Chandra M Hamzah: Tiada Kata Jera Dalam Perjuangan!!!

Oleh: Indra J Piliang
Mantan Aktivis Organisasi Kemahasiswaan UI 1990-an

Kemaren, tanggal 29 Oktober 2009, tepat sehari setelah Hari Sumpah Pemuda, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditahan di Mabes Polri. Keduanya dikenakan tuduhan telah menyalahgunakan wewenang sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi saya, ini adalah masalah hukum yang pelik dan rumit. Dan saya merasa tidak tahu apa-apa tentang itu, selain hanya membaca perdebatan hukum di media dan bertanya lewat para ahlinya.

Yang ingin saya tulis adalah Chandra M Hamzah. Kami menyebutnya dengan nama Pance. Dulu, ketika masuk UI tahun 1991, dia adalah Ketua Harian Senat Mahasiswa UI. Dalam balairung besar UI, Pance bersuara lantang menyambut para mahasiswa UI yang berjumlah ribuan. Slogan yang dipakai oleh SMUI Tiada Kata Jera dalam Perjuangan waktu itu adalah . Chandra juga Komandan Resimen Mahasiswa UI yang bermarkas di pintu masuk UI, dekat para mahasiswa menunggu bis kuning.

Pance kuliah di Fakultas Hukum UI. Dia berhasil menjadikan Menwa sebagai organisasi yang tidak sesangar di kampus lain. Hubungannya begitu dekat dengan kelompok atau organisasi mahasiswa lain. Begitu juga dengan SMUI, Pance berhasil menjadikan sebagai organisasi yang padu, ketika berhadapan dengan aturan organisasi mahasiswa yang berubah-ubah. Pance menggantikan Eep Saefullah Fatah (FISIP UI) sebagai Ketua Harian SMUI. Di kemudian hari, Bagus Hendraning menggantikan Pance. Proses pemilihan waktu itu dilakukan oleh Ketua-ketua Senat Mahasiswa Pakultas. Setelah itu, baru diadakan pemilihan raya (pemira) dengan ketua terpilih Zulkiefliemansyah (FEUI). Baru berturut-turut Komaruddin (FISIP UI), Selamat Nurdin (FISIP UI) dan Rama Pratama (FEUI). Saya pernah maju jadi Ketua SMUI tahun 1995, namun kalah dari Komaruddin.

Pance adalah organisatoris yang baik. Dia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saya masih mengingat bagaimana dia mendekati para yunior satu demi satu, lalu memberikan pemahaman tentang kemahasiswaan. Seingat saya – ada dalam catatan harian saya –, Pance menilai saya sebagai yunior yang susah berbicara. Kalau berbicara, sulit dimengerti. Mungkin karena logat atau memang karena sejak kecil saya “teloh” (bahasa Minang) alias gagap berbicara. Aktivitas di UI memang membuat saya mulai membiasakan diri, pertama lewat catatan di buku sebelum berbicara, lalu pelan-pelan mulai mengandalkan ingatan.

Ketika Pance menjadi Ketua Harian SMUI, kami sempat mengadakan kegiatan nasional dengan tajuk Diskusi Mahasiswa Tentang Tinggal Landas (DMTL). Waktu itu saya kebagian sebagai seksi acara. BJ Habibie hadir waktu itu, juga pimpinan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Sebagian dari pimpinan mahasiswa itu kini menjadi pemimpin dalam dunianya masing-masing, terutama di bidang pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, kaum profesional, intelektual dan lain-lain. Terlalu banyak nama untuk disebutkan. Pada tahun berikutnya, di masa kepemimpinan Bagus Hendraning, diadakan juga Simposium Nasional Angkatan Muda 1990-an: Menjawab Tantangan Abad 21. Kebetulan saya sendiri yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana. Eep dan Pance menjadi narasumber dalam kegiatan kemahasiswaan itu.

Saya juga hadir ketika Pance menikah dengan istri pertamanya: Nadia Madjid. Mbak Nadia adalah mahasiswa Fakultas Sastra UI jurusan Bahasa Inggris dan putri Nurcholis Madjid. Masih ada foto perkawinan itu, ketika setiap orang ingin berdiri berdekatan dengan Cak Nur. Selama periode itu, kami beberapa kali bertemu, terutama dalam forum-forum diskusi mahasiswa. Dibandingkan dengan Eep Saefullah Fatah, tentu saya lebih banyak bertemu dengan Eep, baik sebagai nutulis, moderator, sampai kemudian sebagai pembicara pendamping dan pembicara pengganti tentang gerakan mahasiswa. Skripsi saya juga tentang gerakan mahasiswa.

Ketika aksi-aksi mahasiswa 1998 meledak, saya ketemu Pance di pagar halaman kampus UI Salemba. Waktu itu tanggal 2 Mei 1998. Keluarga Besar UI mengerahkan massanya waktu itu, ketika senat-senat mahasiswa justru tidak bergerak. Di kampus terpasang penguruman dari Ketua-Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI, Fakultas Ilmu Keperawatan UI dan Fakultas Kedokteran Gigi UI bahwa mereka tidak bertanggungjawab atas aksi mahasiswa hari itu. Saya lihat beberapa tokoh luar kampus hadir di panggung orasi, seperti Ali Sadikin, Adnan Buyung Nasution, dan Rohut Sitompul. Saya sempat mengusir Rohut Sitompul dari atas mimbar.

Kebetulan, para mahasiswa dari luar kampus bergerak di jalanan Salemba dan ingin agar mahasiswa UI ikut turun ke jalan. Para mahasiswa UI sedikit terpancing, tetapi ditahan oleh aparat keamanan bersenjata lengkap di pagar kampus. Saya dan Pance ada di tengah-tengah aparat dan mahasiswa UI itu, mencegah agar mahasiswa tidak keluar kampus dan juga menghalangi aparat yang mendekat langkah demi langkah mendekati mahasiswa. Memang sempat terjadi aksi dorong-dorongan, tetapi tidak sampai menjadi bentrokan. Kepada saya Pance mengatakan bahwa Ia mendapatkan informasi betapa mahasiswa UI akan dikorbankan. Dia mewanti-wanti agar saya menghubungi pimpinan aksi mahasiswa untuk tidak membuat massa mahasiswa UI turun ke jalan. Saya menyampaikan informasi itu di posko yang kami buat di Gang Kober (Kuburan), Depok. Pimpinan KBUI memang berkumpul di sana dan kini sebagian sudah mendapatkan gelar doktor dan masih banyak yang mengambil gelar doktor di luar negeri.

Ketika menduduki Gedung MPR-DPR, Pance juga terlihat di luar pagar. Menurut informasi yang saya dapat, dia berusaha mencegah kalau terjadi penyerbuan atas mahasiswa yang menduduki gedung itu. Pance menyediakan sejumlah bis untuk evakuasi, kalau tiba-tiba terjadi penyerbuan. Isu penyerbuan itu menyebabkan kami tidak bisa tidur. Pada dini hari, pukul 03.00, kami sempat terbangun dan berlari sekencang-kencangnya menuju halaman belakang, karena ada info sweeping dan penyerbuat dari pasukan militer di luar gedung. Gedung DPR-MPR itu tidak jadi diserbu, justru dimasuki oleh banyak sekali tokoh yang kemudian disekanal sebagai tokoh-tokoh reformasi. Peran Pance yang paling besar menurut saya adalah dalam berhubungan dengan ayah mertuanya, Cak Nur.

Setelah semuanya berakhir, Pance saya dengar lebih banyak aktif di law-firm yang dia pimpin. Kebetulan saya juga kenal para tetua di sana yang dikenal sebagai genk Erry Riyana Hardjapamengkas. Dia juga berinisiatif membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi hukum. Salah satunya adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Ada beberapa teman yang aktif disana. Ketika konflik horizontal meledak di banyak daerah, seperti di Ambon, kelompok itu juga aktif mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian membentuk Forum Indonesia Damai. Saya juga aktid di kelompok itu dan beberapa kali ikut rapat di kawasan Kebayoran Baru. Belakangan, kelompok inilah yang menjadi salah satu pihak yang aktif dalam amandemen Konstitusi, paling tidak dalam mendorong dari belakang. Saya juga terlibat menjadi anggota dari Koalisi Konstitusi Baru (KKB). Adegan paling heroik adalah ketika Bambang Widjojanto merobek naskah pembentukan Komisi Konstitusi versi MPR.

Para pengacara lain setahu saya sibuk dengan menjadi pengacara bagi para tersangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, terutama yang perusahaannya masuk ke dalam BPPN. BPPN waktu itu memiliki aset ratusan trilyun rupiah. Rata-rata mereka kemudian menjadi kaya raya. BLBI, kita tahu, telah menghabiskan uang negara sebanyak lebih dari Rp. 600 Trilyun, hampir 100 kali lipat skandal Bank Century. Tetapi tidak ada artinya dibandingkan dengan dana tanggap darurat yang hanya Rp 100 Milyar untuk gempa di Sumatera Barat. Butuh lebih dari 60 gempa bumi lagi berkekuatan 7,9 scala richer agar dana turun Rp. 6 Trilyun. Atau butuh 600 gempa bumi lagi berkekuatan 7,9 scala richer agar dana turun Rp. 600 Trilyun.

Nama Chandra muncul lagi sebagai kandidat pimpinan KPK yang diseleksi di DPR RI. Saya sendiri gagal lolos ke DPR RI sebagai calon anggota KPU. Suara yang diperoleh Chandra berada di urutan atas. Tapi dalam pemilihan Ketua KPK, dia kalah dari Anthasari Azhar. Saya beberapa kali saja mengirimkan sms kepada Chandra atau Pance ini. Sms terakhir saya kirimkan menjelang deklarasi saya sebagai politisi di Universitas Paramadina, Jakarta, tanggal 6 Agustus 2008. Chandra datang dan memberikan kesaksian (lihat di www.indrapiliang.com bagian testimony):

“Terima kasih. Pada dasarnya Saya kenal Indra ini 15 tahun yang lalu. Jadi kebetulan waktu itu saya Ketua Senat Mahasiswa UI dan kemudian Beliau ini masuk dalam seksi kepengurusan. Sejak pertama saya kenal yang namanya Indra itu memang tukang kritik, tukang ribut, apapun dipertanyakan.

Sehubungan dengan niat Indra untuk masuk ke DPR, jadi kami di KPK memang menganggap ada korupsi di pengadaan badan dan jasa, ada korupsi di beberapa sektor lain. Tetapi satu hal yang paling sukses adalah korupsi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini katakanlah UU kita UUD 1945, itu umurnya sebelum di amandemen masih berlaku sampai tahun 1999. 55 tahun UUD 1945 itu berlaku dan yang membuat sudah meninggal. Berarti kita dikuasai oleh orang-orang mati. Kitab UU Hukum Perdata di Indonesia itu itu dibuat pada tahun 1930 dan sekarang sudah 2008, berarti sudah 78 tahun.

Jadi seandainya proses pembuatan legislasi undang-undang ini diwarnai dengan nuansa korupsi, maka bisa dibayangkan generasi ke depan akan di kekang atau hidup dalam suasana yang korup. Jadi korupsi yang ada di pengadilan hanya satu orang, satu keluarga atau sekelompok orang, tetapi korupsi yang ada di legislatif menjadi kolektif. Itu adalah sumber permasalahan kenapa bangsa ini menjadi demikian terpuruk. Dan hadirnya Indra mudah-mudahan tidak larut, karena ada beberapa asumsi, mudah-mudahan tidak benar kalau kita masuk ke sarang penyamun, jadi penyamun juga. Terima kasih.

(Chandra M Hamzah, Wakil Ketua, Komisi Pemberantasan Korupsi)”

Terakhir jumpa Chandra saya lupa, barangkali dalam suatu malam di sebuah cafe di TIM ketika sejumlah teman bertemu. Tapi yang jelas, Chandra alias Pance ini adalah produk murni dari reformasi. Almarhum Cak Nur mengatakan bahwa yang dibutuhkan dalam zaman reformasi ini adalah kaum reformis yang otentik. Saya bersaksi bahwa Chandra alias Pance ini adalah produk dari kaum reformis yang otentik itu. Apakah karena itu ia ditahan? Apakah karena itu ia diperiksa? Atau adakah drama-drama lain yang terlihat semakin hebat dipertontonkan dalam produk kemasan seperti sekarang ini? Indonesia jelas berada di tubir jurang negara gagal (failed state). Apakah penahanan Chandra bagian dari sangkakala kematian sebuah bangsa itu, seperti yang pernah ditangisi oleh Kahlil Gibran?

Yang jelas, seperti Chandra yang berucap di hadapan ribuan mahasiswa UI tahun 1991 lalu itu, saya hanya bisa katakan: TIADA KATA JERA DALAM PERJUANGAN!!!

Jakarta, 30 Oktober 2009.

Saldi Isra: Wacana Kurangi Kewenangan KPK Bertentangan Harapan Rakyat

Berikut ulasan dari pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) di Sumatra Barat yaitu Saldi Isra yang dimuat oleh kantor berita Antara tertanggal Sabtu, 19 April 2008 21:17 WIB (sekitar satu setengah tahun yang lalu) mengenai usaha pengurangan kewenangan KPK.

***

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra, menilai, mengapungnya wacana untuk mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat bertentangan dengan keinginan dan harapan rakyat dalam perang melawan korupsi di negeri ini.

“Kewenangan KPK tak mesti dikurangi, tetapi gerakannya dalam membongkar kasus korupsi yang harus didorong semua pihak, guna membersihkan instansi pemerintah dari praktek yang merugikan keuangan negara itu,” kata Saldi Isra, ketika diminta tanggapannya di Padang, Sabtu, terkait wacana untuk mengurangi kewenangan KPK.

Menurut dia, jika ada keinginan parlemen untuk mengurangi kewenangan KPK dengan membuat ketentuan hukumnya, satu bentuk tidak komit dengan program pemberantasan korupsi.

Selain itu, wacana mengurangi kewenangan KPK, juga satu indikasi kekhawatiran anggota parlemen atau kelompok tertentu dengan gencarnya KPK mengungkap tindak pidana korupsi.

Saldi Isra juga Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, mengatakan, kewenangan KPK sudah diatur dalam UU dan tak perlu diubah lagi.

Kendati berkaitan dengan akses KPK dalam membongkar kasus-kasus suap melalui penggunaan penyadapan komunikasi dan penjebakan, sudah umum diterapkan negara-negara yang maju penegakan hukumnya.

Jika akses KPK tak memadai, dia menilai, tentu sulit mengungkap kasus-kasus suap pada tingkat parlemen dan instansi pemerintahan, karena sistem tindakan korupsi yang selama ini cukup rapi.

“Masyarakat cukup menumpangkan harapan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini,” kata Saldi.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai, munculnya wacana untuk mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah yang kontra produktif.

Anggota FPKS DPR RI Al Muzzammil Yusuf di Jakarta, Sabtu (19/4), mengaku heran dengan adanya wacana untuk mengurangi kewenangan KPK.

“FPKS khawatir, wacana tersebut akan kontra produktif dengan program dan kampanye anti korupsi yang sudah kita lakukan sejak Reformasi,” katanya.

Muzzammil yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu mengatakan, keberhasilan KPK membongkar kasus-kasus suap melalui penyadapan komunikasi dan penjebakan, sudah umum diterapkan di berbagai negara yang lebih maju penegakan hukumnya.

Hal tersebut, kata Muzzammil, sebenarnya sebagian sudah ada dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan hanya memberi wewenang penyadapan kepada Polisi, Jaksa, dan institusi penegak hukum.

“Di luar tiga instansi tersebut dikenakan ancaman sanksi maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp800 juta. Mungkin hal semacam ini bisa diatur lebih spesifik di revisi UU KPK,” katanya.(*)

Cicak Padang Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Aksi mendukung dua pimpinan non aktif KPK terus bergulir. Tidak hanya di Jakarta, di Padang Sumatera Barat, hari ini Senin 2 Oktober 2009, Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (Cicak) akan menggelar pengibaran bendera setengah tiang.

Aksi akan dilaksanakan di sejumlah kampus di Padang, salah satunya Universitas Andalas. “Langkah awal kami akan deklarasi dulu di masing-masing kampus,” ujar aktivis Cicak Roni Syahputra saat dihubungi VIVAnews.

Setelah deklarasi yang bernama ‘Darurat Keadilan‘ di kampus-kampus, secara serentak aktivis korupsi di Kota Padang akan turun ke jalan. “Rencananya kami akan turun hari rabu (4/11) mengikuti langkah Jakarta,” ujarnya.

Selain membagi-bagikan pita hitam, para mahasiswa pun akan menggelar aksi penuruan bendera setengah tiang, sebagai bentuk bela sungkawa matinya keadilan di negeri ini, tambah Roni.

Sementara di Jakarta aksi akan digelar di Bundaran Hotel siang ini pukul 13.00 Wib. ratusan mahasiswa dan sejumlah LSM yang berada di Jakarta akan turun ke jalan.

Menurut Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII), aksi yang digelar dengan membagi-bagikan pita hitam ini, tidak semata-mata bentuk dukungan terhadap Bibit dan Chandra, tetapi juga untuk menyelematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khawatir ada upaya penghancuran.

“Kami membuka mata hati presiden karena khawatir ada upaya menghancurkan KPK,” ujar Teten.

Karena itu, aksi tersebut bisa ditiru oleh siapa saja yang hatinya tergerak untuk menyelamatkan KPK yang dilanda ketidak adilan dan kondisnya terancam.

***

Tulisan ini bisa dibaca langsung di websie vivanews. Baca juga berita mengenai Cicak Padang berikut dari infokorupsi.com. Infokorupsi.com juga memuat berita-berita lainnya mengenai korupsi di Indonesia.

Jeffrie Geovanie Pitopang Pastikan Ikut Pilgub Sumbar 2010

Sinyal majunya kembali tokoh muda Sumatera Barat menggantikan Gamawan Fauzi di periode 2010 – 2015 akhirnya muncul. Jeffrie Geovanie bersama tim pemenangannya menuntaskan rapat kesepakatan untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat ke depan, Kamis (22/10) malam di Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, tim pemenangan nasional dilibatkan. Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini akan kembali bertarung menduduki BA 1. Salah seorang timnya adalah pakar politik ulung Indra J Piliang.

Indra, beberapa saat lalu menyampaikan kepada Padang Today bahwa baru saja tim nasional pemenangan Jeffrie Geovanie menuntaskan rapat di Jakarta. Tekad untuk maju sudah bulat.

Survey internal yang dikemukakan di rapat tersebut kans kemenangan Jeffrie Geovanie sungguh besar. Lawan berat yang akan cukup menyulitkan hanya Fauzi Bahar, yang kini menjabat Walikota Padang, itu kalau Fauzi maju pula.

Sementara itu, Indra J Piliang mengemukakan, bahwa terpilihnya Gamawan Fauzi selaku Mendagri menciptakan momentum baru bagi JG dan timnya.

” Partai Golkar sendiri diprediksi mendukung penuh majunya Jeffrie Geovanie selaku Gubernur Sumbar 2010-2015 mendatang. Ini adalah salah satu bentuk rekonsiliasi Aburizal Bakrie terhadap Ketua Pemenangan Surya Paloh dalam Munas Golkar lalu,” ulas Indra J Piliang.

Indra J Piliang sendiri mengamati bahwa Sumatera Barat selama ini, diseluruh wilayah yang ada komit dengan dukungan terhadap JG.

” Ini tidak lagi disangsikan,” pungkas Indra J Piliang yakin.(*)

***

Dari Padang Today

Poligami-Bagian 4

Berikut kita bisa lihat perbedaan cara pandang dari seorang perempuan Minangkabau yaitu Yeni Rosa Damayanti yang menjabat sebagai koordinator Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) dan perempuan Jawa, yang mengaku-ngaku sebagai “pembela kaum perempuan Indonesia” lewat Lembaga Bantuan Hukum “Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan” (LBH APIK) yang bernama Nursyahbani Katasungkana. Nursyahbani, yang tidak pernah jelas kontribusinya untuk perempuan ini dan hampir selalu mendukung laki-laki yang berada di lingkaran kekuasaan seperti Gus Dur dan SBY, berpendapat bahwa “pejabat poligami tak langgar hukum“.

Dari kenyataan ini, kita bisa melihat betapa malangnya nasib perempuan-perempuan Jawa dan Sunda. Mereka tidak hanya ditindas oleh para kekasih dan suami mereka, oleh masyarakat Jawa sendiri, oleh ibu-ibu mereka yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap sang suami serta mengajarkan anak-anak perempuan mereka untuk menjerat laki-laki kaya walaupun tua dan menjijikkan sekalipun, dan bahkan oleh perempuan-perempuan Jawa sendiri yang mengaku-ngaku sebagai “feminis” ataupun “pejuang kaum perempuan Indonesia“.

Tulisan dari inilah.com berikut ini, juga memperlihatkan kenyataan bahwa perempuan Minangkabau selalu berada di garis terdepan dalam perjuangan untuk memperjuangkan nasib perempuan-perempuan Indonesia seperti perempuan Jawa yang tidak beruntung karena dilahirkan dalam budaya Jawa/Sunda yang melecehkan dan merendahkan perempuan dan yang kental dengan pengaruh Hindu/Budha-nya serta perempuan-perempuan Indonesia yang harus berhadapan dengan budaya-budaya lainnya yang juga cenderung diterjemahkan ke dalam nilai-nilai yang menindas dan merendahkan perempuan lainnya seperti budaya Arab/Islam maupun budaya Barat/Kristen.

Nursyahbani Katjasungkana disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menduduki jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Akan tetapi, menilik sepak terjangnya selama ini di dunia politik, klaim kosongnya mengenai “perjuangan  untuk kaum perempuan Indonesia” serta pernyataannya mengenai poligami, sangat meragukan sekali bahwa seorang Nursyahbani akan menyuarakan permasalahan perempuan Indonesia.

***

Jakarta – SBY-Boediono kabarnya tidak akan memilih tokoh yang berpoligami untuk duduk di kabinet. Padahal, menteri berpoligami itu tidak melanggar hukum.

Hal itu diungkapkan pendiri LBH Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APIK) Nursyahbani Katjasungkana. Soal menteri berpoligami ini, dirinya mengaku memiliki pandangan yang agak berbeda.

“Poligami itu kan masih dibolehkan dalam sistem hukum kita. Maka kalau sesuai hukum, yah kita terima, setuju saja. Kalau kita tidak setuju, maka undang-undang perkawinannya harus diubah dulu,” ujar mantan anggota Fraksi PKB ini kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (16/10).

Namun, hal berbeda diungkapkan aktivis Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI), Yenny Rosa Damayanti. Menurut Yenny, dengan beristri lebih dari satu maka seorang pejabat akan memiliki tanggungan yang besar dalam hidupnya.

“Itu akan memicu korupsi, karena punya istri satu saja harus membiayai rumah tangga yang besar apalagi lebih dari satu rumah tangga. Karena kan dalil agama juga menyebut harus adil, artinya kalau istri pertama beli rumah istri lainnya juga harus di belikan rumah dengan nilai yang sama, belum lagi mobil, handphone dan lainnya,” katanya.

Menurut Yenny, menteri yang melakukan poligami akan memberikan contoh yang buruk bagi rakyatnya. Karena menteri merupakan pejabat negara yang mengurusi nasib rakyat.

“Para menteri poligami ini tidak punya perspektif perempuan padahal kan semua kebijakan itu harus punya perspektif perempuan,” ujarnya.

***

Baca juga tulisan-tulisan mengenai poligami terdahulu:

• Poligami dan Korban-korbannya
• Poligami dan Laki-laki Gatal-Bagian 2
• Daftar Politikus Berpoligami dan Pendukung Poligami

Andrinof Chaniago: Kabinet 34 Menteri, SBY Tak Reformis

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengomentari struktur kabinet terdiri atas 34 menteri yang akan dibentuk pemerintah merupakan kabinet yang gemuk. Jika memang masih 34 menteri, berarti tidak ada perubahan dari kabinet sekarang.

“34 Menteri itu mencerminkan tidak adanya kemauan yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi,” ujar Andrinof ketika dihubungi VIVAnews, Selasa 6 Oktober 2009.

Andrinof menyayangkan tidak adanya perubahan kondisi yang membawa harapan perbaikan kinerja pemerintah karena struktur kabinet SBY untuk lima tahun ke depan ternyata masih saja gemuk. Struktur yang terlampau gemuk akan cenderung kurang gesit dalam situasi apapun.

Andrinof mengharapkan kabinet dapat lebih dirampingkan lagi. “Kabinet yang gemuk jelas tidak akan ada efisiensi,” ujar dia.

Menurutnya jika masih ‘gemuk-gemukan’ begitu dalam menyusun kabinet, berarti presiden masih mementingkan pembagian kursi kekuasaan semata. Padahal diharapkan dengan hak prerogratifnya, presiden mampu membentuk kabinet yang lebih efektif dan efisien, bukan hanya sekedar memikirkan pembagian jatah menteri kepada partai-partai politik. “Seharusnya bisa dengan 27 menteri saja, kenapa masih 34?” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono, Hatta Rajasa, menyatakan kabinet yang dibentuk Presiden terpilih memiliki 34 menteri. Jumlah itu sama dengan aturan undang-undang kementerian yang disahkan DPR periode 2004-2009.

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca di situs web vivanews

Joged Melayu dan Joged Karo

Sedikit selingan dari ranah Sumatra yaitu joged Melayu lebih tepatnya joged Melayu-Karo. Indah dan serasi sekali terlihat pasangan muda-mudi ini ketika berjoged. Lagu Melayu pengiring joged adalah salah satu ungkapan seni yang saya sukai dari budaya Melayu lengkap dengan teriakan-teriakannya yang khas yang seringkali bernada usil. Sayang sekali kalau muda-mudi Melayu tidak lagi bisa berjoged Melayu dan harus dipisahkan oleh sekat-sekat pembatasa antara “khusus ruang laki-laki” dan “khusus ruang perempuan”.  Mungkin video ini bisa jadi sarana belajar berjoged Melayu. Selamat belajar berjoged

Anak-anak Korban Paedofili dan Pederasty-Bagian 2

G sebut saja namanya begitu adalah seorang pemuda asal Gorontalo yang dikenal oleh masyarakat sebagai bencong. G menjadi bencong lewat proses paedofili yang termasuk kedalam golongan pedofili homoseksual karena dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak kecil laki-laki. Pelecehan seksual yang dialami oleh G ini termasuk juga ke dalam incest karena dilakukan oleh pamannya sendiri. Oleh pamannya, ia dan saudaranya yang juga laki-laki menjadi pemuas nafsu pamannya yang homoseksual yang menyukai anak laki-laki kecil. Ia bersama saudaranya ini diperintahahkan menghisap batang kemaluan pamannya atau yang dikenal jgua sebagai oral sex.

G tidak menjelaskan berapa lama hal ini berlangsung, tapi tampaknya cukup lama untuk mengubahnya menjadi seorang homoseksual atau hombreng yang bersifat “pasif” yang dikenal sebagai bencong.

Raut muka daripada G ini terlihat aneh karena menunjukkan jiwa yang sakit. Dan memang ia jelas menderita kelainan jiwa, karena tidak pernah menerima perawatan kejiwaan atas kejadian pelecehan seksual yang menimpanya ketika ia masih kecil dan masih hijau. Ia juga seringkali mengalami depresi, pernah beberapa kali mencoba dan mengancam akan bunuh diri. Dari pernyataan-pernyataannya, ia tampaknya menginginkan hidup normal seperti sepasang kekasih yang bisa berkasih-kasihan dengan leluasa seperti layaknya pasangan kekasih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan lainnya. Ia juga tidak bisa menerima kenyataan karena harus berbagi kekasih dengan banyak laki-laki lainnya. Ya, ia memang harus berbagai kekasih dengan para bencong-bencong lainnya, karena entah suatu sebab yang tidak begitu jelas, kekasihnya ini berfungsi seperti “pejantan” bagi banyak bencong-bencong lainnya dan kekasihnya inipun tidak bisa “setia”. Ia sering mengeluh, protes, dan mengancam akan bunuh diri terhadap kekasihnya ini. Akan tetapi, di ruang publik, si G inipun dengan agresifnya mencari calon-calon “korban”. Ia selalu melayangkan matanya ke arah laki-laki yang membangkitkan gairahnya dan mencoba bermain mata dengan mereka. Jadi, ia sendiripun sebenarnya tidak “setia” dengan satu pasangan. Menurut kawan dari si G ini, memang dunia para homoseksual (setidaknya laki-laki homoseksual) ini adalah dunia yang tidak mengena kata “setia” dan “kesetiaan”.

Lebih lanjut lagi ia bercerita tentang protesnya kepada kekasihnya karena kekasihnya ini tidak pernah mau melakukan oral sex kepadanya, walaupun ia selalu melakukan oral sex kepada kekasihnya itu. Ia mengatakan bahwa ia menyukai melakukan oral sex kepada laki-laki yang menjadi pasangannya. Ini sebenarnya tidak aneh, karena itulah pengalaman seksual pertama yang dialaminya sebagai akibat dari incest, pedofili yang dilakukan pamannya kepadanya. Pengalaman seksual pertama meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang seumur hidup. Seorang laki-laki yang mengalamai pelecehan seksual oleh laki-laki lainnya, tidak akan otomatis menjadi homoseksual, apabila ia sudah mendapatkan pengalaman seksual dengan perempuan sebelumnya. Ia akan mengalami sakit jiwa, akan tetapi apabila ia mendapatkan perawatan kejiwaan, hal ini masih bisa ditolong. Lain halnya dengan laki-laki masih kanak-kanak atau remaja yang belum pernah mengalami persentuhan dengan perempuan, mereka umumnya otomatis akan menjadi homoseksual. Mereka juga akan sakit jiwa. Jikapun mereka mendapatkan perawatan kejiwaan, maka hal itu hanya akan meyembuhkan sakit jiwanya, tapi tidak kecenderungannya untuk menjadi homoseksual. Karena itulah, para orang tua hendaknya menjaga agar pengalaman seksual pertama bagi anak-anak mereka adalah suatu hal yang indah dan tidak menimbulkan rasa sakit maupun rasa terhina yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual baik dalam bentuk incest (homoseksual ataupun heteroseksual), perkosaan, pedofili (homoseksual maupun heteroseksual), pederasty, seks dengan pasangan yang tidak diinginkan dan hal lainnya. Tanggung jawab orang tua tidak terbatas hanya pada memberi makan, minum dan biaya pendidikan saja, akan tetapi dalam menjaga kesejahteraan daripada kebutuhan seorang anak yang beranjak dewasa, yaitu kebutuhan yang didorong oleh fungsi reproduksi manusia.

Si G menyatakan bahwa pasangannya adalah orang yang keterlalulan karena tidak pernah mau melakukan oral sex kepadanya. Ia mencontohkan seorang bintang film porno untuk kalangan homoseksual, yang tidak cuma menerima oral sex akan tetapi juga melakukannya kepada pasangannya dalam film. Ia juga menceritakan soal pesta-pesta homoseksual yang didatanginya, di mana pasangan homoseksual bebas berasik-masuk. Ia bercerita juga tentang kekasihnya seorang model ganteng yang menurutnya, “selalu ejakulasi prematur”. Ia bercerita pula tentang posisi pada saat ia melakukan hubungan seks dengan pasangannya yaitu kira-kira sebagai berikut: ia akan melakukan oral sex kepada pasangannya, kemudian pasangannya ini akan memasukkan batang kelaminnya ke anusnya, sementara pasangannya ini akan merangsang batang kelaminnya dengan tangan dengan cara “dikocok”.

Menyimak ceritanya, membuat kita layak memikirkan kenyataan betapa bebasnya orang-orang homoseksual di Indonesia melakukan aktifitasnya juga yang berhubungan dengan pornografi dalam arti sebenarnya tanpa ada halangan dari siapapun termasuk orang-orang Islam dengan brand-brand tertentu yang begitu anti hubungan seksual (baca: hanya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan). Mereka ternyata, setelah ditelaah lebih lanjut, tidak anti hubungan seksual, melainkan hanya anti tubuh perempuan dan fungsi reproduksi perempuan serta satuan-satuan budaya yang memperlihatkan tubuh perempuan. Hubungan homoseksual antara laki-laki dibiarkan sebebas-bebasnya. Akan tetapi, budaya Indonesia yang berhubungan dengan tubuh perempuan dikebiri, badan perempuan dibenci dan dilecehkan, walaupun para perempuan tersebut tidak melakukan aktifitas seksual apa-apa. Perempuan, menurut mereka, harus dibungkus rapat-rapat, sementara para homoseksual laki-laki yang dikenal sebagai bencong dan hombreng dapat bebas sebebas-bebasnya, tanpa bungkus apa-apa, bahkan mereka bisa bebas menunjukkan diri di ruang publik, menjadi mentri (seperti pada zaman Suharto), atau para penari latar yang menggoyang-goyangkan pantatnya secara erotis dengan tujuan, disengaja atau tidak, untuk menggoda para laki-laki seperti yang diakui sendiri oleh si X, dalam “Anak-anak korban pedofili dan pederasty-Bagian 1”. Sementara Julia Perez, Inul, Dewi Persik dan lainnya dihujat, karena tubuh perempuannya. Apalagi yang lebih erotis bagi para homoseksual selain pantat dari “para bencong” yang merupakan sasaran dari batang kelamin dari “para pejantan homoseksual”? Apa yang dilakukan oleh MUI, Hidayat Nur Wahid ataupun Yusril Ihza Mahendra yang merupakan para pembenci tubuh perempuan dan hubungan badan yang alami dan normal antara laki-laki dan perempuan? Selayaknyalah yang harus dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra dan penguasa-pengausa Islam lainnya itu adalah menanggulangi oral sex, anal sex dan hubungan badan daripada para homoseksual ini terlebih dahulu yang jelas-jelas tidak alami, dengan cara-cara yang baik dan bukan dengan cara-cara fasis Islam seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam terhadap tubuh perempuan Indonesia, budaya Indonesia dan hubungan badan yang alami dan normal antara laki-laki dan perempuan.

Diskriminasi antara laku homoseksual dan heteroseksual di Indonesia ini banyak sekali contohnya dan bentuknya. Banyak mahasiswa yang dipukuli massa samapai babak belur dan bengkak-bengkak wajahnya hanya karena menerima pacar perempuannya di kos-kosannya. Ada pasangan yang digelandang dan diarak dengan telanjang bulat di kampung, karena “tertangkap basah” sedang bermesraan di kos-kosan masing-masing. Kos-kosan perempuan dibuat layaknya penjara, dengan jeruji yang mengingatkan kepada penjara dan dengan jam masuk dan jam keluar yang juga menyerupai penjara dengan ketentuan menerima tamu yang lagi-lagi mengingatkan kita akan suatu penjara. Sementara kos-kosan laki-laki bebas terbuka, bebas sebebas-bebasnya termasuk untuk menerima pelacur dan laki-laki homoseksual. Laki-laki dan perempuan yang sudah akil-balik dilarang berciuman, dilarang bersama-sama, padahal itu adalah sudah menjadi kebutuhan bagi orang yang sudah memasuki tahapan reproduksi. Sementara laki-laki homoseksual bebas hidup bersama, berasyik-masuk, berpesta seks, menonton film porno untuk kaum homoseksual, menjadi pelacur untuk kalangan homoseksual, melakukan hubungan seks yang sangat menyimpang dan aneh-aneh, saling kunjung mengunjungi dan lainnya. Hal ini dikarenakan semua mata tertuju kepada tubuh perempuan, bagaimana memenjarakan tubuh perempuan, menjaga agar laki-laki dan perempuan tidak bersama-sama dan tidak bisa berkasih-kasihan, dan bersiap-siap mempermalukan para pasangan laki-laki dan perempuan yang sebenarnya merupakan hal yang alamiah dan normal.

Si G yang sebenarnya merupakan korban laku pedofili homoseksual yang juga merupakan incest karena dilakukan oleh pamannya ini, tumbuh menjadi pribadi yang depresif, yang memusuhi perempuan dan satu lagi, ia adalah merupakan salah seorang homoseksual yang mewakili apa yang disebut sebagai fundamentalisme homoseksual. Suatu pandangan yang menganggap bahwa homoseksualitas adalah bentuk hubungan seksual “yang terbaik” dan layak disebarluaskan. Fundamentalisme homoseksual ini biasanya diiringi dengan ajaran-ajaran kebencian terhadap perempuan dan terhadap hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, pemujaan tokoh-tokoh homoseksual dan budaya-budaya yang mengedepankan homoseksualias seperti Sparta, Samurai, kaum Sufi Islam, Arab Saudi, Afghanistan ataupun Warok dan mengklaim bahwa kaum homoseksualitas adalah kaum terpilih dan intelektual dengan tingkat intelektualitas yang melebihi laki-laki heteroseksual yang hanya merupakan “laki-laki kebanyakan”. Si G misalnya menyatakan bahwa, semua laki-laki adalah homoseksual dan bahwa semua laki-laki lebih senang berhubungan seks dengan kaum laki-laki karena perempuan harus menstruasi setiap bulannya, sementara laki-laki tidak alias laki-laki selalu “siap sedia” untuk berhubungan seks. Pernyataan ini jelas terlihat sebagai sebuah pernyataan fanatik akan kehomoseksualitasannya dan menafikan bahwa lebih banyak laki-laki yang bahkan merasa jijik untuk menjadi homoseksualitas dan tidak pernah membayangkan untuk menjadi seorang homoseksual. Di Arab Saudi, memang banyak kasus-kasus para suami yang pergi ke “para kekasih” mereka yang homoseksual atau bencong, ketika istri mereka sedang haid. Dengan pernyataannya ini, si G tampaknya lupa bahwa ia sendiri menjadi homoseksual karena peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya sewaktu kecil. Dan memang, banyak tokoh-tokoh fundamentalis homoseksual yang menjadi homoseksual karena mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak yang berupa pedofili/pederasty homoseksual. Ia mengatakan bahwa ia “lebih senang berteman dengan perempuan” dan bahwa “perempuan adalah kawan setianya”. Tapi tampaknya pernyataan ini tidak berdasar, melihat dari kebencian yang ditunjukkannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan fungsi reproduksi perempuan seperti proses menstruasi dan bahwa semua laki-laki adalah homoseksual dan hanya menyukai laki-laki. Ia juga sering memperlihatkan rasa persaingannya terhadap kamu perempuan, karena sebagaiman kaum perempuan, ia adalah juga “pencinta laki-laki” dan ia sering menyatakan bahwa ia lebih baik dari perempuan karena ia laki-laki dan tidak harus menstruasi.

Kekalahan SBY di Depan Mata

Serangan-serangan yang tidak santun serta blunder yang dilakukan oleh kubu SBY, disengaja ataupun tidak, bisa dilihat sebagai tanda-tanda akan kalahnya SBY. Tanpa mukjizat dan kecurangan yang diperkirakan akan terjadi dalam pilpres mendatang terkait DPT yang bermasalah, SBY mustahil bisa memenangkan pilpres 2009 ini. Mimpi pilpres satu putaran yang dimotori hanya oleh segelintir lembaga survei, yang pada gilirannya dibiayai oleh Fox Indonesia yang menjadi konsultan SBY, tampaknya hanya tinggal mimpi. SBY sangat mungkin terhempas, bahkan pada putaran pertama. Kalaupun sampai pada putaran kedua, maka sudah bisa dipastikan akan tergusur lewat koalisi besar dari kubu JK-Win dan Mega-Pro.

Koalisi SBY yang tampaknya wah dan besar, adalah koalisi “kosong”. Pemilihan Boediono sebagai cawapres ditengarai sebagai pemicunya. Partai-partai Islam yang merupakan pendukung koalisi SBY yang paling terpenting dan paling setia, tampak sekali tidak dipandang oleh SBY. Reaksi keras yang ditunjukkan oleh Amien Rais dan orang-orang dari partai PKS seperti Tifatul Sembiring selepas pencawapresan Boediono, telah membuat kader-kader dan pendukung-pendukung daripada partai-partai pendukung SBY memikir ulang kembali pilihan mereka yang telah tetap dan pasti sebelumnya kepada SBY.

Pendukung-pendukung dari PKS yang sejak jauh-jauh hari mewacanakan duet SBY dan Hidayat Nur Wahid terpaksa harus menelan pil pahit dan rasa terhina karena hanya dipandang sebelah mata oleh SBY walaupun mereka adalah pendukung setia dari wacana SBY sebagai presiden. Perasaan terhina karena telah “kecolongan” dan hanya dijadikan alat untuk memenangkan SBY, serta “penghianatan” demi “kursi” yang ditengarai dilakukan tokoh-tokoh partai PKS selepas reaksi keras menyusul pencalonan Boediono sebagai capres dari kubu SBY, telah membelah suara kader PKS yang sebelumnya telah bulat untuk mendukung SBY. Pernyataan dari Zulkieflimansyah mengenai jilbab daripada istri-istri pasangan capres dan cawapres JK-Win, malah menyebabkan bertambahnya dukungan kader dan pendukung PKS dari kubu SBY ke kubu JK-Win. Pada forum-forum di dunia maya, pernyataan pendukung-pendukung PKS mengenai penyesalannya akan suara yang mereka berikan kepada pileg lalu kepada PKS, rasa malu akan tindak-tanduk petinggi partai PKS, serta dukungan yang akan mereka pindahkan pada pasangan capres dan cawapres yang lain, menunjukkan bahwa dugaan akan koalisi kubu SBY dengan PKS adalah koalisi kosong bukan isapan jempol saja. Petinggi-petinggi PKS memang tetap berkoalisi dengan kubu SBY, tapi sebagain kader-kader dan pendukung-pendukung fanatik PKS telah “lari ke lain hati“

Pernyataan Amien Rais dari kubu PAN yang kecewa lantaran tidak terpilihnya Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY, juga merupakan pemicu daripada terbelahnya suara PAN. Amien Rais memang telah mengeluarkan pernyataan membebaskan pendukung-pendukung partai PAN mendukung capres dan cawapres yang lain. Hal ini menjadi penyebab larinya dukungan PAN kepada pasangan capres dan cawapres yang lain. Sejak terpilihnya Boediono, kader-kader partai PAN disebut-sebut bermain “dua kaki” atau “tiga kaki”. Peringatan Amien Rais sendiri terhadap SBY mengenai pasangan JK-Win yang mewakili pasangan nusantara dan kombinasi Islam-Nasionalis dan Sipil-Militer, yang tidak digubris oleh SBY, membuat semakin banyak dukungan dari PAN yang berpindah dari SBY. Ini dinyatakan dengan keterlibatan tokoh-tokoh PAN seperti Alvin Lie dan Drajat Wibowo sebagai pendukung pasangan JK-Win dan dukungan kelompok muda PAN yang  juga diberikan kepada kubu JK-Win.

Dari hari ke hari dukungan kepada SBY terus berkurang, dan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres lainnya terutama JK-Win terus bertambah. Banyak pernyataan-pernyataan tidak santun dari tim sukses dari kubu SBY yang mengklaim menjalankan politik “santun” ini, ditengarai sebagai penyebab kebulatan tekad sekelompok masyarakat untuk mengalihkan dukungan mereka kepada pasangan lainnya. Pernyataan Ruhut  Sitompul misalnya mengenai bahwa “orang Arab tidak pernah membantu Indonesia, dan bahwa yang membantu Indonesia adalah Barat“, dianggap sebagai pernyataan rasis yang menyebabkan bulatnya dukungan masyarakat Arab kepada JK-Win yang menjadi kubu di mana Fuad Bawazier, yang menjadi sasaran hinaan Ruhut Sitompul ini, menjadi anggota tim sukses. Pernyataan Ruhut ini, adalah pernyataan tidak berdasar yang hanya menunjukkan minimnya pengetahuan sejarah daripada anggota tim sukses SBY, menunjukkan pemujaan kepada Barat yang berlebihan, serta tidak santunnya gerakan politik SBY. Negara-negara Arab mewakili negara-negara pertama yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara-negara Arab juga menjadi lambang daripada tempat di mana orang-orang Indonesia, yang merupakan perwakilan kelompok Islam yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini, belajar. Sedangkan Barat adalah representasi dari penjajah di Indonesia, gaya lama maupun gaya baru, lewat serangan bersenjata ataupun lewat utang dan penjajahan ekonomi.

Isu neoliberalisme dan pembahasan mengenai ekonomi kerakyatan yang lebih mewakili sifat ekonomi Indonesia yang menyusul sesudahnya, jelas mempengaruhi turunnya tingkat elektabilitas kubu SBY. Hal ini juga merupakan salah satu sumber terpenting daripada menurunnya dukungan terhadap kubu SBY dari banyak kelompok, terutama pendukung dari partai-partai, kelompok muda dan terpelajar, kelompok LSM dan aktivis HAM,  kelompok-kelompok intelektual lainnya serta para ahli ekonomi yang menolak neoliberalisme di Indonesia.

Label pro-Asing tampaknya tidak dicoba untuk ditutup-tutupi oleh kubu SBY. Kubu SBY misalnya terkesan bangga bahwa deklarasi Sabuga misalnya adalah meniru deklarasi Obama. Padahal, kubu JK-Winlah yang menjadi simbol dari Obama di Indonesia. Lebih lanjut lagi, deklarasi yang diselenggarakan dengan penuh kemewahan tersebut malah menuai kecaman karena tidak menunjukkan kepedulian yang hanya bersifat unjuk kemewahan, ketika banyak orang Indonesia yang mati kelaparan karena kurang makan dan banyak anak-anak Indonesia yang kurang gizi. Pernyataan SBY mengenai Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara keduanya dengan segala kekurangannya tidak bisa diterima akal sehat karena menerima segala kekurangan AS berarti menerima pemboman rakyat Irak dan rakyat Afghanistan, penyiksaan di penjara Guantanamo, masalah-masalah rakyat Palestina, pembantaian masyarakat Indian dan diskriminasi masyarakat kulit hitam dan keturunan Amerika latin di AS, gerakan-gerakan politik AS di Amerika Latin yang membawa kesengsaraan puluhan juta manusia di belahan selatan benua Amerika tersebut, serta kepentingan neoliberalisme AS di Indonesia yang menyebabkan Indonesia terjerat utang dan larinya sumber-sumber ekonomi Indonesia ke tangan asing. Padahal isu utang sendiri merupakan salah satu penyebab turunnya dukungan kepada SBY.

Kelompok perempuan adalah kelompok yang kemungkinan paling sedikit memilih kubu SBY. Kubu SBY mengklaim mewakili perempuan atau merupakan partai yang mewakili perempuan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Walaupun SBY telah berusaha mendapatkan dukungan dari 4 orang perempuan yang disebut sebagai “srikandi politik” atau “diva-diva politik” seperti Meutia Hatta, Kartini Syahrir, Amelia Yani, dan Rachmawati Soekarno Putri, keempat perempuan ini adalah kelompok elit, yang tidak mewakili suara perempuan Indonesia. Mereka memang anak tokoh atau orang yang mewakili partai, tapi kenyataan bahwa mereka mewakili perempuan Indonesia sangatlah diragukan. Meutia Hatta walaupun anak daripada tokoh Minang Bung Hatta, tetaplah bukan Bung Hatta. Rachmawati Soekarnoputri adalah anak Sukarno, tapi juga bukan Bung Karno. Amelia Yani adalah anak Ahmad Yani akan tetapi bukanlah Ahmad Yani. Kar­tini Sjahrir walaupun sekarang menjadi Ketua Umum Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB), hanyalah mewarisi jabatan tersebut dari suaminya, orang Minang bernama Syahrir atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ci’il yang merupakan pendiri partai PIB. Keempat perempuan ini mendukung SBY karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti pernah menjabat mentri pada pemerintahan SBY-JK, seperti Meutia Hatta atau pertimbangan lainnya. Kepentingan perempuan yang katanya mereka dan kubu SBY wakili, tidak jelas kepentingan apa saja. Padahal kubu SBY mewakili partai-partai pendukung poligami dan pelaku poligami terutama PKS, PPP dan PD. PKS misalnya ditengarai sebagai partai yang mengusahakan UU Anti-Pornografi yang mengebohkan tersebut dibantu partai-partai lainnya termasuk diantaranya PD. UU ini jelas ditujukan terutama untuk mengontrol tubuh perempuan Indonesia dan budaya Indonesia, dan secara bersamaan membebaskan dan mendukung laki-laki untuk berpoligami. Klaim kubu SBY sebagai partai yang “mendukung perempuan” serta pernyataan Meutia Hatta, bahwa SBY peduli terhadap perempuan karena memilih beberapa perempuan sebagai mentri adalah tidak beralasan. Pertama, mentri-mentri perempuan merupakan pilihan SBY dan JK bersama-sama. Meutia Hatta sendiri ditengarai sebagai orang “yang dibawa” oleh JK untuk menjadi mentri. Kedua, dengan jadinya beberapa perempuan menjadi mentri, yang masih tergolong sedikit itu, tidak menjamin membaiknya posisi perempuan ketika yang didukung oleh “diva-diva politik” ini adalah kubu dan partai-partai yang berisi pelaku poligami, peleceh dan pembenci tubuh perempuan serta pendukung neoliberalisme. Keadaan ekonomi, di semua negara, termasuk di negara-negara Barat yang dipuja-puja oleh kubu SBY tersebut, adalah penyebab termiskinkannya perempuan, penyebab terpaksanya perempuan-perempuan bekerja di sektor-sektor yang mewakili apa yang disebut sebagai perbudakan modern, serta sektor yang mewakili ekonomi “tidak resmi” yang melecehkan harga diri perempuan, yaitu pelacuran. Yeni Rosa Damayanti, koordinator SPI (Solidaritas Perempuan Indonesia) yang mengeluarkan daftar caleg berpoligami dan pendukung poligami sebelum pileg lalu dan Dita Indah Sari, wakil buruh yang keduanya pernah dipenjarakan oleh Suharto, lebih layak menyandang gelar diva-diva politik. Mereka juga jelas-jelas menyuarakan kepentingan perempuan Indonesia. Dan suara mereka jelas tidak diwakili oleh kubu SBY yang mewadahi partai-partai doyan poligami seperti PKS, PPP dan PD. Dita Indah Sari sebagai wakil buruh termasuk buruh perempuan, yang merupakan buruh dengan kondisi yang paling buruk di Indonesia, telah menyuarakan dukugannya kepada kubu JK-Win.

Pernyataan kubu SBY mengenai “kapitalis rambut hitam” malah menuai kecaman. Pernyataan ini jelas berasal dari ketidakpahaman kubu SBY dan SBY sendiri tentunya mengenai istilah “kapitalis” serta kerancuan yang didasarkan atas disamakannya istilah “kapitalis” dengan semua istilah-istilah yang mengacu kepada profesi-profesi yang berhubugnan dengan perdagangan, seperti istilah pedagang, saudagar dan pengusaha. Istilah ini juga dianggap merupakan bukti dukungan kubu SBY terhadap “kapitalis-kapitalis rambut pirang” alias “kapitalis Barat“. Istilah ini malah hanya memperburuk kesan pro-Asing yang telah dilabelkan kepada kubu SBY. Karena pernyataan ini pulalah, Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sofyan Wanandi menyatakan dukungannya yang terbuka kepada kubu JK-Win.

Walaupun SBY didukung oleh kalangan seniman dan “intelektual” yang diwakili misalnya oleh Goenawan Muhamad dan Ayu Utami, mereka tidaklah mewakili kelompok intelektual Indonesia yang amat sangat banyak jumlahnya. Mereka mungkin bisa menarik orang-orang di sekitar mereka saja. Tapi kelompok-kelompok cerdik pandai di Indonesia, seperti telah disebut sebelumnya, tidak terhitung banyaknya. Goenawan Muhamad bukan representasi intelektual Indonesia. Ia adalah “intelektual” dari kelompok tertentu dan kelompok tua, yang masanya sudah selesai. Ayu Utami, yang dianggap mewakili kelompok perempuan Indonesia, jelas bukan representasi perempuan Indonesia dan kepentingan perempuan Indonesia. Jika ia dikatakan mewakili sekelompok perempuan Indonesia di perkotaan yang memuja perempuan-perempuan Barat sebagai “teladan”, mungkin ya. Menulis novel tentang seks, datang dari dan besar dalam budaya patriarkal yang melecehkan dan merendahkan perempuan, membaca beberapa literatur dari “feminis-feminis Barat” serta hanya “mengintil” Goenawan Muhamad, tidak menjanjikan apa-apa untuk perempuan Indonesia.

Kelompok-kelompok muda, terpelajar dan kritis jelas tidak akan memilih kubu yang mewakili neoliberalisme, fasisme Islam, kelompok pilkada Jawa Timur dan kelompok-kelompok yang menggelontorkan UU Anti-Pornografi, yang merupakan elemen utama koalisi besar SBY, yaitu partai-partai Islam terutama PKS.

Kelompok-kelompok perkotaan yang tidak menyetujui UU Anti-Pornografi jelas tidak akan memilih kubu SBY, karena di kubu SBY-lah orang-orang ini berada. Jumlah mereka tidak sedikit.  Dukungan kemungkinan akan mereka alihkan kepada kubu Mega-Pro, karena partai GOLKAR yang diwakili JK juga termasuk ke dalam partai yang menyetujui UU Anti-Pornografi ini. Orang-orang ini termasuk kedalam kelompok orang-orang yang peduli dengan budaya masyarakat Indonesia serta dengan kemajemukan yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia.

SBY dan kelompok kecilnya telah memperlihatkan sifat kekuasaan yang autokratik. Kelompok ini terdiri dari kekuatan militer -karena posisinya sebagai seorang militer dan presiden yang sedang menjabat, serta posisi keluarganya dan orang dekatnya dalam jabatan-jabatan militer seperti Pangkostrad, Danjen Kopassus dan Pangti-, Malarangeng bersaudara yang lebih dikenal sebagai “si kumis bersaudara” yang sudah mulai tidak disukai masyarakat, Hatta Rajasa yang hanya merupakan pendukung setia dari SBY tanpa basis dukungan PAN yang jelas, Boediono yang telah menuai penolakan bertubi-tubi dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie serta kelompok-kelompok survei bayaran yang dimotori oleh Syaiful Mujani dan Denni JA.  Nama-nama ini telah menuai kecaman dari banyak pihak, karena mereka telah menunjukkan keangkuhan dan klaim-klaim kosong selama jalannya pilpres 2009 ini.

Kubu SBY tampaknya terlalu meremehkan begitu banyaknya kelompok intelektual di Indonesia serta kader-kader dan pendukung-pendukung setia dari partai-partai yang menjadi tulang punggung SBY sendiri, yaitu partai-partai Islam.

Selain dari kader-kader PKS yang masih fanatik untuk mendukung SBY, sudah hampir dipastikan bahwa lebih banyak orang-orang yang mewakili kelompok Islam, entah dari PKS, NU ataupun Muhamadiyah, yang akan mendukung kubu JK-Win. Hal ini terjadi disamping karena kekecewa danengan “ulah” petinggi-petinggi PKS, “ulah” Amien Rais, issu “jilbab loro” di kubu JK-Win, juga karena kedekatan JK dengan kelompok NU, Muhamadiyah dan HMI. Dari kelompok-kelompok agama-agama non Islam dan nasionalis, pada umumnya diperkirakan akan memilih kubu Mega-Pro karena kubu SBY yang pekat dengan rona Islamnya terutama rona PKS yang ditengarai sebagai “tidak hanya tidak ramah terhadap kelompok non-Islam bahkan dengan kelompok-kelompok Islam dari brand-brand tertentu“.

Isu Jawa dan non-Jawa serta isu pasangan pilkada Jawa Timur yang diwakili oleh kubu SBY jelas suatu faktor yang penting. Harapan masyarakat di luar Jawa akan pemerataan pembangunan misalnya, tidak diwakili oleh kubu SBY. Masyarakat-masyarakat di daerah-daerah “bermasalah” yang umumnya terdapat di luar Jawa seperti Aceh, Maluku, Poso dan Papua misalnya, jelas bukan kelompok yang diwakili oleh kubu SBY. Masyarakat dari daerah-daerah ini sudah dapat dipastikan akan lebih condong ke pasangan JK-Win. Daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang lagi-lagi berada di luar Jawa, pada umumnya akan memilih pasangan JK-Win terutama di daerah bagian timur yang mewakili pulau-pulau seperti pulau Sulawesi darimana Jk berasal, pulau Kalimantan dan Papua. Pasangan Mega-Pro juga ditengarai bisa mengambil suara di bagian Timur Indonesia ini walaupun tidak akan terlalu signifikan seperti kubu JK-Win. Kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili kelompok-kelompok yang merupakan korban kezaliman fasisme Jawa, seperti masyarakat Minang (peristiwa PRRI), Aceh (DOM dan GAM), Ambon, Poso dan Sulawesi (peristiwa Permesta), masyarakat Papua -yang dibiarkan tertinggal dan miskin sementara emas mereka diberikan kepada Freeport-, serta kelompok perempuan Indonesia yang menjadi korban pemerkosaan dan lain-lain perbuatan biadab daripada tentara-tentara yang mewakili fasisme Jawa di daerah-daerah konflik di Indonesia seperti Aceh, Minangkabau, Lampung, Ambon, Sulawesi dan lainnya, jelas bukan kelompok yang akan mendukung SBY yang merupakan bagian dari dinasti politik militer daripada jendral yang membangun ORBA bersama-sama Suharto, yaitu dinasti daripada Jendral Sarwo Edhi Wibowo.

Usaha SBY untuk menguasai suara lewat para Gubernur tampaknya juga menemui jalan buntu. Fadel Muhamad yang diharapkan bisa menguasai suara di Gorontalo akhirnya berbalik mendukung JK-Win. Gamawan Fauzi, yang diharapkan untuk bisa menguasai suara orang Minang, akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil cuti pada saat kampanye, karena pernyataan-pernyataan yang keras mengenai posisinya sebagai Gubernur yang dihadapkan pada hak masyarakat Minang yang demokratis untuk memilih pasangan capres dan cawapres yang mereka kehendaki tanpa intervensi dari “pemda” yang merupakan perpanjangan tangan dari kubu SBY. Walaupun beberapa walikota dan wakil walikota Sumbar berbondong-bondong mendukung SBY, orang-orang Minang tidaklah begitu saja mudah terpengaruh. Gerakan tersebut malah menuai ketidaksimpatian terhadap kubu SBY, yang pada gilirannya malah menguatkan dukungan-dukungan masyarakat Minang kepada kedua pasangan capres cawapres yang lain, di mana tokoh-tokoh Minang yang mewakili tim sukes dari kedua kubu lainnya tersebut memainkan peranan penting, dan bukannya hanya menjadi pelengkap penderita saja seperti pada kubu SBY.

Kata “Lanjutkan” sendiri yang menjadi label SBY malah memberikan kecaman yang lebih lanjut lagi. Apa yang hendak dilanjutkan itulah yang menjadi perdebatan. Berhutang kepada lembaga-lembaga supranasional atau istilah kerennya multilateral-kah? Melanjutkan lumpur Lapindo-kah, melanjutkan bencanakah, melanjutkan DOM di Acehkah? Dan lain-lain tafsiran dari kata “Lanjutkan” yang menjadi trade-mark kubu SBY ini.

Pendukung-pendukung SBY adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok tua yang sudah habis masanya seperti Amien Rais dari PAN, Suryadharma Ali dari PP, Goenawan Muhamad, dan Boediono. Kelompok muda yang mendukung SBY tidak jelas keintelektualannya karena tidak jelas pemikiran apa yang telah dihasilkan. Akan tetapi mereka, dengan keangkuhannya, telah meremehkan begitu banyaknya orang-orang intelektual di Indoneisa. Malarangeng bersaudara malah telah menuai kecaman sebagai orang-orang berideologi uang. Rizal Malarangeng yang berambisi menjadi presiden, dengan aksinya dan komentar-komentarnya  selama pilpres ini, malah telah mengubur  kesempatannya, -yang memang juga tidak berapa banyak. Kubu SBY tampaknya lupa bahwa restu dari pihak asing, tidak cukup untuk “mengakali” sekitar 240 juta rakyat Indonesia serta begitu banyak orang-orang cerdik pandai yang telah dilahirkan oleh Ibu Pertiwi tercinta ini.

Revrisond Baswir: Jalan Neoliberal Pak Bud

Kritik terhadap Boediono dan konsep ekonomi neoliberalnya sebenarnya telah dinyatakan oleh beberapa pihak jauh-jauh hari sebelum pencalonan Boediono menjadi cawapres dari kubu SBY. Salah satunya adalah tulisan mengenai “Memandirikan Ekonomi Bangsa” yang pernah saya tampilkan di blog ini yang merupakan rangkuman daripada acara bincang-bincang yang diadakan di QTV oleh saudara Iwan Piliang dengan beberapa tokoh pada tanggal 4 Februari 2008. Berikut adalah tulisan lain di Media Indonesia tertanggal 28 Februari 2007 yang masih bisa dibaca di website dari Prakarsa Rakyat yang berisi kritik terhadap Boediono dari  Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta selepas pencalonan Boediono sebagai profesor ekonomi di UGM.

Pemberian gelar Profesor di universitas-universitas di Indonesia, sepertinya layak dipertanyakan kriterianya. Apa dasar dari dikukuhkannya Boediono sebagai profesor ekonomi UGM? Apakah karena dipercaya oleh “pemodal-pemodal besar” asing di lembaga-lembaga keuangan supranasional? Tidakkah gelar profesor ekonomi di negara Indonesia hanya layak bagi orang-orang yang mengerti tentang permasalahan ekonomi orang banyak di Indonesia dan telah menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi nyata bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi masyarakat Indonesia? Mengingat pemberian gelar profesor ekonomi ini berlangsung pada tahun 2007 yaitu kira-kira satu tahun sebelum perencanaan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY, tidakkan ini bermakna politis? Apakah ini dimaksudkan agar gelar “begawan” ekonomi layak disandangkan kepada Boediono, agar masyarakat percaya bahwa Boediono adalah “jalan keluar” bagi keadaan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk dan mengesahkan kebijakan-kebijakan ekonomi Boediono sebagai seorang “begawan ekonomi” atau dengan kata lain seseorang yang benar-benar layak disebut sebagai “pakar ekonomi“? Orang-orang yang mengerti mengenai budaya Hindu beserta implikasinya, akan segera mawas diri, begitu mendengar kata-kata “begawan” dilabelkan kepada seseorang. Kata “begawan” dalam budaya Hindu dan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa daripada agama/budaya Hindu hanya diperuntukan kepada Dewa dan kasta “brahmana”, yang dianggap setara dengan Dewa/Tuhan. Berikut Revrisond Baswir, orang Minangkabau ekonom ekonomi kerakyatan FE UGM.

***

PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.

Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?

Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.

Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah.

Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto.

Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia, Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi dinamika sejarah.

Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini.

Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme.

Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan kolonialisme.

Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung Soekarno.

Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.

***

Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.

Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.

Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono? Boediono memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi.

Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.

Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta, ‘Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.’

Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.

Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.

Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.

Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata, ‘ya’. Saya, sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata, ‘tidak’.

Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.

Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.

Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.

Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.

Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***