mahasiswa juga dilibatkan dalam gerakan intelijen “Cikeas”. Para aktivis itu membentuk kelompok Jaringan Nusantara (JN). Pengamat dan analis intelijen tercatat bergabung dalam JN.

JN dipimpin oleh Aam Sapulete, Andi Arief dan Harry Sebayang. Mantan aktivis itu saat ini menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Aam Sapulete menduduki kursi komisaris PTP Lampung, Herry Sebayang komisaris PTP Sumut, dan Andi Arief komisaris PT Pos. Para aktivis asal Yogyakarta itu dekat dengan SBY ketika masih berdinas di Yogyakarta.

Uniknya, meskipun dikoordinir para komisaris BUMN, lembaga taktis pendukung SBY ini menghimpun dana operasi gerakan dari dana saweran anggota jaringan.

Jaringan Nusantara dikenal militan dalam mendukung SBY. Bahkan JN sempat menuduh sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sengaja mengembosi SBY dengan menunjukkan kinerja yang buruk.

Bahkan ketua JN Aam Sapulete meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memeriksa pejabat yang mangkir atau lamban dalam melaksanakan perintah Presiden SBY.

Ironisnya, usulan JN secara tidak langsung direspon Kepala BIN Syamsir Siregar. Terkait penangkapan Sekjen Komite bangkit Indonesia (KBI), Ferry Juliantono, Syamsir menyebut para menteri parpol “sontoloyo”. Sejumlah menteri memang tercatat mendukung hak angket kenaikan BBM, Mei 2008.

Nama Harry Sebayang, sempat disebut-sebut dalam aksi “pembelotan” anggota Forum Silahturahmi Keraton Se-Nusantara yang diundang dalam “Pisowanan Agung”, Oktober 2008, mendukung Sri Sultan HB X menjadi presiden.

Belakangan para raja dan sultan Nusantara itu diundang SBY ke Istana Merdeka dengan tanpa dihadiri Sri Sultan HB X ataupun perwakilan Kraton Yogyakarta. Jelas, peristiwa itu kental dengan nuansa politis persaingan SBY – Sri Sultan HB X.

Tim sukses Sri Sultan HB X, Sukardi Rinarkit mensinyalir adanya operasi intelijen untuk mengganjal Pisowanan Agung. Memang, para raja dan utusan kerajaan Nusantara intens bertemua dengan Harry Sebayang di Yogyakarta.

Selain melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat yang diperkirakan mencapai 300 persen, fenomena lain yang menarik dari hasil pelaksanaan pemungutan suara 9 April lalu, adalah munculnya sejumlah permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sejumlah permasalahan itu, diantaranya: banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu 2009, meskipun mereka terdaftar sebagai pemilih pada pemilu sebelumnya atau pilkada; banyaknya warga yang sebelumnya masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian tidak masuk DPT; serta banyaknya warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima undangan pencotrengan.

Selain itu, banyak pula warga di daerah tertentu yang menjadi basis partai tertentu tidak terdaftar sebagai pemilih; juga banyak kader-kader parpol tertentu yang tidak terdaftar sebagai pemilih; atau warga yang tercatat sebagai pemilih ganda.

Menariknya, permasalahan-permasalahan terkait DPT tersebut, terjadi secara luas dan merata hampir diseluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Bahkan di Jakarta, yang tidak ada kendala informasi dan komunikasi juga mengalami permasalahan yang sama.

Pada awalnya, permasalahan terkait DPT ini diduga karena manajemen KPU yang buruk. Namun dengan melihat luas dan meratanya terjadinya permasalahan, beberapa pihak menduga ada kekuatan politik yang bermain.

Beberapa pernyataan petinggi PDI-P, bahkan jauh-jauh hari mengingatkan KPU tentang ketidakakuratan DPT yang dibuat. Di Jawa Timur, pengurus daerah parpol ini menemukan banyak kejanggalan dalam DPT yang dibuat KPU tersebut, yang berpotensi mengurangi suara PDI-P.

Dua pucuk figur Partai Gerindra dan Partai Hanura, juga secara tegas mempertanyakan permasalahan DPT yang amburadul tersebut. Dua pucuk figur parpol yang selama ini kurang bertegur sapa ini, sepakat membentuk sekretariat bersama dan menggandeng parpol-parpol lain untuk mencari bukti “kealpaan” KPU terkait permasalahan DPT.

Kedua parpol ini menduga, kealpaan KPU terkait DPT, adalah tidak semata-mata akibat buruknya manajemen pendataan KPU. Kemungkinan ada kekuatan politik yang ikut bermain dan memanfaatkan data pemilih.

Memang, dari sisi sistem pendataan pemilih, ada perbedaan antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004 pendataan pemilih dilakukan oleh KPU sendiri yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, KPU juga didukung dengan perangkat lunak (software) yang lebih baik sehingga mampu meminimalkan pemilih yang tidak tercatat dalam DPT.

Pada Pemilu 2009, sesuai dengan ketentuan undang-undang, KPU hanya menerima data penduduk potensial dari Departemen dalam Negeri, yang memang bermasalah. Sayangnya, KPU tidak mampu memutakhirkan data itu karena tidak didukung sumber daya yang memadai, kecanggihan perangkat lunak serta terlambatnya pencairan dana dari Departemen Keuangan.

Kalaupun permasalahan perbedaan sistem pendataan itu menjadi alasan ketidakmampuan KPU dalam membuat data pemilih yang akurat, pertanyaannya, mengapa kekurangan kondisi ini juga berlangsung disemua KPU daerah, khususnya dalam menentukan DPT? Mengapa tidak ada KPU daerah yang bisa, misalnya, mengambil alih tugas verifikasi data pemilih didaerahnya sehingga tidak amburadul?

Meski Demokrat melaju sendirian tanpa saingan, toh suara yang diperoleh kendaraan Politik Capres SBY ini masih berada jauh di bawah perolehan golput. Diperkirakan suara golput meledak hingga berada di atas 40 persen, atau yang tertinggi dalam sejarah Pemilu di Indonesia.

Kemenangan Demokrat ini menyisakan misteri. Pasalnya, terdapat fakta bahwa jumlah DPT jauh lebih besar dari yang diperkirakan. DPT pada Pemilu Legislatif 2009 berjumlah 171.265.442. Sedangkan DPT pada 2004 mencapai 148.000.041, atau memiliki selisih 23.265.401. Jumlah DPT itu diperoleh dari 527.344 TPS ditambah 873 TPS yang tersebar di luar negeri, sehingga total TPS mencapai 528.217.

Jika pada satu TPS secara konservatif terdapat 20 orang yang terdaftar dalam DPT 2004, namun tidak terdaftar pada DPT 2009, maka jumlahnya 528.217 x 20 orang. Hasilnya 10.564.340 orang.

Timbul pertanyaan mengenai penambahan 23.265.401 orang pada DPT 2009. Padahal, masih ada sekitar 10.564.340 orang? Jadi total DPT misteri itu ada 33.829.741 orang.

Bila dilihat dari selisih kemenangan antara Parpol peringkat 1 dengan peringkat 2 dan 3 sekitar 7 persen, dikali 171.265.442, hasilnya hanya mencapai 8.392.006 suara. Hal ini bertambah misterius saat mengetahui jumlah golput sekitar 40 persen. Golput tersebut bisa diartikan tidak datang atau suara tidak sah.

Ironisnya, di luar masalah DPT, banyak kecurangan yang tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Dasar gugatan sengketa pemilu dibatasi hanya untuk selisih hasil penghitungan suara.

Padahal, intimidasi, money politics, kecurangan dalam pencalonan, penyimpangan birokrasi, dan penyimpangan DPT, akan mempengaruhi hasil pemilu. Tak heran kemudian ada anggapan penggelembungan DPT ini melibatkan intelijen, jajaran pemerintah, KPU dan petinggi partai tertentu. Tetapi yakinlah bau bangkai lama-kelamaan akan tercium juga. (Restianrick Bachsjirun dari berbagai sumber)

Gamawan Fauzi, alat kekuasaan SBY untuk menjegal faktor “M”

Kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya memahami benar mengenai pentingnya menjegal faktor “M”, atau faktor Minangkabau. Orang Minangkabau dalam sejarah, entah berada dalam kekuasaan, atau di luar kekuasaan, adalah kekuatan oposisi yang paling menentukan dalam perpolitikan Indonesia.

Jusuf Kalla (JK) yang mempunyai status sebagai urang sumando karena beristrikan Mufidah, seorang perempuan Minangkabau ditengarai mempunyai kesempatan lebih besar dalam meraup suara orang Minang. Orang Sumando adalah istilah yang diberikan kepada laki-laki bukan Minangkabau yang menjadi menantu dari masyarakat Minangkabau/beristrikan orang Minangkabau. Jusuf Kalla juga ditengarai sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari memadai mengenai sejarah dan budaya Minangkabau dan juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat-masyarakat di Sumatra seperti Aceh dan Minangkabau.

Peran Gamawan Fauzi sebagai pembaca daripada pidato dukungan politik untuk “SBY berbudi” di gedung ITB, Bandung, dikritik oleh kelompok muda Minangkabau sebagai “mencoreng muko urang awak” (mencoreng muka orang awak/orang Minang). Pernyataan ini dikemukakan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Minang UI, Fitra Haris. Kelompok-kelompok muda Minang lainnya, memberikan pendapat yang senada.

Pernyataan Gamawan Fauzi (GF) sendiri yang kini sedang menjabat sebagai gubernur Sumatra Barat, adalah sangat tidak etis secara politik mengingat kedudukannya yang dipegangnya sekarang berasal dari PDI-P. Tambahan lagi, GF masih menjabat sebagai gubernur, dan oleh karenanya perbuatannya termasuk ke dalam penghianatan politik terhadap PDI-P yang menjadikannya gubernur Sumbar. Berdasarkan etika politik, selayaknyalah GF mendukung PDI-P atau bersikap netral apabila GF hendak memberikan dukungannya kepada SBY. Dukungan inipun layaknya diberikannya setelah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur Sumbar. GF ditengarai sedang mengincar jabatan mentri dalam kabinet yang akan dibentuk jika SBY menang.

Pendukung gerakan politik daripada GF sendiri diantaranya adalah orang-orang Minang dari kalangan tua, orang-orang Minang pendukung partai PKS, orang-orang Minangkabau yang berpandangan akan kekuasaan dan orang-orang pendukung jargon ABSSBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah). ABSSBK ini sendiri merupakan jargon yang dipakai kelompok-kelompok dalam masyarakat Minang baik yang di ranah maupun di rantau yang umunya merupakan kelompok elit dengan tujuan untuk meng-Islam-kan Sumatra Barat lebih jauh lagi, mentransformasi pemahaman Islam orang Minang yang “dianggap tidak benar” atau “tidak menurut pakem tertentu” ke pemahaman yang diklaim sebagai “yang paling Arabi” atau “yang paling benar“.

Gerakan ABSSBK ini dipakai telah dipakai untuk memaksa orang Minang untuk “khatam Al-Quran” dengan ganjaran hukuman oleh pemerintah daerah Sumbar, untuk menjilbabkan kepala setiap perempuan Minangkabau dan memperlakukan perempuan Minangkabau yang tidak memakai jilbab secara semena-mena, untuk mensamarkan buruknya kinerja pemda Sumbar, untuk meletakkan seluruh kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh pemda Sumbar kepada bagian-bagian tubuh perempuan Minangkabau, untuk menghilangkan budaya Minangkabau dari muka bumi, dan untuk mengalihkan kepemilikan bersama kaum ke tangan laki-laki Minang yang lagi-lagi pengaturannya dilakukan oleh Pemda. Gerakan ABSSBK ini adalah sisa-sisa gaung daripada penyerangan dan pembantaian kelompok jihad Islam di ranah Minang yang dikenal sebagai kelompok Padri, yang diperkuat kembali seiring dengan terbentuknya fasisme Islam global yang terbentuk di seluruh dunia. Fasisme Islam global ini pada gilirannnya juga adalah bagian daripada fasisme global itu sendiri yang dikenal sebagai globalisasi.

Orang-orang Minang yang menginginkan kue kekuasaan dalam pemerintahan SBY lupa, bahwa orang Minangkabau tidak pernah benar-benar masuk dalam struktur kekuasaan. Kedudukan mereka sebagai perdana mentri, wakil presiden, mentri dan lainnya, seperti pada zaman setelah kemerdekaan, diperoleh karena fungsi mereka sebagai pemimpin rakyat, orang yang peduli terhadap rakyat, serta sebagai pemikir. Bukan untuk kekuasaan itu sendiri. Tampaknya hal ini yang sudah dilupakan oleh orang Minangkabau yang sebenarnya sudah harus dipertanyakan ke-Minangkabau-annya. Menjadi mentri dalam kabinet SBY tidak akan merubah apapun dalam kehidupan orang Minang. Mengingat kubu SBY sendiri sudah mulai menampakkan elemen-elemen haus kekuasaannya yang otoriter dan militeristik, yang berdasarkan pada fasisme Jawa, fasisme Islam dan neoliberalisme.

Adalah naif sekali menganggap bahwa dengan jadinya GF sebagai mentri, maka orang Minangkabau bisa “membangkik batang tarandam” (membangkit batang (yang) terendam). Istilah “membangkik batang tarandam” ini digunakan oleh orang Minangkabau untuk kembali menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan bisa berbuat untuk orang banyak, seperti orang-orang Minang zaman pergerakan kemerdekaan dulu. Akan tetapi mereka lupa, tokoh-tokoh Minang ini lahir dari roh budaya Minang yang berdasarkan pada kebebasan dan kepedulian terhadap nasib orang banyak, dan bukannya pada jabatan mentri.

Kekuasaan tidak pernah menjadi dasar lahirnya tokoh-tokoh Minangkabau yang terkenal itu, melainkan pemikiran serta jiwa yang bebas dari penindasan dan dari konsep kekuasaan.

Tokoh-tokoh Minang itu menjadi “tokoh” dengan sendirinya, lewat proses pergulatan hidup dan interaksi dengan banyak budaya dan masyarakat, dan bukannya dengan “menjilat pantat SBY” yang ditengarai akan menjadi tokoh paling berkuasa selepas pilpres 2009 ini. Itupun kalau menang. SBY tidak akan dengan mudah menang tanpa perlawanan dari banyak pihak yang menjadi lambang daripada korban kezaliman daripada fasisme Jawa di Indonesia.

Ketika orang Minang mengeluhkan akan ketidakadaannya “tokoh Minangkabau“, seharusnya mereka bercermin kepada diri mereka masing-masing mengapa hal itu terjadi. Tokoh Minangkabau tidak muncul dari proses “jilat-menjilat pantat penguasa”, seperti yang diperankan oleh Gamawan Fauzi ini, melainkan dari pergulatan hidup. Itu yang tampaknya sudah dilupakan oleh masyarakat Minangkabau zaman kini.

Iwan Piliang: JK Kemanusian di Dalam Iqra

Politik pada akhirnya, adalah memilih. Bagi segelintir orang, memilih adalah didasarkan pada kekuasaan. Bagi segelintir yang lain, memilih berarti mendukung orang yang bisa memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Kalaupun tidak ada pilihan, maka memilih bagi segelintir orang seperti ini, berarti memilih orang yang paling sedikit kemungkinannya untuk menghasilkan kemudharatan (akibat buruk) bagi masyarakat. Berikut tulisan Nurliswandi Piliang alias Iwan Piliang mengenai JK di kompasiana.

Sketsa

Jumatan hari ini saya sempatkan lagi mampir shalat di masjid di Kedubes RI di Singapura. Bertepatan hari ini Ulang Tahun Jusuf Kalla (JK), saya memanjatkan doa selamat, agar pribadi JK yang rajin membaca, macam apa yang dituturkan Hamid Awaludin di buku-nya, akan memberi nilai tambah bagi mewujudkan kemaslahatan hidup. Amin.

KETIKA kampanye calon legislatif lalu, dua kali saya diajak JK turut berkampanye. Pertama ketika tujuannya Martapura dan Semarang. Kedua di saat ke Padang. Di Semarang, saya lihat JK mampir ke Soto Bangkong. Lalu saya menulis Sketsa: Semangkok Soto Dalam Kampanye.

Di saat ke Padang, tidak ada kegiatan unik yang dilakukan, saya tidak menulis apa-apa. Namun menarik saya catat, JK selalu memanggil sosok rakyat biasa tampil ke panggung kampanye, berdialog. Di saat panas terik, dari kursinya yg teduh, JK justeru berdiri ke arah panas.

“Saya juga harus berpanas-panas macam Saudara,” ujar JK.

Bayangan saya kala itu, JK akan hadir menjenguk lapak-lapak pedagang kaki lima, yang oleh Pemerintah Sumatera Barat, juga macam di daerah lain, acap digaruk-gusur pedagang tersungkur-sungkur.

Sumpah serapah pedagang kaki lima kepada Pemda Sumbar yang melakukan hal sama dengan daerah lain, saya amini. Mengingat pedagang kaki lima seharusnya menjadi asset luar biasa ranah Minang. Adalah sebuah kenaifan, bila Pemda Sumbar tidak menempatkan langgam berdagang “mandiri” itu menjadi asset utama bernilai, yang kudu ditata berdaya guna.

Pulang dari Padang di jam makan siang sudah di Jakarta lagi. Rombongan JK terus ke Bekasi dan Bogor. Saya memisahkan diri dengan rombongan, mengingat petang berangkat kali ke dua ke Singapura urusan memverifikasi kasus kematian , mahasiswa Indonesia di NTU, yang diduga dibunuh itu, yang hingga hari ini masih menyisakan kegundahan saya; saksi signifikan di ruang profesor Chan Kap Luk dan di tangga darurat tak ada. Alibi kampusnya, NTU, penggalan David di tangga kaca lalu jatuh, menguatkan dia bunuh diri. Plus pula kloning data laptop David, kunci motif, belum bisa saya dapat untuk di-digital forensik secara independen.

Seminggu sudah untuk ketiga kalinya saya di Singapura. Dari jauh saya mengamati peta perpolitikan di tanah air. Dari berjarak, justeru tampak, banyak hal yang membuat geli hati. Namun, satu yang tetap saya ingat, JK adalah sosok yang membaca buku. Buku itu ibarat makan, dia nasi, bukan camilan, macam koran dan majalah.

Biasanya, dari orang-orang yang selalu iqra’ (membaca)lah mutu kehidupan menanjak naik, bukan ambrol ke bawah.

Antara SBY, Budiono dan kepentingan neoliberalisme AS di Indonesia

Berikut tulisan mengenai kepentingan neoliberalisme AS (IMF, World Bank dan WTO) di Indonesia serta hubungannya dengan ekonom-ekonom neoliberal Indonesia yang salah satu diantaranya adalah Budiono yang kini menjadi cawapres daripada SBY. Neoliberalisme adalah kata lain untuk neokolonialisme, yaitu penjajahan bentuk baru lewat hutang yang “dipaksakan” oleh lembaga-lembaga “dunia” yang sebenarnya mewakili kartel perbankan AS (“internasional”). Kebijakan para ekonom-ekonom neoliberallah yang menjadikan Indonesia menjadi negara penghamba dan penghutang yang pada gilirannya memiskinan rakyat Indonesia.

Memandirikan Ekonomi Bangsa

Oleh: Nurliswandi Piliang alias Iwan Piliang

“Saya lihat dua media besar kita, selalu berpihak kepada Wijoyonomic, yakni Kompas dan Tempo?” tanya Rizal Ramli, mantan Menkoperekonomian di era Gus Dur, kepada Budiarto Shambazy, wartawan KOMPAS yang mengasuh rubrik POLITIKA, di sela rekaman gambar PRESS TALK, bertopik Memandirikan Ekonomi Bangsa, 4 Februari pukul 15.00 -16.00 di studi SWARA, Gedung DPR-RI

Budiarto membernarkan bila sosok Jacob Oetama memang memuja Widjojo cs. “Tetapi Kompas juga memberi porsi untuk ekonom macam Mubyarto,” sanggah Budiarto. Selain mereka berdua, tampil kembali Fuad Bawazier, yang dalam PRESS TALK episode Menyigi Kesejahteraan Rakyat … mengatakan, “Presiden hanya boneka ekonomi.”

Presiden hanya boneka ekonomi karena cengkeraman kepentingan AS melalui tangan IMF, World Bank dan WTO. Di Indonesia tangan-tangan AS itu diwakili oleh mereka yang diistilahkan Mafia Berkeley.

Mafia Berkeley adalah nama yang sudah membaku sebagai label atau trade mark untuk sekelompok ekonom dengan mazhab pikiran kapitalisme yang dianutnya secara konsisten dan militan. Umumya mereka adalah para alumni dari Universitas Berkeley di California. Meski sekarang anggota mafia ini tidak harus lulusan Berkeley. Asal ekonom itu ’setia’ dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Washington Consesus, mereka dinamakan juga sebagai anggota Mafia Berkeley.

Mereka itu adalah yang meyakini dan menerapkan kapitalisme dan dengan bangganya menyebut dirinya sebagai libertarian. Dan ’kebetulan’ mereka mayoritas berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sederat nama bisa kita sebut sebagai anggota mafia ini. Wijoyo Nitisastro (ketua tim Mafia Berkeley), Soemitro Djojohadikusumo, Ali Wardhana, Emil Salim, M. Sadli, Subroto, adalah generasi angkatan pertama Mafia Berkeley ini. Untuk generasi sekarang diwakili oleh Boediono (Menteri perekonomian), Sri Mulyani (menteri keuangan), M. Ikhsan (LPEM UI), Chatib Basri (ekonom UI) serta Rizal Malangrangeng (Freedom Insititute).

Bahkan Sri Edi Swasono mengatakan, nama-nama terakhir ini lebih ‘libertarian’ ketimbang pendahulunya. Merekalah yang saat ini menjalankan agenda-agenda kapitalisme global dengan pro-IMF, pro-AS, pro-utang luar negeri, pro-WTO dan terkagum-kagum pada globalisasi dan pasar bebas yang diciptakan oleh AS.

Dikatakan oleh Rizal Ramli, bahwa Mafia Berkeley juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum yang digariskan oleh Washington.

Kian nyata dan aneh memang, kehidupan ekonomi rakyat kebanyakan hari ini kian sulit, jika prakteknya penjajahan dan ketidakberkembangan ekonomi rakyat, juga ikut disukseskan penghancurannya oleh bangsa sendiri, yang mebawa nafas “tuannya”.

Bisa dibayangkan kita kaya sumber daya alam kian melayang, kian tidak tak tergarap.. Lebih aneh lagi jika media justeru menjadi pendukung “penjajahan” terhadap bangsanya sendiri itu

Penayangan episode Memandirikan Ekonomi Bangsa mulai Senin depan di QTV

Di bawah ini pengantar saya membuaka dialog di acara ini.

Selamat bertemu dengan PRESS TALK, wadah orang media dan orang yang ditulis media bicara, bersama saya Iwan Piliang.

Terima kasih atas segala perhatian dan sambutan Anda kepada program ini. SMS, email yang masuk memberikan kami pemahaman, bahwa kita memang memerlukan alternatif media, alternatif topik, alternatif langgam dan ketajaman. Juga alternatif jernih menyampaikan premis. Anda dapat pula berkomunikasi ihwal program ini di blogs saya. iwanpiliang.blogspot.com.

Pemirsa, topik dialog kita kali ini, Memandirikan Perekonomian Bangsa. Pekan-pekan ini kita menyimak berbalas ungkapan tari antara Megawati dan Jusuf Kalla. Megawati bilang negeri kita bergerak macam poco-poco. Kalla jawab, poco-poco lebih oke daripada dansa.

Negeri kita memang lucu tak terkira..

Di saat banyak anak negeri untuk makan sehari, menjadi kemewahan, dan kian banyak saja suara keriuk cacing yang menai di perut lapar lebih 17.000 anak kurang gizi di NTT, kita hadapi saat ini, misalnya.

Sumber daya alam yang luar biasa, tidak sepantasnya membuat 37 juta lebih pengangguran. 750.000 sarjana baru yang tiap tahun dicetak adalah aneh bin ajaib untuk menganggur.

Negara belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Lebih parah kemandirian ekonomi kian pah-poh. Negeri bahari dan pertanian ini mengimpor garam 1,5 juta ton atau 50% dari kebutuhan setahun. Impor sapi mencapai 600.000 ekor, atau 25% kebutuhan nasional. Impor kedelai 2 juta ton, atau 49% dari kebutuhan nasional. Beras tahun ini akan diimpor lebih 2 juta ton. Susu mencapai 90% impornya. 1,3 juta ton gula masih datang dari Autralia. Masih banyak tentu angka-angka lain, bahkan alginat sebagai bahan pengemulsi untuk susu yang bahannya darui rumput laut, kita impor mencapai US $ 60 juta setahun. Entah dilaknat apa kita kiranya?

Pasar dengan penduduk mendekati 250 juta orang ini seakan telanjang; telekomunikasi, perbankan, hingga migas dan lahan tambang lain, dikuasai asing. Pernah dipaparkan di program ini, lahan berdeposit batubara di Kaltim seluas 4.500 ha, dilego ke asing Rp 30 miliar saja. Di dalamnya bukan mustahil beragam mineral, bahkan uranium ada, belum termasuk kandungan hayati lainnya.

Tidak ada lagi bank sebagai agent of development. Butir-butir perjanjian dengan IMF, yang ditandatangani 1998, telah membuat BI independen dari pemerintah, tapi tidak independen dari IMF, begitu pula banyak butir kesepakatan lainnya, yang membuat seakan negeri ini terjajah, tidak mandiri mengembangkan SDA-nya, tidak mandiri mengembangkan kekuatan militernya. Patok batas negara kita dipermainkan jiran.

Kenyataan hidup ini timbul lebih karena kepentingan asing dan laku segelintir orang Indonesia yang menjual bangsa, yang dilegalkan melalui Undang-Undang di DPR-RI.

Tidak fair memang bila Cuma menuding pemerintahan sekarang. Tetapi bila seorang presiden cuma boneka ekonomi, bagaimana kita berbangsa bisa keluar dari kedaan ini?

Catatan:

Tulisan di atas bisa dibaca langsung di blog saudara Iwan Piliang.

Baca juga tulisan terkait:

• Pemerintahan SBY dan krisis utang
• Zeitgeist Addendum (film dokumentasi mengenai uang, World Bank, IMF dan utang)
• Situs web dari Koalisi Anti Utang mengenai kondisi daripada Utang Luar Negri Indonesia

Hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Minangkabau

Saudara Adhiguna Mahendra yang orang Jawa dan yang bekerja di negara Perancis sebagai Insinyur, mengajukan pertanyaan berikut kepada saya. Saudara Adhiguna ini juga yang pernah mengajukan pertanyaan mengenai apakah Eropa itu berbudaya patriarkat atau matriarkat.

Berikut pertanyaannya:

Hello mbak Vara,

Saya yang dulu tanya mengenai matriarki di Eropa. Anda memang memiliki pengetahuan yang luar biasa sekali mengenai matriarki/patriarki ini. Saya ingin sekali ngobrol dan

bertanya banyak pada anda. Saya pingin tanya, saya itu orang Jawa asli, dari keluarga patriarki-maskulinis-sejati. Ayah dan paman-paman saya semuanya maskulinis sejati yang menjunjung tinggi superioritas pria.

Saat ini punya tunangan (di Indonesia), Minangkabau sejati seperti anda, mandiri dan cerdas. Menurut anda, apakah perempuan Minangkabau itu cenderung controlling nggak? soalnya saya penasaran sama budaya Minangkabau. Dimana saya dengar-dengar pria-nya banyak yang sengsara disana.

Kalau tunangan saya sih bilangnya, dia menyerahkan saya sebagai Imamnya (Islamnya dia kuat sekali). But who knows siapa tau dia jadi controlling, kan nakutin juga. Saya nggak biasa aja dengan kondisi dikontrol wanita. Sebagai cowok Jawa, mau ditaruh dimana muka saya (terutama sama keluarga, ibu dan bapak saya). Saya pribadi menjunjung tinggi gender equality. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.

Dan berikut ini adalah tanggapan saya:

Mungkin tampak luar laki-laki Jawa sepertinya sangat patriarchal dan maskulinis, seperti yang anda bilang. Tapi tidak semua orang Jawa demikian. Laki-laki Jawa dan budaya Jawa memang jelas jauh lebih patriarchal daripada orang Minangkabau. Tapi jangan salah, orang Jawapun dulunya adalah masyarakat matriarchal juga. Setelah dijajah India (dengan kebudayaan Hindu/Budhanya) yang dibarengi dengan peristiwa penyerangan dan pembantaian yang jauh lebih dahsyat dari jihad Islam kelompok Padri terhadap orang Minangkabau yang diikuti dengan bermunculannya kerajaan Hindu/budha di pulau Jawa, mulailah sedikit demi sedikit budaya Jawa (zaman itu) berubah meniru budaya Hindu/Budha India tersebut. Sebagaimana layaknya budaya Minangkabau yang berubah sedikit demi sedikit mengikuti budaya Arab/Islam, yang masih kita bisa saksikan sekarang ini. Akan tetapi perubahannya sampai sekarang masih belum sepenuhnya dan setiap daerah di pulau Jawa belum terpatriarkalisasi secara sama rata. Masih terlihat perbedaan-perbedaan dalam derajat kepatriarkalannya. Akan tetapi, secara umum kita bisa katakan bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat patriarkal dan merupakan masyarakat yang paling patriarkal di Indonesia. Seorang diktator seperti Sukarno atau Suharto tidak akan muncul dari budaya matriarkat seperti budaya Minangkabau, melainkan dari budaya patriarkat. Hal ini disebabkan oleh konsep kekuasaan yang begitu kental pada masyarakat Jawa yang dalam hal ini sangat patriarkal.

Dulu orang Jawa dan Minangkabau (entah dulu apa namanya) adalah sama-sama matriarchal. Sampai kini di banyak tempat di Jawa, masih saya lihat orang Jawa yang menganut nilai-nilai matriarchal itu walaupun tidak sekuat orang Minangkabau ataupun sudah tinggal kulit-kulitnya. Banyak praktek-praktek ataupun satuan-satuan budaya yang masih ada yang belum terpatriarkalisasi, walaupun sepertinya tidak terlihat di permukaan.

Perempuan Minangkabau cenderung mandiri dan berdiri sendiri (tegar). Kalau soal controlling dan/atau manipulasi tidak. Orang Minangkabau baik laki-laki maupun perempuannya sebenarnya tidak terbiasa denga kontrol-mengontrol ataupun manipulasi. Karena hubungan antara setiap satuan masyarakat atau keluarga tidaklah berdasarkan pada kekuasaan, persaingan maupun penguasaan. Budaya matriarchal bukan budaya “perempuan menguasai (mengontrol) laki-laki” atau budaya “kekuasaan Ibu” seperti banyak disalahartikan selama ini, melainkan budaya yang mengedepankan hubungan kasih antara Ibu dan anak (matri dari kata matriarchat berarti Ibu). Ini dalam hubungannya dengan anak. Dan bukannya dengan Bapak atau pada ketertundukan pada Bapak, entah Bapak di keluarga yang berlaku seperti Raja dan Tuhan yang harus disembah dan dituruti oleh istri dan anak-anaknya, atau Bapak dalam fungsinya sebagai raja/diktator/penguasa yang harus disembah oleh semua orang yang berada di bawah kekuasaannya, ataupun Bapak sebagai Bapak pendeta/Bapak Da’i/Bapak Kyai/Buya (kata Minangkabau yang berasal dari bahasa Arab yang juga berarti Bapak) dalam fungsinya sebagai  penguasa agama yang harus disembah dan dituruti oleh orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Budaya kontrol-mengontrol dan manipulatif adalah budaya patriarchal, entah itu budaya Hindu/Budha India, Kristen/Barat, Islam Arab, ataupun budaya Jawa yang sangat kental pengaruh Hindunya. Dalam budaya patriarkal setiap orang ingin memanipulasi atau mengontrol orang lainnya, karena pandangan hidupnya yang berdasarkan pada kekuasaan, persaingan dan kontrol. Sifat ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki, melainkan juga untuk perempuan. Tidak hanya laki-laki ingin mengontrol dan memanipulasi perempuan. Perempuan juga melakukan hal yang sama terhadap laki-laki, walaupun dalam batas-batas yang mungkin bisa mereka dapatkan, karena budaya patriarkal yang jelas-jelas merendahkan, menistakan dan meminggirkan kaum perempuan.

Mengenai tunangan anda yang mengatakan anda adalah Imamnya. Yah, memang sudah banyak orang Minang yang sudah sangat terpengaruh dengan Islam dan mulai menerapkan konsep dari agama-agama semitis (Yahudi, Kristen, Islam) bahwa laki-laki adalah “kepala” daripada perempuan sebagai Istri yang dalam bentuk ekstrimnya harus disembah layaknya Tuhan dan raja oleh perempuan yang disebut sebagai “sang istri”. Konsep ini juga ada pada agama Hindu dan Budha bahkan sangat kental, karena asal muasal agama-agama patriarchal itu memang sama, hanya mengalami evolusi dan proses percampuran budaya dengan budaya setempat yang “dikunjunginya”.Soal kontrol-mengontrol, seperti saya sudah saya katakan sebelumnya, tidak usah ditakutkan. Masyarakat Minang masih sangat matriarkal, walaupun sudah mengalami patriarkalisasi di sana-sini. Hanya satu yang tidak bisa anda ganggu gugat, hubungan si Dia (sebagai Ibu) kepada anak kalian berdua nantinya. Dalam budaya Minangkabau dan budaya matriarkat pada umunya, laki-laki terutama dari pihak Ibu diharapkan untuk mendukung kaum Ibu (perempuan) dalam membesarkan anak-anak, tapi bukan sebagai penguasa keluarga atau sebagai penguasa daripada anak-anak ataupun istri. Hubungan antara Ibu dan anak-anaknya serta hubungan kasih sayang dan cinta berahi antara laki-laki dan perempuan dalam budaya matriarkal adalah dua jenis hubungan yang berbeda dan terpisah, dan tidak bercampur-campur seperti dalam budaya patriarkal, di mana Bapak berlaku sebagai penguasa daripada perempuan yang berlaku sebagai istri, dan anak-anaknya. Para perempuan ini, dalam hubungan kekuasaan ini, diputuskan hubungan alaminya dengan anak-anak mereka yang merupakan darah daging mereka, yang telah dikandungnya, dilahirkannya, disusuinya dan dibesarkannya.

Urusan anak-anak adalah urusan perempuan sebagai Ibu, dan karenanya keluarga dari pihak Ibu, karena alam yang telah mengatur begitu. Seperti telah dikatakan di atas, perempuanlah yang mengandung anak-anak dan yang melahirkan mereka, dan karenanya anak adalah selalu bagian daripada Ibu, secara fisik maupun psikis. Itu inti daripada budaya matriarchal, pengakuan atas hal-hal yang alami. Dan satu lagi, karena budaya Minangkabau yang tidak mengenal kontrol-mengontrol, perempuan Minang juga tidak suka dikontrol oleh laki-laki. Jadi anda harus hargai kebebasaannnya. Bagi orang Minangkabau hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan kasih sayang dan cinta berahi dan bukan hubungan “raja” dengan “kawulo“nya seperti banyak terjadi dalam hubungan laki-laki dan perempuan dalam budaya patriarchal. Itu saja. Tidak lebih tidak kurang. Tentu saja konsep ini sedikit demi sedikit sudah mengalami pergeseran, karena banyaknya budaya-budaya patriarkal dari bermacam-macam agama dan ideologi yang telah dan terus berusaha menggantikan ataupun menghapuskan budaya Minangkabau dari muka bumi. Jadi tampaknya andalah yang harus belajar untuk tidak mengontrol si Dia .

Mengenai cerita-cerita mengenai betapa malangnya laki-laki Minangkabau, anda tidak perlu percaya kisah itu. Anda bisa baca dan lihat bagaiman peran laki-laki Minang di segala bidang dan di banyak negara. Hal itu tidak akan mungkin terjadi kalau laki-laki benar-benar “ditindas”. Coba saja anda lihat keadaan perempuan dalam budaya patriarkal yang direndahkan, dihina, diperkosa, dipukuli, dipoligami, dan lain-lain perbuatan biadab. Laki-laki Minang dan orang-orang bukan Minang, memang banyak menyebarkan cerita mengenai betapa “malangnya laki-laki Minang”, tanpa melihat dan mengkaji apa yang telah dilakukan oleh budaya Minangkabau yang matriarkal terhadap kaum laki-lakinya dan juga perempuannya dan bagaiman laki-laki dan perempuan diperlakukan dalam budaya patriarkal.

Cerita-cerita miring memang sudah banyak dibuat dan disebarkan dengan tujuan yang sama saja dari dulu, sejak beribu-ribu tahun yang lalu, yaitu menghancurkan budaya matriarkal dan menghilangkannya dari muka bumi. Dari hasil penelitian saya mengenai budaya patriarkat dan matriarkat, dalam budaya patriarkat sebenarnya kaum laki-lakilah, yang tidak termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai “kelompok elit“, yang menjadi korban paling utama dari tatanan masyarakat ini. Hal ini terutama berlaku bagi anak laki-lakinya maupun laki-laki remajanya. Dan perlu diingat kelompok bukan elit adalah kelompok terbesar dari keseluruhan kaum laki-laki.

Di dalam budaya patriarkal, laki-laki diberi ilusi sebagai Tuhan dan raja daripada perempuan (yang disebut sang istri) dan anak-anaknya di dalam keluarga patriarkal yang terdiri dari keluarga kecil ini, untuk menutupi bahwa sesungguhnya merekalah yang ditindas oleh kelompok laki-laki yang merupakan “kelompok elit“, yang merupakan kelompok-kelompok penguasa.

Budaya matriarkal menjunjung “gender equality” tapi tidak dalam hal urusan antara perempuan sebagai Ibu dan anak-anaknya, karena itu soal peran yang sudah diberikan alam yang merupakan salah satu dari sedikit hal-hal yang “tidak sama (not equal)” dalam niscaya alam, yang membuat dua jenis manusia yang dikenal sebagai laki-laki dan perempuan ini berbdeda. Kalau anda katakan anda menjunjung “gender equality” dan sudah menunjukkan bahwa anda telah memahami perbedaan-perbedaan daripada budaya matriarkat dan patriarkat ini, maka anda itu sebenarnya itu sudah mulai menjadi matriarkal.